2. POINT-POINT
1. PENGERTIAN HUKUM PERDATA
2. RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA
3. SUMBER HUKUM PERDATA
4. SISTEM HUKUM PERDATA DI
INDONESIA
5. SEJARAH HUKUM PERDATA DI
INDONESIA
6. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA
3. 1. Pengertian Hukum Perdata
Hukum perdata adalah hukum yang
mengatur hubungan hukum antara orang
atau badan hukum yang satu dengan
orang atau badan hukum yang lain
didalam masyarakat dengan
menitikberatkan kepentingan
perseorangan (pribadi) badan hukum.
4. 2. Ruang Lingkup Hukum Perdata
Hukum perdata dalam arti luas meliputi
semua hukum privat materil, yaitu
segala hukum pokok (hukum materil)
yang mengatur kepentingan-kepentingan
perseorangan.
Hukum perdata dalam arti sempit ialah
hukum perdata sebagaimana terdapat
didalam KUHPerdata.
5. 3. Sumber Hukum Perdata
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan
aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat
memamksa,yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar
mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.
Sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata
atau tempat dimana hukum perdata ditemukan
6. 4. Sistem Hukum Perdata di Indonesia
Sebagaimana diketahui bahwa disiplin
hukum perdata secara utuh hanya
dikenal dalam sistem hukum eropa
continental,termasuk dalam sistem
hukum indonesia,karena hukum indonesia
dalam hal ini berasal dari sistem hukum
belanda. Hal ini sebagai konsekuensi
logis dari diberlakunya disana sistem
kodifikasi, yakni sistem yang
memusatkan hukum-hukum dalam kitab
hukum,semacam kitab undang-undang
hukum perdata.
7. 5. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia
Hukum perdata yang berlaku sekarang ini di indonesia
adalah hukum perdata belanda atau BW (burgerlijk
betboek). Hukum perdata belanda ini juga berasal
dari hukum perdata prancis (code napolion),karena
pada waktu itu pemerintah napolion bonaparte
prancis pernah menjajah belanda. Adapun code civil
napolion itu sendiri disusun berdasarkan hukum
romawi, yakni corpus juris civils yang pada waktu itu
dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.
8. Sistematika hukum perdata
Sistematika hukum perdata menurut kitab undang-
undang hukum perdata (KUH Perdata)terdiri atas
4 bagian,yaitu:
1. Hukum tentang orang (van personen)
2. Hukum tentang benda (van zaken)
3. Hukum tentang perikatan (van verbintennissen)
4. Hukum tentang pembuktian dan daluarsa (van-
bewijs en verjaring).