2 pk 05b

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan
Evaluasi Penawaran Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi
Metode Dua Tahap dan Evaluasi
Sistem Nilai Kontrak Lump Sum

i
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa
konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata
nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi
ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan
berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan
mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan
jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga
dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Menteri;
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran
Negara RI Nomor 95 Tahun 2010);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3957);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

ii
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.
11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR
DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA
KONSULTANSI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran pemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah
untuk menggunakan APBD.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang
menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah.
4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna
Anggaran dan/atau Barang.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan
bersifat permanen.
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh
PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan
konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu
diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai
risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang
bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

iii
13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat
terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas
Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum
di tandatangani oleh para pihak.
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal,
Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan
jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.
Pasal 3
Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk:
(1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari
anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).
(2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan
konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
pinjaman atau hibah dalam negeri.
Pasal 4
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi
ketentuan sebagai berikut:
(1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
(2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
(3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat
terjadinya persaingan tidak sehat;
(4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai
dengan kesepakatan tertulis para pihak;
(5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang
terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa;
(6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara
dalam Pengadaan Barang/Jasa;
(7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara; dan
(8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada

iv
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
(9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan
anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang,
penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.
Pasal 5
Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)
dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah
Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I.
Pasal 6
(1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode
pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar
setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya
pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
(BPS);
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan
sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan
faktor perubahan biaya;
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank
Indonesia;
f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi
lain maupun pihak lain;
g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s
estimate);
h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu
barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah
setempat; dan/atau
i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta
lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan
meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama
terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang
mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 7
Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas
Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di
tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum
Kontrak.
Pasal 8
(1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk
memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak.
(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

v
maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.
Pasal 9
(1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi :
a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas :
1. Buku PK 01 A
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan
Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi
Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.
2. Buku PK 01 B
Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
Kontrak Harga Satuan.
3. Buku PK 02 A
Sistem Gugur Kontrak Lump Sum.
4. Buku PK 02 B
Kontrak Lump Sum.
5. Buku PK 03 A
Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
6. Buku PK 03 B
Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
7. Buku PK 04 A
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan
Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi
Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.
8. Buku PK 04 B
Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
9. Buku PK 05 A
Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi
Sistem Nilai Kontrak Lump Sum.
10. Buku PK 05 B
Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak
Lump Sum.
11. Buku PK 06 A
Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi
Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.

vi
12. Buku PK 06 B
Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur
(Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.
13. Buku PK 07 A
Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi.
14. Buku PK 07 B
Pedoman Evaluasi Kualifikasi.
15. Buku PK 08
Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan.
b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas :
1. Buku JK 09 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi
Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan.
2. Buku JK 09 B
Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan
Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan Kontrak
Harga Satuan.
3. Buku JK 10 A
Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum.
4. Buku JK 10 B
Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump
Sum.
5. Buku JK 11 A
Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan.
6. Buku JK 11 B
Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya
7. Buku JK 12 A
Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum.
8. Buku JK 12 B
Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya
Kontrak Lump Sum.
9. Buku JK 13 A
Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan.
10. Buku JK 13 B
Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak
Harga Satuan.

vii
11. Buku JK 14 A
Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum.
12. Buku JK 14 B
Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak
Lump Sum.
13. Buku JK 15 A
Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan.
14. Buku JK 15 B
Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak
Harga Satuan.
15. Buku JK 16 A
Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum.
16. Buku JK 16 B
Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak
Lump Sum.
17. Buku JK 17 A
Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan.
18. Buku JK 17 B
Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi
Perseorangan.
19. Buku JK 18 A
Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi.
20. Buku JK 18 B
Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi.
21. Buku JK 19
Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi.
(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum
dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:
a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk
pekerjaan tunggal atau terintegrasi.
b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output
based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR.
Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi,
kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.
Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan
biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan
konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka
Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan
pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 05 B :
Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi
Sistem Nilai Kontrak Lump Sum

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI
BAB IBAB IBAB IBAB I KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1111
A. PENGERTIAN ISTILAH ....................................................................................................1
B. TUJUAN............................................................................................................................3
C. RUANG LINGKUP............................................................................................................3
BAB IIBAB IIBAB IIBAB II UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN,UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN,UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN,UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN,
PENYAMPAIAN,PENYAMPAIAN,PENYAMPAIAN,PENYAMPAIAN,
PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN........................................................................................................................................ 4444
A. UNDANGAN....................................................................................................................4
B. PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN .....................................................................4
C. PEMBERIAN PENJELASAN ..............................................................................................5
D. PENYAMPAIAN/PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAP I........................6
E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN.....................................................................8
F. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN TAHAP I...........................................................9
G. PENETAPAN PESERTA YANG LULUS EVALUASI TAHAP I ........................................ 16
H. PEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN HASIL EVALUASI TAHAP I ............................ 16
I. PENYAMPAIAN/PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAP II...................... 17
J. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAP II.................................................. 18
K. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN TAHAP II........................................................ 20
L. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN ................................................. 24
BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING,PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING,PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING,PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING,
DAN PENGADUANDAN PENGADUANDAN PENGADUANDAN PENGADUAN ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................25252525
A. PENETAPAN PEMENANG LELANG ............................................................................. 25
B. PENGUMUMAN PEMENANG LELANG ...................................................................... 25
C. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING PESERTA LELANG ............................ 26
BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV PELELANGAN GAGAL DAN DAN TIPELELANGAN GAGAL DAN DAN TIPELELANGAN GAGAL DAN DAN TIPELELANGAN GAGAL DAN DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALNDAK LANJUT PELELANGAN GAGALNDAK LANJUT PELELANGAN GAGALNDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL............................28282828
A. PELELANGAN GAGAL.................................................................................................. 28
B. TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL .................................................................... 29
BAB VBAB VBAB VBAB V LAINLAINLAINLAIN----LAINLAINLAINLAIN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32323232
LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………...…. ………… 34343434
CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN........................................................................................................................................................................34343434
CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANGCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANGCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANGCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANG ............................................................................................36363636
CONTOH FORMAT BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNISCONTOH FORMAT BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNISCONTOH FORMAT BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNISCONTOH FORMAT BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS ........................................................................38383838
CONTOH FORMAT PENETAPAN PERINGKAT TEKNISCONTOH FORMAT PENETAPAN PERINGKAT TEKNISCONTOH FORMAT PENETAPAN PERINGKAT TEKNISCONTOH FORMAT PENETAPAN PERINGKAT TEKNIS................................................................................................................................................................................................................................39393939
CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELELANGANCONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELELANGANCONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELELANGANCONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELELANGAN........................................................................................................................................................................................................40404040

1
BAB IBAB IBAB IBAB I
KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM
A.A.A.A. PENGERTIAN ISTILAHPENGERTIAN ISTILAHPENGERTIAN ISTILAHPENGERTIAN ISTILAH
Dalam Pedoman Tata Cara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump
Sum ini yang dimaksud dengan :
1. Pekerjaan KonstruksiPekerjaan KonstruksiPekerjaan KonstruksiPekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
2. Pengguna AnggaranPengguna AnggaranPengguna AnggaranPengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAPAPAPA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran pemerintah.
3. Kuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang
ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah
untuk menggunakan APBD.
4. Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKPPKPPKPPK adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
5. Panitia/Pejabat Penerima HasilPanitia/Pejabat Penerima HasilPanitia/Pejabat Penerima HasilPanitia/Pejabat Penerima Hasil PekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan
oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
6. Aparat Pengawas Intern PemerintahAparat Pengawas Intern PemerintahAparat Pengawas Intern PemerintahAparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang
selanjutnya disebut APIPAPIPAPIPAPIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
7. PenyediaPenyediaPenyediaPenyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi.
8. SubpenyediaSubpenyediaSubpenyediaSubpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia
penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
9. Kemitraan/KSOKemitraan/KSOKemitraan/KSOKemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional
maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban
dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
10. Surat JaminanSurat JaminanSurat JaminanSurat Jaminan yang selanjutnya disebut JaminanJaminanJaminanJaminan, adalah jaminan tertulis yang
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan
oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan
oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban
penyedia.
11. Kontrak Pengadaan Barang/JasaKontrak Pengadaan Barang/JasaKontrak Pengadaan Barang/JasaKontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut KontrakKontrakKontrakKontrak adalah
perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat
Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta
dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
12. Nilai KontrakNilai KontrakNilai KontrakNilai Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam
Kontrak.
13. HariHariHariHari adalah hari kalender untuk pelaksanaan kontrak dan jaminan-jaminan,
sedangkan hari kerja untuk pelaksanaan proses pemilihan.
14. Direksi lapanganDireksi lapanganDireksi lapanganDireksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK,
terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus

2
kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
15. Direksi teknisDireksi teknisDireksi teknisDireksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
16. Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas
yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran.
17. HargaHargaHargaHarga Perkiraan Sendiri (HPS)Perkiraan Sendiri (HPS)Perkiraan Sendiri (HPS)Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan
yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang
dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai
kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
18. PekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan utamautamautamautama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang
terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
19. HargaHargaHargaHarga Satuan Pekerjaan (HSP)Satuan Pekerjaan (HSP)Satuan Pekerjaan (HSP)Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per
satu satuan tertentu;
20. AnalisaAnalisaAnalisaAnalisa Teknis Satuan PekerjaanTeknis Satuan PekerjaanTeknis Satuan PekerjaanTeknis Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan per satuan
tenaga kerja bahan dan peralatan untuk mendapatkan satu satuan jenis pekerjaan
tertentu.
21. MetodaMetodaMetodaMetoda pelaksanaan pekerjaanpelaksanaan pekerjaanpelaksanaan pekerjaanpelaksanaan pekerjaan adalah metode/cara kerja yang layak, realistik
dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap
pelaksanaan yang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggung
jawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
22. JadwalJadwalJadwalJadwal waktu pelaksanaanwaktu pelaksanaanwaktu pelaksanaanwaktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan
yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
23. Personil intiPersonil intiPersonil intiPersonil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi
pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
24. BaBaBaBagian pekerjaan yang disubkontragian pekerjaan yang disubkontragian pekerjaan yang disubkontragian pekerjaan yang disubkontrakankankankan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan
utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang
pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu
oleh PPK.
25. Tanggal mulai kerjaTanggal mulai kerjaTanggal mulai kerjaTanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
26. TanggaTanggaTanggaTanggal penyelesaian pekerjaanl penyelesaian pekerjaanl penyelesaian pekerjaanl penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan
selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang
diterbitkan oleh PPK.
27. Masa KontrakMasa KontrakMasa KontrakMasa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
28. Masa pemeliharaanMasa pemeliharaanMasa pemeliharaanMasa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-
syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan
sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
29. KegKegKegKegagalan Konstruksiagalan Konstruksiagalan Konstruksiagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun
keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia dalam periode

3
pelaksanaan kontrak.
30. KegagalKegagalKegagalKegagalan Bangunanan Bangunanan Bangunanan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan
oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara
keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan
kerja, dan/atau keselamatan umum.
B.B.B.B. TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN
Pedoman Tata Cara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran, Prakualifikasi Metode Dua
Tahap dan Sistem Nilai Kontrak Lump Sum ini disusun dengan tujuan :
1. Sebagai pedoman Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam melaksanakan evaluasi
penawaran;
2. Untuk mendapatkan penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan
dengan baik, dengan harga penawaran yang paling menguntungkan negara;
3. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka,
bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
C.C.C.C. RUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUP
Pedoman Tata Cara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump
Sum ini digunakan untuk pelaksanaan pelelangan dan evaluasi penawaran mencakup :
1. Pengadaan pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang
pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran
pembangunan pemerintah (pusat/daerah).
2. Pengadaan pekerjaan konstruksi yang dananya bersumber dari pemerintah
mencakup pengadaan pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.

4
BAB IIBAB IIBAB IIBAB II
UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN,UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN,UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN,UNDANGAN, PENGAMBILAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN,
PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
Pokja ULP melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap proses pemilihan dengan tahapan
sebagai berikut :
A. Undangan
B. Pengambilan Dokumen Pemilihan
C. Pemberian Penjelasan
D. Penyampaian Dokumen Penawaran Tahap I
E. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I
F. Evaluasi Penawaran Tahap I
1. Ketentuan Umum
2. Evaluasi Administrasi
3. Evaluasi Teknis
4. Pembuatan Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis
G. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I
H. Pemberitahuan Hasil Evaluasi Tahap I
I. Penyampaian Dokumen Penawaran Tahap II
J. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II
K. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II
L. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
A.A.A.A. UNDANGANUNDANGANUNDANGANUNDANGAN
1. Pokja ULP mengundang semua peserta yang lulus kualifikasi untuk mengambil
Dokumen Pemilihan dengan ketentuan :
a) tidak ada sanggahan dari peserta;
b) sanggahan terbukti tidak benar; atau
c) masa sanggah berakhir.
2. Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan Dokumen
Pemilihan.
3. Peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan.
B.B.B.B. PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHANPENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHANPENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHANPENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
1. Peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai hari, tanggal, waktu dan
tempat pengambilan yang ditentukan dalam undangan.
2. Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan, Pokja ULP :
a. mencatat nama yang mengambil dokumen, nama dan alamat perusahaan serta
nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat
dihubungi, untuk keperluan korespondensi;;;;
b. memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau
cetakan (hardcopy) kepada peserta yang diundang; dan

5
c. dapat mengunggah (upload) Dokumen Pemilihan melalui website K/L/D/I
untuk diunduh (download) oleh peserta.
3. Pokja ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta.
4. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan dokumen.
C.C.C.C. PEMBERIAN PENJELASANPEMBERIAN PENJELASANPEMBERIAN PENJELASANPEMBERIAN PENJELASAN
1. Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, serta
dihadiri oleh para peserta yang diundang.
2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar
untuk menolak/menggugurkan penawaran.
3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda
pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.
4. Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai :
a. metode pemilihan;
b. cara penyampaian Dokumen Penawaran;
c. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
d. pembukaan Dokumen Penawaran;
e. metode evaluasi;
f. hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g. jenis kontrak yang akan digunakan;
h. ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas
penggunaan produksi dalam negeri;
i. ketentuan tentang penyesuaian harga;
j. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya
(apabila diperlukan);
k. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan
Usaha Kecil serta koperasi kecil;
l. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan; dan
m. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti Pra Rencana Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Kontrak (Pra RK3K), tingkat risiko pekerjaan (tinggi, sedang,
kecil), barang yang diimpor (apabila ada) dan Analisa Teknis Satuan
Pekerjaan.
5. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan
cara melakukan peninjauan lapangan.
6. Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta,
jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan
lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara
Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan
minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
7. Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani
BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir.
8. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6 terdapat hal-
hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja

6
ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
9. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS,
harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen
Pemilihan.
10. Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksud
pada angka 9 di atas, maka Pokja ULP menyampaikan keberatan PPK kepada KPA
untuk diputuskan, dan :
a. apabila KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
b. apabila KPA sependapat dengan Pokja ULP, KPA memutuskan perubahan dan
bersifat final, serta memerintahkan Pokja ULP untuk membuat dan
mengesahkan Adendum Dokumen Pemilihan.
11. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam
Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut
dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
12. Dalam Adendum Dokumen Pemilihan, Pokja ULP dapat memberikan tambahan
waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
13. Pokja ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
Adendum Dokumen Pemilihan.
14. Pokja ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum Dokumen
Pemilihan (apabila ada) dan dapat mengunggah (upload) dokumen tersebut
melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta.
D.D.D.D. PEPEPEPENYAMPAIANNYAMPAIANNYAMPAIANNYAMPAIAN/PEMASUKAN/PEMASUKAN/PEMASUKAN/PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARANDOKUMEN PENAWARANDOKUMEN PENAWARANDOKUMEN PENAWARAN TAHAPTAHAPTAHAPTAHAP IIII
1. Metode penyampaian/pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran
harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
2. Dokumen Penawaran meliputi :
a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan
mencantumkan harga penawaran;
b. Jaminan Penawaran asli;
c. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima
kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya
(apabila dikuasakan);
d. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
e. dokumen penawaran teknis;
f. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
g. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan seperti
Formulir Pra RK3K, daftar barang yang diimpor (apabila ada), dan Analisa
Teknis Satuan Pekerjaan.
3. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari :
dokumen asli 1 (satu) ditandai “ASLI” dan rekamannya 1 (satu) ditandai
“REKAMAN”.
4. Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen
Penawaran” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta
ditujukan kepada Pokja ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen
Pemilihan.

7
5. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP sesuai
jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan Pokja ULP memasukkan
ke dalam kotak/tempat pemasukan.
6. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman
dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan
penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko
peserta.
7. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka
sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama
paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP.
8. Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
a. Pokja ULP mencatat waktu dan tanggal pemasukan penawaran pada sampul
luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
b. apabila terlambat diterima, Pokja ULP membuka sampul luar untuk
mengetahui alamat peserta. Pokja ULP segera memberitahukan kepada peserta
yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran.
Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima.
9. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah dokumen
penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
10. Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran
harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan
penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”,
“PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa
mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
11. Penawaran harus disampaikan kepada dan harus sudah diterima oleh Pokja ULP
paling lambat di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan.
12. Setiap penawaran yang disampaikan dan diterima oleh Pokja ULP setelah batas
akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada
peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai
dengan bukti serah terima.
13. Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman,
Pokja ULP membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta,
serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil
kembali penawaran tersebut disertai dengan bukti serah terima.
14. Pokja ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.
15. Pokja ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.
16. Pokja ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran
yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.
17. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup
pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir
serta membubuhkan tanda tangan.
18. Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, Pokja ULP menyatakan kepada
peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya,
menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan
Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk.

8
19. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan
penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat
dan waktu penutupan pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus
dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada
seluruh peserta.
E.E.E.E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAPTAHAPTAHAPTAHAP IIII
1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai
ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
2. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat
dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran
menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.
4. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah
batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta
sebagai saksi.
5. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka
Pokja ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
6. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada
peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan
dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.
7. Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan
para peserta.
8. Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan
menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
9. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan
dinyatakan gagal.
10. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”,
“PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
11. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud
telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.
12. Pokja ULP membuka sampul Dokumen Penawaran Tahap I di hadapan peserta dan
dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I.
13. Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai
kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi :
a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi
tidak mencantumkan harga penawaran;
b. Jaminan Penawaran asli;
(apabila dikuasakan);
d. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
e. dokumen penawaran teknis;
f. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan

9
g. dokumen lainnya seperti Formulir Pra RK3K daftar barang yang diimpor
(apabila ada), dan Analisa Teknis Satuan Pekerjaan.
14. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan
penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.
15. Salah satu anggota Pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen
Penawaran asli yang bukan miliknya antara lain pada bagian surat penawaran.
16. Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap I yang paling
sedikit memuat :
a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
d. keterangan lain yang dianggap perlu;
e. tanggal pembuatan Berita Acara; dan
f. tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang
ditunjuk oleh Pokja ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
17. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab
penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara.
18. Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh anggota pokja
ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
19. Berita acara dilampiri Dokumen Penawaran.
20. Salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri
Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui
website K/L/D/I yang dapat diunduh oleh peserta.
F.F.F.F. EVALUASIEVALUASIEVALUASIEVALUASI DOKUMENDOKUMENDOKUMENDOKUMEN PENAWARANPENAWARANPENAWARANPENAWARAN TAHAPTAHAPTAHAPTAHAP IIII
1.1.1.1. KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM
Dalam melakukan evaluasi penawaran perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :
a. Informasi yang berhubungan dengan evaluasi, penelitian, klarifikasi,
konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada
peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan
pemenang diumumkan.
b. Evaluasi terhadap data administrasi dan teknis hanya dilakukan terhadap hal-
hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.
c. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah
isi Dokumen Pemilihan;
d. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti,
dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
e. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan
ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang
telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa

10
ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
f. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :
1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang mempengaruhi lingkup,
kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara
peserta yang memenuhi syarat.
g. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan :
1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan
penawaran tahap I; dan/atau
2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat
penawaran tidak berkop perusahaan;
h. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja
ULP selama proses evaluasi;
i. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak
sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara
peserta, Pokja ULP dan/atau PPK termasuk penyalahgunaan wewenang,
dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang
terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti,
dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang
tidak terlibat (apabila ada); dan
4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka
pelelangan dinyatakan gagal.
j. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen
penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya
penawaran yang bersangkutan.
k. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, pokja ULP
dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen
penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi
tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan
tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
l. Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran,
Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan
lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
2.2.2.2. EVALUASI ADMINISTRASIEVALUASI ADMINISTRASIEVALUASI ADMINISTRASIEVALUASI ADMINISTRASI
a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang
tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini
dipenuhi/dilengkapi :
a) surat penawaran;

11
b) Jaminan Penawaran asli;
c) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);
d) surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan);
e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
f) dokumen penawaran teknis :
(1) metode pelaksanaan;
(2) jadwal waktu pelaksanaan;
(3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
(4) spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari
yang ditetapkan);
(5) daftar personil inti yang akan ditempatkan secara penuh;
(6) Daftar bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
g) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk peserta yang
tidak menyampaikan formulir TKDN, penawarannya tidak digugurkan
dan nilai TKDN-nya dianggap nol);dan
h) dokumen lainnya seperti Formulir Pra RK3K, daftar barang yang
diimpor (apabila ada), dan Analisa Teknis Satuan Pekerjaan.
2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a) ditandatangani oleh :
(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang
nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama.
b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu
sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan :
(1) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf
maka yang diakui adalah tulisan huruf;
(2) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam
huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis
dalam angka; atau
(3) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak
jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi
jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan,
dengan ketentuan :
(1) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka
yang diakui adalah tulisan huruf;
(2) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam
huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis

12
dalam angka; atau
(3) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak
jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
d) bertanggal;
3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan
asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship)
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan
penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan
Penawaran;
d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimana
e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
f) nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan
nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan;
g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang
dilelangkan;
h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional)
sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh
Penerbit Jaminan;
i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama
Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO;
j) substansi jaminan memenuhi syarat dan keabsahan/keaslian Jaminan
Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja
ULP kepada penerbit jaminan;
4) surat kuasa :
a) Harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan;
b) Nama penerima kuasa harus tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya
c) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota
kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama.
c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang
kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi
teknis;
e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka
pelelangan dinyatakan gagal.

13
3.3.3.3. EVALUASI TEKNISEVALUASI TEKNISEVALUASI TEKNISEVALUASI TEKNIS
a. Evaluasi teknis menggunakan sistem nilai dan bobot yang diperhitungkan
dalam evaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan (LDP);
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan
cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai
berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan, serta membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta,
contoh evaluasi teknis bobot 30% :
1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi
dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana
2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap :
a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan layak, realistik dan
dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan
sumber daya yang dimiliki, serta diyakini menggambarkan
penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan termasuk pengendalian
terhadap risiko K3. Metoda pelaksanaan dilengkapi metode kerja
untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau
pekerjaan sementara yang ikut menentukan keberhasilan
pelaksanaan pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan
penawar untuk melaksanakan pekerjaan, misalnya :
(1) Pembuatan saluran pengelak (diversion channel);
(2) Pengeringan tempat pekerjaan (dewatering/unwatering) yang berat;
(3) Pembuatan konstruksi pengaman (protection construction);
(4) Pengaturan lalu lintas (traffic management).
Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dan
cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari
awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan
secara teknis (contoh bobot max 20%, min 10%).
b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan (contoh bobot max 20%, min 20%);
c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang
disediakan untuk menghasilkan produksi alat yang dibutuhkan
sesuai dengan yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan (contoh bobot max 15%, min 7,5%);
Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal
berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan harus
dibandingkan produktifitasnya.
d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan; bagi penawar yang
menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan maka spesifikasi teknis tidak boleh kurang
dari yang disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikan
perubahan spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknis
yang dipersyaratkan (contoh bobot max 10%, min 10%);

14
e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan (contoh bobot max
15%, min 7,5%);
f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan
persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
(contoh bobot max 10%, min 5%);
g) Pra RK3K memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Apabila terdapat hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi
untuk menegaskan bahwa K3 akan dilaksanakan. Tidak dapat
menggugurkan teknis berdasarkan Pra RK3K (contoh bobot max
10%, min 5%);.
Contoh :
Penilaian Teknis Bobot (%) Perolehan (%)
Max Min PT ….. PT ….. dst…
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Metode Pelaksanaan 20 10 …... …... …...
Jadwal waktu
pelaksanaan*)
20 20 …... …... …...
Peralatan 15 7,5 …... …... …...
spesifikasi teknis **) 10 10 …... …... …...
personil inti 15 7,5 …... …... …...
bagian pekerjaan yang
akan disubkontrakkan
10 5 …... …... …...
Pra RK3K 10 5 …... …... …...
Total 100 …... …... …...
Keterangan :
*) apabila jadwal waktu pelaksanaan melampaui yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan dinilai nol atau gugur.
**) apabila tidak mengajukan perubahan spesifikasi teknis dinilai
10 (sepuluh), apabila mengajukan perubahan spesifikasi teknis
dibawah standar yang ditetapkan dinilai nol atau gugur.
Contoh :
Penilaian Teknis Bobot (%) Perolehan (%)
Max Min PT A PT B PT C PT D
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Metode Pelaksanaan 20 10 12 15 10 20
Jadwal waktu
pelaksanaan*)
20 20 20 20 20 0
Peralatan 15 7,5 10 15 7,5 5

15
spesifikasi teknis **) 10 10 10 10 10 10
personil inti 15 7,5 12 12 7,5 15
bagian pekerjaan yang
akan disubkontrakkan
10 5 8 10 5 10
Pra RK3K 10 5 7 8 5 10
Total 100 79 90 65 65
Keterangan :
PT. D gugur karena “jadwal waktu pelaksanaan” mendapatkan nilai nol
dan “peralatan” mendapatkan nilai dibawah nilai minimum.
PT. A, PT. B, PT. C lulus dan dilanjutkan ke evaluasi harga.
Apabila menggunakan nilai ambang batas 70, maka penawaran PT. C
dinyatakan gugur karena nilai perolehan total dibawah ambang batas.
3) Dalam evaluasi menggunakan ambang batas minimal, evaluasi teknis
(perolehan nilai) dilakukan dengan membandingkan pemenuhan
persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur
maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal
sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
4) Untuk menilai konsistensi dan kewajaran antara metode pelaksanaan,
jadwal waktu pelaksanaan, penggunaan peralatan dan bahan (material
konstruksi), tenaga kerja, maupun pencapaian produktivitas dan
spesifikasi teknis, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi dengan meminta
rincian/uraian analisa teknis satuan pekerjaan untuk pekerjaan utama
meliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material
konstruksi) terhadap jenis pekerjaan yang perlu dinilai konsistensinya.
Selanjutnya meneliti dan melakukan analisis terhadap uraian analisa
teknis satuan pekerjaan tersebut antara lain :
a) komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu
produk konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi
untuk mencapai pemenuhan spesifikasi dan kualitas beton K ....,
maka diperlukan semen/PC .... Kg, pasir ..... m3, agregat .... m3,
dst. ).
b) Analisa penggunaan peralatan yang meliputi komposisi, kapasitas
produk, bahan penunjang untuk menghasilkan konstruksi yang
memenuhi syarat teknis (misal pemadatan tanah diperlukan
peralatan jenis ......, kapasitas ......, komposisi ...... dan jumlah ......
untuk mengetahui produktifitas yang dihasilkan diperhitungkan
terhadap waktu pelaksanaan serta metode kerja yang ditunjukkan
berkaitan dengan konsistensi metode pelaksanaan)
Apabila dinilai tidak konsisten dan/atau tidak wajar maka penawaran
tidak memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan
gugur teknis.
5) Pokja ULP dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat
tertentu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
Misalnya Excavator kondisi baik, terawat, dapat dioperasikan.

16
6) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan
peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah
substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
d. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis diundang untuk pemasukan
penawaran Tahap II (harga);
e. apabila peserta yang lulus evaluasi tahap I kurang dari 3 (tiga), maka proses
pelelangan tetap dilanjutkan;
f. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan
dinyatakan gagal.
Catatan :
Peralatan dan personil yang disampaikan dalam penawaran hanya untuk 1 (satu) paket
pekerjaan yang dilelangkan, apabila penawar mengikuti beberapa paket pekerjaan maka
peralatan dan personil untuk paket pekerjaan lain harus dari peralatan dan personil yang
berbeda.
4.4.4.4. PEMBUATAN BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNISPEMBUATAN BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNISPEMBUATAN BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNISPEMBUATAN BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS
a. Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis merupakan kesimpulan dari
hasil evaluasi administrasi dan teknis yang dibuat oleh pokja ULP dan
ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.
b. Pokja ULP membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis yang paling
sedikit memuat :
1) nama semua peserta;
2) hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan
ketidaklulusan peserta;
3) nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;
4) ambang batas nilai teknis;
5) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan
pelelangan;
6) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
7) tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
c. pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang
memenuhi syarat.
G.G.G.G. PENETAPAN PESERTA YANG LULUS EVALUASI TAHAP IPENETAPAN PESERTA YANG LULUS EVALUASI TAHAP IPENETAPAN PESERTA YANG LULUS EVALUASI TAHAP IPENETAPAN PESERTA YANG LULUS EVALUASI TAHAP I
1. Pokja ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi tahap I.
2. Apabila peserta yang lulus evaluasi tahap I kurang dari 3 (tiga), maka proses
pelelangan tetap dilanjutkan.
H.H.H.H. PEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN HASIL EVALUASI TAHAP IPEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN HASIL EVALUASI TAHAP IPEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN HASIL EVALUASI TAHAP IPEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN HASIL EVALUASI TAHAP I
1. Pokja ULP memberitahukan hasil evaluasi tahap I kepada seluruh peserta dan
ditayangkan di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat,
yang sekurang-kurangnya memuat :
a. nama paket pekerjaan;
b. nama dan alamat peserta;

17
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. hasil evaluasi persyaratan administrasi;
e. nilai teknis semua peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; dan
f. ambang batas nilai teknis.
2. Pokja ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi tahap I untuk
memasukkan Dokumen Penawaran Tahap II.
3. Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemasukan penawaran
tahap II.
4. Undangan melampirkan perubahan nilai total HPS (apabila ada).Dokumen
Penawaran Tahap II.
I.I.I.I. PENYAMPAIANPENYAMPAIANPENYAMPAIANPENYAMPAIAN/PEMASUKAN/PEMASUKAN/PEMASUKAN/PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAP IIDOKUMEN PENAWARAN TAHAP IIDOKUMEN PENAWARAN TAHAP IIDOKUMEN PENAWARAN TAHAP II
1. Peserta menyampaikan/memasukkan Dokumen Penawaran Tahap II, pada waktu
dan tempat sesuai undangan.
2. Dokumen Penawaran Tahap II (harga) meliputi :
a. surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran
dan harga penawaran;
b. rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);
c. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa
yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila
dikuasakan kepada orang yang berbeda pada tahap I); dan
d. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
3. Dokumen Penawaran dimasukkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
dokumen asli 1 (satu) ditandai “ASLI” dan salinannya 1 (satu) ditandai
“REKAMAN”.
4. Dokumen Penawaran Harga dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis
“Penawaran Harga”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta
ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
5. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai jadwal
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan Pokja ULP memasukkan ke dalam
kotak/tempat pemasukan.
6. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman
dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan
penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
7. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka
sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama
paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP.
8. Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
a. Pokja ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran pada
sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan
b. apabila terlambat diterima, Pokja ULP membuka sampul luar untuk mengetahui
alamat peserta. Pokja ULP segera memberitahukan kepada peserta yang
bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran.
Pengembalian disertai dengan bukti serah terima.

18
9. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah dokumen
penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
10. Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran
harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan
penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”,
“PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa
mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
11. Penawaran harus disampaikan kepada dan harus sudah diterima oleh Pokja ULP
paling lambat di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pemilihan.
12. Setiap penawaran yang disampaikan dan diterima oleh Pokja ULP setelah batas
akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta
yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan
bukti serah terima.
13. Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman,
Pokja ULP membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta,
serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil
kembali penawaran tersebut disertai dengan bukti serah terima.
14. Pokja ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.
15. Pokja ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.
16. Pokja ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang
masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.
17. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup
pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir
serta membubuhkan tanda tangan.
18. Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, Pokja ULP menyatakan kepada
peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak
Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen
Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk.
19. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan
penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat
dan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus
dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh
peserta.Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II.
J.J.J.J. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAPPEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAPPEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAPPEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAP IIIIIIII
1. Penawaran Tahap II dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai
undangan yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.
2. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Penawaran menunjukkan
tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.
3. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II tidak
dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
4. Apabila tidak terdapat peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka
Pokja ULP menunda pembukaan Penawaran selama 2 (dua) jam.
5. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada
peserta sebagai saksi, maka pembukaan Penawaran tetap dilanjutkan dengan

19
menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.
6. Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II
dihadapan para peserta.
7. Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II dan
menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk di hadapan peserta.
8. Penawaran dengan sampul bertanda PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”,
“PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
9. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud
telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.
10. Pokja ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta. Sampul
yang berisi penawaran harga dibuka kemudian dijadikan lampiran Berita Acara
Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II.
11. Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai
kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi :
a. surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran
dan harga penawaran;
b. rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);
(apabila dikuasakan kepada orang yang berbeda pada tahap I); dan
d. dokumen lain yang dipersyaratkan.
12. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan
penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawarannya.
13. Salah satu anggota Pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen
Penawaran asli yang bukan miliknya seperti pada bagian surat penawaran dan
daftar kuantitas dan harga.
14. Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II yang paling
sedikit memuat :
a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c. harga penawaran masing-masing peserta;
d. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran; (apabila ada)
e. keterangan lain yang dianggap perlu;
f. tanggal pembuatan Berita Acara; dan
g. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang
ditunjuk oleh Pokja ULP bila tidak ada saksi dari peserta;
15. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan
tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
16. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang
hadir dan 2 (dua) orang saksi.
17. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.
18. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen
Penawaran dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website K/L/D/I
yang dapat diunduh oleh peserta.

20
K.K.K.K. EVALUASI DOKUMENEVALUASI DOKUMENEVALUASI DOKUMENEVALUASI DOKUMEN PENAWARAN TAHAPPENAWARAN TAHAPPENAWARAN TAHAPPENAWARAN TAHAP IIIIIIII
1. Koreksi aritmatik untuk penawaran yang melampirkan daftar kuantitas dan harga
hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan
tanpa mengubah total nilai penawaran.
2. Total harga penawaran yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.
3. Pokja ULP menyusun urutan penawaran dimulai dari nilai penawaran terendah.
4. Pelaksanaan evaluasi dengan sistem nilai dilakukan oleh Pokja ULP untuk
mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari
penawaran terendah.
5. Apabila terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawarkan harga kurang (di
bawah) dari HPS maka proses lelang tetap dapat dilanjutkan dengan melakukan
evaluasi penawaran.
6. Perbedaan angka dan huruf harga penawaran :
a. apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka
dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf
tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
c. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran
dinyatakan gugur.
7. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting,
dengan ketentuan total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS :
a. apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan nilai; dan
b. apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan
gagal;
8. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP.
b. klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan
puluh perseratus) HPS dengan ketentuan :
1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia
untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari
nilai total HPS; dan
2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan, maka penawarannya dinilaikan dan Jaminan Penawaran disita
untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
9. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri
(apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan
ketentuan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang
disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment),
digunakan dalam evaluasi penawaran harga apabila pelelangan pekerjaan tersebut
diberlakukan preferensi harga yaitu apabila memenuhi ketentuan :
a. Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk
Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan

21
b. Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan
TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).
Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta
dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi
penawarannya dan tidak menggugurkan.
Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang
ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap
berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010.
c. rumus penghitungan sebagai berikut :
HP
KP
HEA ×





+
=
1
1
HEA = Harga Evaluasi Akhir.
KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).
HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran/terkoreksi yang memenuhi
persyaratan lelang dan telah dievaluasi).
d. pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya
digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan
peringkat pemenang.
e. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya
persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-
undangan, maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat
dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang
sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis
lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

22
FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNFORMULIR REKAPITULASI PERHITUNFORMULIR REKAPITULASI PERHITUNFORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAMGAN TINGKAT KOMPONEN DALAMGAN TINGKAT KOMPONEN DALAMGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI (TKDN)NEGERI (TKDN)NEGERI (TKDN)NEGERI (TKDN)
Uraian Pekerjaan
NIlai Gabungan Barang dan
Jasa (Rp)
TKDN
KDN KLN Total Barang/Jasa Gabungan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Barang*)
I. Material
langsung
(Bahan Baku)
(1A) (1B) (1C) (1D)
II. Peralatan
(Barang Jadi)
(2A) (2B) (2C) (2D)
A. Sub Total
Barang
(3A) (3B) (3C) (3D)
Jasa**)
III. Manajemen
Proyek dan
Perekayasaan
(4A) (4B) (4C) (4D)
IV. Alat
Kerja/Fasilitas
Kerja
(5A) (5B) (5C) (5D)
V. Konstruksi
dan Fabrikasi
(6A) (6B) (6C) (6D)
VI. Jasa Umum (7A) (7B) (7C) (7D)
B. Sub Total Jasa (8A) (8B) (8C) (8D)
C. Total Biaya
(A+B)
(9A) (9B) (9C) (9D) (9E)
Catatan :
*) diambil dari daftar inventarisasi barang yang diterbitkan Kementerian Perindustrian.
**) dilakukan perhitungan sendiri (self assessment)
1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung
(Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan
Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa
lainnya dari dalam negeri.
2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung
(Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan
Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa
lainnya dari luar negeri.

23
3. Formulasi perhitungan :
% TKDN
Gabungan Barang
& Jasa (9E)
=
Biaya Gabungan (9C) – Biaya Gabungan LN
(9B)
X 100%
Biaya Gabungan (9C)
e. Dihitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis (dengan bobot 10% –
30%) dengan nilai harga penawaran terkoreksi (dengan bobot 70% – 90%),
sebagaimana tercantum dalam LDP.
Kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai harga penawaran terkoreksi
harus sudah dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan/dalam LDP, misal bobot
teknis : bobot harga = 30% : 70%, sebagaimana yang diberikan dalam
contoh :
Penawaran Harga sebesar :
PT.A = Rp 200.000.000.000
PT.B = Rp 205.000.000.000
PT.C = Rp 210.000.000.000
PT.D tidak diundang untuk memasukkan dokumen penawaran tahap II karena
tidak lulus pada evaluasi teknis (Tahap I).
No
Pese
rta
Penawaran Harga Penawaran Teknis Nilai
Kombi
nasi
(nilai
teknis
dan
harga)
Pering
kat
Harg
a
(Mily
ar)
Rp
Nilai
Harga
(%)
Bob
ot
har
ga
70
%
Nilai
Penawa
ran
Harga
Nilai
Tek
nis
(%)
Bob
ot
tekn
is
30
%
Nilai
Penawa
ran
Teknis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =
(4) x
(5)
(7) (8) (9) =
(7) x
(8)
(10) =
(6)
+(9)
(11)
1 PT. A 200 100
200
200
× 70 (100 x
0,7) =
70
79 30 (79 x
0,3) =
23,7
93,7 II
2 PT. B 205 100
205
200
× 70 (97,56
x 0,7) =
68,29
90 30 (90 x
0,3) =
27
95,29 I
3 PT.
C
210 100
210
200
× 70 (95,24
x 0,7) =
66,66
65 30 (65 x
0,3) =
19,5
86,17 III
10.Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya
persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang
terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
11.Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang
sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih

24
besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
12.Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
L.L.L.L. PEMBUATANPEMBUATANPEMBUATANPEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PELELANGANBERITA ACARA HASIL PELELANGANBERITA ACARA HASIL PELELANGANBERITA ACARA HASIL PELELANGAN
1. BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga
yang dibuat oleh pokja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari
jumlah anggota pokja ULP.
2. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
3. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut :
a. nama semua peserta;
b. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing
peserta;
c. metode evaluasi yang digunakan;
d. unsur-unsur yang dievaluasi;
e. rumus yang dipergunakan;
f. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
pelaksanaan pelelangan;
g. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
h. tanggal dibuatnya Berita Acara.
4. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan
pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan
pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga),
maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.

25
BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III
PENETAPAN,PENETAPAN,PENETAPAN,PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHANPENGUMUMAN, SANGGAHANPENGUMUMAN, SANGGAHANPENGUMUMAN, SANGGAHAN DANDANDANDAN SANGGAHAN BANDINGSANGGAHAN BANDINGSANGGAHAN BANDINGSANGGAHAN BANDING
A.A.A.A. PENETAPAN PEMENANG LELANGPENETAPAN PEMENANG LELANGPENETAPAN PEMENANG LELANGPENETAPAN PEMENANG LELANG
1. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai
dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dalam hal ULP permanen
belum terbentuk maka pengaturan dan kewenangan penetapan pemenang diatur
oleh masing-masing K/L/D/I.
2. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membuat Surat
Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :
a. usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I; dan
b. apabila Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi tidak
setuju dengan usulan ULP, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi mengembalikan usulan tersebut dan
memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
3. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP
dalam waktu yang bersamaan, dan beberapa penawarannya terendah serta
berdasarkan kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon
pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang
menguntungkan negara.
4. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP
dalam waktu yang bersamaan, dan dalam penawarannya peserta mengajukan
personil dan/atau peralatan yang sama, penawaran tidak dapat digugurkan.
Apabila berdasarkan hasil evaluasi semua penawarannya terendah maka akan
ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan
kombinasi yang menguntungkan negara.
5. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran terkoreksi;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
d. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.
6. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :
a. Dokumen pengadaan beserta adendum (apabila ada);
b. BAPP;
c. BAHP; dan
d. Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2
(apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.
7. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan
surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan
konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan
Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat
penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan
sanksi.
B.B.B.B. PENGUMUMAN PEMENANG LELANGPENGUMUMAN PEMENANG LELANGPENGUMUMAN PEMENANG LELANGPENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat

26
sekurang-kurangnya :
1. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran
terkoreksi;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4. hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II.
C.C.C.C. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING PESERTA LELANGSANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING PESERTA LELANGSANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING PESERTA LELANGSANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING PESERTA LELANG
1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang
kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada
PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Pengadaan.
2. Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkan penawaran baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh:
a. direktur utama/ pimpinan perusahaan;
b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan bukti otentik; atau
d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan
yang bekerja sama.
3. Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang
sehat; dan/atau
c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang
berwenang lainnya.
4. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
5. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan
gagal.
6. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud
dalam C.2. atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan dan
diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti.
7. Peserta sebagaimana yang dimaksud dalam C.2. apabila tidak sependapat dengan
jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara
tertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi,
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan
tembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum
dalam Dokumen Pengadaan.

27
8. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan
jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Jawaban sanggahan
banding bersifat final.
9. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan
Sanggahan Banding sebesar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan
dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan
sanggahan banding.
10. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Pokja ULP.
11. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
12. Sanggahan banding yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang
dimaksud dalam C.2. atau disampaikan bukan kepada Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan dan diterima oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi di luar masa
sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti
sebagai pengaduan serta tidak menghentikan proses pelelangan.

28
BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV
PELELANGPELELANGPELELANGPELELANGAN GAGAL DANAN GAGAL DANAN GAGAL DANAN GAGAL DAN DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALDAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALDAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALDAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL
A.A.A.A. PELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGAL
1. Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila :
a. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga)
peserta;
b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak
sehat;
d. harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS;
e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pemilihan
ternyata benar;
f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pemilihan ternyata
benar; atau
g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan
evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian
kualifikasi.
2. KPA sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan menyatakan pelelangan
gagal, apabila :
a. KPA sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan sependapat dengan
PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak
sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP
dan/atau PPK ternyata benar;
c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan ternyata benar;
e. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010;
f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen
Pemilihan; atau
g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri.
3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi selaku PA
menyatakan pelelangan gagal, apabila :
a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam
pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP,
ternyata benar; atau
b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata
benar.
4. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada
seluruh peserta.

29
5. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP
lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan
gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan :
a. evaluasi ulang;
b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
c. pelelangan ulang; atau
d. penghentian proses pelelangan.
B.B.B.B. TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALTINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALTINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALTINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL
1. KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan
gagal, antara lain :
a. kemungkinan terjadinya persekongkolan;
b. adanya persyaratan yang diskriminatif;
c. total nilai HPS terlalu rendah;
d. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu besar; atau
e. kecurangan dalam pengumuman.
2. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan
adanya perubahan Dokumen Pemilihan, maka pelelangan diproses seperti
pelelangan baru.
3. Pokja ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut :
a. melakukan pengumuman ulang prakualifikasi apabila :
1) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga). Dilakukan
untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian
kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu
dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi;
atau
2) jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3
(tiga) dan tidak ada lagi peserta yang lulus penilaian kualifikasi pada
urutan berikutnya. Apabila masih terdapat peserta lain yang lulus penilaian
kualifikasi, maka peserta tersebut diundang untuk memasukan Dokumen
Penawaran;
b. apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat,
maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang
peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang
terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;
c. dilakukan pelelangan ulang, apabila :
1) semua penawaran yang disampaikan peserta melampaui HPS;
2) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dan/atau
3) pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010.
d. apabila sanggahan dari peserta dan/atau pengaduan masyarakat atas terjadinya
penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi
atau Dokumen Pemilihan ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat

30
dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, kemudian :
1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang
secara lengkap (administrasi, teknis dan biaya); dan
2) PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, dikenakan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. apabila sanggahan dari peserta terhadap Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan/atau sanggahan dari
peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pemilihan ternyata benar, maka
setelah memperbaiki Dokumen Pemilihan, dilakukan Pelelangan ulang dengan
mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama
yang telah masuk dalam daftar peserta;
f. apabila pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam
acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya atau mengundurkan diri dari
penunjukan pemenang, dilakukan pelelangan ulang dengan cara sebagai
berikut :
1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan
penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan
atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri);
atau
2) mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan
peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran,
apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk
yang mengundurkan diri); dan
3) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir/mengundurkan diri
dengan alasan yang tidak dapat diterima, dengan cara memasukan ke
dalam Daftar Hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.
g. apabila tidak tercapai kesepakatan dengan pemenang dan pemenang cadangan
1 dan 2 dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dilakukan
pelelangan ulang dengan cara sebagai berikut :
1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan
penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan
atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri);
atau
2) mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan
peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran,
apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk
yang mengundurkan diri).
h. apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut :
1) apabila PA, KPA, PPK dan anggota Pokja ULP tidak terlibat KKN, maka Pokja
ULP :
a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta
yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara
lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau
b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta
baru.
2) apabila KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP terlibat KKN, maka dilakukan
penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN,

31
kemudian :
a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta
yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara
lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau
b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta
baru.
3) dalam hal Pokja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para
peserta, maka Pokja ULP :
a) meneliti kewajaran penawaran;
b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan
c) menghentikan proses pelelangan, apabila hasil penelitian dan
pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN.
4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :
a) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya;
dan
b) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka :
a. proses pelelangan dilanjutkan dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya
2 (dua); atau
b. proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal
peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).
5. Apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan, maka :
a. dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan
pengkajian ulang Dokumen Pemilihan;
b. PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk
pekerjaan lain; atau
c. anggaran dikembalikan ke negara dalam hal lingkup/waktu pelaksanaan
pekerjaan sudah tidak mencukupi.

2 pk 05b

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (17)

Similaire à 2 pk 05b

Similaire à 2 pk 05b (20)

Dernier

Dernier (20)

2 pk 05b