Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. Halaman 1 dari 21
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM
Nomor: -------------------------------
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (untuk selanjutnya disebut sebagai
“PERJANJIAN”) ini dibuat dan ditandatangani di.........., pada hari ---------------, tanggal
-------------, bulan --------------, tahun dua ribu dua puluh (00-00- 2020), oleh dan antara :
1. X, Warga Negara Indonesia, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
__________________________, bertempat tinggal
_______________________________________, dalam hal ini bertindak selaku
pemilik _______ (____________________) saham dalam PERSEROAN
(sebagaimana dijelaskan di dalam PERJANJIAN ini) untuk selanjutnya dalam
PERJANJIAN ini disebut sebagai “X”;
2. Y, Warga Negara Indonesia, swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
__________________________, bertempat tinggal
_______________________________________, dalam hal ini bertindak selaku
pemilik _______ (____________________) saham dalam PERSEROAN
(sebagaimana dijelaskan di dalam PERJANJIAN ini) untuk selanjutnya dalam
PERJANJIAN ini disebut sebagai “Y”;
(X dan Y secara bersama-sama disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”);
3. PT. A, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada
hukum negara Republik Indonesia, beralamat
di_______________________________, untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini
disebut sebagai “A”).
4. PT. B, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada
hukum negara Republik Indonesia, beralamat
di_______________________________, untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini
disebut sebagai “B”).
(PT. A dan PT. B secara bersama-sama disebut sebagai “PIHAK KEDUA”)
5. PT. ABC, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada
hukum negara Republik Indonesia, beralamat
di_______________________________, (untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini
disebut sebagai “PERSEROAN”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK”.
Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PERSEROAN secara
masing-masing disebut sebagai “PIHAK”.

2. Halaman 2 dari 21
PARA PIHAK dan PERSEROAN terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa, PERSEROAN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Perseroan Terbatas ------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
(selanjutnya disebut “ANGGARAN DASAR PERSEROAN”);
B. Bahwa berdasarkan ANGGARAN DASAR PERSEROAN, sampai dengan tanggal
dibuatnya PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA merupakan pemilik dan pemegang
yang sah, beserta seluruh hak dan kepentingan yang melekat di atasnya, atas 100%
(seratus persen) saham dalam PERSEROAN (untuk selanjutnya disebut sebagai
“SAHAM YANG DIJUAL”)
C. Bahwa, dengan tunduk pada ketentuan di dalam PERJANJIAN dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud
untuk menjual dan/atau mengalihkan setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL
yang dimilikinya dalam PERSEROAN kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya
PIHAK KEDUA dengan ini bermaksud untuk membeli dan/atau menerima
pengalihan atas SAHAM YANG DIJUAL tersebut beserta seluruh hak dan
kepentingan yang melekat di atasnya dari PIHAK PERTAMA.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini
PARA PIHAK dan PERSEROAN telah sepakat untuk membuat, menandatangani dan
mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:
PASAL 1
JUAL BELI DAN PENGALIHAN SAHAM
1. Dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam
PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan dirinya untuk
menjual setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL, beserta seluruh hak dan
kepentingan yang melekat di atasnya, kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya
PIHAK KEDUA dengan ini mengikatkan dirinya untuk membeli setiap dan seluruh
SAHAM YANG DIJUAL, beserta seluruh hak dan kepentingan yang melekat di
atasnya, dari PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut sebagai “PENGALIHAN
SAHAM”) yang akan dituangkan secara lebih lanjut dalam suatu akta jual beli
saham secara notarial atas PENGALIHAN SAHAM (selanjutnya disebut sebagai
“AKTA JUAL BELI SAHAM”).
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 PERJANJIAN, PARA PIHAK sepakat
bahwa AKTA JUAL BELI SAHAM atas PENGALIHAN SAHAM wajib
dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh SYARAT PENDAHULUAN
sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 PERJANJIAN ini.

3. Halaman 3 dari 21
3. PARA PIHAK dan PERSEROAN berkewajiban untuk berupaya sebaik-baiknya
untuk mendapatkan, atau menyebabkan untuk diperoleh, pada tanggal yang paling
cepat, semua keputusan dan persetujuan, baik internal atau dari pihak lain manapun,
dan harus membuat, atau menyebabkan dibuat, pada tanggal yang paling cepat yang
dapat dijalankan, semua pengajuan yang diperlukan untuk disahkan, menyetujui atau
mengijinkan penyempurnaan penuh dan lengkap atas PENGALIHAN SAHAM dan
AKTA JUAL BELI SAHAM.
4. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa PENGALIHAN SAHAM atas
SAHAM YANG DIJUAL dalam PERSEROAN sebagaimana diatur di dalam
PERJANJIAN ini akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) jo.
ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PERJANJIAN ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya
PERJANJIAN ini dan kecuali apabila PERJANJIAN ini diakhiri berdasarkan ketentuan-
ketentuan PERJANJIAN, PERJANJIAN ini akan tetap berlaku dan berkekuatan hukum
penuh hingga seluruh persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK
dan PERSEROAN sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini telah terpenuhi
(selanjutnya disebut “JANGKA WAKTU PERJANJIAN”).
PASAL 3
SYARAT PENDAHULUAN
Kecuali ditentukan lain oleh PIHAK KEDUA melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis, maka PENGALIHAN SAHAM dan penandatanganan AKTA JUAL BELI
SAHAM atas setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL di dalam PERSEROAN baru
dapat dilaksanakan apabila kondisi-kondisi dan ketentuan-ketentuan di bawah ini telah
terpenuhi, yaitu sebagai berikut:
a. PIHAK KEDUA telah melakukan uji tuntas (due diligence), baik dari segi hukum
(legal due diligence) maupun dari segi keuangan (financial due diligence) terhadap
PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN. Untuk menghindari keragu-raguan, uji tuntas
(due diligence) terhadap PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN akan diselesaikan
oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PIHAK
KEDUA telah menerima secara lengkap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam
rangka melakukan uji tuntas (due diligence) dari PIHAK PERTAMA dan
PERSEROAN;
b. PIHAK PERTAMA telah mendapatkan surat persetujuan secara tertulis dari istri yang
sah secara hukum untuk melakukan PENGALIHAN SAHAM kepada PIHAK
KEDUA;
c. PIHAK PERTAMA telah menyelenggarakan, hadir dan/atau memberikan suara dalam
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PERSEROAN dengan agenda untuk
memberikan persetujuan atas:

4. Halaman 4 dari 21
i. PENGALIHAN SAHAM atas setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL milik
PIHAK PERTAMA dalam PERSEROAN kepada PIHAK KEDUA;
ii. Perubahan ANGGARAN DASAR PERSEROAN, khususnya terkait dengan
perubahan komposisi pemegang saham PERSEROAN dan perubahan pengurus
PERSEROAN; dan
iii. Hal-hal lain yang berkaitan dengan acara RUPS;
d. Pengurus PERSEROAN telah menyelenggarakan, memanggil dan/atau memimpin
RUPS PERSEROAN dengan agenda sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 1
huruf c di atas;
e. Tata cara dan persyaratan-persyaratan terkait dengan pengalihan hak atas saham
sebagaimana disyaratkan dalam ANGGARAN DASAR PERSEROAN dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan oleh
PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN;
f. PERSEROAN telah menerima tax clearance atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan itu dari Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia
hingga tahun 2012, yang harus diserahkan oleh PERSEROAN atau PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM, SPT.Tahunan
Thn____ akan diserahkan setelah disampaikan SPT. Tahunan ke Kantor Pelayanan
Pajak.
g. PERSEROAN telah memperoleh izin-izin umum dan izin-izin operasional
sebagaimana terlampir dalam Daftar Dokumen yang diserahkan yang pada saat
ditandatanganinya PERJANJIAN ini masih berlaku yang dibutuhkan oleh
PERSEROAN dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu termasuk namun tidak
terbatas kepada Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan,
Tanda Daftar Perseroan Terbatas, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Nomor
Pokok Wajib Pajak Perusahaan, Surat Keterangan Terdaftar dan izin-izin lainnya yang
dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
h. PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN telah mengusahakan, membuat,
menandatangani dan/atau menginstruksikan untuk dibuat dan/atau ditandanganinya
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan (apabila ada) untuk mendukung dan/atau
memenuhi persyaratan-persyaratan PENGALIHAN SAHAM atas SAHAM YANG
DIJUAL;
i. PERSEROAN telah berada dalam keadaan tanpa aset, tanpa hutang dan tanpa
kewajiban apapun kepada pihak manapun (clean basis) yang dibuktikan dengan surat
pernyataan tertulis yang dibuat di atas kop surat PERSEROAN dan ditandatangani
oleh pengurus PERSEROAN dan surat pernyataan dari pihak ketiga termasuk namun
tidak terbatas dari bank dan/atau kreditur PERSEROAN lainnya (apabila ada).
(Kondisi-kondisi dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas selanjutnya secara
bersama-sama akan disebut sebagai “SYARAT PENDAHULUAN”).
PASAL 4

5. Halaman 5 dari 21
HARGA PEMBELIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa harga pembelian atas SAHAM YANG DIJUAL
adalah sebesar Rp ______,- (______ Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “HARGA
PEMBELIAN”).
2. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran atas HARGA PEMBELIAN akan
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut:
a. Pembayaran tahap pertama sebesar 10% (sepuluh persen) dari HARGA
PEMBELIAN atau sebesar Rp _______,- (_____ Rupiah) akan dibayarkan pada
saat penandatangan PERJANJIAN ini; dan
b. Pembayaran tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari HARGA
PEMBELIAN atau sebesar Rp ______,- (_____ Rupiah) akan dibayarkan dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA
mengeluarkan surat pemberitahuan tentang hasil uji tuntas dengan hasil yang
memuaskan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
c. Pembayaran ketiga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari HARGA PEMBELIAN
atau sebesar Rp ________,- (____ Rupiah) akan dibayarkan pada saat
penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM oleh PARA PIHAK.
3. Setiap pembayaran atas HARGA PEMBELIAN sebagaimana diatur di dalam
ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) di atas wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA
melalui mekanisme transfer ke rekening bank milik PIHAK PERTAMA sebagai
berikut:
No. Rekening :
Bank :
Cabang :
Atas Nama :
PASAL 5
HAK EKSLUSIF
Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN ini sampai dengan
ditandatanganinya AKTA JUAL BELI SAHAM atau sampai dengan berakhirnya
dan/atau diakhirinya PERJANJIAN ini berdasarkan ketentuan-ketentuan PERJANJIAN
ini, maka PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN dilarang untuk dan dengan ini berjanji
kepada PIHAK KEDUA untuk tidak menawarkan, mengalihkan, menjaminkan,
menggadaikan dan/atau membebankan setiap dan seluruh saham milik PIHAK
PERTAMA dalam PERSEROAN dan/atau aset milik PERSEROAN kepada pihak lain
manapun dan dalam bentuk apapun, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
PIHAK KEDUA.

6. Halaman 6 dari 21
PASAL 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK DAN PERSEROAN
1. PIHAK PERTAMA, dan PERSEROAN baik secara bersama-sama maupun masing-
masing dengan ini menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada PIHAK KEDUA atas
hal-hal sebagai berikut:
1.1. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki kapasitas dan wewenang penuh untuk
menandatangani dan/atau melaksanakan setiap kewajibannya dalam
PERJANJIAN ini dan/atau dalam setiap perjanjian dan/atau dokumen yang
muncul dan/atau mungkin muncul dikemudian hari sehubungan dan/atau
berkaitan dengan PERJANJIAN ini;
1.2. PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN telah dan akan mengambil semua
tindakan, persetujuan, pengesahan dan formalitas yang diperlukan dan/atau
diwajibkan untuk diperoleh, untuk memungkinkan PIHAK PERTAMA secara
sah mengadakan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya masing-masing
berdasarkan PERJANJIAN ini dan memastikan bahwa kewajiban-kewajiban
tersebut yang dinyatakan untuk ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan/atau
PERSEROAN berdasarkan PERJANJIAN ini adalah legal, sah, mengikat dan
dapat dan/atau telah dilaksanakan dilakukan, dan/atau dipenuhi;
1.3. PIHAK PERTAMA adalah para pemilik yang sebenarnya dan yang sah secara
hukum atas setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL di dalam
PERSEROAN yang akan dialihkan kepada PIHAK KEDUA dan oleh
karenanya PIHAK PERTAMA sepenuhnya memiliki hak, kapasitas, wewenang
dan kompetensi untuk menjual dan mengalihkan setiap dan seluruh SAHAM
YANG DIJUAL yang dimilikinya dalam PERSEROAN tersebut kepada
PIHAK KEDUA;
1.4. Bahwa sampai dengan ditandatanganinya AKTA JUAL BELI SAHAM oleh
PARA PIHAK dan/atau sampai dengan diakhirinya PERJANJIAN berdasarkan
ketentuan-ketentuan PERJANJIAN ini, tidak ada dan tidak akan ada sebagian
dan/atau seluruh SAHAM YANG DIJUAL yang telah dan/atau akan dialihkan
dan/atau dijual dan/atau dijaminkan dan/atau dijanjikan untuk dialihkan
dan/atau dijual dan/atau dijaminkan dengan cara apapun dan dalam bentuk
apapun kepada pihak lain manapun juga;
1.5. Bahwa setiap dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL yang dimiliki PIHAK
PERTAMA di dalam PERSEROAN yang akan dialihkan berdasarkan
PERJANJIAN ini tidak pernah dan/atau tidak sedang terbebani, serta bebas dan
bersih dari semua bentuk penjaminan, pembebanan dan/atau pengagunan
apapun termasuk namun tidak terbatas kepada hipotek, biaya, hak opsi dan/atau
gadai dan/atau penjaminan/pembebanan dalam bentuk lain apapun kepada pihak
manapun juga;
1.6. Bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus
PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PERSEROAN tidak pernah
melakukan pengikatan dalam bentuk apapun dan/atau memberikan opsi apapun
kepada pihak lain manapun yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas setiap
dan seluruh SAHAM YANG DIJUAL yang akan dialihkan kepada PIHAK

7. Halaman 7 dari 21
KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini dan karenanya tidak ada pihak lain
manapun yang memiliki dan/atau akan memiliki dan/atau akan mengajukan
klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun sebagai pihak
yang berhak atas atau memiliki hak terlebih dahulu untuk membeli setiap dan
seluruh SAHAM YANG DIJUAL yang akan dialihkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal terjadi keadaan demikian,
maka PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dengan ini menyatakan,
berjanji dan menjamin untuk membebaskan PIHAK KEDUA dari segala bentuk
klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang diajukan pihak lain manapun
tersebut dan PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN akan menanggung
dan/atau mengganti kerugian dan/atau setiap biaya-biaya yang timbul sebagai
akibat dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang diajukan pihak lain
manapun kepada PIHAK KEDUA tersebut termasuk namun tidak terbatas
kepada biaya pengadilan, biaya pengacara, biaya ganti kerugian, biaya tuntutan,
dan/atau seluruh bentuk biaya-biaya lainnya;
1.7. Bahwa seluruh dokumen-dokumen baik yang berupa asli, fotokopi, turunan,
salinan dan/atau informasi baik yang berupa lisan maupun tulisan, yang telah
dan/atau akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN kepada PIHAK
KEDUA selama penyusunan dan/atau negosiasi dan/atau pelaksanaan
PERJANJIAN dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM adalah
merupakan dokumen-dokumen dan/atau informasi-informasi yang valid, benar,
akurat, tidak menyesatkan, tidak menghilangkan fakta material, utuh, sesuai
dengan kenyataan dan aslinya (apabila dokumen yang diberikan adalah dalam
bentuk fotokopi, salinan, atau turunan), dan dokumen-dokumen dan/atau
informasi-informasi tersebut adalah lengkap, tidak mengalami perubahan dan
menggambarkan situasi PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN yang terakhir
dan karenanya adalah benar;
1.8. Bahwa setelah pelaksanaan PENGALIHAN SAHAM dan penandatanganan
AKTA JUAL BELI SAHAM sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PERJANJIAN
ini, PIHAK KEDUA akan memiliki SAHAM YANG DIJUAL yang bebas dari
semua bunga jaminan, opsi, klaim atau hak-hak pihak lain manapun (termasuk
hak-hak mendahului) yang bersifat apapun;
1.9. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN akan melakukan seluruh
tindakan yang diperlukan dan/atau diisyaratkan dan/atau diwajibkan oleh
ANGGARAN DASAR PERSEROAN dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk melakukan PENGALIHAN SAHAM atas SAHAM YANG
DIJUAL dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yaitu termasuk
namun tidak terbatas kepada pengumuman di dalam surat kabar nasional terkait
dengan PENGALIHAN SAHAM, RUPS PERSEROAN dalam rangka
menyetujui PENGALIHAN SAHAM atas SAHAM YANG DIJUAL dalam
PERSEROAN, persetujuan secara tertulis dari pengurus PERSEROAN yang
terkait dengan PENGALIHAN SAHAM (apabila ada dan diperlukan),
persetujuan secara tertulis dari istri yang sah menurut hukum dari PIHAK
PERTAMA terkait dengan PENGALIHAN SAHAM dan pelaporan kepada

8. Halaman 8 dari 21
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan PENGALIHAN
SAHAM dalam PERSEROAN;
1.10. Bahwa sampai dengan diselesaikannya PENGALIHAN SAHAM dalam
PERSEROAN berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, PERSEROAN tidak pernah dan tidak
akan pernah melakukan kegiatan usaha apapun selain dari yang telah ditentukan
berdasarkan ANGGARAN DASAR PERSEROAN;
1.11. Bahwa setiap dan seluruh pembukuan hukum PERSEROAN (termasuk namun
tidak terbatas pada dokumen-dokumen perizinan, akta risalah RUPS dan
perubahan ANGGARAN DASAR PERSEROAN), pembukuan rekening dan
catatan keuangan lain dari PERSEROAN telah dibuat sepatutnya dengan benar,
valid serta akurat;
1.12. Bahwa dengan tanpa mengurangi hak-hak dan upaya hukum lainnya yang
dimiliki oleh PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan
dan berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya dan berjanji untuk
memberikan jaminan untuk membebaskan PIHAK KEDUA dan/atau
PERSEROAN dari segala tindakan hukum dan/atau upaya hukum (termasuk
namun tidak terbatas kepada klaim, permintaan, tuntutan, proses hukum, denda,
sanksi, ganti rugi, kekurangan, kerugian, biaya dan/atau beban) dan/atau
permintaan untuk memberikan ganti kerugian secara sebagian dan/atau penuh
(termasuk namun tidak terbatas kepada biaya perkara, biaya pengacara dan/atau
pengeluaran-pengeluaran lainnya yang terkait) yang dilakukan oleh pihak lain
manapun terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau
PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh:
a. Segala hutang dan/atau kewajiban dan/atau beban dari PIHAK PERTAMA
yang ada dan/atau timbul dan/atau yang mungkin timbul dikemudian hari
sebagai akibat dari setiap dan seluruh tindakan PIHAK PERTAMA
dan/atau tindakan korporasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
yang dilakukan sebelum dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM milik
PIHAK PERTAMA dalam PERSEROAN kepada PIHAK KEDUA
dan/atau sebelum dilaksanakannya penandatanganan AKTA JUAL BELI
SAHAM; dan/atau
b. Pembebanan, pajak, denda, sanksi atau biaya bunga atas PIHAK
PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau aset PERSEROAN dan/atau
pengurus PERSEROAN yang ditunjuk PIHAK PERTAMA yang
berkenaan dengan pelanggaran terhadap ketentuan pajak dan/atau
peraturan perundang-undangan lain yang relevan yang berlaku untuk
PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau aset PERSEROAN
dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, yang
ada dan/atau timbul dan/atau yang mungkin timbul dikemudian hari
sebagai akibat dari tindakan dan/atau pengurusan yang dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus
PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebelum

9. Halaman 9 dari 21
dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM dan/atau AKTA JUAL BELI
SAHAM; dan/atau
c. Setiap klaim terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN
dan/atau aset PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang menurut ketentuan pajak dan/atau
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi PIHAK
PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau aset PERSEROAN dan/atau
pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang ada
dan/atau timbul dan/atau yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai
akibat dari setiap tindakan dan/atau pengurusan yang dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA sebelum dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM
dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM yang
menyebabkan suatu keadaan di mana PIHAK PERTAMA dan/atau
PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk bertanggung jawab atas pajak yang
dibebankan terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus
PERSEROAN yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain
manapun; dan/atau
d. Setiap klaim terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN
dan/atau aset PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA oleh para kreditur dan/atau pihak lain
manapun juga yang timbul sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian
yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN
yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebelum dilaksanakannya
PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI
SAHAM di mana PERSEROAN menjadi salah satu pihaknya dan
mungkin bertanggung jawab dengan alasan pelanggaran kontrak atau
perjanjian tersebut.
1.13. Bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak
lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA tidak, tidak sedang, tidak pernah
dan tidak akan pernah: 1) melakukan cidera janji atau wanprestasi atas
perjanjian-perjanjian di mana PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus
PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA menjadi pihak di
dalamnya yang dibuat dan/atau ditandatangani sebelum dilaksanakannya
PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI
SAHAM; 2) tidak melaksanakan surat keputusan atau putusan dan/atau
penetapan pengadilan atau otoritas pemerintah atau pengaturan otoritas hukum
lainnya yang diputuskan dan/atau ditetapkan sebelum dilaksanakannya
PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI
SAHAM; dan 3) tidak berada dalam penyelidikan oleh pengadilan, otoritas
pemerintah atau otoritas hukum yang diperkirakan terhadap PERSEROAN
dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak
lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang dapat berdampak material
yang merugikan dan/atau berpotensi merugikan terhadap usaha dan/atau aset
PERSEROAN;

10. Halaman 10 dari 21
1.14. Bahwa PERJANJIAN ini tidak dan/atau tidak akan dan/atau membuat
PERSEROAN dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN
dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA menjadi bertentangan
dengan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, keputusan dan/atau penetapan lembaga peradilan dan/atau badan
arbitrase dan/atau lembaga hukum lainnya dan/atau lembaga administrasi
lainnya dan/atau instansi pemerintah yang berwenang di mana PERSEROAN
dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak
lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA menjadi pihak dan terikat
kepadanya, ANGGARAN DASAR PERSEROAN, dan/atau perjanjian-
perjanjian dengan pihak lain manapun yang terhadapnya PERSEROAN
dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak
lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA menjadi pihak dan terikat terhadapnya;
1.15. Bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak
lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA tidak pernah dan tidak sedang terlibat
investigasi dan/atau penyelidikan dan/atau penyidikan dan/atau perkara dan/atau
perselisihan apapun di lembaga pemerintah, lembaga peradilan, badan arbitrase,
lembaga hukum dan/atau lembaga administrasi lainnya dan/atau lembaga non
hukum lain apapun dan/atau instansi lain apapun, baik yang sedang berjalan
maupun yang diancamkan terhadap PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus
PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, yang mengganggu atau
mengancam kelangsungan usaha PERSEROAN dan/atau harta kekayaan
PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN
yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan/atau mengganggu kewenangan dan
hak PIHAK PERTAMA dalam melakukan PENGALIHAN SAHAM dan/atau
AKTA JUAL BELI SAHAM dalam PERSEROAN kepada PIHAK KEDUA;
1.16. Bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak
lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA tidak pernah dan/atau tidak sedang
dan/atau akan dinyatakan insolven (pailit) oleh pengadilan yang berwenang
menjalankan yurisdiksi hukum di negara di mana PIHAK PERTAMA dan/atau
pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA
bertempat tinggal dan/atau di mana PERSEROAN berkedudukan dan/atau
menjalankan kegiatan usahanya;
1.17. Bahwa tidak ada perintah yang telah dibuat dan/atau permohonan yang dan/atau
akan diajukan dari PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau
pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA
dan/atau pihak lain manapun yang telah dibuat dan/atau pertemuan yang
diselenggarakan untuk tujuan mempertimbangkan keputusan pembubaran
dan/atau likuidasi PERSEROAN dan/atau penunjukkan likuidator sementara;
1.18. Bahwa tidak ada permohonan yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA
dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK
PERTAMA dan/atau pihak lain manapun untuk perintah administrasi yang akan
dilakukan sehubungan dengan PERSEROAN dan/atau PIHAK PERTAMA
dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk PIHAK
PERTAMA, dan tidak ada pengampu yang telah dan/atau akan ditunjuk
berkenaan dengan seluruh atau sebagian dari aset PERSEROAN dan/atau

11. Halaman 11 dari 21
PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
1.19. Semua laporan pajak dan bea laporan lain yang diwajibkan berdasarkan hukum
untuk dilaksanakan dan/atau diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau
pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA telah dilaksanakan dan/atau diajukan dengan semestinya dan oleh
karena itu semua pajak yang terbukti telah jatuh tempo berdasarkan laporan
tersebut telah dibayarkan atau laporan pembayaran saat jatuh tempo telah
dilaksanakan dan/atau diajukan; dan
1.20. Semua pajak-pajak lainnya yang pemberitahuan atas penagihan atau permintaan
pembayarannya telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus
PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA,
bersama-sama dengan semua denda (jika ada) dan bunga yang berhubungan
dengan denda telah dibayar;
1.21. Bahwa semua catatan yang berhubungan dengan laporan pajak dan/atau bea
dan/atau dengan penyusunan laporan pajak tersebut yang diwajibkan
berdasarkan hukum untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus
PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA telah
disimpan dengan semestinya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus
PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
1.22. Bahwa semua pajak material, kewajiban, utang, royalty, pungutan, tagihan,
kontribusi, biaya, tarif, bea dan biaya atau pembebanan pemerintah pusat
dan/atau provinsi dan/atau kota dan/atau instansi lainnya yang tertunggak oleh
PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang timbul sebelum dilaksanakannya
PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI
SAHAM yang menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus
PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA,
termasuk namun tidak terbatas kepada denda atau bunga, pajak penghasilan
badan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan karyawan telah dibayar
dan/atau disediakan di dalam rekening oleh PIHAK PERTAMA dan/atau
pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA;
1.23. Bahwa tidak ada perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus
PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
dengan otoritas perpajakan yang bertanggungjawab untuk pengumpulan pajak
atau bea dan/atau dengan instansi berwenang dan/atau swasta lainnya;
1.24. Bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini adalah
sah dan mengikat PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau
pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus
PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
menjamin untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang
tercantum di dalam PERJANJIAN ini;
1.25. Bahwa PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus
PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan

12. Halaman 12 dari 21
menginstruksikan, membantu dan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan
untuk mendapatkan seluruh persetujuan, pengesahan dan/atau formalitas yang
diperlukan dan/atau diwajibkan untuk dilakukan atau dipenuhi berdasarkan
ANGGARAN DASAR PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk memungkinkan PIHAK PERTAMA dan/atau PERSEROAN
dan/atau pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA untuk secara sah membuat dan melaksanakan kewajiban-
kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan akan memastikan bahwa
kewajiban-kewajiban yang akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan/atau
pengurus PERSEROAN berdasarkan PERJANJIAN ini adalah legal, sah,
mengikat dan dapat dilaksanakan;
1.26. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan PENGALIHAN SAHAM dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dan
PERSEROAN dan pengurus PERSEROAN dengan ini berjanji dan menjamin
akan melakukan segala upaya-upaya sebagai berikut:
a. Membantu dan/atau mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk
mendapatkan seluruh persetujuan, pengesahan dan/atau formalitas yang
diperlukan dan/atau diwajibkan untuk dilakukan atau dipenuhi berdasarkan
ANGGARAN DASAR PERSEROAN dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku sehubungan dengan PENGALIHAN SAHAM
dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM;
b. Mengusahakan, mengadakan, mengeluarkan, menginstruksikan dan/atau
membuat seluruh dokumen-dokumen PERSEROAN yang terkait dan/atau
dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan PENGALIHAN
SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM;
c. Memberikan seluruh informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai
perkembangan dan/atau data, baik dari segi legalitas dan/atau keuangan,
PERSEROAN yang terakhir yang diperlukan dan/atau diminta oleh
PIHAK KEDUA dan/atau instansi yang berwenang lainnya yang terkait
dengan transaksi PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan
AKTA JUAL BELI SAHAM;
f. Memberikan usulan dan/atau memutuskan dalam setiap RUPS, rapat
direksi dan/atau rapat komisaris di PERSEROAN yang tidak merugikan
PIHAK KEDUA untuk dapat menguasai dan/atau memiliki SAHAM
YANG DIJUAL, selama proses PENGALIHAN SAHAM dan/atau
penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM berlangsung; dan
1.27. Bahwa seluruh pernyataan, jaminan dan janji yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA dan/atau PERSEROAN dan/atau pengurus PERSEROAN yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan
Pasal 6 ayat (1) angka 1.1 sampai dengan angka 1.27 ini adalah valid, benar dan
akurat dalam semua hal material sebagaimana pada saat diberikan kepada
PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN dan pengurus
PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
menjamin bahwa seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan sebagaimana
tersebut akan tetap benar meskipun PENGALIHAN SAHAM dan/atau
penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM sebagaimana dimaksud dalam

13. Halaman 13 dari 21
PERJANJIAN ini telah dilaksanakan dan/atau PERJANJIAN ini telah berakhir
atau diakhiri dan/atau AKTA JUAL BELI SAHAM telah ditandatangani oleh
PARA PIHAK. PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN mengakui bahwa
PIHAK KEDUA membuat PERJANJIAN ini dengan mengandalkan pernyataan
dan jaminan dari PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN dan pengurus
PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut di
mana tanpa adanya pernyataan dan jaminan dari PIHAK PERTAMA dan
PERSEROAN dan pengurus PERSEROAN dan/atau pihak lain yang ditunjuk
oleh PIHAK PERTAMA tersebut, PERJANJIAN ini tidak akan pernah dibuat
oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA
dan PERSEROAN atas hal-hal sebagai berikut:
2.1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan
dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kapasitas
dan kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan setiap syarat-
syarat dan/atau kewajibannya dalam PERJANJIAN ini dan/atau setiap
perjanjian dan/atau dokumen yang timbul dan/atau mungkin timbul sehubungan
dan/atau berkaitan dengan PERJANJIAN ini;
2.2. Bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini adalah
sah dan mengikat PIHAK KEDUA, dan dapat dilaksanakan terhadap PIHAK
KEDUA sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalamnya;
2.3. Bahwa PIHAK KEDUA tidak pernah dan tidak sedang dinyatakan insolven
(pailit) oleh pengadilan yang berwenang menjalankan yurisdiksi hukum di
negara di mana PIHAK KEDUA berkedudukan dan/atau menjalankan kegiatan
usahanya;
2.4. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kemampuan secara finansial untuk
melakukan pembayaran HARGA PEMBELIAN atas PENGALIHAN SAHAM
dan/atau penandatanganan AKTA JUAL BELI SAHAM sebagaimana
ditentukan di dalam PERJANJIAN ini; dan
2.5. Bahwa PIHAK KEDUA akan mengambil seluruh tindakan dan/atau
mendapatkan seluruh persetujuan yang diperlukan dan/atau setiap pengesahan
dan/atau formalitas yang diwajibkan untuk dilakukan atau dipenuhi untuk
memungkinkan PIHAK KEDUA untuk secara sah membuat dan melaksanakan
kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan akan memastikan
bahwa kewajiban-kewajiban yang akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA
berdasarkan PERJANJIAN ini adalah legal, sah, mengikat dan dapat
dilaksanakan;
2.6. Bahwa seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) angka 2.1 sampai
dengan 2.6 adalah benar dan akurat dalam semua hal material sebagaimana pada
saat diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PERSEROAN dan akan terus
berlanjut demikian sampai ditentukan lain oleh PIHAK KEDUA.

14. Halaman 14 dari 21
3. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 6
PERJANJIAN ini akan tetap berlaku meskipun PERJANJIAN telah berakhir atau
diakhiri.
PASAL 7
GANTI RUGI
1. Tanpa mengurangi hak-hak dan upaya hukum lainnya yang mungkin dimiliki PIHAK
KEDUA berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku, PIHAK PERTAMA harus mengganti rugi, membebaskan dan menjaga
agar PIHAK KEDUA tetap terbebas dengan biaya penuh (termasuk namun tidak
terbatas terhadap biaya perkara dan/atau biaya-biaya konsultan hukum) dari dan
terhadap klaim, permintaan, tuntutan, tindakan, proses hukum, penuntutan, denda,
sanksi, ganti rugi, kekurangan, kerugian, biaya, kewajiban dan beban (“GANTI
RUGI”) yang ada dan/atau timbul dan/atau yang mungkin timbul dikemudian hari
dan/atau yang mungkin diajukan atau dibebankan oleh pihak lain manapun terhadap
dan/atau kepada PIHAK KEDUA dan/atau PERSEROAN sebagai akibat dari
dan/atau sehubungan dengan pelanggaran dari setiap pernyataan dan jaminan yang
dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau dari setiap pelanggaran
yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pengurus PERSEROAN yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atas setiap dan seluruh ketentuan PERJANJIAN ini
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sebagai akibat dari
setiap tindakan dan/atau pengurusan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
dan/atau pengurus PERSEROAN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebelum
dilaksanakannya PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatanganan AKTA JUAL
BELI SAHAM.
2. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa
ketentuan Pasal 7 ini akan tetap berlaku meskipun PERJANJIAN telah berakhir atau
diakhiri.
PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut:
1.1. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban-
kewajiban dan/atau persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam PERJANJIAN
ini telah dipenuhi seluruhnya oleh PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN; atau
1.2. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK KEDUA, PIHAK
PERTAMA tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini; atau
1.3. Diakhiri oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA melalui suatu
pemberitahuan secara tertulis, apabila salah satu PIHAK tidak dapat
melanjutkan bisnisnya atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-

15. Halaman 15 dari 21
kewajibannya yang sudah jatuh tempo kepada para krediturnya (insolvent)
sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi
kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau dinyatakan Pailit
atau dilikuidasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dan/atau pengadilan
yang berwenang di yurisdiksi negara tempat PIHAK tersebut bertempat tinggal
dan/atau berkedudukan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya yang telah
berkekuatan hukum tetap; atau
1.4. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan kahar (force majeure)
berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) dalam hal terjadinya keadaan kahar
(force majeure); atau
1.5. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Pasal 8 angka 1.2, 1.3, 1.4, dan/atau 1.5 di atas, maka PIHAK PERTAMA
berkewajiban untuk mengembalikan setiap dan seluruh HARGA PEMBELIAN yang
telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diakhirinya
PERJANJIAN dan hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban-
kewajiban PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN yang masih terhutang kepada
PIHAK lainnya sampai dengan tanggal dilakukannya pengakhiran PERJANJIAN ini
dan seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK dan/atau
PERSEROAN yang timbul bukan berdasarkan PERJANJIAN ini akan ditanggung
oleh masing-masing PIHAK.
3. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERJANJIAN
ini, PARA PIHAK dan PERSEROAN dengan ini sepakat untuk mengesampingkan
keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PASAL 9
KERAHASIAAN
1. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa setiap bagian dan semua informasi
mengenai PARA PIHAK dan/atau PERSEROAN yang diperoleh oleh PARA PIHAK
dan/atau PERSEROAN berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini (selanjutnya disebut
sebagai “INFORMASI RAHASIA”) akan diperlakukan oleh PARA PIHAK dan
PERSEROAN sebagai bersifat rahasia dan PARA PIHAK dan PERSEROAN
berkewajiban untuk menjaga INFORMASI RAHASIA tersebut dan dilarang untuk
menyebarkan, memberitahukan dan/atau menginformasikan, baik dalam bentuk lisan
maupun tulisan dan/atau dalam media apapun baik cetak dan/atau elektronik, setiap
dan seluruh INFORMASI RAHASIA tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memberikan dan/atau membuka
INFORMASI RAHASIA tersebut.
2. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa ketentuan Pasal 9 ini tidak berlaku
terhadap informasi yang:

16. Halaman 16 dari 21
2.1. Telah tersedia untuk umum di luar dari kesalahan PARA PIHAK dan/atau
PERSEROAN yang menggunakan INFORMASI RAHASIA tersebut; atau
2.2. Diisyaratkan dan/atau diwajibkan untuk diberikan dan/atau dibuka sehubungan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan
dan/atau lembaga arbitrase dan/atau keputusan dari instansi-instansi pemerintah
Negara Republik Indonesia yang berwenang dan terkait dengan PERJANJIAN
ini, dengan kewajiban bagi PIHAK yang diisyaratkan dan/atau diwajibkan
untuk memberikan dan/atau membuka INFORMASI RAHASIA untuk terlebih
dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK yang memiliki
dan/atau memberikan INFORMASI RAHASIA.
3. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa ketentuan Pasal 7 akan berlaku
secara mutatis mutandis dalam hal PIHAK yang diberikan INFORMASI RAHASIA
melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ini.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 9
PERJANJIAN ini akan tetap berlaku meskipun PERJANJIAN telah berakhir atau
diakhiri.
PASAL 10
BIAYA DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
1. Kecuali atas biaya-biaya dan/atau ongkos-ongkos yang diatur berdasarkan ketentuan
PERJANJIAN ini, PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa masing-masing
PIHAK akan menanggung dan membayar seluruh ongkos, biaya-biaya dan pajak
yang timbul dan wajib dibayarkan masing-masing PIHAK dalam rangka persiapan,
negosiasi, penandatanganan, dan/atau pendaftaran PERJANJIAN ini dan/atau dalam
rangka proses PENGALIHAN SAHAM dan/atau penandatangan AKTA JUAL BELI
SAHAM.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya notaris untuk pelaksanaan PERJANJIAN ini,
AKTA JUAL BELI SAHAM dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan/atau
timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut
akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.
3. PIHAK PERTAMA akan menanggung sepenuhnya biaya pemasangan pengumuman
di surat kabar terkait dengan rencana PENGALIHAN SAHAM atas SAHAM YANG
DIJUAL di dalam PERSEROAN.
4. Kecuali atas pajak-pajak yang telah diatur berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini,
PARA PIHAK dan PERSEROAN akan menanggung dan membayar setiap dan
seluruh kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

17. Halaman 17 dari 21
PASAL 11
KEADAAN KAHAR
1. Penyimpangan dari ketentuan PERJANJIAN ini hanya berlaku dan dapat ditoleransi
dalam hal terjadinya keadaan kahar (force majeur).
2. Yang termasuk ke dalam keadaan kahar (force majeur) berdasarkan PERJANJIAN ini
adalah atas setiap keterlambatan atau kelalaian atau ketidaksanggupan PARA PIHAK
dan/atau salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut
PERJANJIAN ini yang disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kekuasaan
PARA PIHAK dan/atau salah satu PIHAK untuk mencegah dan/atau mengatasinya
dan bukan karena kelalaian PARA PIHAK dan/atau salah satu PIHAK yaitu termasuk
tetapi terbatas pada banjir, gempa bumi, angin topan (badai), epidemi,
pemberontakan, huru-hara, krisis ekonomi secara nasional, kebijakan pemerintah,
perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak, kebakaran, blokade,
gangguan perburuhan (karyawan) dan/atau pemogokan.
3. Keadaan kahar (force majeur) harus dilaporkan oleh PIHAK yang mengalami
keadaan kahar (force majeure) kepada PIHAK lain yang tidak mengalami keadaan
kahar (force majeure) dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Kelalaian dalam melakukan
pemberitahuan atas keadaan kahar tersebut akan mengakibatkan keadaan kahar yang
dialami PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak dianggap sebagai
keadaan kahar (force majeur) dan tidak akan mempengaruhi dan/atau menunda
pelaksanaan PERJANJIAN ini terkecuali dapat dibuktikan bahwa kelalaian dalam
melakukan pemberitahuan kepada PIHAK lain dalam tenggang waktu yang
ditentukan tersebut juga berada di luar kekuasaan dari PIHAK yang mengalami.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PERJANJIAN ini, apabila
keadaan kahar (force majeur) berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 30
(tiga puluh) hari kalender, maka PIHAK yang tidak terkena keadaan kahar (force
majeure) dapat mengakhiri PERJANJIAN ini melalui suatu pemberitahuan tertulis
dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan perhitungan selesai (Acquit et
de charge).
PASAL 12
PEMBERITAHUAN
1. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya yang terkait dengan dan/atau sehubungan dengan
PERJANJIAN ini harus disampaikan secara tertulis melalui penyerahan langsung,
surat tercatat, faksimili atau e-mail yang ditujukan ke alamat dari masing-masing
PIHAK sebagai berikut:
1.1. Kepada PIHAK PERTAMA:
Alamat :

18. Halaman 18 dari 21
No. Telp. :
No. Faks. :
Alamat E-mail :
U.P. :
1.2. Kepada PIHAK KEDUA:
Alamat :
No. Telp. :
No. Faks. :
Alamat E-mail :
U.P. :
1.3. Kepada PERSEROAN
Alamat :
No. Telp. :
No. Faks. :
Alamat E-mail :
U.P. :
2. Pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 Ayat (1) akan dianggap telah diterima secara sah oleh PIHAK lainnya:
2.1. pada tanggal penerimaan sebagaimana tercantum dalam tanda terima apabila
disampaikan melalui penyerahan langsung; atau
2.2. dalam waktu 5 (lima) hari kerja apabila disampaikan melalui surat tercatat; atau
2.3. pada hari pengiriman apabila disampaikan melalui faksimili maupun e-mail
sebagaimana dibuktikan dengan konfirmasi yang dikeluarkan oleh mesin
faksimili pengirim atau bukti terkirim pada e-mail pengirim.
3. Setiap PIHAK dalam PERJANJIAN ini dapat setiap waktu mengubah alamatnya
dengan terlebih dahulu memberitahukan PIHAK lainnya atas perubahan alamat
tersebut secara tertulis.
PASAL 13
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. PERJANJIAN ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. PARA PIHAK dan PERSEROAN sepakat bahwa seluruh sengketa, perselisihan,
pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau mungkin timbul
dikemudian hari sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan/atau sebagai akibat dari
pelaksanaan PERJANJIAN ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
pertemuan musyawarah pertama kali dilaksanakan, maka PARA PIHAK dan

19. Halaman 19 dari 21
PERSEROAN dengan ini sepakat untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan,
pertentangan dan/atau perbedaan pendapat tersebut melalui arbitrase pada Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tunduk pada ketentuan Undang-Undang
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan
Peraturan BANI. Proses persidangan arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta,
Indonesia, dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Majelis Arbitrase akan terdiri
dari 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan 1
(satu) orang arbiter yang juga akan bertindak selaku ketua Majelis Arbitrase yang
ditunjuk oleh 2 (dua) orang arbiter yang telah ditunjuk oleh PARA PIHAK
sebelumnya atau melalui penunjukan oleh Ketua BANI. Keputusan arbitrase bersifat
final dan mengikat PARA PIHAK dan PERSEROAN. PARA PIHAK dan
PERSEROAN sepakat dan berjanji bahwa tidak ada upaya hukum dalam bentuk
apapun yang dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan PERSEROAN terhadap
putusan arbitrase sebagaimana tersebut.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 13
PERJANJIAN ini akan tetap berlaku meskipun PERJANJIAN telah berakhir atau
diakhiri.
PASAL 14
LAIN-LAIN
1. Masing-masing PIHAK wajib melaksanakan hak dan wewenangnya untuk menjamin
bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha sehat dan
standar etika yang layak.
2. Masing-masing PIHAK sepakat untuk terus segera memberitahukan kepada PIHAK
lain mengenai hal apapun yang memiliki atau dapat memiliki dampak merugikan
kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan
PERJANJIAN ini.
3. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK dan
PERSEROAN berkenaan dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan
membatalkan kesepakatan dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau
tertulis yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK dan PERSEROAN berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan.
4. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal,
tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau
instansi yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau
berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. PARA PIHAK dan
PERSEROAN akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat
suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan
dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak
berlaku tersebut.

20. Halaman 20 dari 21
5. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak dan/atau
kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini kepada pihak lain manapun tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan yang
disetujui oleh PIHAK lainnya, PERJANJIAN ini akan beralih dan mengikat
pengganti haknya yang ditunjuk.
6. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur di dalam PERJANJIAN ini akan
diatur dan ditetapkan kemudian secara tertulis atas dasar kesepakatan bersama PARA
PIHAK dan PERSEROAN yang berlaku sebagai addendum dan/atau amandemen atas
PERJANJIAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan
PERSEROAN pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal
PERJANJIAN ini, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup
dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA,
Nama: Nama:
PIHAK KEDUA,
Nama:
Jabatan:
Nama:
Jabatan:
PERSEROAN,
________________________
Nama:
Jabatan:

21. Halaman 21 dari 21