SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
PENGERTIAN DASAR HUKUM ADAT
•
•
•
•
•
•
•

Istilah
A. TEHNIS YURIDIS
*Terjemahan dari Adatrecht
*Snouck Hurgronye
*Buku De Atjehers (1893)
*Adats die recht gevolgen haben
*Hukum Adat: mempunyai akibat hukum
ISTILAH
• B. PERUNDANG UNDANGAN
• Ps.11AB :godsdientige wetten , volksinstellingen en
gebruiken
• Ps.75(3) RR:godsdientige wetten , Instellingen en
gebruiken
• Ps 128(4) IS:Instellingen des volks
• Ps 78(2)RR:godsdientige wetten en herkomsten
• Ps 134(2)IS: ADAT RECHT (perkembangan Tahun 1929)
ISTILAH
•
•
•
•
•
•

C. Menurut Daerah Setempat
Adat (Gayo)
Ngadat (Jateng-Jatim)
Lembaga (Minangkabau)
Adat Kebiasaan (Minahasa/Maluku)
Basa/Bicara (Batak Karo)
.

BEDA ADAT DAN HUKUM ADAT
• Adat
Bhs Arab(Kebiasaan)
• Masy.Umum :Menyamakan arti adat dg hk
adat
• Segi ilmiah beda
• Hakekat,sifat dasar dari hukum
BEDA ADAT DAN HUKUM ADAT
• Pendapat B.Malinowski
• Prinsip:Principle of reciprocity:semua aktivitet
kebudayaan berfungsi memenuhi kebutuhan
manusia,diantara aktivitet kebudayaan
tersebut ada yang memp.fungsi memenuhi
kebutuhan naluri secara timbal balik
dg.sesama manusia yang lain
• Hukum Terdapat dalam masy.Sederhana
maupun maju.
•
•
•
•

B.Pendapat A.R.Radclliffe Brown
Terpengaruh aliran Western legalistions
Hk tdk dijumpai dlm masy.sederhana
Hk.dalam pengertian sempit yaitu:sebagai sistem
sosial kontrol,sft.memaksa,oleh alat kekuasaan
negara
• Simpulan: Masyarakat sederhana hanya
mengenal adat
• C.Pendapat L.Pospisil
• Penelitian di lembah Irian Jaya(Kapauku)
• Memberikan batas adat dan hukum adat
• Ada 4 ciri hukum:
1. Attribute of authority (ciri otorita/Kekuasaan)
2. Attribute of intention of universal application
3. Attribute of obligation ( ciri hak dan kewajiban)
4. Attribute of sanction (ciri penguat)
DEFINISI
1. Soepomo
• Hukum non statutair
• Terdiri dari hk.kebiasaan dan hk. Agama
• Customary Law
• Judge Made Law
• Convention
DEFINISI
2. Van Vollen Hoeven
• Peraturan dianggap patut
• Mengikat
• Ada perasaan umum
• Dipertahankan oleh petugas hukum
DEFINISI
3. Ter Haar Bzn
• Teori Keputusan (Besslisingen Leer)
• Penetapan dari pihak yang berkuasa
• Existential Moment
4. Seminar hukum adat
• Hukum Indonesia asli
• Tidak tertulis dalam bentuk perundang undangan
RI
• Mengandung unsur agama
DI MINANGKABAU
1. ADAT YANG SEBENARNYA ADAT
• -Adat ciptaan Tuhan Maha Pencipta
• -perilaku alamiah
• -merupakan ketetapan Tuhan yang tidak
berubah
• -simpul. Hukum adat dipengaruhi ajaran
keagamaan,segala sesuatu dikuasai oleh Tuhan
YME
LANJUTAN
2. Adat Istiadat
•
-Aturan yang ditentukan oleh nenek
moyang (ninik katamanggungan dan ninik
Parpatih Nan sabatang )
•
-Aturannya berlaku tradisional sejak jaman
poyang asal sampai masa sekarang
•
-Tidak mudah berubah
LANJUTAN
3. Adat Nan Diadatkan
• -adat yg ditetapkan dengan dasar bulat
mufakat penghulu,tua tua adat,cerdik pandai
• -dapat berubah menurut keadaan,tempat dan
waktu
4.Adat nan Teradat
• - Kebiasaan bertingkah laku karena tiru meniru
diantara masyarakat
•
- kebiasaan yang terbiasa dipakai
• kebiasaan yg. tdk. baik unt.ditinggalkan

Contenu connexe

Tendances

Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empirisPerbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empirisMariaOktavianyNar
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2alsalcunsoed
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatNuelimmanuel22
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2villa kuta indah
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Asas Hukum Pidana
Asas Hukum PidanaAsas Hukum Pidana
Asas Hukum PidanaNakano
 
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1Dadang DjokoKaryanto
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Rizqy Putra
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterFenti Anita Sari
 
Pengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalPengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalRizki Gumilar
 
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Rudi Sudirdja
 

Tendances (20)

Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empirisPerbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adat
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Hukum konstitusi
Hukum konstitusiHukum konstitusi
Hukum konstitusi
 
Asas Hukum Pidana
Asas Hukum PidanaAsas Hukum Pidana
Asas Hukum Pidana
 
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
 
Norma Kaidah
Norma KaidahNorma Kaidah
Norma Kaidah
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Makalah Hukum Laut
Makalah Hukum LautMakalah Hukum Laut
Makalah Hukum Laut
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
 
Pengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalPengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasional
 
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
 

En vedette

Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaAji Sahdi Sutisna
 
Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatNina Ruspina
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Yudhi Aldriand
 
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013Widiyani Eka Putri
 
Sejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSela Puji
 
Inside your Body (Simple Anatomy)
Inside your Body (Simple Anatomy)Inside your Body (Simple Anatomy)
Inside your Body (Simple Anatomy)Widiyani Eka Putri
 
Proposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di GeschoolProposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di GeschoolDesa Institute
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaDesa Institute
 
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaTata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaFerri Lee
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatfakultashukumuiba
 
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaPermendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaRachdian Yahya
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaDesa Institute
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianDesa Institute
 

En vedette (20)

Lembaga adat
Lembaga adatLembaga adat
Lembaga adat
 
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
 
Dasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adatDasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adat
 
Perundangan masyarakat adat
Perundangan masyarakat adatPerundangan masyarakat adat
Perundangan masyarakat adat
 
Undang undang adat
Undang undang adatUndang undang adat
Undang undang adat
 
Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 
Hukum adat
Hukum adatHukum adat
Hukum adat
 
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
 
Sejarah hukum adat
Sejarah hukum adatSejarah hukum adat
Sejarah hukum adat
 
Inside your Body (Simple Anatomy)
Inside your Body (Simple Anatomy)Inside your Body (Simple Anatomy)
Inside your Body (Simple Anatomy)
 
Analysis Text Book
Analysis Text BookAnalysis Text Book
Analysis Text Book
 
Proposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di GeschoolProposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di Geschool
 
Harapan Pada UU DESA
Harapan Pada UU DESAHarapan Pada UU DESA
Harapan Pada UU DESA
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaTata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adat
 
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaPermendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
 

Similaire à Pengertian dasar hukum adat,istilah

HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^takdir12
 
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatNuelimmanuel22
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalyahyakelariquers
 
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdfPOKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdfzalfaarif
 
Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)Nuelnuel11
 
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).ppt
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).pptKuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).ppt
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).pptCAHYOANUGROHO
 

Similaire à Pengertian dasar hukum adat,istilah (12)

Hukum adat
Hukum adatHukum adat
Hukum adat
 
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
HUKUM NASIONAL ppt@#$#%^%$^&&*&^^%%^%%$$$$$$$%^
 
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Materi perkuliahan etika dan hukum kesehatan AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adat
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Hukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokalHukum adat dan kearifan lokal
Hukum adat dan kearifan lokal
 
Bab 2 hukum adat & undang undang
Bab 2 hukum adat & undang undangBab 2 hukum adat & undang undang
Bab 2 hukum adat & undang undang
 
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdfPOKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
POKOK-POKOK_HUKUM_ADAT-1 (2).pdf
 
Peraturan pkn
Peraturan pknPeraturan pkn
Peraturan pkn
 
Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)Ciri dan sifat hukum adat(1)
Ciri dan sifat hukum adat(1)
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).ppt
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).pptKuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).ppt
Kuliah-TANAH-ADAT-Sept-2013(1).ppt
 

Plus de Nuelnuel11

Sistem parlemen
Sistem parlemenSistem parlemen
Sistem parlemenNuelnuel11
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanNuelnuel11
 
Htn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iHtn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iNuelnuel11
 
99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuan99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuanNuelnuel11
 
9 historis amandemen
9 historis amandemen9 historis amandemen
9 historis amandemenNuelnuel11
 
6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasiNuelnuel11
 
5 asas pancasila
5 asas pancasila5 asas pancasila
5 asas pancasilaNuelnuel11
 
4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuan4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuanNuelnuel11
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negaraNuelnuel11
 
2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negaraNuelnuel11
 
1 pengantar htn
1 pengantar htn1 pengantar htn
1 pengantar htnNuelnuel11
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllNuelnuel11
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negaraNuelnuel11
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllNuelnuel11
 

Plus de Nuelnuel11 (20)

Sistem parlemen
Sistem parlemenSistem parlemen
Sistem parlemen
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
 
Htn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iHtn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan i
 
99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuan99 cita neg persatuan
99 cita neg persatuan
 
9 historis amandemen
9 historis amandemen9 historis amandemen
9 historis amandemen
 
6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi
 
5 asas pancasila
5 asas pancasila5 asas pancasila
5 asas pancasila
 
4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuan4 asas negara kesatuan
4 asas negara kesatuan
 
3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara3 sumber hukum tata negara
3 sumber hukum tata negara
 
2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara2 sejarah hukum tata negara
2 sejarah hukum tata negara
 
1 pengantar htn
1 pengantar htn1 pengantar htn
1 pengantar htn
 
Sumber HTN
Sumber HTNSumber HTN
Sumber HTN
 
Sumber hi
Sumber hiSumber hi
Sumber hi
 
Subyek hi2
Subyek hi2Subyek hi2
Subyek hi2
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dll
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negara
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Pengakuan
PengakuanPengakuan
Pengakuan
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dll
 

Pengertian dasar hukum adat,istilah

  • 1. PENGERTIAN DASAR HUKUM ADAT • • • • • • • Istilah A. TEHNIS YURIDIS *Terjemahan dari Adatrecht *Snouck Hurgronye *Buku De Atjehers (1893) *Adats die recht gevolgen haben *Hukum Adat: mempunyai akibat hukum
  • 2. ISTILAH • B. PERUNDANG UNDANGAN • Ps.11AB :godsdientige wetten , volksinstellingen en gebruiken • Ps.75(3) RR:godsdientige wetten , Instellingen en gebruiken • Ps 128(4) IS:Instellingen des volks • Ps 78(2)RR:godsdientige wetten en herkomsten • Ps 134(2)IS: ADAT RECHT (perkembangan Tahun 1929)
  • 3. ISTILAH • • • • • • C. Menurut Daerah Setempat Adat (Gayo) Ngadat (Jateng-Jatim) Lembaga (Minangkabau) Adat Kebiasaan (Minahasa/Maluku) Basa/Bicara (Batak Karo)
  • 4. . BEDA ADAT DAN HUKUM ADAT • Adat Bhs Arab(Kebiasaan) • Masy.Umum :Menyamakan arti adat dg hk adat • Segi ilmiah beda • Hakekat,sifat dasar dari hukum
  • 5. BEDA ADAT DAN HUKUM ADAT • Pendapat B.Malinowski • Prinsip:Principle of reciprocity:semua aktivitet kebudayaan berfungsi memenuhi kebutuhan manusia,diantara aktivitet kebudayaan tersebut ada yang memp.fungsi memenuhi kebutuhan naluri secara timbal balik dg.sesama manusia yang lain • Hukum Terdapat dalam masy.Sederhana maupun maju.
  • 6. • • • • B.Pendapat A.R.Radclliffe Brown Terpengaruh aliran Western legalistions Hk tdk dijumpai dlm masy.sederhana Hk.dalam pengertian sempit yaitu:sebagai sistem sosial kontrol,sft.memaksa,oleh alat kekuasaan negara • Simpulan: Masyarakat sederhana hanya mengenal adat
  • 7. • C.Pendapat L.Pospisil • Penelitian di lembah Irian Jaya(Kapauku) • Memberikan batas adat dan hukum adat • Ada 4 ciri hukum: 1. Attribute of authority (ciri otorita/Kekuasaan) 2. Attribute of intention of universal application 3. Attribute of obligation ( ciri hak dan kewajiban) 4. Attribute of sanction (ciri penguat)
  • 8. DEFINISI 1. Soepomo • Hukum non statutair • Terdiri dari hk.kebiasaan dan hk. Agama • Customary Law • Judge Made Law • Convention
  • 9. DEFINISI 2. Van Vollen Hoeven • Peraturan dianggap patut • Mengikat • Ada perasaan umum • Dipertahankan oleh petugas hukum
  • 10. DEFINISI 3. Ter Haar Bzn • Teori Keputusan (Besslisingen Leer) • Penetapan dari pihak yang berkuasa • Existential Moment 4. Seminar hukum adat • Hukum Indonesia asli • Tidak tertulis dalam bentuk perundang undangan RI • Mengandung unsur agama
  • 11. DI MINANGKABAU 1. ADAT YANG SEBENARNYA ADAT • -Adat ciptaan Tuhan Maha Pencipta • -perilaku alamiah • -merupakan ketetapan Tuhan yang tidak berubah • -simpul. Hukum adat dipengaruhi ajaran keagamaan,segala sesuatu dikuasai oleh Tuhan YME
  • 12. LANJUTAN 2. Adat Istiadat • -Aturan yang ditentukan oleh nenek moyang (ninik katamanggungan dan ninik Parpatih Nan sabatang ) • -Aturannya berlaku tradisional sejak jaman poyang asal sampai masa sekarang • -Tidak mudah berubah
  • 13. LANJUTAN 3. Adat Nan Diadatkan • -adat yg ditetapkan dengan dasar bulat mufakat penghulu,tua tua adat,cerdik pandai • -dapat berubah menurut keadaan,tempat dan waktu 4.Adat nan Teradat • - Kebiasaan bertingkah laku karena tiru meniru diantara masyarakat • - kebiasaan yang terbiasa dipakai • kebiasaan yg. tdk. baik unt.ditinggalkan