Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia menawarkan berbagai program untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, kecelakaan, pensiun, dan bencana, melalui asuransi sosial, bantuan sosial, dan layanan kesehatan umum. Namun, BPJS masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepesertaan dan kualitas layanan serta menyelesaikan masalah pendanaan dan regulasi. Harapannya, negara dapat memainkan peran sebagai

1. Sistem Jaminan Sosial Nasional
Aneka Program Jaminan Sosial
(1)Jaminan pemeliharaan kesehatan disaat aktif bekerja;
(2)Jaminan pemeliharaan kesehatan disaat usia Pensiun;
(3)Santunan untuk Keluarga
(4)Santunan untuk melahirkan;
(5)Santunan Kecelakaan;
(6)Program Hari Tua;
(7)Program untuk para janda;
(8)Santunan untuk para Yatim Piatu
(9)Program Hari Tua
(10)Santunan Duka
(11)Santunan ketidak mampuan kerja karena cacat tetap akibat sakit atau
Kecelakaan;
(12)Santunan untuk para penganggur
(13)Program santunan kecelakaan di perjalanan
(14)Program khusus untuk para petani terhadap resiko kegagalan panen
(15)Santunan khusus akibat bencana alam

2. Ditinjau dari jangka waktu, jaminan sosial ada dua (2) yaitu:
•(1) long term risk, program jaminan sosial dengan janka waktu yang panjang,
contohnya program jaminan sosial hari tua, para janda, untuk para penderita
cacat;
•(2) short term risk, yaitu program jaminan sosial dengan jangka waktu pendek,
misalnya program jaminan kesehatan, program jaminan melhirkn dan progam
jaminan sosial bagi pengangguran
Ditinjau dari ruang-lingkup yang disantunkan, jaminan sosial ada 2, yaitu:
•(1) Jaminan sosial sektor tertentu, yaitu bahwa cakupan kepesertaan maupun
resiko yang ditangani hanya resiko- tertentu, seperti kegagalan panen,
santunan lakalantas dlsb;
•(2) Sifat kepesertaan yang bersifat otomatis, yang berakibat pada adanya hak
dan kewajiban warganegara pada jaminan sosial.
Ditinjau dari pendekatan pelaksanaan kegiatan, jaminan sosial bersifat:
•(1) Pelayanan umum, misalnya pelayanan PUSKESMAS;
•(2) Bantuan sosial, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui departemen
sosial atau langsung oleh pemerintah pusat (BLT, BLSM)
•(3) Asuransi sosial, yang mencakup (a) Program wajib; (b) Kebutuhan umum;
(c) Social adequacy (KETERKAITAN SOSIAL); (d) Berdasakan Hukum, (e) BPJS

3. Pilar2 Program Kesejahteraan
Bangsa Indonesia
Pilar Pertama:
Bantuan Sosial dan Pelayanan Umum yang sudah dan sedang
dilaksanakan oleh pelbagai bentuk layanan yang dilakukan oleh
kementerian, dinas atau bagian dilingkungan pemerintahan;
Pilar Kedua:
Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh perusahaan jasa keuangan :
Jasa raharja, Bumiputra, Jamsostek dlsb);
Pilar Ketiga:
Program Jaminan Kesejahteraan Pegawai, yang semula dilaksanakan
oleh Askes, Asabri, kini lebih dimantapkan perannya oleh BPJS

4. Masalah aktual BPJS
1. UU BPJS dibahas kembali untuk disesuaikan dengan kondisi, kemampuan serta
tuntutan zaman.
2. Pemerintah ingin BPJS tidak bersifat tunggal;
3. UU BPJS mempertegas kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat dan
bernegara;
4. BPJS Kesehatan merupakan angin segar bagi rakyat Indonesia;
5. Spekulasi peleburan 4 BUMN menjadi BPJS, menjadi dilematis.
Disatu sisi menjadi sinergi bagi pelaksanaan jaminan sosial, disisi lain, akan menguras
energi serta akan menjadi kontraproduktif;
6. Penolakan merger menguat, sehingga pada akhirnya terjadi penundaan dan
ujungnya tetap menjadi BUMN dengan tugas masing-2;
7. RUU BPJS dinilai melanggar konstitusi. Alasannya telah menggeser kewajiban negara
menjadi kewajiban masyarakat.
Wacana tentang hal ini selalu menjadi menarik dan tidak pernah berhenti.
8. Kepesertaan pekerja lamban. Ini bisa disebabkan lantaran penghasilan yang kecil,
kesadaran pihak-2 yang memiliki kaitan juga rendah;
9. BPJS bertarung dengan resiko: keuangan, operasional, hukum, reputasi dan
kepatuhan
10. Masalah pelayanan yang setengah hati oleh rumah sakit, klinik puskesmas serta
institusi kesehatan lainnya, karena alasan pencairan dana dari kementerian
keuangan terlalu birokratis

5. HARAPAN DAN MASA DEPAN
JAMINAN SOSIAL NASIONAL
• Peran negara sebagai negara kesejahteraan akan
semakin nampak dan menonjol jika sistem jaminan
sosial bisa menjangkau masyarakat secara optimal, baik
kualitas maupun kualitas
• Ekonomi negara menjadi parameter utama
• Kemauan politik para penyelenggara negara (semua
komponen) mutlak diperlukan
• Kesadaran masyarakat ( yang senantiasa bergerak
secara dinamis) secara simultan menjadi penanda
pentingnya sistem jaminan sosial nasional
• Produk hukum jaminan sosial akan menjadi payung
yang efektif bagi pengembangan sistem, yang harus
dikawal secara konsisten, ditengah pergulatan
kepentingan ekonomi multi dimensi

6. HARAPAN DAN MASA DEPAN
JAMINAN SOSIAL NASIONAL
• Peran negara sebagai negara kesejahteraan akan
semakin nampak dan menonjol jika sistem jaminan
sosial bisa menjangkau masyarakat secara optimal, baik
kualitas maupun kualitas
• Ekonomi negara menjadi parameter utama
• Kemauan politik para penyelenggara negara (semua
komponen) mutlak diperlukan
• Kesadaran masyarakat ( yang senantiasa bergerak
secara dinamis) secara simultan menjadi penanda
pentingnya sistem jaminan sosial nasional
• Produk hukum jaminan sosial akan menjadi payung
yang efektif bagi pengembangan sistem, yang harus
dikawal secara konsisten, ditengah pergulatan
kepentingan ekonomi multi dimensi