Paparan kebijakan sipp (riau)
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
0 j'aime•30 vues
Bahan untuk penyusunan Kebijakan Layanan Publik di UPT Pelatihan Penyuluh Pertanian Provinsi Riau
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Paparan kebijakan sipp (riau)
Similaire à Paparan kebijakan sipp (riau) (20)
Plus de Nazaruddin Margolang
Plus de Nazaruddin Margolang (18)
Dernier
Dernier (20)
Paparan kebijakan sipp (riau)
- 1. Emida Suparti Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP)
- 3. Tuntutan Masyarakat Memperoleh informasi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan Pelayanan Publik yang transparan dan berkualitas Pelayanan Publik yang sesuai dengan harapan masyarakat
- 4. SIPP adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel Solusi : SIPP
- 5. Dasar Hukum SIPP Perpres no. 81 Tahun 2010 tentang Grand design reformasi birokrasi 2010 – 2025 Permenpan no. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang P elayanan P ublik P asal 23 tentang S istem Infor m asi P elayanan P ublik • Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyeleng garaan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yan g bersifat nasional. • Menteri PANRB mengelola sistem informasi yang bersifat nasional • Sistem informasi pelayanan publik berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan • Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdir i atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik
- 7. Grand Desain Reformasi Birokrasi SIPP (dibentuknya aplikasi SIPP) Transisi (kesadaran penyelenggara pelaya nan publik akan pentingnya sistem informasi pelayanan publik ) Pelayanan Publik Kelas Dunia (visi Reformasi Birokrasi) 2017 2019 2025 Perpres No. 81 Tahun 2010 (Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015)
- 8. Maksud dari SIPP Tujuan SIPP 1. Menyediakan informasi Pel ayanan Publik secara meny eluruh 2. Memberikan kemudahan da n kecepatan dalam memper oleh informasi pelayanan p ublic 3. Menjamin keakuratan Infor masi Pelayanan Publik 1. Terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif 2. Terwujudnya keterpaduan i nformasi pelayanan publik pelayanan public 3. Tercegahnya penyalahgun aan kewenangan dalam pe nyelenggaraan pelayanan publik
- 9. Proses Bisnis SIPP Admin Pusat Admin Instansi Admin Sub Instansi 1 • Membuat akun Admin Instansi • Memberikan Highlight pada Berita • Koordinasi dengan OPD • Membuat akun untuk OPD • Mempublikasikan berita terkait pelayanan publik • Menginput Standar Pelayanan • Membuat Berita terkait Pelayanan Publik Admin Sub Instansi 2 • Menginput Standar Pelayanan • Membuat Berita terkait Pelayanan Publik
- 10. Ruang Lingkup SIPP Kementerian BUMN/BUMD Lembaga Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten
- 11. Konten yang Harus Diisi Nama Penyelenggara Jenis Penyelenggara Jenis Layanan Alamat Penyelenggara Nomor Telepon Email Nama Pejabat Jabatan Kompetensi Pelaksana Nomor Telepon Foto Produk Layanan Persyaratan Mekanisme atau Prose dur Waktu Pelayanan Biaya Pengelolaan Pengaduan Maklumat Pelayanan Profil Penyelenggara Profil Pelaksana Standar Pelayanan
- 12. Aplikasi SIPP - Masyarakat Pencarian Standar Pelayanan Unduh Dasar Hukum Menyampaikan Laporan Pengaduan sipp.menpan.go.id Berita Terkini
- 13. Aplikasi SIPP - Admin Input Standar Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Publik sipp.menpan.go.id/webcontrol/login/ Input Berita Terkini Profil Instansi
- 14. Instansi yang Sudah Mengisi SIPP Kementerian : 24 Lembaga : 32 Provinsi : 34 BUMN/BUMD : 5 Kabupaten : 158 Kota : 75
- 15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Menteri PANRB Nomor: B/63/M.PP.00.04/2019 Tanggal 17 Juni 2019 terkait Tindak Lanjut Pemantauan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) PEMANTAUAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMSI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) Surat tersebut berisi hasil pemantauan dan rekomendasi terhadap pe- ngelolaan informasi pelayanan publik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada wilayah Provinsi Riau dan Perovinsi Kepulauan Riau pada website sipp.menpan.goi.id, Meminta tindak lanjut atas pemantauan tersebut sesuai dengan reko- mendasi yang telah ditulis pada lampiran tersebut
- 16. Pemantauan Pengisian Profil dan Standar Pelayanan dalam Pengelolaan SIPP pada Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinisi Riau No. Nama Instansi Keterangan Akun Kelengkapan Profil Instansi DPM-PTSP RSUD Dukcapil OPD Lain nya Jumlah SP Terdata Draft Published 1 Pemerintah Provinsi Riau Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 21 0 0 21 21 0 2 Pemerintah Kab. Be ngkalis Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 0 0 0 0 0 0 3 Pemerintah Kab. Ind ragiri Hilir Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 43 0 25 0 68 0 68 4 Pemerintah Kab. Ind ragiri Hulu Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 0 0 0 0 0 0 5 Pemerintah Kab. Ka mpar Sudah Memiliki Akun Lengkap 0 0 0 0 0 0 0 6 Pemerintah Kab. Ke pulauan Meranti Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 0 0 0 0 0 0 7 Pemerintah Kab. Ku antan Singingi Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 0 0 0 0 0 0
- 17. No. Nama Instansi Keterangan A kun Kelengkapan Prof il Instansi DPM-PTS P RSUD Dukcapil OPD Lain nya Jumlah S P Terdata Draft Published 8 Pemerintah Kab. Pelalawan Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 0 0 0 0 0 0 9 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 2 0 0 0 2 2 0 10 Pemerintah Kab. Rokan Hulu Sudah Memiliki Akun Lengkap 0 0 0 0 0 0 0 11 Pemerintah Kab. Siak Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 45 0 13 0 58 24 34 12 Pemerintah Kota Dumai Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 81 0 1 0 82 82 0 13 Pemerintah Kota Pekanbaru Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 136 0 15 0 151 15 136
- 18. Pemantauan Pengisian Profil dan Standar Pelayanan dalam Pengelolaan SIPP pada Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinisi Kepulauan Riau No. Nama Instansi Keterangan Akun Kelengkapan Profil Instansi DPM-PT SP RSUD Dukcapil OPD Lainnya Jumlah SP Terdata Draft Published 1 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 0 0 0 0 0 0 2 Pemerintah Kab. Bintan Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 1 1 0 2 2 0 3 Pemerintah Kab. Karimun Sudah Memiliki Akun Lengkap 11 52 6 0 69 26 43 4 Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 0 0 0 0 0 0 5 Pemerintah Kab. Lingga Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 0 0 0 0 0 0 6 Pemerintah Kab. Natuna Sudah Memiliki Akun Tidak Lengkap 0 0 1 0 1 0 1 7 Pemerintah Kota Batam Sudah Memiliki Akun Lengkap 49 26 0 0 75 49 26 8 Pemerintah Kota Tanjung Pinang Sudah Memiliki Akun Lengkap 89 6 20 0 115 17 98
- 19. D D ThankYou