Penetapan kinerja
•Télécharger en tant que PPT, PDF•
8 j'aime•13,769 vues
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen tertulis antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tahunan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, dan anggaran yang direncanakan untuk pencapaian target tersebut. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Penetapan kinerja
Similaire à Penetapan kinerja (20)
Plus de INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
Plus de INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata) (20)
Dernier
Dernier (8)
Penetapan kinerja
- 2. Pengertian Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/Sator/Satker. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penetapan kinerja di lingkungan K/L meliputi: Unit eselon I, II, dan unit mandiri kepada pimpinan masing-masing EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 3. Dasar Hukum Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 4. Butir ketiga Inpres No. 5/2004 berbunyi: “Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, baik berupa hasil maupun manfaat” EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 5. Rencana strategis 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Rencana Kinerja (RKT) 2010 LAKIP 2010 Rencana Kinerja (RKT) 2013 LAKIP 2013 Rencana Kinerja (RKT} 2014 LAKIP 2014 . . .. . . Penetapan Kinerja merupakan komitmen tertulis Rencana Kinerja yang akan dicapai Penetapan Kinerja (PK) 2010 Penetapan Kinerja (PK) 2013 Penetapan Kinerja (PK) 2014 EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 6. Hakekat Penetapan Kinerja • Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun • Penetapan Kinerja disepakati bersama antara pengemban tugas dengan atasannya (Performance Agreement) • Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai • Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance accountability report) EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 7. Tujuan Penetapan Kinerja Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)/ sanksi (punishment) EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 8. Penyusunan dan Penyampaian Penetapan Kinerja Tingkat Penanda Tangan Disampaikan kepada Waktu Penyampaian Kementerian Agama Menteri Agama Presiden/Menpan dan RB 3 bln setelah th anggaran berjalan Unit Organisasi Eselon I Kemenag Pusat Menteri Agama dan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing MenteriAgama dan Sekretaris Jenderal 2 bln setelah th anggaran berjalan Unit Organisasi Eselon II Kemenag Pusat Pimpinan Unit Organisasi Es. I masing-masing dan Pimpinan Unit Es. II Pimpinan Unit Organisasi Eselon I masing-masing 1 bln setelah th anggaran berjalan Perguruan Tinggi Agama Negeri Dirjen terkait dan Rektot/Ketua PTAN masing-masing Dirjen terkait masing-masing dan Sekretaris Jenderal 1 bln setelah th anggaran berjalan EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 9. Tingkat Penanda Tangan Disampaikan kepada Waktu Penyampaian Kanwil Kemenag Provinsi Sekretaris Jenderal dan Kakanwil Sekretaris Jenderal 2 bln setelah th anggaran berjalan Kankemenag Kab/Kota Kakanwil dan Kepala Kankemenag Kakanwil Kemenag Provinsi 1 ½ bln setelah th anggaran berjalan Balai/Lajnah Kepala Balitbang dan Diklat dan Kepala Balai/Lajnah masing- masing Kepala Balitbang dan Diklat 1 ½ bln setelah th anggaran berjalan Kantor Urusan Haji /Atase Haji Dirjen PHU dan Kepala Kantor Urusan haji/Atase Haji Dirjen PHU 1 ½ bln setelah th anggaran berjalan MAN/MTs/MI Kepala Kankemenag dan Kepala Madrasah masing-masing Kepala Kankemenag 1 ½ bln setelah th anggaran berjalan EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 10. Isi Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja memuat: 1. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur; 2. Lampiran yang berisi: Sasaran Strategis Kementerian Agama/Sator/Satker Indikator Kinerja Utama Organisasi Target Kinerja yang ingin dicapai Anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 11. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi …………… Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Bahrul Hayat Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Palu, Februari 2013 Pihak Pertama Pihak Kedua EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 12. PENETAPAN KINERJA CONTOH Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 1 Meningkatnya pemahaman pemuda lintas agama terhadap KUB 1 Jumlah pemuda lintas agama yang paham terhadap KUB 160 orang 2 Dst ..... 2 Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi Pendidikan Agama Islam 1 Jumlah siswa MAN yang mengikuti ujian nasional (UN) 7449 siswa 2 Jumlah ruang belajar MA yang memenuhi standar 9 ruang Dst....... 3 Meningkatnya kualitas pengelolla administrasi dan pelayanan bidang Penamas 1 Jumlah kegiatan tadarusan di TVRI dan RRI 30 hari tayang 2 Jumlah masjid yang dinilai dalam pemilihan masjid teladan 19 masjid 3 Dst …… 4 Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyuluhan masyarakat provinsi Sumbar Jumlah penyuluh yang menerima bantuan tunjangan penyuluh non PNS 19 orang penyuluh 5 Meningkatnya mutu dan manajemen KUA Persentase pelaksanaan Nikah dan Rujuk sesuai dengan peraturan 100% 6 Meningkatnya mutu dan Persentase peningkatan jumlah produk halal ...% Unit Organisasi Eselon II : Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran : 2013 EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 13. Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 7 Meningkatnya pemahaman dan kualitas ibadah sosial 1 Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan dalam kehidupan masyarakat 10 lembaga 2 Dst ..... 2 Meningkatnya dan berkembangnya kemitraan umat Islam 1 Jumlah pedoman waktu sholat dan jadwal imsakiyah yang diterbitkan untuk masyarakat 10 rim 2 Jumlah masjid/mushalla yang diukur arah kiblatnya 7 masjid/ mushalla Dst....... 3 Meningkatnya kualitas Pembinaan Haji dan Umrah 1 Jumlah PPIH Embarkasi Padang yang lebih profesional 107 orang 2 Dst ……. 2 Meningkatnya kualitas pelayanan haji 1 Jumlah visa/pasport yang selesai pengurusannya ke Jakarta … visa/ pasport 2 Dst….. Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal .................................................................... Kepala KanwilKepala Kanwil ........................................................................ EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 14. LAKIP RPJM Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja (Performance Contract/Agreement) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kinerja Aktual Pengukuran Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Keuangan EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 15. PRO- GRAM UTAMA SASARN IK OUTPUT IK OUTCOME ANGGARN URAIAN TRGT URAIN TRGT 1 2 3 4 5 6 7 EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 16. Form RKT Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target 11 22 33 Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 11 22 33 55 66 Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target 11 22 33 Form PK Form Pengukuran Kinerja Keterkaitan form RKT, PK dan Pengukuran Kinerja Form baru EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
- 17. EVALUASI HASIL SOSIALISASI LAKIP KEMENAG
Notes de l'éditeur
- Dalam berbagai kesempatan, Presiden Republik Indonesia selalu menekankan perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas bagi seluruh jajaran kabinetnya. Hal ini mengindikasikan adanya keinginan Presiden agar seluruh jajaran birokrasi pemerintahan untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa yang sedang dan akan dilakukan serta secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah selama ini. Sistem AKIP ini diharapkan mampu mengubah paradigma manajemen instansi pemerintah dari yang berprientasi kepada input menjadi berorientasi kepada hasil (result oriented). Meski secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah yang menerapkan Sistem AKIP, namun secara kualitas belum memuaskan. Hal yang menonjol adalah masih enggannya instansi pemerintah untuk menetapkan ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran. Akibatnya hingga kini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas. Untuk itu kiranya diperlukan suatu Penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pada dasarnya Penetapan kinerja merupakan suatu kesepakatan pencapaian kinerja antara penerima mandat (amanah) dengan pemberi mandat. Penetapan kinerja ini juga merupakan suatu kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber dana tertentu. Kesanggupan ini disetujui oleh pemberi mandat. Penetapan kinerja ini merupakan salah satu komponen dalam suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Manajemen berbasis kinerja adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui proses berkelanjutan untuk: menetapkan strategic performance objectives; mengukur kinerja; mengumpulkan, menganalisis, mereview dan melaporkan data kinerja; serta menggunakannya untuk mendorong peningkatan kinerja. Penetapan kinerja bukan merupakan Penetapan kinerja individu pejabat/pegawai, tetapi merupakan wujud akuntabilitas dari para pimpinan unit organisasi terhadap perencanaan kinerja organisasi. Penetapan kinerja ini diwajibkan kepada seluruh aparatur negara sampai dengan eselon II.
- Dalam Sistem AKIP, rencana strategis, rencana kinerja dan Penetapan kinerja mempunyai keterkaitan yang sangat erat sebagai dokumen perencanaan. Jika perencanaan strategis memberikan arah pembangunan organisasi dalam jangka menengah, maka rencana kinerja dan Penetapan kinerja menetapkan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Setiap tahun perencanaan strategis ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, di dalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam suatu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (strategic performance indicators) yang relevan. Rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran, dituangkan dalam suatu Penetapan kinerja. Pada setiap akhir tahun, Penetapan kinerja ini akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Hingga kini, dari hasil evaluasi LAKIP belum banyak instansi pemerintah yang menetapkan target kinerjanya dalam dokumen rencana kinerja secara formal. Adanya Penetapan kinerja diharapkan akan mendorong instansi pemerintah untuk menetsapkan target kinerja pada awal periode sehingga realisasi capaian kinerja dapat dibandingkan dengan rencana kinerjanya. Selain itu penerapan Penetapan kinerja ini akan mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem AKIP secara penuh yang pada akhirnya: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja secara terukur. merupakan wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah menjadi dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur merupakan dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi Peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja dimaksudkan bahwa setiap pejabat sampai pada eselon II akan mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya kepada atasannya. Selain itu masyarakat juga dapat melihat pelaksanaan tugas instansi pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai indikator kinerja dan targetnya. Pada akhirnya karena target kinerja telah ditetapkan, Penetapan kinerja ini diharapkan dapat memicu peningkatan kinerja dari pejabat yang menerima amanah. Dengan adanya Penetapan kinerja ini, ukuran keberhasilan ataupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat secara jelas terlihat. Hal ini sekaligus akan memudahkan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja tersebut.
- Secara umum Penetapan kinerja tersebut berisi: Pernyataan dari penerima mandat bahwa dia akan mewujudkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pernyataan ini diwujudkan dengan sebuah tanda tangan kesanggupan. Tanda tangan pemberi mandat yang menyetujui target kinerja yang akan dihasilkan oleh penerima mandat. Program utama yang menggambarkan keberadaan instansi/ unit organisasi dengan memperhatikan core business dan strategic issue. Seperangkat indikator kinerja yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi. indikator kinerja yang digunakan pada dasarnya merupakan indikator kinerja kunci yang secara langsung dapat menggambarkan keberhasilan organisasi. Target kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu untuk setiap indikator kinerja. Anggaran yang telah ditetapkan/dialokasikan untuk mewujudkan sasaran. indikasi anggaran ini termasuk overhead cost jika memungkinkan, namun setidaknya biaya langsung yang terkait.
- Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Inpres 7 tahun 1999. Penyusunan Penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Inpres 7 tahun 1999. Penyusunan Penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- Pada dasarnya kontrak kinerja disampaikan kepada pejabat atau instansi setingkat di atas dengan tembusan kepada Kementerian PAN untuk tujuan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dimaksudkan untuk mengidentifikasi unit kerja atau instansi pemerintah yang belum secara baik menerapkan kontrak kinerja ini, seperti perumusan program utama, perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja serta penetapan target kinerja. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan kontrak kinerja yang telah disepakati serta membantu manajemen melakukan perbaikan kinerja berkelanjutan.