1. Kesiagaan Darurat
Wabah Penyakit Hewan
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
FORUM DISKUSI KELOMPOK KERJA KESIAGAAN DARURAT
VETERINER INDONESIA (KIATVETINDO)
Penguatan Instrumen Legal Untuk Kesiapsiagaan dan
Respon Darurat Penyakit Hewan
Jakarta, 10-11 Juli 2018

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi
kemampuan deteksi dini?
▪ Kesadaran pemilik ternak dan masyarakat terhadap ancaman
penyakit-penyakit hewan yang mewabah;
▪ Pelatihan dokter hewan dan petugas teknis lapangan dalam
pengenalan penyakit melalui gejala klinis dan patologi penyakit-
penyakit hewan yang mewabah;
▪ Surveilans aktif yang berkesinambungan sebagai pelengkap dari
surveilans pasif;
▪ Pembangunan sistim identifikasi ternak untuk meningkatkan
kemampuan penelusuran penyakit (disease-tracing capabilities);
▪ Mekanisme pelaporan penyakit pada saat darurat (emergency
disease-reporting mechanisms) dari lokal dan/atau ke regional
dan/atau national (kantor pusat);
▪ Penerapan suatu sistim informasi penyakit darurat (an
emergency disease information system);
FAO EMPRESS. Geering W. et al. Manual on the Preparation of National Animal Disease
Emergency Preparedness Plans

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi
kemampuan deteksi dini? (lanjutan)
▪ Peningkatan kemampuan diagnostik laboratorium penyakit-
penyakit prioritas untuk laboratorium-laboratorium veteriner
provinsi dan nasional;
▪ Pengembangan hubungan yang kuat antara laboratorium-
laboratorium nasional dengan laboratorium-laboratorium referensi
regional dan dunia, termasuk pengiriman spesimen rutin untuk
spesialisasi antigenik dan karakterisasi genetik dari agen
penyebab penyakit;
▪ Penguatan kemampuan epidemiologi untuk mendukung
kesiagaan darurat dan strategi manajemen penyakit;
▪ Pelaporan internasional penyakit ke OIE dan negara-negara
tetangga yang cepat dan komprehensif;
▪ Memasukkan peringatan dini (early warning) dalam rencana
kontijensi untuk wabah penyakit hewan.
FAO EMPRESS. Geering W. et al. Manual on the Preparation of National Animal Disease
Emergency Preparedness Plans

4. Elemen apa yang diperlukan untuk
respon dini wabah penyakit?
▪ Penyusunan rencana kontijensi darurat penyakit nasional
(national emergency disease contingency plans), baik yang
umum dan untuk penyakit-penyakit yang berisiko mewabah;
▪ Pembentukan suatu komisi kesiagaan darurat penyakit hewan
(national animal disease emergency planning committee);
▪ Pembentukan suatu komisi penasihat kesiagaan darurat
(consultative committee on emergency animal diseases) yang
diberi tugas menanggungjawabi dalam melaksanakan rencana-
rencana darurat penyakit hewan;
▪ Instalasi kemampuan diagnostik untuk penyakit-penyakit yang
berisiko mewabah;
▪ Pengaturan untuk memastikan pelibatan sektor swasta (seperti
organisasi peternak, dokter hewan praktik, pedagang ternak,
perusahaan peternakan komersial, prosesor produk hewan dan
eksportir); FAO EMPRESS. Geering W. et al. Manual on the Preparation of National Animal Disease
Emergency Preparedness Plans

5. Elemen apa yang diperlukan untuk
respon dini wabah penyakit? (lanjutan)
▪ Pengaturan untuk wabah/epidemi penyakit-penyakit ternak yang
dimasukkan ke dalam rencana bencana nasional, sehingga polisi,
tentara dan layanan lainnya dapat dilibatkan apabila dan kapan
diperlukan;
▪ Penyiapan kerangka legislasi dan administratif untuk
memungkinkan semua tindakan-tindakan pengendalian wabah
penyakit yang diperlukan dapat diimplementasi tanpa terlambat;
▪ Pengaturan untuk pembiayaan untuk pengendalian wabah
penyakit dapat tersedia secepat mungkin;
▪ Kepastian kelembagaan kesehatan hewan terstruktur sedemikan
rupa sehingga dapat memfasilitasi pelaporan dan pelaksanaan
koordinasi kampanye nasional pengendalian/pemberantasan
penyakit tanpa terlambat selama keadaan darurat berlangsung;
▪ Penyediaan personil terlatih dan sumberdaya-sumberdaya yang
diperlukan lainnya; FAO EMPRESS. Geering W. et al. Manual on the Preparation of National
Animal Disease Emergency Preparedness Plans

6. Elemen apa yang diperlukan untuk
respon dini wabah penyakit? (Lanjutan)
▪ Pengaturan kompensasi dimana peternak atau lainnya dapat dibayar
secara adil dan cepat untuk setiap hewan atau properti yang
dimusnahkan sebagai bagian dari pengendalian wabah penyakit;
▪ Kepastian untuk mengakses vaksin yang dijamin kualitasnya
(mengandung strain vaksin yang secara antigenik cocok dengan strain
penyebab wabah) melalui suatu bank vaksin atau sumber-sumber lain;
▪ Harmonisasi program-program pengendalian wabah penyakit dan
kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk memastikan suatu
pendekatan regional;
▪ Determinasi organisasi-organisasi internasional untuk terlibat dalam
pengendalian/penghentian wabah penyakit, termasuk OIE,
FAO/EMPRES, yang mungkin dapat menyediakan bantuan reaksi
cepat jika diperlukan dan pengembangan jalur komunikasi reguler
dengan organisasi-organisasi seperti itu.
FAO EMPRESS. Geering W. et al. Manual on the Preparation of National Animal Disease
Emergency Preparedness Plans

7. Legislasi atau Regulasi yang mendasari
kerangka hukum dan kewenangan
▪ menyatakan penyakit-penyakit hewan yang wajib dilaporkan
(compulsorily notifiable);
▪ mengizinkan petugas pemerintah (atau orang yang telah
ditugaskan) untuk memasuki suatu peternakan atau perusahaan
ternak lainnya untuk tujuan surveilans penyakit dan mengambil
spesimen diagnostik;
▪ kewenangan untuk menyatakan wilayah tertular dan zona kontrol
penyakit;
▪ kewenangan untuk mengkarantinakan suatu peternakan atau
perusahaan ternak lainnya;
▪ kewenangan memberlakukan pelarangan terhadap pergerakan
ternak, produk ternak atau material lain yang potensial
terkontaminasi atau mengeluarkan izin untuk pergerakan hewan
hanya di bawah persyaratan kesehatan hewan yang spesifik;
FAO EMPRESS. Geering W. et al. Manual on the Preparation of National Animal
Disease Emergency Preparedness Plans

8. Legislasi atau Regulasi yang mendasari
kerangka hukum dan kewenangan (Lanjutan)
▪ kewenangan untuk melakukan pemusnahan wajib dan disposal
yang aman dari hewan-hewan terinfeksi atau potensial terinfeksi
dan produk-produk dan material-material yang terkontaminasi
atau potensial terkontaminasi, dengan kompensasi yang adil;
▪ kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan pengendalian
penyakit yang diperlukan, termasuk vaksinasi wajib;
▪ menyediakan kompensasi untuk diberikan kepada pemilik ternak
dan properti yang dihancurkan sebagai bagian dari program
pengendalian penyakit dan menentukan standar untuk
kompensasi tersebut;
▪ memberlakukan praktik-praktik yang baik (codes of practice) bagi
perusahaan dan kegiatan yang berisiko (seperti pasar hewan,
RPH, dan pabrik susu) dan kewenangan tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk ini;
▪ kewenangan identifikasi wajib bagi ternak, bila diperlukan.
FAO EMPRESS. Geering W. et al. Manual on the Preparation of National Animal
Disease Emergency Preparedness Plans

9. Pelaporan WABAH menurut
peraturan perundangan
UU 8/2009 Pasal 46 ayat (1):
Menteri menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian
wabah penyakit hewan menular di suatu wilayah berdasarkan laporan gubernur
dan/atau bupati/walikota setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium
veteriner dari pejabat otoritas veteriner di wilayah setempat.
PP 8/2009 Pasal 19 ayat (4):
Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
mengindikasikan terjadinya Wabah dilaporkan oleh bupati/walikota kepada
gubernur dan Menteri dengan tembusan kepada bupati/walikota yang wilayahnya
berbatasan dan berisiko tertular Penyakit Hewan.
PP 8/2009 Pasal 19 ayat (4):
Hasil kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
yang mengindikasikan terjadinya Wabah dilaporkan oleh gubernur kepada
Menteri dengan tembusan kepada:
a. bupati/walikota yang berada di dalam Wilayah provinsi bersangkutan; dan
b. gubernur yang wilayahnya berisiko tertular Penyakit Hewan dari provinsi yang
terjangkit Penyakit Hewan.

10. Penjelasan Kiatvetindo dalam UU
18/2009 jo UU 41/2014
▪ Yang dimaksud dengan
“kesiagaan darurat veteriner”
adalah tindakan antisipatif dalam
menghadapi ancaman penyakit
hewan menular eksotik.
UU 8/2009 Pasal 42 ayat (6):
Menteri menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner
untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular
terutama penyakit eksotik.

11. Penjelasan Kiatvetindo dalam
PP 47/2015
▪ Yang dimaksud dengan “kesiagaan
darurat veteriner” adalah tindakan
antisipatif dalam menghadapi
ancaman muncul, berjangkit, dan
menyebarnya Penyakit Hewan
Menular Strategis dan Penyakit
Hewan Eksotik.
PP 47/2015 Pasal 46:
(1) Kesiagaan darurat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1) huruf f disusun dalam bentuk pedoman untuk
mengantisipasi muncul, berjangkit, dan menyebarnya Wabah
Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Hewan Eksotik.
(2) Kesiagaan darurat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Menteri.

12. PP 3/2017 Pasal 6: Keputusan teknis tertinggi
Pejabat Otovet Nasional berkaitan dengan WABAH
UU 8/2009 Pasal 46:
(1) Menteri menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat
luas kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu wilayah
berdasarkan laporan gubernur dan/atau bupati/walikota setelah
memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat
otoritas veteriner di wilayah setempat.
b. pemberian rekomendasi penetapan Wabah Penyakit
Hewan menular kepada Menteri;
c. pemberian rekomendasi pencabutan penetapan Wabah
Penyakit Hewan menular kepada Menteri;
d. pemberian rekomendasi penetapan status darurat
Veteriner di tingkat nasional kepada Menteri;
Bagaimana
mensinkronkan?

13. PP 3/2017 Pasal 12: Keputusan teknis tertinggi
Pejabat Otovet Keswan berkaitan dengan WABAH
d. penetapan investigasi Wabah Penyakit Hewan menular;
c. penetapan dan pelaksanaan respon cepat penanganan
Wabah lintas daerah provinsi;
Bagaimana
mensinkronkan
& menjalankan?
PP 47/2015 Pasal 10:
(1) Penyidikan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan
jika: b. adanya laporan dugaan timbulnya Wabah di suatu Wilayah.
PP 47/2015 Pasal 17 ayat (2):
b. jika hasil kegiatan surveilans, penyidikan, serta pemeriksaan dan pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15
mengindikasikan terjadinya Wabah.
PP 47/2015 Pasal 47:
Penerapan kewaspadaan dini oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pelaporan terjadinya tanda munculnya Penyakit
Hewan Menular Strategis dan/atau Wabah kepada Otoritas Veteriner
kabupaten/kota atau Otoritas Veteriner provinsi.

14. PP 3/2017 Pasal 12: Keputusan teknis tertinggi
Pejabat Otovet Provinsi berkaitan dengan WABAH
c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam
wilayah kabupaten/kota;
d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak
sosioekonomi tinggi bagi wilayah kabupaten/kota dan rekomendasi
penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada bupati/walikota;
e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan
rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat
Wabah dalam satu wilayah kabupaten/kota kepada gubernur;
UU 8/2009 Pasal 46 ayat (1) dan (2):
(1) Menteri menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian
wabah penyakit hewan menular di suatu wilayah berdasarkan laporan
gubernur dan/atau bupati/walikota setelah memperoleh hasil investigasi
laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di wilayah setempat.
(2) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, pemerintah
daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib menutup
daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan
hewan, serta pengalokasian dana yang memadai di samping dana Pemerintah.

15. PP 3/2017 Pasal 12: Keputusan teknis tertinggi Pejabat
Otovet Kabupaten/Kota berkaitan dengan WABAH
c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak
sosioekonomi tinggi bagi wilayah provinsi dan rekomendasi
penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada gubernur;
e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan
rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat
Wabah dalam satu wilayah kabupaten/kota kepada bupati/walikota;
UU 8/2009 Pasal 46 ayat (1) dan (2):
(1) Menteri menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian
wabah penyakit hewan menular di suatu wilayah berdasarkan laporan
gubernur dan/atau bupati/walikota setelah memperoleh hasil investigasi
laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di wilayah setempat.
(2) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, pemerintah
daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib menutup
daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan
hewan, serta pengalokasian dana yang memadai di samping dana Pemerintah.

16. PP 3/2017 Pasal 21: Keputusan teknis Dokter
Hewan Berwenang berkaitan dengan WABAH
Dalam rangka pengambilan keputusan teknis di atas, Dokter
Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit
usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan,
Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan
dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya
Wabah;
j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses
produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan
kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan
dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya
biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan
kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
peternakan dan Kesehatan Hewan.
Perlu
diperkuat
dengan
dalam
rancangan
Kiatvetindo?

17. Rekomendasi: Lanjutkan rancangan dengan
memasukkan penyakit-penyakit yang wajib
dilaporkan dan KEWENANGAN hukum apa yang
diperlukan untuk penanggulangan WABAH
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: ......./Permentan/OT.140/..../2015
TENTANG
KEWASPADAAN DINI, PERINGATAN DINI DAN
KESIAGAAN DARURAT VETERINER
PP 47/2015 ayat 46:
(3) Kesiagaan darurat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disosialisasikan dan disimulasikan oleh Otoritas Veteriner
Kementerian kepada semua pemangku kepentingan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan
evaluasi kesiagaan darurat veteriner diatur dengan Peraturan
Menteri.

18. MATRIKS MATRIKS PENILAIAN
BOBOT PENILAIAN
5 SANGAT PENTING
4 PENTING
3 CUKUP PENTING
2 KURANG PENTING
1 TIDAK PENTING

19. z
DISKUSI PLENO 1
Bagaimana menandai munculnya
penyakit yang wajib dilaporkan?

20. PENANDAAN GEJALA-GEJALA NOTIFIABLE DISEASE BOBOT
1. Sejumlah besar hewan sakit atau mati
2. Penyebaran penyakit sangat cepat sekali dalam kelompok atau flok
3. Hewan pincang, meneteskan air liur, atau air liur berlebihan
4. Tukak, erosi, atau lepuh-lepuh sekitar kaki, moncong, ambing, dan mulut
5. Perilaku gugup yang tidak biasa
6. Keluar kotoran cair (mencret), terutama apabila mengandung darah
7. Pengeluaran cairan hidung berlebihan
8. Unggas kelihatan kusam, kepala bengkak, atau kesulitan bernafas
9. Penurunan produksi susu pada ternak
10. Penurunan produksi telur pada unggas
11. Suatu peningkatan lapisan kulit telur pada unggas
12. Sakit tiba-tiba dengan kemerosotan fisik atau kematian pada kuda
13. Setiap gejala penyakit yang tidak biasa atau tidak dipahami pada hewan
atau unggas
CONTOH PEMBOBOTAN DENGAN ANGKA 1 - 5
http://www.pir.sa.gov.au/biosecurity/animal_health/reporting_animal_disease

21. Contoh bagan “spider” untuk penandaan
gejala-gejala ‘notifiable disease’
0
1
2
3
4
5
Kesakitan dan kematian
tinggi
Penyebaran penyakit
cepat
Hewan pincang dan air
liur berlebihan
Lepuh-lepuh di kaki dan
mulut
Perilaku gugup yang
tidak biasa
Mencret terutama ada
darah
Pengeluaran cairan
hidung berlebihan
Penurunan produksi susu
Gejala penyakit yang
tidak biasa

22. z
DISKUSI PLENO 2
Informasi apa yang wajib
dilaporkan?

23. INFORMASI YANG DINOTIFIKASIKAN BOBOT
1. Pes atau penyakit apa yang diduga
2. Nama pemilik ternak atau manajer peternakan
3. Alamat peternakan dan nomor telepon
4. Spesies ternak
5. Jumlah hewan di peternakan/properti
6. Tipe hewan yang terkena
7. Suatu deskripsi gejala klinis ternak sakit
8. Tanggal gejala klinis pertama kali terlihat
9. Perkiraan jumlah hewan sakit atau mati
10. Jika ada hewan yang mungkin membawa penyakit masuk ke peternakan
atau keluar dari peternakan
11. Ada orang yang pulang dari luar negeri masuk ke peternakan
CONTOH PEMBOBOTAN DENGAN ANGKA 1 - 5
http://www.pir.sa.gov.au/biosecurity/animal_health/reporting_animal_disease

24. Contoh bagan “spider” untuk
kewenangan dalam darurat wabah
0
1
2
3
4
5
Pes atau penyakit apa yang
diduga
Nama pemilik ternak/manajer
peternakan
Alamat peternakan dan nomor
telepon
Spesies ternak
Jumlah hewan di
peternakan/properti
Tipe hewan yang terkena
Suatu deskripsi gejala klinis
ternak sakit
Tanggal gejala klinis pertama kali
terlihat
Perkiraan jumlah hewan sakit
atau mati
Jika ada hewan pembawa
penyakit masuk/keluar
Ada orang dari luar negeri masuk
ke peternakan

25. z
DISKUSI PLENO 3
Kewenangan apa yang diperlukan
dalam darurat wabah?

26. KEWENANGAN BOBOT
1. KEWENANGAN UNTUK MEMASUKI SUATU PETERNAKAN
2. KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENYELIDIKI HEWAN,
BANGKAI HEWAN, PERALATAN DAN BANGUNAN PETERNAKAN BAGI
KEPENTINGAN DIAGNOSIS
3. KEWENANGAN UNTUK MENYATAKAN DAERAH WABAH ATAU ZONA
TERTULAR
4. KEWENANGAN UNTUK MENGKARANTINAKAN SUATU PETERNAKAN
DAN MENGISOLASI TERNAK
5. KEWENANGAN UNTUK MENGHENTIKAN KENDARAAN PENGANGKUT
TERNAK DAN PENUMPANG GUNA KEPENTINGAN PEMBATASAN
PENYEBARAN WABAH DENGAN BANTUAN PETUGAS KEPOLISIAN
6. KEWENANGAN MEMBERLAKUKAN PELARANGAN/PEMBATASAN
TERHADAP PERGERAKAN MANUSIA, TERNAK, PRODUK TERNAK ATAU
MATERIAL LAIN DI WILAYAH TERTULAR
7. KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PEMUSNAHAN WAJIB DAN
DISPOSAL YANG AMAN DARI HEWAN-HEWAN TERINFEKSI ATAU
POTENSIAL TERINFEKSI
8. KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YANG DIPERLUKAN, TERMASUK
VAKSINASI WAJIB
CONTOH PEMBOBOTAN DENGAN ANGKA 1 - 5

27. Contoh bagan “spider” untuk
kewenangan dalam darurat wabah
0
1
2
3
4
5
memasuki peternakan
memeriksa dan
menyelidiki hewan
menyatakan daerah
wabah
mengkarantinakan dan
isolasi
menghentikan
kendaraan
pelarangan/pembatasan
pergerakan
pemusnahan wajib dan
disposal
tindakan-tindakan
pengendalian wajib

28. Terima kasih