Dokumen tersebut membahas tentang komunikasi risiko pemasukan ternak dan produk hewan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Terdapat beberapa poin penting yaitu penggunaan konsep zona dan kompartemen untuk memfasilitasi perdagangan dengan mengurangi risiko, analisis risiko untuk menilai risiko penyakit terkait impor, serta daftar komoditi yang dianggap aman untuk diperdagangkan.

1. Komunikasi Risiko Pemasukan
Ternak dan/atau Produk Hewan
yang Berasal dari Negara Belum
Bebas Penyakit Mulut dan Kuku
Drh. Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Bogor, 26 April 2016

2. KERANGKA PRESENTASI
• Perdagangan ternak dan produk hewan
• Pemasukan dan ekspor ternak dan produk
hewan berbasis zona dan kompartementalisasi
• Pemasukan produk hewan berbasis komoditi
(Commodity Based Trade)
• Risiko PMK dari negara belum bebas PMK

3. Perdagangan ternak dan produk
hewan yang AMAN dan ADIL
Penghapusan
hambatan non-
tarif
GATT – Badan
Perdagangan
Dunia (WTO) 1994
Perjanjian Sanitary and
Phytosanitary (SPS) –
hak dan kewajiban
Negara Anggota WTO
Badan Kesehatan
Hewan Dunia (OIE)
– Standar dan
rekomendasi

4. Legalitas “standar dan rekomendasi OIE”
ditinjau dari perspektif hukum nasional
1. Indonesia telah meratifikasi pembentukan WTO
melalui UU No. 7/1994 tentang Pengesahan
Agreement on Establishing the World Trade
Organization
2. Indonesia terikat secara hukum dengan perjanjian
SPS yang telah menetapkan 2 (dua) organisasi di
bawah ini sebagai organisasi penentu standar:
▪ Office International des Epizooties (OIE) untuk
kesehatan hewan dan zoonosis, dan
▪ Codex Alimentarius Commission (CAC) untuk
keamanan pangan dan pelabelan

5. Apa hak Negara Anggota OIE?
• Hak setiap Negara Anggota OIE untuk menentukan
kebebasan dari:
• seluruh wilayah NEGARA,
• ZONA, atau
• KOMPARTEMEN
dari suatu penyakit dalam Daftar Penyakit OIE
(Artikel 1.6.1. OIE Code)
Sumber: http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_selfdeclaration.htm

6. Prinsip SPS dan Standar OIE dalam memfasilitasi
Perdagangan Ternak dan Produk Hewan
1. Zona dan kompartementalisasi
- Perjanjian SPS Artikel 6 (“regionalisasi”) dan Bab 4.3. dan Bab
4.4. OIE Code (“Zona dan kompartementalisasi”)
- suatu upaya mitigasi risiko dan fasilitasi perdagangan dengan
mengizinkan pemasukan ternak dan produk hewan dari NEGARA
bebas, ZONA bebas, dan KOMPARTEMEN bebas penyakit
2. Analisa risiko
- Perjanjian SPS Artikel 5 dan Bab 2.1. OIE Code (“Analisa Risiko”)
- suatu instrumen yang digunakan negara pengimpor untuk menilai
risiko penyakit terkait importasi ternak & produk hewan
3. Komoditi aman (safe comodities)
- daftar produk hewan yang telah melalui suatu tindakan mitigasi
risiko dan dinyatakan aman untuk diperdagangkan, tanpa
memperhitungkan status penyakit tertentu di negara pengekspor

7. Azas manfaat standar OIE
Zona dan
kompartementalisasi
Analisa risiko
Komoditi aman
 Tidak ada perdagangan
dengan “risiko nol”
(zero risk)
 Pemerintah menetapkan
tindakan-tindakan
‘manajemen risiko’ yang
memenuhi tingkat
perlindungan nasional
(Approriate Level of
Protection)

8. Konsep zona bebas menurut OIE
(Bab 4.3. OIE Code)
• Sub populasi hewan tersebut dipisahkan oleh batasan
geografis (batas alam, artifisial atau legal/administratif)
• ZONA berada dalam negara yang belum bebas PMK, oleh
karena itu batas-batasnya harus jelas
ZONA = bagian dari suatu wilayah negara yang memiliki
populasi hewan (sub populasi) dengan status
kesehatan hewan berbeda yang memerlukan
tindakan-tindakan surveilans, pengendalian dan
biosekuriti yang diaplikasikan untuk kepentingan
perdagangan internasional

9. KONSEP ZONA
Muncul wabah
penyakit
-Tidak seluruh wilayah negara dinyatakan tertular
- Hanya Provinsi Lampung saja yang tertular, yang lain masih bebas

10. Untuk apa “zona bebas penyakit”?
1. kepentingan pengendalian dan
pemberantasan penyakit;
dan
2. kepentingan perdagangan
Bab 4.3. OIE Code

11. Zona untuk kepentingan
pemberantasan penyakit hewan
Peraturan Pemerintah R.I. No. 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Pasal 48 ayat (3):
• Pelaksanaan pemberantasan Penyakit Hewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
pada kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau,
kabupaten/kota, dan/atau provinsi sesuai dengan jenis dan
situasi Penyakit Hewan
Kep. Mentawai (Sumbar) – Rabies Kepmentan No. 238/Kpts/PD.650/4/2015
Kep. Meranti (Kep. Riau) – Rabies Kepmentan No. 239/Kpts/PD.650/4/2015
Madura – Brucellosis Kepmentan No. 237/Kpts/PD.650/4/2015
Malut – Avian influenza Kepmentan No. 87/Kpts/PK.320/1/2016

12. KOMPARTEMEN untuk kepentingan
pemasaran produk dan ekspor
• Telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
28/Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan
Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan
• Sejumlah 49 Unit Usaha dari berbagai perusahaan
perunggasan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat
kompartemen bebas avian influenza (AI)
• Saat ini Indonesia masih merupakan negara tertular AI,
akan tetapi peluang ekspor ke Jepang berhasil diperoleh
dengan menerapkan sistem kompartemen bebas penyakit

13. Penyakit yang mendapatkan pengakuan resmi
OIE (status bebas NEGARA/ZONA)
Nama Penyakit Tahun
dimulai
1. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 1996
2. Contagious Bovine Pleuropneumonia
(CBPP)
2003
3. Bovine spongiform encephalopathy (BSE) 2004
4. African horse sickness (AHS) 2012
5. Peste des petits ruminants (PPR) 2013
6. Classical Swine Fever (CSF) 2013

14. Klasifikasi negara berdasarkan status PMK
1) Negara bebas PMK tanpa vaksinasi;
2) Negara bebas PMK dengan vaksinasi;
3) Negara dengan zona bebas PMK tanpa vaksinasi;
4) Negara dengan zona bebas PMK dengan vaksinasi;
5) Negara tertular yang memiliki program pengendalian
resmi PMK
Status dievaluasi
setiap tahun (Form for
annual reconfirmation)
Diluar ini adalah NEGARA
yang tidak mempunyai status
ATAU tertular/endemik PMK

15. Pengendalian/Pemberantasan PMK
secara progresif
ZONA
tertular
ZONA
bebas
dengan
vaksinasi
ZONA
bebas
tanpa
vaksinasi NEGARA
bebas tanpa
vaksinasi
ZONA
bebas
dengan
vaksinasi
ZONA
bebas
tanpa
vaksinasi

16. NEGARA/ZONA bebas PMK
(Resolusi OIE No. 17 dan 18 Tahun 2015)
Kategori negara/zona Jumlah
Negara bebas tanpa vaksinasi 67 negara*
Negara bebas dengan vaksinasi 1 negara
Zona bebas tanpa vaksinasi 12 negara
Zona bebas dengan vaksinasi 8 negara
Negara belum bebas yang memiliki program
pengendalian resmi PMK yang diakui OIE
8 negara
Negara tidak ada status (tertular/endemik PMK) 84 negara
* INDONESIA adalah satu dari 67 negara yang masuk
ke dalam kategori “Negara bebas tanpa vaksinasi”

17. Update terakhir Mei 2015
Negara Anggota/zona bebas PMK
tanpa vaksinasi
Negara Anggota/zona bebas PMK
dengan vaksinasi
Ditangguhkan status
bebas PMK dengan
vaksinasi
Negara Anggota/zona
tanpa status
PMK resmi
Pemetaan negara-negara dengan zona bebas PMK

18. 37,2%
0,6%
6,7%
4,4%
51,7%
Negara bebas PMK tanpa
vaksinasi
Negara bebas PMK dengan
vaksinasi
Zona bebas PMK tanpa
vaksinasi
Zona bebas PMK dengan
vaksinasi
Negara endemis PMK
Amerika Serikat
Australia
Canada
Meksiko
Selandia Baru
Jepang
Uruguay
Malaysia
Afrika Selatan
Pakistan
Russia
Korea Selatan
Jerman
Perancis
Irlandia
Italia
Ukraina
Nicaragua
Jumlah negara anggota OIE = 180 (2016)
Peluang negara-negara dengan zona bebas PMK
sebagai pemasok ternak/produk hewan ke Indonesia
92
67
8
Algeria
Bolivia
China
Ecuador
India
Morocco
Namibia
Venezuela
Pengendalianresmi
Argentina
Brazil
Columbia
12
Paraguay
Peru
Turkey

19. Persyaratan zona bebas PMK
(Bab 8.8.2. OIE CODE)
1) memiliki catatan tentang pelaporan penyakit hewan yang
reguler dan cepat;
2) mengirimkan deklarasi ke OIE yang menyatakan dalam 12
bulan terakhir tidak ada kasus PMK dan tidak dilakukan
vaksinasi terhadap PMK ;
3) menyampaikan dokumentasi pembuktian bahwa dalam 12
bulan terakhir:
a) dilakukan surveilans sesuai Artikel 8.8.40.-8.8.42. untuk
mendeteksi gejala klinis PMK dan mendemonstrasikan tidak
ada infeksi PMK pada hewan yang tidak divaksinasi;
b) tindakan regulasi untuk pencegahan dan deteksi dini PMK
telah dilaksanakan;
1), 2) dan 3) berlaku sama untuk negara

20. Zona bebas PMK (Bab 8.8.2. OIE
Code) - lanjutan
4) penjelasan detil dan dokumentasi pembuktian bahwa dalam 12
bulan terakhir telah diimplementasikan dan disupervisi:
a) batasan dari zona bebas PMK;
b) batasan dan tindakan dari zona proteksi, jika dapat
diterapkan;
c) sistem untuk mencegah masuknya virus PMK ke dalam zona
bebas PMK;
d) pengendalian lalu lintas hewan peka, daging dan produk
lainnya ke dalam negara atau zona, terutama mengacu
kepada Artikel 8.8.8., 8.8.9. dan 8.8.12.;
e) Tidak ada vaksinasi pada hewan yang diintroduksikan
kecuali sesuai dengan Artikel 8.8.8. dan 8.8.9.

21. Transfer langsung ternak ke zona bebas
(Artikel 8.8.8., 8.8.9. dan 8.8.12. OIE Code)
• Artikel 8.8.8.: Hewan peka PMK dari zona tertular harus
ditransportasikan langsung untuk dipotong di RPH
terdekat.
• Artikel 8.8.9.: Hewan peka PMK dari zona kontainmen
harus ditransportasikan langsung untuk dipotong di RPH
terdekat.
• Artikel 8.8.12.: Hewan peka PMK mengikuti rekomendasi
seperti yang ditetapkan bagi zona yang diakui memiliki
program pengendalian resmi.

22. Prosedur pengajuan ZONA BEBAS untuk
pengakuan resmi OIE
• Negara anggota OIE mengajukan detil informasi tabel di
bawah ini ke OIE Scientific and Technical Department
• Setiap tahun mengirimkan hasil surveilans ke OIE
Kriteria Substansi Chapter OIE Code
Umum ‘Veterinary Services’ 1.1., 3.1., 3.2.
Spesifik penyakit Kuesioner BSE Artikel 1.6.5.
Kuesioner PMK Artikel 1.6.6.
Kuesioner CBPP Artikel 1.6.7.
Kuesioner AHS Artikel 1.6.8.
Kuesioner PPR Artikel 1.6.9.
Kuesioner CSF Artikel 1.6.10.

23. Prosedur OIE untuk penetapan zona bebas PMK
1) Surat permintaan ke Dirjen OIE dengan berkas lampiran
2) Penyiapan dokumentasi bahwa Siskeswannas telah memenuhi Bab 1.1., 3.1. dan 3.2.,
persyaratan negara/zona bebas PMK (Bab 8.8.2. dan 8.8.3. TAHC)
3) Penyiapan kuesioner PMK sesuai Bab 1.6.6. TAHC
4) OIE Scientific Commission for Animal Diseases menilai berkas
5) Penilaian Scientific Commission didasarkan atas rekomendasi Group ad hoc
(diundang oleh Dirjen OIE);
6) Apabila perlu mengirimkan misi tenaga ahli ke negara bersangkutan untuk
verifikasi;
7) Surat Dirjen OIE tentang hasil evaluasi, termasuk hasil positif atau negatif, serta
area spesifik yang harus diperbaiki ke depan
8) Rekomendasi SC diinformasikan ke seluruh Negara Anggota OIE dan
diberikan waktu 60 hari untuk menyampaikan keberatan
9) ‘Voting’ saat Sidang Umum tahunan bulan Mei dan kemudian diadopsi dalam
resolusi dari World Assembly.

24. Pemulihan status negara/zona setelah
timbul wabah PMK (Artikel 8.8.7.)
1) 3 (tiga) etelah ternak dimusnahkan terakhir, apabila diterapkan
kebijakan “stamping-out “ tanpa vaksinasi darurat dan surveilans
menurut Artikel 8.8.40.-8.8.42. ATAU
2) 3 (tiga) bulan setelah ternak dimusnahkan terakhir atau
penyembelihan terakhir seluruh ternak yang divaksinasi, apabila
diterapkan kebijakan “stamping-out “ tanpa vaksinasi darurat dan
surveilans menurut Artikel 8.8.40.- 8.8.42. ATAU
3) 6 (enam) bulan setelah ternak dimusnahkan atau divaksinasi
terakhir, apabila diterapkan kebijakan “stamping-out “ dan
vaksinasi darurat dan surveilans menurut Artikel 8.8.40.-8.8.42.
Survei serologis diperlukan untuk mendeteksi antibodi non-
struktural protein untuk membuktikan tidak ada infeksi pada
populasi yang divaksin.

25. Pemasukan Ternak dari ZONA BEBAS
PMK menurut OIE (Artikel 8.8.10)
• Infeksi subklinis atau sapi “vaccinated carrier”, dimana virus
PMK bisa bertahan hidup dalam hulu tenggorokan sapi >4
minggu (Kitching R.P, 2002)
• Kebanyakan ternak sapi bisa membawa virus PMK dalam
tubuhnya < 6 bulan, tetapi sejumlah ternak bisa terinfeksi secara
persisten sampai 3,5 tahun (Iowa State University, 2014)
• Prevalensi ternak ‘carrier’ dalam kelompok ternak pasca
vaksinasi sebenarnya sangat rendah (+0,2%), oleh karenanya
sensitivitas deteksi ternak ‘carrier’ harus dioptimalkan dengan
menerapkan rejim pengujian berdasarkan individu ternak
Tidak direkomendasikan untuk ternak yang berasal dari
zona bebas PMK dengan vaksinasi

26. Perdagangan berbasis komoditi
(commodity-based trade)
Suatu alternatif yang dapat digunakan secara
sendiri atau dengan kombinasi untuk
memastikan bahwa produksi dan pemrosesan
dari suatu komoditi tertentu dikelola sedemikan
rupa, sehingga potensi bahaya keamanan
pangan dan kesehatan hewan dapat direduksi
sampai tingkat risiko yang masih dapat diterima

27. Prinsip “Komoditi aman”
• Sejumlah komoditi hewan memiliki risiko penyakit
yang berbeda-beda bergantung kepada penyakitnya.
• Sejumlah komoditi hewan tidak mengandung
infektivitas yang bisa menulari hewan dan/atau
manusia, sehingga aman untuk diperdagangkan atau
digunakan. Misal: Daging tanpa tulang
• Sejumlah komoditi hewan lain bahkan dilarang untuk
diperdagangkan atau digunakan, oleh karena
mengandung infektivitas yang bisa menulari hewan
dan/atau manusia. Misal: Bahan baku pakan (MBM)

28. Klasifikasi produk hewan
dalam OIE Code
• Produk hewan untuk konsumsi manusia
• Produk hewan untuk pakan ternak
• Produk hewan untuk penggunaan
farmasetikal atau pembedahan (surgical)
• Produk hewan untuk penggunaan
pertanian atau industri
• semen, embryo/ova, produk biologis dan
material patologik

29. Komoditi aman untuk penyakit PMK
 Komoditi aman (Artikel 8.8.22. OIE Code):
▪ daging tanpa tulang, telah dilepaskan limpfoglandulanya
(deboned and deglanded meat) yang telah melalui
maturasi pada temperatur > 20 C selama minimum 24
jam dan diuji pHnya < 6,0 di tengah-tengah otot
longissimus dorsi
• Dalam hal pengamanan terhadap importasi produk
hewan dari India, Pemerintah hanya mengizinkan
pemasukan daging kerbau beku tanpa tulang sebagai
‘komoditi aman’ seperti yang dipersyaratkan OIE

30. Pengakuan status penyakit untuk
kepentingan perdagangan
Tertular/status tidak
diketahui
Perdagangan
“Safe
commodities”
Pengakuan
program
pengendalian
resmi PMK
NEGARA
BEBAS ZONA BEBAS KOMPARTEMEN
BEBAS
Zona
kontainmen
Zona
kontainmen

31. Konsekuensi Indonesia mengimpor
ternak/produk hewan dari zona bebas PMK
• Konsekuensi ekonomi
(bukan probabilitas)
Analisa ‘supply-demand’
✓ dampak harga
✓ dampak pasar domestik
✓ dampak produsen lokal
✓ dampak tenaga kerja
• Konsekuensi PMK
(probabilitas)
Analisa risiko impor
✓ dampak produksi
✓ dampak ekonomi
Probabilitas
jumlah
daging yang
diimpor
per tahun
Probabilitas
daging yang
diimpor
terkontaminasi
virus PMK
Probabilitas
importasi
daging
menyebabkan
infeksi pada
ternak
Kerangka model dengan 3 tahapan “risk assessment”

32. Status India
terkait PMK
Negara endemik PMK
Tidak memiliki zona
bebas PMK
Diakui sebagai negara
yang menjalankan
program pengendalian
resmi PMK sesuai Chapter
8.8. Terrestrial Code
(RESOLUTION No. 18 –
mulai berlaku tanggal 30 Mei
2015)

33. Appropriate level of protection (ALOP)
• Seperti Negara Anggota WTO lainnya, ALOP Indonesia
diekspresikan secara kualitatif
• ALOP ditentukan secara resmi dengan persetujuan
pihak-pihak terkait
• Seperti halnya Australia, ALOP Indonesia ditetapkan
dengan tingkat proteksi SPS yang tinggi dengan tujuan
menurunkan risiko ke tingkat yang paling rendah, tetapi
tidak “nol”
• “Zero risk” tidak bisa diterapkan, karena itu berarti tidak
ada turis, tidak ada perjalanan internasional dan tidak
ada impor

34. Hubungan antara tahapan ‘risk assessment’ dengan
jalur penyebaran penyakit
Negara pengekspor Negara pengimpor
Menyebar ke
populasi
(wabah)
Sumber populasi di
negara pengekspor
Berkembang
di populasi
yang peka
Masuk ke
populasi
yang peka
Border
Release
assessment
Exposure
assessment
Consequence
assessment

35. 1a) Apakah kerbau dipelihara selama 3 bulan di wilayah yang
memiliki program resmi pengendalian PMK?
1b) Apakah kerbau telah divaksinasi 2 kali dengan vaksinasi
terakhir tidak lebih dari 6 bulan?
1c) Apakah kerbau ditempatkan dalam kandang penampungan
selama 30 hari terakhir dan tidak ditemukan PMK pada radius 10
km?
1d) Apakah kerbau diangkut dengan kendaraan yang telah
dibersihkan dari penampungan ke RPH tanpa ada kontak dengan
hewan-hewan lain?
1f) Apakah dilakukan pemeriksaan ante- dan post-mortem dalam
waktu 24 jam?
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
PRODUK DAGING DISERTIFIKASI BEBAS PMK
Ya
1e) Apakah kerbau di potong di RPH untuk ekspor dan PMK tidak
dideteksi selama jangka waktu pelaksanaan disinfeksi terakhir
sebelum penyembelihan dan pengapalan?
Ya
2b) Apakah sebelum pelepasan tulang (deboning), telah dilakukan
maturasi pada temperatur >2°C selama minimum 24 jam setelah
penyembelihan dan nilai pH <6,0 saat diuji di tengah otot
longissimus dorsi?
2a) Apakah lymphoglandula utama telah dihilangkan dari karkas
tanpa tulang (deboned carcasses)?
• OIE TAHC Chapter 8.8.
tentang PMK menyatakan
bagi India yang memiliki
program pengendalian
resmi, maka berlaku
persyaratan sesuai dengan
Chapter 8.8.22.
Alur pemasukan daging
untuk dapat disertifikasi
bebas PMK

39. Pemasukan daging kerbau dari India
1) Berasal dari NEGARA yang belum bebas PMK tetapi
memiliki program pengendalian resmi yang diakui OIE
(Artikel 8.8.22. OIE Code)
2) Memenuhi standar ‘komoditi aman’ sesuai yang
dipersyaratkan OIE (Artikel 8.8.22. OIE Code)
3) Telah dilakukan pemenuhan tata cara pemasukan
(desk review dan on-site review) untuk mengetahui
sistem peternakan, sistem kesehatan hewan dan
penanganan daging di negara asal
4) Telah dilakukan Analisa Risiko Impor untuk
menganalisis risiko PMK terkait pemasukan daging
dengan hasil proporsional terhadap ALOP

40. Negara Bebas sejak Muncul wabah
sebelumnya
Lama bebas
(tahun)
Kanada 1952 1951-1952 64
Australia 1872 1871-1872 144
Meksiko 1953 1946 63
Indonesia 1986 1972-74,1983 30
Amerika Serikat 1929 1870-1929 87
Chile 1988 1984, 1987 28
Negara
Pertama
kali
muncul
Wabah
terakhir
Lama
bebas
(tahun)
Kejadian berulang
Taiwan 1913 1930 67 1924-29, 1997, 2011, 2015
Jepang 1908 1908 92 2000, 2002, 2010
Korea Selatan 1934 1934 66 2000, 2010-11
Uruguay 1870-71 1989 11 2001
Inggris 1839 1967-68 34 2001 , 2007

41. Indonesia menjadi Negara Anggota
SEACFMD (sejak 2000)
• Negara Anggota ASEAN bersama-sama China menggalang
kampanye program pengendalian PMK secara progresif
sejak 1997 yang disebut “South East Asia China Foot and
Mouth Disease Campaign”(SEACFMD)
• Tujuan program ini adalah mencapai wilayah ASEAN dan
China bebas PMK dengan vaksinasi pada tahun 2020
• SEACFMD dibantu dan dikoordinir oleh OIE
• Suatu peta jalan telah dikembangkan dan diadopsi oleh
Negara-negara Anggota yang berjudul "SEACFMD 2020 – A
roadmap to prevent, control and eradicate foot and
mouth disease (by 2020) in South-East Asia and China”

42. Kemajuan dalam kampanye SEACFMD (2016)
2004 2011
• Sabah dan Sarawak di Malaysia mendapat pengakuan OIE sebagai zona
bebas PMK tanpa vaksinasi tahun 2004
• Singapura dan Brunei Darussalam mendapat pengakuan OIE sebagai
negara bebas PMK tanpa vaksinasi tahun 2007
• Filipina mendapat pengakuan OIE sebagai negara bebas PMK tanpa
vaksinasi tahun 2010

43. Serangan PMK ke negara/zona bebas
bisa saja terjadi
▪ PMK merupakan penyakit paling penting bagi perdagangan
karena tidak dapat melakukan ekspor
▪ Kematian sapi dewasa 2-5%, sapi muda/anak 20-50%
▪ Sebagian besar negara-negara maju di Amerika Utara,
Eropa, Australia dan Selandia Baru bebas PMK, terutama
negara dengan industri sapi potong yang signifikan dengan
potensi ekspor
▪ Banyak negara berkembang masih tertular/endemik PMK
tersisih dari perdagangan dunia, sebab suplai ternak dan
daging terbatas hanya dari negara maju
▪ Serangan PMK ke negara-negara bebas PMK seperti
Indonesia atau Australia tetap saja dapat terjadi

44. Kesimpulan
• Perdagangan ternak dan produk hewan yang aman dan
adil dimungkinkan dari negara yang belum bebas:
– memiliki zona bebas PMK yang diakui secara resmi oleh OIE;
ATAU
– memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui secara
resmi oleh OIE
• Risiko PMK dari pemasukan ternak dan produk hewan
dari negara tersebut di atas secara umum dapat
diabaikan sampai rendah, sepanjang mengikuti:
– persyaratan kesehatan hewan yang relevan sesuai OIE
Code
– pemenuhan tata cara pemasukan yang dilakukan oleh
Pemerintah R.I.

45. Penutup
• Tidak ada negara di dunia yang menggunakan alasan
ZONA sebagai hambatan teknis perdagangan
• Restriksi yang melarang pemasukan ternak dan produk
hewan dari ZONA BEBAS PMK sifatnya diskriminatif dan
bertentangan dengan ketentuan WTO dan OIE, sehingga
memungkinkan timbulnya perselisihan perdagangan
dengan negara lain dan tuntutan di forum WTO
• Semua negara dengan status bebas PMK (termasuk
Indonesia) mempersiapkan diri dengan apa yang disebut
sebagai “Rencana Kesiagaan Darurat PMK” (FMD
Contingency Plan) = KIATVETINDO