SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
DISKUSI PKN KELOMPOK
BAGIAN DPR
•Nadia F. R. (26)
•Oktavia D. P (32)
•Jihan Navira (17)
•Mutiara Q. (25)
DPR
Anggota DPR
Fungsi DPR
Hak-Hak DPR
Kewajiban DPR
Tugas-Tugas DPR
Anggota DPR
 Sebelum Amandemen
Anggota DPR sebelum adanya amandemen hanya terdiri dari
pimpinan, Komisi komisi, Badan Musyawarah (BAMUS) dan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT)
 Sesudah Amandemen
Anggota DPR terdiri atas : Pimpinan, Komisi, Badan
Musyawarah, Badan legislasi, Badan Urusan rumah tangga, Badan
kerjasama antar parlemen, panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain
yang di perlukan.
Fungsi DPR
Legislasi, yaitu fungsi membentuk UU bersama Presiden dan
mendapat persetujuan bersama.
Anggaran, yaitu fungsi menetapkan APBN bersama Presiden
Pengawasan, yaitu fungsi DPR melaksanakan pengawasan
atas pelaksanaan UU dan ABN
Hak DPR
Hak Interpelasi, yaitu hak dpr untuk meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara.
Hak Angket, yaitu hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap
pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal
penting dan strategis dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang undangan.
Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat
atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah
air dan dunia Internasional.
Hak Budget, yaitu hak untuk mengesahkan RAPBN menjadi
APBN
Hak Bertanya, yaitu hak DPR untuk bertanya pada pemerintah/ presiden
yang dilakukan secara tertulis.
Hak Imunitas, yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat di pengadilan
dari hasil keputusan yang dibuatnya.
Hak Petisi, yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta
pertanyaan mengenai suatu masalahnya.
Hak Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan usul atas rancangan UU.
Hak Amandemen, yaitu hak untuk melakukan perubahan alat suatu
rancangan UU.
 Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
 Melaksanakan UUD Negara RI Th.1945 & menaati peraturan
perundang undangan.
 Mempertahankan & memelihara kerukunan nasional & keutuhan
NKRI.
 Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan.
 Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 Menaati prinsip demokrasi dan pelenggaraan pemerintahan negara.
 Menaati tata tertib dan kode etik.
 Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga
lain.
 Menyerap & menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala.
Kewajiban Anggota DPR
 Memberikan persetujuan atas RUU yang
diusulkan presiden.
 Memberikan persetujuan atas PERPU .
 Memberikan persetujuan atas Anggaran.
 Meminta MPR untuk mengadakan sidang
istimewa guna meminta pertanggungjawaban
presiden.
Tugas DPR sebelum Amandemen
Tugas DPR setelah
Amandemen
Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
Proses dan Mekanisme membentuk UU antara DPR dan
Pemerintah.
Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga
negara.
 Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya dari
tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan
persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan
RUU.

Contenu connexe

Tendances

Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiRyan Danny
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiabd_
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945bulan purnama
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Siti Hardiyanti
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatCha-cha Taulanys
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaafifahdhaniyah
 
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasilanovipridayantiii
 
Kumpulan mosi debat hukum
Kumpulan mosi debat hukumKumpulan mosi debat hukum
Kumpulan mosi debat hukumEko Nainggolan
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiaabd_
 
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di IndonesiaSuprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesiabulan purnama
 
Infrastruktur Politik
Infrastruktur PolitikInfrastruktur Politik
Infrastruktur Politiknandasyifaf
 

Tendances (20)

Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agung
 
Mahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusiMahkamah konstitusi
Mahkamah konstitusi
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasi
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
Komisi yudisial
Komisi yudisialKomisi yudisial
Komisi yudisial
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
 
Kumpulan mosi debat hukum
Kumpulan mosi debat hukumKumpulan mosi debat hukum
Kumpulan mosi debat hukum
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
 
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di IndonesiaSuprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
 
Infrastruktur Politik
Infrastruktur PolitikInfrastruktur Politik
Infrastruktur Politik
 

En vedette

Neuropsicología, Neurología: Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...
Neuropsicología, Neurología:  Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...Neuropsicología, Neurología:  Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...
Neuropsicología, Neurología: Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...Sergio Moya Casas
 
Inclusión Socioeconómica - LA EDUCACIÓN MÉDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...
Inclusión Socioeconómica - LA EDUCACIÓN MÉDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...Inclusión Socioeconómica - LA EDUCACIÓN MÉDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...
Inclusión Socioeconómica - LA EDUCACIÓN MÉDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...Fundacion CeiBa
 
Rosa Herman mobile presentation
Rosa Herman mobile presentationRosa Herman mobile presentation
Rosa Herman mobile presentationHerman Rosa
 
00-White privilage
00-White privilage00-White privilage
00-White privilagemccormick102
 
Jordan Transcript- sscrubbed
Jordan Transcript- sscrubbedJordan Transcript- sscrubbed
Jordan Transcript- sscrubbedJerry Jordan
 
Fii Parte la Diversitate
Fii Parte la DiversitateFii Parte la Diversitate
Fii Parte la DiversitateART Fusion
 
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Operator Warnet Vast Raha
 
Infección tracto urinario en pediatría
Infección tracto urinario en pediatríaInfección tracto urinario en pediatría
Infección tracto urinario en pediatríaClaudio Ramirez
 
Retinopatia da Prematuridade
  Retinopatia da Prematuridade   Retinopatia da Prematuridade
Retinopatia da Prematuridade Laped Ufrn
 
Bab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII GlobalisasiBab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII Globalisasimaryuni ,.
 
GENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMPGENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMPAwanda Gita
 

En vedette (19)

Παρουσίαση1
Παρουσίαση1Παρουσίαση1
Παρουσίαση1
 
refco
refcorefco
refco
 
Neuropsicología, Neurología: Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...
Neuropsicología, Neurología:  Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...Neuropsicología, Neurología:  Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...
Neuropsicología, Neurología: Paciente FZ - procesamiento consciente e incons...
 
Inclusión Socioeconómica - LA EDUCACIÓN MÉDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...
Inclusión Socioeconómica - LA EDUCACIÓN MÉDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...Inclusión Socioeconómica - LA EDUCACIÓN MÉDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...
Inclusión Socioeconómica - LA EDUCACIÓN MÉDICA INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA P...
 
Rosa Herman mobile presentation
Rosa Herman mobile presentationRosa Herman mobile presentation
Rosa Herman mobile presentation
 
00-White privilage
00-White privilage00-White privilage
00-White privilage
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Jordan Transcript- sscrubbed
Jordan Transcript- sscrubbedJordan Transcript- sscrubbed
Jordan Transcript- sscrubbed
 
Purnima Amit Sonawane
Purnima Amit SonawanePurnima Amit Sonawane
Purnima Amit Sonawane
 
Fii Parte la Diversitate
Fii Parte la DiversitateFii Parte la Diversitate
Fii Parte la Diversitate
 
Sala dengue piura se 31 2016 - avance 12.08.2016
Sala dengue piura se 31   2016 - avance 12.08.2016Sala dengue piura se 31   2016 - avance 12.08.2016
Sala dengue piura se 31 2016 - avance 12.08.2016
 
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistim pemerin...
 
5 Fragen an Johanna Stammler, Slide 2
5 Fragen an Johanna Stammler, Slide 25 Fragen an Johanna Stammler, Slide 2
5 Fragen an Johanna Stammler, Slide 2
 
Tugas tik materi pkn bab 3
Tugas tik materi pkn bab 3Tugas tik materi pkn bab 3
Tugas tik materi pkn bab 3
 
Infección tracto urinario en pediatría
Infección tracto urinario en pediatríaInfección tracto urinario en pediatría
Infección tracto urinario en pediatría
 
Retinopatia da Prematuridade
  Retinopatia da Prematuridade   Retinopatia da Prematuridade
Retinopatia da Prematuridade
 
GLOBALISASI
GLOBALISASIGLOBALISASI
GLOBALISASI
 
Bab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII GlobalisasiBab IV PKn XII Globalisasi
Bab IV PKn XII Globalisasi
 
GENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMPGENETIKA KELAS 9 SMP
GENETIKA KELAS 9 SMP
 

Similaire à DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahErica Nursanti
 
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYATMATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYATahmadkhoiron
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
 
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraTugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraLukman Priasmoro
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Mitha Ye Es
 
pendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptxpendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptxkarlinasiti
 
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdfPPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdfSMPTahfidz1
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
 
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxDzakyWiratmoko
 

Similaire à DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) (20)

Ppt 6
Ppt 6Ppt 6
Ppt 6
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Tugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negaraTugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negara
 
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYATMATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MATERI PKN KELAS 8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 
Makalah dpr
Makalah dprMakalah dpr
Makalah dpr
 
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatifBadan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraTugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
 
Makalah dpr
Makalah dprMakalah dpr
Makalah dpr
 
Makalah dpr
Makalah dprMakalah dpr
Makalah dpr
 
Makalah dpr
Makalah dprMakalah dpr
Makalah dpr
 
Struktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesiaStruktur lembaga negara republik indonesia
Struktur lembaga negara republik indonesia
 
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
Konsep dasar politik dan pemerintahan edite(1)
 
pendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptxpendidikan kewarganegaraan 1.pptx
pendidikan kewarganegaraan 1.pptx
 
Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3Bab 4 kd 3
Bab 4 kd 3
 
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdfPPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 
Pembelajaran 1
Pembelajaran 1Pembelajaran 1
Pembelajaran 1
 
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

  • 1. DISKUSI PKN KELOMPOK BAGIAN DPR •Nadia F. R. (26) •Oktavia D. P (32) •Jihan Navira (17) •Mutiara Q. (25)
  • 2. DPR Anggota DPR Fungsi DPR Hak-Hak DPR Kewajiban DPR Tugas-Tugas DPR
  • 3. Anggota DPR  Sebelum Amandemen Anggota DPR sebelum adanya amandemen hanya terdiri dari pimpinan, Komisi komisi, Badan Musyawarah (BAMUS) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)  Sesudah Amandemen Anggota DPR terdiri atas : Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan legislasi, Badan Urusan rumah tangga, Badan kerjasama antar parlemen, panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain yang di perlukan.
  • 4. Fungsi DPR Legislasi, yaitu fungsi membentuk UU bersama Presiden dan mendapat persetujuan bersama. Anggaran, yaitu fungsi menetapkan APBN bersama Presiden Pengawasan, yaitu fungsi DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU dan ABN
  • 5. Hak DPR Hak Interpelasi, yaitu hak dpr untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Hak Angket, yaitu hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting dan strategis dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia Internasional.
  • 6. Hak Budget, yaitu hak untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN Hak Bertanya, yaitu hak DPR untuk bertanya pada pemerintah/ presiden yang dilakukan secara tertulis. Hak Imunitas, yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat di pengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya. Hak Petisi, yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalahnya. Hak Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan usul atas rancangan UU. Hak Amandemen, yaitu hak untuk melakukan perubahan alat suatu rancangan UU.
  • 7.  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.  Melaksanakan UUD Negara RI Th.1945 & menaati peraturan perundang undangan.  Mempertahankan & memelihara kerukunan nasional & keutuhan NKRI.  Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.  Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.  Menaati prinsip demokrasi dan pelenggaraan pemerintahan negara.  Menaati tata tertib dan kode etik.  Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.  Menyerap & menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kewajiban Anggota DPR
  • 8.  Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.  Memberikan persetujuan atas PERPU .  Memberikan persetujuan atas Anggaran.  Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Tugas DPR sebelum Amandemen
  • 9. Tugas DPR setelah Amandemen Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. Proses dan Mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.  Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya dari tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.