SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
2 j'aime•4,840 vues
Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Ringkasannya adalah: Dokumen tersebut membahas tentang kerangka hukum dan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
Similaire à SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE (20)
Plus de INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
Plus de INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata) (20)
SPIP DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN MENUJU GOOD GOVERNANCE
- 1. www.bpkp.go.id Johnson Pakpahan Kasubdit PLP Bidang Kesra II , BPKP Bidang Polsoskam DISAMPAIKAN BaliSenin, 11 Oktober 2013 KEMENTERIAN AGAMA RI
- 2. Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara AKUNTABILITAS “akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara obyektif.” Psl. 2 (2) & Psl. 9 ayat (1) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tg jwb KN. BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan APIP. Psl 58 (1), Presiden menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara Ayat (2) ditetapkan dgn PP UU No.15/ 2004 UU No.17/ 2003 UU No.1/ 2004 PP No.60/ 2008 Psl 6 (1) & Psl 7 (1) Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara utk tujuan bernegara Psl 2: Menteri/Pimpinan Lembaga,Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan
- 3. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL Perumusan Kebijakan Perencanaan Monev PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA URUSAN WAJIB PENDIDIKAN (AMANDEMEN UUD 1945 Pelaporan PASAL 31 (4) – PENYEDIAAN APBN PengangMINIMAL 20%) garan TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL ...... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .... Pelaksanaan Anggaran Panatausahaan REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN SPIP Hard Control Soft Control AKUNTABILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KINERJA WAJAR TANPA PENGECUALIAN WTP WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WTA WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK GOOD & CLEAN GOVERNMENT
- 4. PERANAN SPIP DALAM MENENTUKAN KEANDALAN PELAPORAN Keandalan SPI menjadi dasar dari pemberian opini Keandalan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Dasar pemberian opini SAP Sistem AkuntansI Instansi (SAI) LAPORAN KEUANGAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) LAPORAN KINERJA Full Disclosure Kepatuhan Terhadap Peraturan Keandalan SPI OUTCOMES: KESEJAHTERAAN, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, DAN SOCIAL RESPONSIBILITIES 4
- 5. DASAR HUKUM SPIP DI INDONESIA Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 5
- 6. Pentingnya SPIP (amanah UU 1/2004) Pasal 55 ayat (4) ; Statement of Responsibility Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dgn SAP. PP 60/2008 : Merupakan komitmen yang nyata dari pemerintah untuk memperbaiki akuntabilitas keuangan negara resep agar tidak disclaimer dan mencegah penyimpangan (prevention) 6
- 7. Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Ps. 4 Lingkungan Pengendalian Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Ps. 13 Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko Penilaian Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi SPIP Ps. 18 Kegiatan Pengendalian Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Ps. 41 Informasi & Komunikasi Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Pengendalian Intern Ps. 43 Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut
- 8. PENYEBAB LAPORAN KEUANGAN TIDAK WTP Kendala dan batasan pemeriksaan • Persediaan dan peralatan praktek yang tidak terlaporkan di Neraca; • Belanja tidak diyakini kewajarannya. • Piutang belum dilaporkan dan belum ada SOP Piutang. Kelemahan pengendalian intern Ketidaktaatan terhadap peraturan per-UU yg berlaku • Instansi/Lembaga/Perorangan Penerima Bantuan Sosial Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan • Penetapan dan Penyaluran Bansos Belum Menjamin Akuntabilitas Pemberian Bansos • Pengelolaan aset tidak tertib • Terdapat selisih antara SAK dan SIMAK BMN; • Pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan tdak Memadai; • Adanya pembayaran honor ganda dan perjalanan dinas tidak diyakini kebenarannya; • Belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan (mengendap di pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara; • PNBP yang dikelola di luar mekanisme APBN. • Tunjangan profesi guru dan beasiswa belum dibayar seluruhnya 8
- 9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting)Web: http://www.bpkp.go.id email: warta_pengawasan@bpkp.go.id 9
- 10. INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA Tahun Survei Skor IPK Indonesia Peringkat 2001 1.9 88 dari 91 2002 1.9 96 dari 102 2003 1.9 122 dari 133 2004 2.0 133 dari 145 2005 2.2 137 dari 158 2006 2.4 130 dari 163 2007 2.3 143 dari 179 2008 2.6 126 dari 180 2009 2.8 111 dari 180 2010 2.8 110 dari 178 2011 3.0 100 dari 182 Tahun 2011 Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djobouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Di Kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4). Negara yang paling bagus, New Zealand (9,5), Denmark (9,4), Finland (9,4)dan Sweden (9,3) dan Singapura (9,2)
- 11. INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA Tahun 2012 Tahun Survei Skor IPK Indonesia Peringkat 2012 32 118 dari 176 Peringkat Pada Tahun 2012 Indonesia sejajar posisinya dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Secara regional, Indonesia masih kalah dengan Singapura (skor IPK 87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49), Thailand (37), Filipina (34), dan Timor Leste (33). Jika dilihat secara global, lima negara dengan skor tertinggi adalah Denmark (90), Finlandia (90), Selandia Baru (90), Swedia (88), dan Singapura (87). Sementara lima negara dengan skor terbawah yakni Somalia (8), Korea Utara (8), Afghanistan (8), Sudan (13), dan Myanmar (15).
- 12. PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA Tahun Survei Ranking Indonesia Jumlah Negara DIsurvey 2006 131 175 2007 135 175 2008 122 178 2009 129 183 2010 122 183 2011 126 183 2012 129 183 Posisi Indonesia berada jauh di bawah Thailand yang menduduki peringkat 13, Malaysia di urutan 20, dan Vietnam posisi ke 92. Indonesia hanya sedikit di atas Kamboja dengan peringkat 135 dan Filipina dengan urutan 140. ASEAN perlu berbangga karena negeri jiran, Singapura, mempertahankan posisinya di peringkat pertama, disusul urutan berikutnya Selandia Baru, AS, Hong Kong, dan Denmark.
- 13. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Tahun Survei Ranking Indonesia Jumlah Negara 2006 108 dari 177 2007 107 dari 177 2008 107 dari 177 2009 111 dari 182 2010 108 dari 187 2011 124 dari 187 Indonesia berada jauh dari negara Singapura dan Malaysia dalam ururan pembanguan manusia yang berada pada posisi 23 dan 63 yang termasuk dalam kategori indeks pengembangan manusia tinggi. Sedangkan Indonesia masuk dalam kategori sedang.
- 14. 85% Kasus Korupsi Yang Melibatkan minimal 176 Gubernur/Bupati/ Walikota adalah Kasus Pengadaan Barang/Jasa KORUPSI Pengadaan Barang/Jasa Penelitian KPK : >70% Kasus Korupsi Berasal dari PBJ 3.423 Kasus Korupsi yang Ditangani BPKP Sejak Tahun 2003 adalah Kasus PBJ 90 % Kasus Penyimpangan PBJ Terjadi pada Tahap Perencanaan 14
- 15. Corruption Perception Index 2011 pada 32 Negara 1 2 2 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 14 16 New Zealand Denmark Finland Sweden Singapore Norway Netherlands Australia Switzerland Canada Luxembourg Hong Kong Iceland Germany Japan Austria 9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.5 8.4 8.3 8.0 8.0 7.8 16 16 19 19 21 22 22 24 25 25 25 28 29 30 31 32 32 32 Barbados United Kingdom Belgium Ireland Bahamas Chile Qatar United States France Saint Lucia Uruguay United Arab Emirates Estonia Cyprus Spain Botswana Portugal Taiwan 7.8 7.8 7.5 7.5 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 7.0 6.8 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.1 15
- 16. Posisi Indonesia didasarkan pada Corruption Perception Index 2012 69 69 69 73 73 75 75 77 77 77 80 80 80 80 80 80 86 Italy FYR Macedonia Samoa Brazil Tunisia China Romania Gambia Lesotho Vanuatu Colombia El Salvador Greece Morocco Peru Thailand Bulgaria 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 95 100 100 100 100 100 100 100 112 120 129 143 175 177 182 182 Tonga Argentina Benin Burkina Faso Djibouti Gabon Indonesia Madagascar Egypt Iran Syria Russia Iraq Sudan Korea (North) Somalia 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.7 2.6 2.4 1.8 1.6 1.0 1.0 16
- 17. HUKUMAN MATI DI CINA 2005 10.000 Orang 2007 5.000 – 6.000 Orang 2008 1.718 Orang Sumber: Capital punishment in China From Wikipedia, the free encyclopedia 17
- 19. Kementerian Agama Terkorup http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2011/11/29/kementerian-agamaterkorup/ Kementerian Agama Terkorup Banyak Suap dan Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Haji Hasil survei KPK, Kementerian Agama peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti 19
- 20. UNIT MANA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCEGAH KORUPSI ?
- 21. BREAKING NEWS 2...........? IMPOR BAHAN PANGAN (Kompas 28/9-2010) SINGKONG, CABE, KELAPA, JAGUNG, BERAS, GULA , BAWANG MERAH, BAWANG PUTIH, LADA, TEH, KOPI, CENGKEH, KAKAO, TEMBAKAU Daging sapi ...... dll KERETA API (Media Indonesia 4/10-2010) REL 1939: 6.811 km 2000: 4.030 km Stasiun 1955: 1.516 bh 2000: 571 bh
Notes de l'éditeur
- SLIDE INI MENGUARAIKAN PERAN SPIP DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL.DIMANA DASAR PEMBERIAN OPINI PENGUJIAN KEHANDALAN SPI, KEPATUHAN KEPADA ATURAN DAN APAKAH SAP SUDAH DITERAPKAN SESUAI KETENTUAN DAN KEJADIAN KEJADIAN PENTING APA SUDAH DI UNGKAPKAN SECUKUPNYA.
- BEBERAPA HAL YANG MENYEBABKAN LAPORAN KEUANGAN TIDAK WTP