Contoh Perjanjian Pembukaan Lahan Persawahan (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
KONTRAK KERJASAMA
Pekerjaan Pembukaan Lahan Persawahan, Pembuatan Saluran Primer, Sekunder Serta
Pembuatan Jembatan Kayu Di _____________________
Distrik _________
Nomor : ______________________________
Kontrak Kerjasama (untuk selanjutnya disebut “Kontrak”) ini dibuat dan ditandatangani di
............. pada hari ................, tanggal.............., bulan .............., tahun .......................................
(Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara :
1. PT __________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
................................................................., dalam hal ini diwakili oleh .......................... selaku
kuasa direksi berdasarkan surat kuasa tertanggal_____, oleh dan karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama PT __________________, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK
PERTAMA”; dan
2. CV _______________, suatu persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
................................................., dalam hal ini diwakili oleh ........................ selaku Direktur,
oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV _______________, untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan dan melakukan
pekerjaan dilahan milik PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas kepada
pekerjaan berupa pembukaan lahan sawah, pembuatan saluran primer, sekunder dan
pembuatan jembatan sebagaimana diterangkan lebih detail dalam Syarat-Syarat Khusus
Kontrak (“SSKK”) yang terlampir dalam Kontrak ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini (untuk selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi “);
B. PIHAK KEDUA sebagaimana telah menyatakan kepada PIHAK PERTAMA, bahwa PIHAK
KEDUA memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah bersedia
dan menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan yang berlaku dalam Kontrak ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam
Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan Pekerjaan
Konstruksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA dengan ini
bersedia dan sanggup untuk melakukan dan menyelesaikan Pekerjaan Kontruksi tersebut.
2. Dokumen – dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kontrak ini :
a) Administrasi Surat Perjanjian;
PT. __________________
Head Office
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Phone : .................. (Hunting)
Fax : ..................
Branch Office
...........................................
...........................................
...........................................
Phone : ........................
Fax : ........................

2. 2
b) Pokok Perjanjian;
c) Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan
e) Gambar-gambar bangunan.
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang
lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan
urutan hirarki pada ayat (2) di atas;
PASAL 2
NILAI KONTRAK DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap Pekerjaan Konstruksi, total harga Kontrak atau nilai
Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan
harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kwantitas dan harga adalah
sebagai berikut:
a. Pengerjaan pembukaan/pembersihan lahan (land clearing) dan pembuatan saluran air
primer dan sekunder di lokasi Apar kampung Wapeko distrik Kurik dengan nilai sebesar
Rp ......................,- (.................................................................................................
Rupiah);
b. Pengerjaan 2 (dua) buah jembatan kayu dengan ukuran 10 m x 6 m dengan nilai sebesar
Rp....................
c. Pengerjaan 4 (empat) buah jembatan kayu dengan ukuran 6 m x 4 m dengan nilai sebesar
Rp.....................
Untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai “Nilai Kontrak”
2. Nilai Kontrak akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui
tahapan sebagai berikut:
a. 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak sebagai uang muka terhadap Pekerjaan
Konstruksi akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kontrak ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
b. 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Kontrak akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh
Pekerjaan Konstruksi diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan telah ada Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan Konstruksi yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
c. Sebelum menerima pembayaran, PIHAK KEDUA harus melengkapi bukti-bukti atau
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi dan pengukuran yang dibuat oleh wakil
proyek PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA atas Pekerjaan konstruksi yang
dinyatakan telah selesai oleh wakil PIHAK PERTAMA dan dilengkapi dengan faktur
pajak dan kwitansi bermaterai.
3. Semua pembayaran Nilai Kontrak akan dilakukan secara pembayaran langsung (LS) melalui
mekanisme transfer sebagai berikut:
Bank : ........................
Cabang : ........................
No. Rekening : ........................
Atas Nama : ........................
4. Harga satuan pekerjaan belum termasuk PPN dan atas pajak yang timbul sebagai akibat dari
kegiatan Pekerjaan Konstruksi akan dikenakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku dan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.

3. 3
5. Atas biaya materai yang timbul sebagai akibat kegiatan Pekerjaan Konstruksi di atas
dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK.
PASAL 3
JANGKA WAKTU KONTRAK
Kontrak ini mulai berlaku efektif mulai terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam SSKK
dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SSKK
(“Jangka Waktu Kontrak”).
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
b. Menempatkan pengawas Pekerjaan Konstruksi yang bertindak untuk dan atas nama
PIHAK PERTAMA;
c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
d. Membuat tanda batas blok land clearing;
e. Bertanggung jawab tentang perizinan dan masalah sosial terhadap masyarakat berkaitan
dengan kegiatan Pekerjaan Konstruksi;
f. Membayarkan Nilai Kontrak kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai pekerjaan,
syarat dan tata cara pembayaran yang telah disepakati bersama dalam Kontrak ini; dan
g. Melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Kontrak ini dengan itikad baik.
2. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Memperoleh hasil Pekerjaan Konstruksi dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Kontrak ini;
b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
c. Meminta koreksi terhadap Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
apabila ternyata pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PIHAK
PERTAMA; dan
d. Memanggil PIHAK KEDUA sewaktu-waktu dalam hal diperlukan oleh PIHAK
PERTAMA sehubungan dengan Pekerjaan Konstruksi.
3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Melaporkan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi secara periodik kepada PIHAK
PERTAMA;
b. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
c. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi secara cermat, akurat dan penuh
tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke
atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan
untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
d. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
e. Menyerahkan hasil Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
f. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan tempat
kerja dan membatasi perusakan dan ganguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat
kegiatan PIHAK KEDUA;
g. Memberikan koreksi terhadap Pekerjaan Konstruksi yang diinstruksikan oleh PIHAK
PERTAMA (apabila ada) dengan ketentuan bahwa apabila koreksi tersebut disebabkan

4. 4
oleh karena kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang
tidak sesuai dengan Kontrak ini dan/atau petunjuk PIHAK PERTAMA, maka semua
biaya yang timbul sehubungan dengan hal ini akan menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA;
h. Melakukan dan melaksanakan pemeliharaan terhadap Pekerjaan Konstruksi selama Masa
Pemeliharaan yang diatur dalam SSKK, dalam hal adanya biaya yang timbul sehubungan
dengan ini, maka seluruh biaya tersebut akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
i. Melakukan kunjungan dan/atau pengawasan terhadap Pekerjaan Konstruksi selama Umur
Konstruksi sebagaimana diatur dalam SSKK, dalam hal adanya biaya yang timbul
sehubungan dengan ini, maka seluruh biaya tersebut akan ditanggung oleh PIHAK
KEDUA; dan
j. Melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Kontrak ini dengan itikad baik.
4. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima pembayaran Nilai Kontrak untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak ini; dan
b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA
untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan Kontrak;
PASAL 5
ASURANSI TENAGA KERJA
1. Biaya premi Jamsostek dari Nilai Kontrak adalah menjadi tanggungan PIHAK KEDUA
sepenuhnya.
2. Asuransi tenaga kerja atas diri para tenaga kerja yang dipekerjakan untuk pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tersebut di atas, wajib diurus dan dibayar oleh PIHAK
KEDUA dan untuk itu kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dibebankan biaya-biaya
dan/atau kewajiban apapun juga.
PASAL 6
KECELAKAAN DALAM PEKERJAAN
1. Segala insiden yang terjadi sewaktu PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan Konstruksi
sehingga merugikan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sendiri dan pihak ketiga
lainnya, maka dalam hal ini PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya serta
menyanggupi membayar ganti rugi yang diperlukan kepada pihak yang dirugikan.
2. Kecelakaan yang terjadi sewaktu PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan Konstruksi di
lapangan, melaksanakan transport dan lain-lain adalah menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA sepenuhnya.
PASAL 7
PERUBAHAN KONTRAK
Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau terdapat penambahan jenis pekerjaan dari yang
tercantum dalam Kontrak ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis atas mufakat PARA PIHAK
yang akan dituangkan dalam addendum Kontrak.
PASAL 8
FORCE MAJEURE
1. Yang dimaksud force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA
PIHAK, termasuk namun terbatas kepada kerusuhan sosial, huru-hara, keadaan darurat sipil
atau militer, perang, demonstrasi, pertikaian antar suku atau golongan atau agama, bencana
alam (yaitu: banjir, kebakaran, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan angin

5. 5
topan), keputusan pemerintah dan/atau kebijakan pejabat pemerintah, dan yang secara
fundamental mempengaruhi kegiatan usaha PARA PIHAK serta mempengaruhi pelaksanaan
Kontrak ini.
2. Jika terjadi force majeure, PIHAK yang mengalami force majeure tersebut harus
memberitahu secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah
terjadinya keadaan force majeure tersebut kepada PIHAK lainnya. Kelalaian dalam
pemberitahuan ini akan mengakibatkan tidak dianggapnya telah terjadinya keadaan force
majeure dan PIHAK yang terkena keadaan force majeure tersebut harus segera
menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Dalam mengatasi keadaan force majeure tersebut, PARA PIHAK akan saling berdiskusi
untuk mengambil keputusan bersama mengenai Kontrak ini dan pelaksanaannya.
PASAL 9
DENDA KETERLAMBATAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam menyelesaikan
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA
berhak untuk mengenakan denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA yang besarannya
diatur dalam SSKK (“Denda Keterlambatan”).
2. Denda Keterlambatan tidak dapat dilakukan apabila keterlambatan Pekerjaan Konstruksi
tersebut disebabkan oleh force majeure. Untuk itu PIHAK KEDUA harus memberitahukan
secara tertulis mengenai keterlambatan yang disebabkan oleh force majeure tersebut
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya kejadian force majeure tersebut.
Kelalaian dalam menyampaikan pemberitahuan dapat berakibat alasan keterlambatan karena
force majeure tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. Kontrak ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum di Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kontrak ini,
PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal musyawarah
pertama diadakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju memilih kedudukan
hukum yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Merauke.
PASAL 11
PENGAKHIRAN KONTRAK
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Kontrak ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Kontrak telah
berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak dapat
memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Kontrak ini; atau
c. Diakhiri oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila salah satu PIHAK tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau dalam

6. 6
keadaan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum
tetap; atau
d. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran Kontrak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1
huruf b atau c atau d di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban-
kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya sebelum
dilakukannya pengakhiran Kontrak ini dan seluruh resiko serta kewajiban selanjutnya dari
PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan Kontrak ini akan ditanggung oleh masing-
masing PIHAK.
3. Untuk pengakhiran Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan
keberlakuan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dalam hal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan pengakhiran
Kontrak.
PASAL 12
LAIN-LAIN
1. Peristilahan dan ungkapan dalam surat Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam Kontrak ini.
2. PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan kembali sebagian
atau keseluruhan dari Pekerjaan Konstruksi tersebut di atas kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
3. Bilamana pengalihan/pensubkontrakkan Pekerjaan Konstruksi ini baik sebagian dan/atau
seluruhnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Kontrak ini secara
sepihak tanpa melakukan pembayaran apapun kepada PIHAK KEDUA atas Pekerjaan
Konstruksi yang tersisa dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan areal kerjanya.
4. PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan
Kontrak ini, masing – masing PIHAK telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk
didampingi oleh advokat, menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut, telah
membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini, dan telah mendapatkan
kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan
dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
5. PARA PIHAK menyatakan berwenang dan berhak untuk menandatangani dan melaksanakan
Kontrak ini, dan dengan demikian Kontrak ini sah dan mengikat PARA PIHAK.
6. Segala perubahan, penambahan atau pengurangan, baik sebagian maupun keseluruhan dari
pasal – pasal tersebut dalam Kontrak ini beserta lampiran-lampirannya, hanya sah apabila
telah disetujui oleh PARA PIHAK dan dibuat secara tertulis dalam addendum Kontrak.
7. Segala addendum, amandemen, lampiran dan/atau dokumen yang dilampirkan dalam
Kontrak ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
8. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Kontrak ini menjadi batal, tidak berlaku,
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau
berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Kontrak ini. PARA PIHAK akan, dalam setiap
kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk
dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku
tersebut.
9. Kontrak ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau

7. 7
perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tulisan yang dibuat sebelumnya oleh PARA
PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
DEMIKIAN Kontrak ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas, dalam
rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang.
PIHAK PERTAMA
PT __________________
_________________________
Nama: ..................................
Jabatan: Kuasa Direksi
PIHAK KEDUA
CV __________________
_________________________
Nama: ....................................
Jabatan: Direktur
PT. _________________

8. 8
SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (“SSKK”)
A. Koresponden Alamat PARA PIHAK sebagaiberikut :
PIHAK PERTAMA : PT __________________
Nama : ......................................................
Alamat : ......................................................
Website : -
Faxsimilie : ............................
PIHAK KEDUA : CV _______________
Nama : ......................................................
Alamat : ......................................................
Email : -
Faxsimile : -
B. Wakil Sah Wakil sah PARA PIHAK sebagaiberikut :
PARA PIHAK Untuk PIHAK PERTAMA : .......................................
Untuk PIHAK KEDUA : .......................................
C. Tanggal berlaku Kontrak berlaku sejak : ............... s/d . ................
Kontrak
D. Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku selama : 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal Berita Acara Penyerahan Akhir ditandatangani oleh PARA
PIHAK., dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan
pemeliharaan terhadap Pekerjaan Konstruksi tersebut selama masa
pemeliharaan belum berakhir.
E. Umur Konstruksi Bangunan hasil Pekerjaan Konstruksi memiliki umur konstruksi : 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Berita Acara
Penyerahan Akhir ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan PIHAK
KEDUA berkewajiban untuk terus memantau Pekerjaan Konstruksi
selama umur konstruksi ini.
F. Pedoman Gambar dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus
Pengoperasian diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender dan
perawatan setelah penandatanganan Berita Acara Penyerahan awal.
G. Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk pembayaran tagihan :
Adalah 2 (dua) minggu terhitung sejak tagihan dan kelengkapan
dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PIHAK
PERTAMA.
H. Pencairan Jaminan -
I. Tindakan Penyedia Tindakan penyedia yang memerlukan persetujuan PIHAK PERTAMA
atau pengawas Pekerjaan Konstruksi : adalah Perubahan teknis pekerjaan
akibat kondisi lapangan dibandingkan dengan perencanaan.
J. Kepemilikan PIHAK KEDUA diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
Dokumen piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan
pembatasan sebagai berikut : sampai selesai paket Pekerjaan Konstruksi
ini dilaksanakan.
K. Sumber pembiayaan Kontrak pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari pengeluaran
biaya PIHAK PERTAMA tahun 2015.
L. Pembayaran Uang Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut sebesar Rp.............................,yang
Muka bersumber dari PIHAK PERTAMA.
Branch Office
...........................................
...........................................
...........................................
Phone : ........................
Fax : ........................
Head Office
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Phone : .................. (Hunting)
Fax : ..................

9. 9
Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak
setelah PARA PIHAK menandatanganiKontrak.
M. Pembayaran Sisa pembayaran 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Kontrak akan
dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan Pekerjaan
Konstruksi 100 % (seratus persen).
Dokumen Penunjang yang diisyaratkan untuk menunjukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan adalah :
1). Laporan Kemajuan pekerjaan;
2). Dokunetasi pelaksanaan Pekerjaan ; dan
3). Dokumentasi kelengkapan pengajuan tagihan keuangan lainnya.
N. Denda Untuk Pekerjaan Konstruksi ini besaran denda keterlambatan untuk
setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga
bagian Kontrak yang belum dikerjakan.
PIHAK PERTAMA
PT __________________
_________________________
Nama: ..................................
Jabatan: Kuasa Direksi
PIHAK KEDUA
CV __________________
_________________________
Nama: .................................
Jabatan: Direktur