3. Anggota DPR
Sebelum Amandemen
Anggota DPR sebelum adanya amandemen hanya terdiri dari
pimpinan, Komisi komisi, Badan Musyawarah (BAMUS) dan Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT)
Sesudah Amandemen
Anggota DPR terdiri atas : Pimpinan, Komisi, Badan
Musyawarah, Badan legislasi, Badan Urusan rumah tangga, Badan
kerjasama antar parlemen, panitia anggaran, dan alat kelengkapan lain
yang di perlukan.
4. Fungsi DPR
Legislasi, yaitu fungsi membentuk UU bersama Presiden dan
mendapat persetujuan bersama.
Anggaran, yaitu fungsi menetapkan APBN bersama Presiden
Pengawasan, yaitu fungsi DPR melaksanakan pengawasan
atas pelaksanaan UU dan ABN
5. Hak DPR
Hak Interpelasi, yaitu hak dpr untuk meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara.
Hak Angket, yaitu hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap
pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal
penting dan strategis dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang undangan.
Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat
atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah
air dan dunia Internasional.
6. Hak Budget, yaitu hak untuk mengesahkan RAPBN menjadi
APBN
Hak Bertanya, yaitu hak DPR untuk bertanya pada pemerintah/ presiden
yang dilakukan secara tertulis.
Hak Imunitas, yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat di pengadilan
dari hasil keputusan yang dibuatnya.
Hak Petisi, yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta
pertanyaan mengenai suatu masalahnya.
Hak Inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan usul atas rancangan UU.
Hak Amandemen, yaitu hak untuk melakukan perubahan alat suatu
rancangan UU.
7. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
Melaksanakan UUD Negara RI Th.1945 & menaati peraturan
perundang undangan.
Mempertahankan & memelihara kerukunan nasional & keutuhan
NKRI.
Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan.
Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Menaati prinsip demokrasi dan pelenggaraan pemerintahan negara.
Menaati tata tertib dan kode etik.
Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga
lain.
Menyerap & menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala.
Kewajiban Anggota DPR
8. Memberikan persetujuan atas RUU yang
diusulkan presiden.
Memberikan persetujuan atas PERPU .
Memberikan persetujuan atas Anggaran.
Meminta MPR untuk mengadakan sidang
istimewa guna meminta pertanggungjawaban
presiden.
Tugas DPR sebelum Amandemen
9. Tugas DPR setelah
Amandemen
Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
Proses dan Mekanisme membentuk UU antara DPR dan
Pemerintah.
Mempertegas fungsi DPR ,yaitu: fungsi legislas, anggaran dan
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga
negara.
Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya dari
tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan
persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan
RUU.