SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
Sistematika Hukum
Perdata
KELOMPOK 2
SINTIYA NADELA
 ELIYA ROSITA RAYES
POINT-POINT
1. PENGERTIAN HUKUM PERDATA
2. RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA
3. SUMBER HUKUM PERDATA
4. SISTEM HUKUM PERDATA DI
INDONESIA
5. SEJARAH HUKUM PERDATA DI
INDONESIA
6. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA
1. Pengertian Hukum Perdata
Hukum perdata adalah hukum yang
mengatur hubungan hukum antara orang
atau badan hukum yang satu dengan
orang atau badan hukum yang lain
didalam masyarakat dengan
menitikberatkan kepentingan
perseorangan (pribadi) badan hukum.
2. Ruang Lingkup Hukum Perdata
Hukum perdata dalam arti luas meliputi
semua hukum privat materil, yaitu
segala hukum pokok (hukum materil)
yang mengatur kepentingan-kepentingan
perseorangan.
Hukum perdata dalam arti sempit ialah
hukum perdata sebagaimana terdapat
didalam KUHPerdata.
3. Sumber Hukum Perdata
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan
aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat
memamksa,yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar
mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.
Sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata
atau tempat dimana hukum perdata ditemukan
4. Sistem Hukum Perdata di Indonesia
Sebagaimana diketahui bahwa disiplin
hukum perdata secara utuh hanya
dikenal dalam sistem hukum eropa
continental,termasuk dalam sistem
hukum indonesia,karena hukum indonesia
dalam hal ini berasal dari sistem hukum
belanda. Hal ini sebagai konsekuensi
logis dari diberlakunya disana sistem
kodifikasi, yakni sistem yang
memusatkan hukum-hukum dalam kitab
hukum,semacam kitab undang-undang
hukum perdata.
5. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia
Hukum perdata yang berlaku sekarang ini di indonesia
adalah hukum perdata belanda atau BW (burgerlijk
betboek). Hukum perdata belanda ini juga berasal
dari hukum perdata prancis (code napolion),karena
pada waktu itu pemerintah napolion bonaparte
prancis pernah menjajah belanda. Adapun code civil
napolion itu sendiri disusun berdasarkan hukum
romawi, yakni corpus juris civils yang pada waktu itu
dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.
Sistematika hukum perdata
Sistematika hukum perdata menurut kitab undang-
undang hukum perdata (KUH Perdata)terdiri atas
4 bagian,yaitu:
1. Hukum tentang orang (van personen)
2. Hukum tentang benda (van zaken)
3. Hukum tentang perikatan (van verbintennissen)
4. Hukum tentang pembuktian dan daluarsa (van-
bewijs en verjaring).
Thank You

Contenu connexe

Tendances

Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanFerri Lee
 
Ppt 6 kwu-peluang usaha
Ppt 6  kwu-peluang usahaPpt 6  kwu-peluang usaha
Ppt 6 kwu-peluang usahaparulian
 
Konsep uang dalam ekonomi islam
Konsep uang dalam ekonomi islamKonsep uang dalam ekonomi islam
Konsep uang dalam ekonomi islamdiya lala
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumrabu12
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCEDian Oktavia
 
Peradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakPeradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakfree forall
 
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anakPerlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anakTrini Handayani
 
Ham (hak asasi manusia)
Ham    (hak asasi manusia)Ham    (hak asasi manusia)
Ham (hak asasi manusia)Ahmad Thoriq
 
ARTIKEL KRITERIA KEBENARAN.docx
ARTIKEL KRITERIA KEBENARAN.docxARTIKEL KRITERIA KEBENARAN.docx
ARTIKEL KRITERIA KEBENARAN.docxMhdTaajuddin
 
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)Dhevie Ambarwati
 
Inflasi dalam Perspektif Islam
Inflasi dalam Perspektif IslamInflasi dalam Perspektif Islam
Inflasi dalam Perspektif IslamRifatin Aprilia
 
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdfPPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdfSukmaWati130587
 
pengantar pendidikan pancasila
pengantar pendidikan pancasilapengantar pendidikan pancasila
pengantar pendidikan pancasilaRudi Wicaksana
 

Tendances (20)

penanaman modal
penanaman modalpenanaman modal
penanaman modal
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaan
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
UU KUHP Final
UU KUHP FinalUU KUHP Final
UU KUHP Final
 
HAK MILIK
HAK MILIKHAK MILIK
HAK MILIK
 
Ppt 6 kwu-peluang usaha
Ppt 6  kwu-peluang usahaPpt 6  kwu-peluang usaha
Ppt 6 kwu-peluang usaha
 
Konsep uang dalam ekonomi islam
Konsep uang dalam ekonomi islamKonsep uang dalam ekonomi islam
Konsep uang dalam ekonomi islam
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
 
perdata
perdataperdata
perdata
 
Peradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajakPeradilan administrasi pajak
Peradilan administrasi pajak
 
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anakPerlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
 
Ham (hak asasi manusia)
Ham    (hak asasi manusia)Ham    (hak asasi manusia)
Ham (hak asasi manusia)
 
ARTIKEL KRITERIA KEBENARAN.docx
ARTIKEL KRITERIA KEBENARAN.docxARTIKEL KRITERIA KEBENARAN.docx
ARTIKEL KRITERIA KEBENARAN.docx
 
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)Hak  asasi manusia   devie ambarwati (7816130656)
Hak asasi manusia devie ambarwati (7816130656)
 
Inflasi dalam Perspektif Islam
Inflasi dalam Perspektif IslamInflasi dalam Perspektif Islam
Inflasi dalam Perspektif Islam
 
Etika
EtikaEtika
Etika
 
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdfPPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
PPT KEBENARAN ILMIAH.pdf
 
pengantar pendidikan pancasila
pengantar pendidikan pancasilapengantar pendidikan pancasila
pengantar pendidikan pancasila
 

Similaire à PPT Sistematika Hukum Perdata.pptx

Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumAndrew Hutabarat
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumaziz paloh
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataNeyna Fazadiq
 
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxsistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxRoyyanFirdausAlpha
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaAisyahFatimah1
 
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxRANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxArkhaRega1
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumRifa Ramadhani
 
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxPPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxMuhammadAdityaSaputr
 
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docxMAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docxMuhammadAdityaSaputr
 
PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxKhiyaroh1
 
2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).pptRizky113654
 
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...Alorka 114114
 
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 tugas ke 1.bustami jasri.pptx tugas ke 1.bustami jasri.pptx
tugas ke 1.bustami jasri.pptxBustamijasri
 

Similaire à PPT Sistematika Hukum Perdata.pptx (20)

Tugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukumTugas merangkum ilmu hukum
Tugas merangkum ilmu hukum
 
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptxPengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukum
 
Shi
ShiShi
Shi
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxsistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesia
 
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptxRANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
RANGKUMAN_PKN_MODUL6_KELOMPOK6.pptx
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptxPPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
PPT_KLP 1 HUKUM PERDATA&BISNIS_5C.pptx
 
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docxMAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
MAKALAH KLP 1_Hukum_Perdata&Bisnis_5c (1).docx
 
PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptx
 
PHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptxPHI-FH_2.pptx
PHI-FH_2.pptx
 
2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt2. POWER POINT PHI (1).ppt
2. POWER POINT PHI (1).ppt
 
Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6Phi pertemuan 6
Phi pertemuan 6
 
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...
 
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 tugas ke 1.bustami jasri.pptx tugas ke 1.bustami jasri.pptx
tugas ke 1.bustami jasri.pptx
 
SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIASISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIA
 
Ppt ppkn
Ppt ppknPpt ppkn
Ppt ppkn
 

PPT Sistematika Hukum Perdata.pptx

  • 1. Sistematika Hukum Perdata KELOMPOK 2 SINTIYA NADELA  ELIYA ROSITA RAYES
  • 2. POINT-POINT 1. PENGERTIAN HUKUM PERDATA 2. RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA 3. SUMBER HUKUM PERDATA 4. SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA 5. SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA 6. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA
  • 3. 1. Pengertian Hukum Perdata Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan (pribadi) badan hukum.
  • 4. 2. Ruang Lingkup Hukum Perdata Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil, yaitu segala hukum pokok (hukum materil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat didalam KUHPerdata.
  • 5. 3. Sumber Hukum Perdata Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memamksa,yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata atau tempat dimana hukum perdata ditemukan
  • 6. 4. Sistem Hukum Perdata di Indonesia Sebagaimana diketahui bahwa disiplin hukum perdata secara utuh hanya dikenal dalam sistem hukum eropa continental,termasuk dalam sistem hukum indonesia,karena hukum indonesia dalam hal ini berasal dari sistem hukum belanda. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari diberlakunya disana sistem kodifikasi, yakni sistem yang memusatkan hukum-hukum dalam kitab hukum,semacam kitab undang-undang hukum perdata.
  • 7. 5. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia Hukum perdata yang berlaku sekarang ini di indonesia adalah hukum perdata belanda atau BW (burgerlijk betboek). Hukum perdata belanda ini juga berasal dari hukum perdata prancis (code napolion),karena pada waktu itu pemerintah napolion bonaparte prancis pernah menjajah belanda. Adapun code civil napolion itu sendiri disusun berdasarkan hukum romawi, yakni corpus juris civils yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.
  • 8. Sistematika hukum perdata Sistematika hukum perdata menurut kitab undang- undang hukum perdata (KUH Perdata)terdiri atas 4 bagian,yaitu: 1. Hukum tentang orang (van personen) 2. Hukum tentang benda (van zaken) 3. Hukum tentang perikatan (van verbintennissen) 4. Hukum tentang pembuktian dan daluarsa (van- bewijs en verjaring).