2. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut
oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
Pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu :
1. Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala.
2. Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif.
3. Adanya perlindungan terhadap HAM.
4. Berkembangnya civil society dalam masyarakat.
Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem
politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan
rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk
menjalankan pemerintahan.

3. A. Pengertian Pemilu
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih
pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah
wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat
pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan
seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

4. B. Manfaat Pemilu
1. Sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
2. Sarana untuk melakukan penggantian pemimpin
secara kontitusional.
3. Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh
legitimasi.
4. Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses
politik.

5. C. Sistem Pemilu
1. Sistem Distrik
Kelebihan :
a. Ada Hubungan/kedekatan antara kandidat dengan pemilihnya.
b. Penyeleksian calon dalam pemilihan lebih ketat dan kompetitif.
c. Terjadi penyederhanaan partai politik dan pemerintahan lebih stabil.
Kekurangan :
a. Kurang Representatif.
b. Suara Minoritas tidak diperhitungkan.
c. Wakil rakyat terpilih akan cenderung lebih memperhatikan kepentingan
rakyat di distriknya dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain.

6. 2. Sistem Proporsional
Kelebihan :
a. Suara kandidat yang lebih kecil tetap akan diperhitungkan sehingga
sedikit suara yang hilang.
b. Memungkinkan partai-partai yang memperoleh suara atau dukungan yang
lebih sedikit tetap memiliki wakil di parlemen.
c. Memungkinkan terpilihnya perempuan karena kursi yang diperebutkan
dalam satu daerah pemilihan lebih dari satu.
Kekurangan :
a. Menyuburkan sistem multipartai yang dapat mempersulit terwujudnya
pemerintahan yang stabil.
b. Biasanya antara pemilih dengan kandidat tidak ada kedekatan secara
emosional.

7. 3. Sistem Campuran (Distrik dan Proporsional)
a. Menggabungkan 2 (dua) sistem sekaligus (distrik dan
proporsional)
b. Setengah dari anggota Parlemen dipilih melalui sistem
distrik dan setengahnya lagi dipilih melalui sistem
proporsional.
c. Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.

8. A. Pemilu 1995 (Masa Parlementer)
B. Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru)
C. Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi)
D. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9. A. Pemilu 1955 (Masa Parlementer)
1. Sistem Pemilu
 Pemilu pertama sejak 10 tahun usia kemerdekaan Indonesia.
 Dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlemeter (Kabinet Burhanuddin Harahap).
 Pemungutan Suara 2 (dua) x : 1. anggota DPR (29 September 1955)
2. anggota Dewan Konstituante (15 Des 1955)
2. Asas Pemilu
JUJUR, UMUM, BERKESAMAAN, RAHASIA, BEBAS, LANGSUNG.
3. Badan Penyelenggara Pemilu
a. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)
b. Panitia Pemilihan (PP)
c. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK)
d. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
4. Peserta Pemilu
 Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta : 36 parpol, 34 ormas, dan 48
perseorangan.
 Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 peserta : 39 parpol, 23 ormas dan 29
perseorangan.

10. B. Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru)
1. Pemilu 1971
a. Sistem Pemilu
Sistem Perwakilan Berimbang (Proporsional) dengan Sistem Stelsel Daftar, artinya
besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang
dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya pada
Organisasi Peserta Pemilu.
b. Asas Pemilu
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).
c. Badan Penyelenggara Pemilu
dibentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU)
Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) : di pusat.
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) : di provinsi.
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) : di Kabupaten/Kotamadya.
Panitia Pemungutan Suara (PPS) : di kecamatan.
Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) : di desa/kelurahan.
Juga dibentuk KPPS, PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.
d. Peserta Pemilu : 10 parpol

11. 2. Pemilu 1977
a. Sistem Pemilu
Sistem Proporsional dengan Stelsel Daftar.
b. Asas Pemilu
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).
c. Badan Penyelenggara Pemilu
dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, dengan struktur organisasi yang
sama dengan pada Pemilu Tahun 1971.
d. Peserta Pemilu
Terjadi fusi (peleburan parpol), sehingga hanya diikuti 3 parpol, yakni:
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi/penggabungan dari
NU, Parmusi, Perti, dan PSII.
2. Golongan Karya (GOLKAR).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai
Katholik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

12. 3. Pemilu 1982
a. Sistem Pemilu
Sistem Proporsional.
b. Asas Pemilu
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).
c. Badan Penyelenggara Pemilu
dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, dengan struktur organisasi yang
sama dengan pada Pemilu Tahun 1977.
d. Peserta Pemilu
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (GOLKAR).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

13. 4. Pemilu 1987
a. Sistem Pemilu
Sistem Proporsional.
b. Asas Pemilu
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).
c. Badan Penyelenggara Pemilu
dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, dengan struktur organisasi yang
sama dengan pada Pemilu Tahun 1982.
d. Peserta Pemilu
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Golongan Karya (GOLKAR).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

14. 5. Pemilu 1992
a. Sistem Pemilu
Sistem Proporsional dengan Stelsel Daftar.
b. Asas Pemilu
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).
c. Badan Penyelenggara Pemilu
dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, dengan struktur organisasi yang
sama dengan pada Pemilu Tahun 1987.
d. Peserta Pemilu
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Golongan Karya (GOLKAR).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

15. 6. Pemilu 1997
a. Sistem Pemilu
Sistem Proporsional dengan Stelsel Daftar.
b. Asas Pemilu
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).
c. Badan Penyelenggara Pemilu
dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, dengan struktur organisasi yang
sama dengan pada Pemilu Tahun 1992.
d. Peserta Pemilu
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Golongan Karya (GOLKAR).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

16. C. Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi)
1. Pemilu 1999
Merupakan Pemilu pertama pada masa Reformasi.
a. Sistem Pemilu
Sistem Perwakilan Berimbang (Proporsional) dengan Sistem Stelsel Daftar.
b. Asas Pemilu
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL.
c. Badan Penyelenggara Pemilu
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden.
Beranggotakan 48 orang dari unsur parpol dan 5 orang dari unsur pemerintah,
dan dibantu oleh Sekretariat KPU.
Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) : di pusat.
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) : di provinsi.
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) : di Kabupaten/Kotamadya.
Panitia Pemungutan Suara (PPS) : di kecamatan.
Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) : di desa/kelurahan.
Juga dibentuk KPPS, PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.
d. Peserta Pemilu : 48 parpol

17. 2. Pemilu 2004
 Merupakan Pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih secara
langsung wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan
Wakil Presiden.
 Untuk memilih 550 anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD
(DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-
2009.
 untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009
diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004
(putaran II).

18. 2. Pemilu 2004
a. Sistem Pemilu
Pemilu Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota)  Sistem Proporsional dengan sistem daftar calon terbuka.
Pemilu Anggota DPD Sistem Distrik berwakil banyak.
b. Asas Pemilu
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL.
c. Badan Penyelenggara Pemilu
Dilakukan oleh KPU.
Di tingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi.
Di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara
Pemu-ngutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar
negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

19. 2. Pemilu 2004
d. Peserta Pemilu
1) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 partai.
2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, putaran I (pertama) diikuti
oleh 5 pasangan :
No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran I
1. H. Wiranto, SH dan H. Salahuddin Wahid
2. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Achmad Hasyim Muzadi
3. Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudho Husodo
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
5. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc

20. 2. Pemilu 2004
Karena putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari
50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II
(kedua), dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu :
No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II
1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Achmad Hasyim Muzadi
2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

21. 3. Pemilu 2009
 Merupakan Pemilu ketiga di masa Reformasi yang yang diselenggarakan secara
serentak pada tanggal 9 April 2009.
 Untuk memilih 560 anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD
(DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-
2014.
 untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014
diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).

22. 3. Pemilu 2009
a. Sistem Pemilu
Pemilu Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota)  Sistem Proporsional dengan sistem daftar calon terbuka.
Pemilu Anggota DPD Sistem Distrik berwakil banyak. Distrik di sini adalah
provinsi di mana setiap provinsi memiliki 4 perwakilan.
b. Asas Pemilu
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL.
c. Badan Penyelenggara Pemilu
Dilakukan oleh KPU.
Di tingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi.
Di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara
Pemu-ngutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar
negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

23. 3. Pemilu 2009
d. Peserta Pemilu
1) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 diikuti oleh 44 partai. 38
parpol merupakan partai nasional. Sedangkan 6 partai merupakan partai
lokal Aceh.
2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, diikuti oleh 3 pasangan :
No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto
2. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono
3. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP

24. D. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Diilhami oleh penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara
langsung dan semangat otonomi daerah yang bergulir sejak 1999.
 Mulai Tahun 2005, digelar Pilkada secara langsung di Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
 Pilkada resmi masuk dalam rezim Pemilu sejak disahkannya UU nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan disebut dengan
istilah Pemilukada.
 Setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon
yang dapat turut serta dalam Pemilukada tidak hanya pasangan calon yang
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi juga dari
perseorangan.

25. PEMILUKADA
a. Asas Pemilukada
LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL.
b. Badan Penyelenggara Pemilu
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan oleh KPU Provinsi,
sedangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
oleh KPU Kabupaten/ Kota.
c. Dasar Hukum
a. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.
b. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah
terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008.
c. UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

26. PEMILUKADA
d. Peserta Pemilu
1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling
rendah 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD di daerah
bersangkutan atau memperoleh suara sah paling rendah 15% (lima belas
persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di
daerah bersangkutan.
2. Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi
persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan, dengan syarat
dukungan sejumlah:
Jumlah Dukungan Jumlah Penduduk
Sekurang-kurangnya Provinsi Kabupaten/Kota
6,5 % Sampai dengan 2 juta jiwa Sampai dengan 250 ribu jiwa
5% Lebih dari 2-6 juta jiwa Lebih dari 250 ribu-500 ribu jjiwa
4% Lebih dari 6 -12 juta jiwa Lebih dari 500 ribu-1 juta jiwa
3% Lebih dari 12 juta jiwa Lebih dari 1 juta jiwa

27. A. Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
B. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
C. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

28. A. Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
1. Pengertian
Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud
dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah:
“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.

29. 2. Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota
 Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan :
a. Berstatus Badan Hukum (sesuai UU Partai Politik);
b. Memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi;
c. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi
yang bersangkutan;
d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan
perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat;
e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu
perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol yang
dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan;
g. Mengajukan nama dan tanda gambar parpol kepada KPU sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan (UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);

30. 3. Peserta Pemilu Anggota DPD
 Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan
dan mendapat dukungan minimal dari pemilih dari
daerah pemilihan yang bersangkutan.:
a. Dukungan
Penduduk Dukungan (Paling Sedikit)
Sampai dengan 1.000.000 1.000 pemilih
Lebih dari 1.000.000-5.000.000 2.000 pemilih
Lebih dari 5.000.000-10.000.000 3.000 pemilih
Lebih dari 10.000.000-15.000.000 4.000 pemilih
Lebih dari 15.000.0000 5.000 pemilih

31. b. Syarat Dukungan
 tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah
Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;
 dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi
tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi
fotokopi KTP setiap pendukung.

32. 4. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD
dan DPRD
a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
b. Pendaftaran peserta pemilu;
c. Penetapan peserta pemilu;
d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;
f. Masa kampanye;
g. Masa tenang;
h. Pemungutan dan penghitungan suara;
i. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi
serta DPRD Kabupaten/Kota;
j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi
serta DPRD Kabupaten/Kota.

33. B. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1. Peserta :
Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik yang telah memenuhi
persyaratan yang memperoleh jumlah kursi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di
DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen)
dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR,
DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan (UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden).

34. 2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden :
a. Penyusunan daftar pemilih;
b. Pendaftaran bakal pasangan calon;
c. Penetapan pasangan calon;
d. Masa kampanye;
e. Masa tenang;
f. Pemungutan dan penghitungan suara;
g. Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil
presiden;
h. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil
presiden terpilih.

35. C. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1. Peserta:
Parpol atau gabungan parpol yang dapat mengajukan
pasangan calon adalah yang memperoleh 15% (lima belas
persen) kursi di DPRD atau 15% (lima belas persen) suara di
DPRD pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Pasangan Calon dari Perseorangan harus didukung oleh
sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih
sesuai dengan ketentuan Per-undang-undangan (UU
No.12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah) .

36. 3. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah :
a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
b. Pencalonan;
c. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan berdasarkan
norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan
oleh KPU;
d. Kampanye;
e. Masa tenang;
f. Pemungutan suara dan penghitungan suara;
g. Penetapan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala
daerah;
h. Pengucapan sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih.

37. A. Pengawasan Pemilu
 Suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada.
1. Pemilu 1955, Pemilu 1971, dan Pemilu 1977
Dalam Pemilu ini, lembaga pengawas belum secara resmi diatur di dalam
Undang-Undang. Maka, pengawasan dilakukan oleh organisasi peserta Pemilu,
partai politik, perseorangan, dan masyarakat.
2. Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997
Dalam Pemilu ini, lembaga pengawas Pemilu secara resmi diatur dalam UU No. 2
Tahun 1980. yaitu:
1). Panwaslakpus
2). Panwaslak I
3). Panwaslak II
4). Panwaslakcam

38. 3. Pemilu 1999
Dalam Pemilu ini, pengawasan dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
 Panwaslu Pusat : di ibukota negara, anggota 30 orang
 Panwaslu Tingkat I : di ibukota provinsi, anggota 17 orang
 Panwaslu Tingkat II : di ibukota kabupaten/kota, anggota 17 orang
 Panwaslu Tingkat Kecamatan (Panwaslucam) : di kecamatan, anggota 9 orang
4. Pemilu 2004
Dalam Pemilu ini, lembaga pengawas Pemilu dibentuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003, yaitu:
1). Panwaslu Tingkat Pusat, 9 orang
2). Panwaslu Provinsi, 7 orang
3). Panwaslu Kabupaten/Kota, 5 orang
4). Panwaslu Kecamatan, 3 orang
5. Pemilu 2009
 Pengawasan Pemilu 2009 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
yang beranggotakan 5 orang.
 Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan,
masing-masing beranggotakan 3 orang.
 Dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (Panwaslu Lap) di tingkat desa.

39. B. Pemantauan Pemilu
 makna secara umum : Penglihatan/melihat/menengok sebagaimana yang dapat
kita lihat, yang dilakukan kapan saja, dari mana saja dan oleh kelompok
masyarakat apa saja.
Dalam Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 1977, kegiatan pemantauan belum
dilembagakan dan diatur dalam Undang-Undang.
 Pemantauan Pemilu Tahun 1999
Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 1999
- Lembaga Pemantau Pemilu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang
bersifat independen, baik dari dalam maupun luar negeri atau Perwakilan
Pemerintah Luar Negeri dan dilakukan secara objektif serta tidak memihak.
- Lembaga Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri kepada KPU dan
menyerahkan data atau proposal.

40.  Pemantauan Pemilu Tahun 2004
UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan Keputusan KPU Nomor 104 Tahun
2003 tentang Pemantau Pemilu dan Tata Cara Pemantauan Pemilu.
- Pemantau Pemilu meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum,
baik dalam maupun luar negeri serta perwakilan pemerintah luar negeri yang
secara sukarela memantau pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
- Syarat-syarat Pemantau Pemilu:
1. Bersifat independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. Memperoleh akreditasi dari KPU.

41.  Pemantauan Pemilu Tahun 2009
Dasar:
UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemantau Pemilu dan Tata Cara
Pemantauan Pemilu.
- Syarat-syarat Pemantau Pemilu:
1. Bersifat independen;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
3. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

42.  Tata Cara Akreditasi Pemantau Pemilu:
1. Pemantau Pemilu dari dalam negeri mengajukan permohonan pemantauan Pemilu dengan
mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Pemantau Pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir yang dapat diperoleh dari
kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal Pemantau.
3. Pemantau Pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat harus mendapatkan
rekomendasi dari Menteri Luar Negeri.
Pemantau Pemilu dari dalam negeri dan luar negeri mengembalikan formulir pendaftaran
kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan
administrasi meliputi:
1. profil organisasi/lembaga;
2. nama dan jumlah anggota pemantau;
3. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
4. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
5. Pas foto 4x6 berwarna penanggungjawab pemantau;
6. Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditanda tangani oleh Ketua Lembaga
Pemantau;
7. Surat Pernyataan Independensi;

43.  Pemantauan Pemilukada
- Pemantau Pemilu meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum
dalam negeri, yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Tata Cara Akreditasi:
1. Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan
kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.
2. Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat
akreditasi dari KPU Provinsi yang bersangkutan.
3. Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten/kota mendaftarkan diri dan
mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota,
Pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
a. jumlah anggota pemantau;
b. alokasi anggota pemantau masing-masing di provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan;
c. daerah yang ingin dipantau;
d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau dilampiri pasfoto 3x4 berwarna 2 lembar;
e. sumber dana.

44. A. Pemilu 1955
 Dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR
 Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante.
Hasil Pemilu 1955 adalah sebagai berikut:
Jumlah Anggota DPR sebanyak 260 anggota DPR di 16 Daerah Pemilihan, diikuti 118 peserta (36 parpol, 34
ormas, dan 48 perseorangan) didapatkan hasil total suara 37.785.299, dengan partai politik yang berhasil
menduduki 5 besar adalah:
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 57 kursi
2. Masyumi 57 kursi
3. Nahdlatul Ulama (NU) 45 kursi
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 39 kursi
5. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) 8 kursi
Sedangkan untuk Pemilu Anggota Konstituante, diikuti 91 peserta (39 parpol, 23 ormas, dan 29
perseorangan) didapatkan hasil total suara 37.837.105, dengan partai politik yang berhasil menduduki 5
besar adalah:
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 119 kursi
2. Masyumi 112 kursi
3. Nahdlatul Ulama (NU) 91 kursi
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 80 kursi
5. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) 16 kursi

45. B. Pemilu 1971
 Dilaksanakan tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR.
Hasil:
Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1971 ditetapkan sebanyak 460 orang terdiri dari 360 orang dipilih
dan 100 orang diangkat dengan rincian 75 orang dari ABRI dan 25 orang bukan ABRI.
C. Pemilu 1977
 Dilaksanakan tanggal 2 Mei 1977
Hasil:
Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1977 sebagai berikut:
1. Partai Persatuan Pembangunan : 99 Orang
2. Golongan Karya : 232 Orang
3. Partai Demokrasi Indonesia : 29 Orang
4. ABRI : 75 Orang (melalui pengangkatan)
5. Bukan ABRI (diangkat) : 25 Orang (melalui pengangkatan)
Selain anggota DPR sebanyak 460, diresmikan pula keanggotaan MPR yang berstatus sebagai anggota
tambahan MPR sebanyak 460 orang, dengan rincian sebagai berikut:
1. Utusan daerah : 139 Orang
2. Utusan OPP:
a. Partai Persatuan Pembangunan : 32 Orang
b. Golongan Karya : 124 Orang
c. Partai Demokrasi Indonesia : 10 Orang
3. ABRI : 155 Orang

46. D. Pemilu 1982
 Dilaksanakan tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota DPR.
Hasil :
Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1982 sebagai berikut :
1. Partai Persatuan Pembangunan : 94 Orang
2. Golongan Karya : 246 Orang
3. Partai Demokrasi Indonesia : 24 Orang
4. ABRI : 75 Orang (melalui pengangkatan)
5. Bukan ABRI : 21 Orang (melalui pengangkatan)
Selain itu, diresmikan pula anggota MPR yang berstatus sebagai anggota tambahan MPR sebanyak 460 orang:
1. Utusan daerah : 140 Orang
2. Utusan OPP
a. Partai Persatuan Pembangunan : 29 Orang
b. Golongan Karya : 128 Orang
c. Partai Demokrasi Indonesia : 8 Orang
3. Utusan Golongan : 155 Orang

47. E. Pemilu 1987
 Dilaksanakan tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota DPR.
Hasil :
Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1987 sebagai berikut :
1. Partai Persatuan Pembangunan : 61 Orang
2. Golongan Karya : 299 Orang
3. Partai Demokrasi Indonesia : 40 Orang
4. ABRI : 100 Orang (melalui pengangkatan)
Selain itu, diresmikan pula anggota MPR yang berstatus sebagai anggota tambahan MPR sebanyak 500 orang:
1. Utusan daerah : 147 Orang
2. Utusan OPP
a. Partai Persatuan Pembangunan : 32 Orang
b. Golongan Karya : 249 Orang
c. Partai Demokrasi Indonesia : 21 Orang
3. Utusan Golongan : 51 Orang

48. F. Pemilu 1992
 Dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota DPR.
Hasil :
Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1992 sebagai berikut :
1. Partai Persatuan Pembangunan : 62 Orang
2. Golongan Karya : 282 Orang
3. Partai Demokrasi Indonesia : 56 Orang
4. ABRI : 100 Orang (melalui pengangkatan)
Selain itu, diresmikan pula anggota MPR yang berstatus sebagai anggota tambahan MPR sebanyak 500 orang:
1. Utusan daerah : 149 Orang
2. Utusan OPP
a. Partai Persatuan Pembangunan : 31 Orang
b. Golongan Karya : 242 Orang
c. Partai Demokrasi Indonesia : 28 Orang
3. Utusan Golongan : 50 Orang

49. G. Pemilu 1997
 Dilaksanakan tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota DPR.
Hasil :
Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1997 sebagai berikut :
1. Partai Persatuan Pembangunan : 89 Orang
2. Golongan Karya : 325 Orang
3. Partai Demokrasi Indonesia : 11 Orang
4. ABRI : 75 Orang (melalui pengangkatan)
Selain itu, diresmikan pula anggota MPR yang berstatus sebagai anggota tambahan MPR sebanyak 500 orang:
1. Utusan daerah : 149 Orang
2. Utusan OPP
a. Partai Persatuan Pembangunan : 45 Orang
b. Golongan Karya : 163 Orang
c. Partai Demokrasi Indonesia : 5 Orang
3. Utusan Karya ABRI : 38 Orang
4. Utusan Golongan : 100 Orang

50. H. Pemilu 1999
 Dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR.
Hasil Pemilu 1999 adalah sebagai berikut:
diikuti 48 parpol, didapatkan hasil total suara 105.786.661. Dalam Pemilu ini ditandai pula
dengan adanya STEMBUS ACCORD (SA), yakni penghitungan kursi dengan memperhitungkan
penggabungan sisa suara.
Adapun partai politik yang berhasil menduduki 5 besar adalah:
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 154 kursi
2. Golkar 120 kursi
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 59 kursi
4. Partai Kebangkitan Bangsa 51 kursi
5. Partai Amanat Nasional 35 kursi

51. I. Pemilu 2004
 Dilaksanakan tanggal 5 April 2004 untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD.
 tanggal 5 Juli 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Putaran I)
 tanggal 20 September 2004 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Putaran II).
Hasil Pemilu 2004 adalah sebagai berikut:
1. Pemilu Anggota DPR
diikuti 24 parpol, dan hanya 16 parpol yang memperoleh kursi di DPR.
2. Pemilu Anggota DPD
Pemilu ini memilih 4 wakil masing-masing dari 32 provinsi dan menghasilkan 128 anggota
DPD.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan dalam 2(dua) putaran.

52.  Putaran I (pertama) diikuti oleh 5 pasangan :
No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Perolehan Suara Persentase
Wakil Presiden Putaran I (%)
1. H. Wiranto, SH 23.827.512 22.19%
H. Salahuddin Wahid
2. Hj. Megawati Soekarnoputri 28.18.780 26.24%
KH. Achmad Hasyim Muzadi
3. Prof. Dr. H. M. Amien Rais 16.042.105 14.94%
Dr. Ir. H. Siswono Yudho Husodo
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono 36.070.622 33.58%
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
5. Dr. H. Hamzah Haz 3.276.001 13.05%
H. Agum Gumelar, M.Sc

53.  Putaran II
Karena putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari
50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II
(kedua), dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu :
No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II
1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Achmad Hasyim Muzadi
2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

54. J. Pemilu 2009
 Dilaksanakan tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD.
 tanggal 8 Juli 2009 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
Hasil Pemilu 2009 adalah sebagai berikut:
1. Pemilu Anggota DPR
diikuti 38 parpol (nasional) dan 6 parpol lokal di Aceh, menghasilkan total suara
104.048.118 (560 kursi).
2. Pemilu Anggota DPD
Pemilu ini memilih 4 wakil masing-masing dari 32 provinsi dan menghasilkan 132 anggota
DPD.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
diikuti 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan dilaksanakan dalam 1 (satu)
putaran saja, karena salah satu pasangan calon sudah memperoleh suara lebih dari 50%,
yaitu pasangan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono.

55.  Berikut ini hasil akhir Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, yang
diikuti oleh 3 pasangan :
No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Perolehan Persentase
Wakil Presiden Suara (%)
1. Hj. Megawati Soekarnoputri 32.548.105 26.79
H. Prabowo Subianto
2. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 73.874.562 60.80
Prof. Dr. Boediono
3. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla 15.081.814 12.41
H. Wiranto, S.IP

56. A. Pemilih Pemula
 Pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya.
Pemilih Pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk
memilih.
Syarat-syarat seseorang DAPAT MEMILIH:
1. Umur sudah 17 tahun;
2. Sudah/pernah kawin; dan
3. Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian.

57. B. Pentingnya Pemilih Pemula
 Jumlahnya besar, yakni sebanyak 20% dari seluruh pemilih adalah Pemilih Pemula.
 Bagi Partai Politik, dukungan dari kelompok Pemilih Pemula :
 Dapat membawa dampak pencitraan yang sangat berarti.
 Pengamanan proses regenerasi kader politik ke depan.
 Jika tidak mendapat dukungan, akan merugikan target suara parpol.
 Pemilih Pemula harus menjadi SUBJEK Pendidikan Politik, Bukan Hanya OBJEK
Politik yang dimanfaatkan suaranya oleh Partai Politik.
 Partai Politik dapat memfasilitasi serangkaian program untuk menarik minat
pelajar secara aktif.
 Output dari program tersebut HARUS:
 Mampu menumbuhkan kesadaran berpolitik sejak dini.
 Mampu menjadi aktor politik dalam lingkup peran dan status yang
disandang.
 Memahami hak dan kewajiban politik sebagai Warga Negara.
 Mampu menentukan sikap dan aktivitas politiknya.

58. “Negara konstitusional sama seperti makanan
setiap hari, seperti air untuk minum dan udara
untuk nafas, dan yang terbaik berkaitan dengan
demokrasi adalah bahwa ia merupakan satu-
satunya sistem yang mampu menjamin Negara
Konstitusional” (Gustav Radbruch)

59. Sekian
Dan
Terima Kasih
Oktober, 2011
KPU KABUPATEN SIDOARJO