Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
•
0 j'aime•2,210 vues
Disampaikan oleh Forum Masyarakat Sipil
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (15)
Similaire à Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
Similaire à Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out (20)
Plus de Oswar Mungkasa
Plus de Oswar Mungkasa (20)
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
- 1. HAND OUT PENGANTAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
- 2. PENGERTIAN Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
- 3. DASAR HUKUM UU NO 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
- 4. TUJUAN Mendukung antar pelaku pembangunan Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
- 5. PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( UU 25 TH 2004 ) POLITIK Rencana Pembangunan merupakan hasil proses politik ( publik choice theory of planing ) khususnya penjabaran visi – misi kepala daerah terpilih TEKNOKRATIK Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional , atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan PARTISIPATIF Perencanaan yang melibatkan masyarakat ATAS BAWAH ( TOP DOWN ), BAWAH ATAS ( BOTTOM UP ) Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan
- 6. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 ) Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko ( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 )
- 7. WAHANA PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJP Nasional / Daerah Musrenbang Jangka Menengah ( Penyusunan RPJM Nasional / Daerah ) Musrenbang reguler / tahunan Musrenbangdes Musrenbangcam Forum SKPD Musrenbang Kab Musrenbang Propinsi Musrenbang Nasional
- 8. TAHAPAN PERENCANAAN Penyusunan Rencana * Melaksanakan musyawarah pembangunan * Penyusunan rancangan akhir perencanaan Penetapan Rencana * RPJP Nasional / Daerah dengan UU / Perda * RPJM Nasiolan / Daerah dengan Peraturan Presiden Peraturan Bupati * RKP Nasional / Daerah dengan Peraturan Presiden Peraturan Bupati Pengendalian pelaksanaan Rencana * Koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana Evaulasi pelaksanaan rencana * Pengumpulan dan analisis data untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja
- 9. RUANG LINGKUP PERENCANAAN NASIONAL DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL JANGKA MENENGAH DAERAH RENCANA STRATEGIS RENCANA STRATEGIS SKPD KEMENTRIAN / LEMBAGA RENCANA KERJA PEMERINTAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RENCANA KERJA KEMENTRIAN / RENCANA KERJA SKPD LEMBAGA
- 10. RENSTRA RENSTRA- KL RENSTRA- SKPD Berpedoman pada Berpedoman pada RPJM Nasional RPJM DAERAH Isi : Isi : 1. Visi –misi 1. Visi –misi 2. Tujuan, Strategi dan 2. Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kebijakan 3. Program 3. Program 4. Kegiatan indikatif 4. Kegiatan indikatif
- 11. RENJA RENJA –KL RENJA –SKPD Penjabaran RENSTRA Penjabaran RENSTRA KL SKPD Isi : Isi : 1. Kebikan KL 1.Kebikan SKPD 2. Program dan Kegiatan 2.Program dan Kegiatan Pembangunan Pembangunan * Dilaksanakan * Dilaksanakan Pemerintah Pemerintah * Mendorong * Mendorong Partsipasi Partsipasi masyarakat masyarakat
- 12. RENCANA KERJA PEMERINTAH RKP RKP DAERAH PENJABARAN RPJM PENJABARAN RPJM NASIONAL DAERAH ISI : ISI : 1. Prioritas Pembangunan 1.Prioritas Pembangunan Daerah Nasional 2.Rancangan Kerangka Ekonomi 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Makro 3.Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3. Arah Kebijakan Fiskal 4.Program SKPD, Lintas SKPD, 4. Program Kementrian, Lintas kewilayahan dan lintas Kementrian, kewilayahan dan kewilayahan yang mememuat lintas kewilayahan yang kegiatan dalam memuat kegiatan dalam * Kerangka regulasi * Kerangka regulasi * Kerangka Anggaran * Kerangka Anggaran
- 13. PROSES / ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Penjaringan SEKALA KABUPATEN MUSREN RPTK musdus musdus Masalah dan CAM Potensi FORUM RENJA SKPD SKPD Lokarya Musyawarah PERDES Musdes BPD RPJMD desa SEKALA DESA MUSREN RKPD KAB PENGELOMPOKAN Lokakarya Per. Kades SEJARAH DESA desa Musdes RKP Desa KU APBD VISI MISI Penyusunan draf APB Desa ANALISIS SKORING SIDANG PPA S Musyawarah DPRD II Musdes BPD RAPBD LKPJ Perhitungan Perubahan APB Desa KADES APB Desa APB Desa PERDA PELAKSANAAN APB Desa APBD II
- 14. HANDOUTS 1.3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA FoRmAsI Kebumen
- 15. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PP 72 TAHUN 2005 PASAL 63 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya
- 16. PASAL 64 (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Peraturan kepala desa
- 17. PENGERTIAN RPJM Desa adalah dokumen perencanaan strategis / jangka menengah desa yang berjangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa
- 18. KONDISI SAAT INI KONDISI YANG LEGENDA DAN MASALAH KESENJANGAN DIHARAPKAN SEJARAH DAN VISI- MISI PEMBANGUNAN DESA POTENSI DESA DESA JEMBATAN PERENCANAAN REFLEKSI RPJMD / 5 TAHUN TI T II T III T IV TV RENCANA TAHUNAN RKP Desa
- 19. TAHAPAN PENYUSUN RPJM DESA Penyusunan Rencana * MUSDUS * LOKARYA DESA * MUSRENBANGDES Penetapan Rencana * MUSYAWARAH BPD * PERDES RPJMDes
- 20. PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA Penjaringan musdus musdus Masalah dan Potensi Lokarya Musyawarah PERDES desa Musdes BPD RPJMD PENGELOMPOKAN SEJARAH DESA VISI MISI ANALISIS SKORING
- 21. HAND OUT PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRO RAKYAT MISKIN & KEADILAN GENDER
- 22. DEFINISI KEMISKINAN • Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.(Kriteria SNPK) • Kemiskinan didekati dengan pendekatan berbasis hak dasar (right- based approach, yang meliputi: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan, (2) kesehatan, (3) pendidikan, (4) pekerjaan, (5) perumahan, (6) air bersih, (7) pertanahan, (8) sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (9) rasa aman, (10) hak untuk berpartisipasi, dan (11) hak untuk terbebas dari tindak kekerasan • Kriteria BPS: Pengeluaran seseorang atau keluarga berada di bawah garis kemiskinan, yaitu besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi pangan dan non pangan (sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan bakar) setara 2.100 kkal per kapita per hari
- 23. PENGERTIAN HAK DASAR • PENDEKATAN BERBASIS HAK ADALAH SEBUAH PENDEKATAN PEMBANGUNAN YANG MENGATUR KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENGHORMATI, MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK – HAK DASAR MASYARAKAT
- 24. HAK DASAR • HAK HIDUP • HAK PENGHIDUPAN YANG LAYAK • HAK MEMPEROLEH LAYANAN KESEHATAN • HAK MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN • HAK ATAS KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA • HAK ATAS LAYANAN PERUMAHAN / TEMPAT TINGGAL • HAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT • HAK ATAS PARTISIPASI
- 25. TUJUAN MDG’s Deklarasi PBB Tentang Tujuan Pembangunan 2015 1. memberantas kemiskinan dan kelaparan 2. mewujudkan pendidikan dasar 3. meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. mengurangi angka kematian bayi 5. meningkatkan kesehatan ibu. 6. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya 7. menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 8. mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan
- 26. INDIKATOR MDG’s I. PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN Target (1) tinggal 50 persen proporsi penduduk dengan penghasilan dibawah 1 dolar sehari. Indikator: 1. Proporsi penduduk dibawah 1 dollar sehari 2. Ratio kesenjangan kemiskinan 3. Persebaran kuantil orang miskin dalam konsumsi nasional Target (2) Antara tahun 1990–2015 proporsi penduduk kelaparan tinggal separuhnya. Indikator: 1. Prevalensi balita kurang berat badan 2. Proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan konsumsi. II. MENINGKATKAN PENDIDIKAN DASAR Target (3) menjamin semua anak, laki-laki dan perempuan dimanapun berada mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Indikator: 1. Ratio partisipasi di sekolah dasar 2. Proporsi murid kelas 1 mencapai kelas 5 3. Tingkat melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun
- 27. III. PROMOSI KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Target (4) memperkecil kesenjangan gender pada sekolah dasar dan sekolah menengah pada tahun 2005 dan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2015. Indikator: 1. Ratio perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar, menengah pertama dan sekolah menengah atas. 2. Ratio perempuan melek huruf terhadap laki-laki usia 15-24 tahun. 3. Kontribusi perempuan dalam angkatan kerja di luar sektor pertanian. 4. Proporsi perempuan yang duduk di parlemen. IV PENURUNAN ANGKA KEMATIAN ANAK Target (5) menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun pada tahun 1990-2015. Indikator: 1. Tingkat kematian anak di bawah lima tahun 2. Tingkat kematian bayi 3. Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi campak
- 28. V MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target (6): menurunkan dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 1990- 2015. Indikator: 1. Ratio kematian ibu 2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih. VI MEMERANGI HIV/AIDS MALARIA DAN PENYAKIT LAINYA Target (7): pada tahun 2015 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Indikator: 1. Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun. 2. Tingkat prevalensi kontrasepsi 3. Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS Target (8): tahun 2015 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya. Indikator: 1. Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria 2. Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan. 3. Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC 4. Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan perngobatan.
- 29. VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN Target (9): mengintegrasikan prinsip-prinsip pengembangan lingkungan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara dan mencegah kerusakan sumber-sumber alam. Indikator : 1. Proporsi luas hutan 2. Wilayah cagar alam 3. Efisiensi penggunaan energi 4. Emisi karbondioksida. Target (10): pada tahun 2015 proporsi penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air minum sehat menurun 50 persen. Indikator : 1. Proporsi penduduk yang mempunyai akses berlanjut terhadap sumber air yang memadai. Target (11): pada tahun 2020, 100 juta penghuni daerah kumuh mengalami peningkatan taraf hidup yang bermakna. Indikator : 1. Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap sanitasi yang memadai. 2. Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap pemukiman
- 30. VIII MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN Target (12): (12): Pengembangan sistem perdagangan bebas, berdasar aturan, dapat diramalkan serta tidak aturan, diskriminatif dan sistem keuangan, termasuk kesepakatan mengenai pemerintahan yang bersih, kesepakatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan baik nasional maupun internasional. Target (13): (13): perhatian kepada kebutuhan negara-negara berkembang di kepulauan, termasuk tarif dan akses negara- terhadap kuota ekpor negara berkembang dan miskin. Target (14): (14): memperhatikan kebutuhan khusus negara landlocked dan negara kepulauan Target (15): (15): kesepakatan terhadap masalah hutang negara berkembang melalui standard nasional dan internasional untuk ditangguhkan masa pengembaliannya. pengembaliannya. Indikator: 1. Subsidi pertanian domestik dan ekport di negara Target (16): (16): kerjasama dengan negara berkembang dan negara maju untuk menciptakan lapangan kerja bagi para untuk pemuda. Indikator: 1. Tingkat pengangguran kelompok umur 15-24 tahun 15- Target (17): (17): Kerjasama dengan perusahaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku obat bagi negara kebutuhan sedang berkembang. Indikator: Indikator: 1. Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap obat yang dibutuhkan secara berkesinambungan Target (18): (18): Kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan teknologi baru terutama informasi dan komunikasi. teknologi Indikator: 1. Saluran telepon per 1000 penduduk 2. Komputer per 1000 penduduk
- 31. HAND OUT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA FORMASI
- 32. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PP 72 TAHUN 2005 PASAL 63 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya
- 33. PASAL 64 (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu lima tahun b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Peraturan kepala desa
- 35. PENGERTIAN RPJM Desa adalah dokumen perencanaan strategis / jangka menengah desa yang berjangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa
- 36. KONDISI SAAT INI KONDISI YANG LEGENDA DAN MASALAH KESENJANGAN DIHARAPKAN SEJARAH DAN VISI- MISI PEMBANGUNAN DESA POTENSI DESA DESA JEMBATAN PERENCANAAN REFLEKSI RPJMD / 5 TAHUN TI T II T III T IV TV RENCANA TAHUNAN RKP Desa
- 37. TAHAPAN PENYUSUN RPJM DESA Penyusunan Rencana * MUSDUS * LOKARYA DESA * MUSRENBANDES Penetapan Rencana * MUSYAWARAH BPD * PERDES RPJMDes
- 38. PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA Penjaringan musdus musdus Masalah dan Potensi Lokarya Musyawarah PERDES desa Musrenbangdes BPD RPJMD PENGELOMPOKAN SEJARAH DESA VISI MISI PRIORITAS MASALAH TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
- 39. HAND OUT PENJARINGAN MASALAH DAN POTENSI DENGAN SKETSA DESA FORMASI
- 40. PENGERTIAN • SKETSA DESA ADALAH GAMBARAN DESA SECARA KASAR/UMUM MENGENAI KEADAAN SUMBER DAYA FISIK ( ALAM DAN BUATAN )
- 41. TUJUAN PENGGUNAAN SKETSA DESA • Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya di desa. • Sebagai alat untuk menggali / menjaring masalah yang ada di tingkat dusun ( Permasalahan Pengembangan Wilayah, Sosial budaya dan Ekonomi • Sebagai alat untuk menggali / menjaring potensi yang ada di tingkat dusun • Menyamakan presepsi tentang masalah dan potensi
- 42. TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIK SKETSA DESA • PERSIAPAN Pilih dan Tentukan Peserta Persiapkan Tempat yang memadai Siapkanlah Format masalah Sketsa Desa Jelaskan tujuan kajian dengan Sketsa Desa Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano ) Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat ) • MEMBUAT SKETSA DESA Pilihlah salah satu peserta yang paling mengetahui tentang batas-batas wilayah Desa/ Dusun Ajaklah untuk membuat batas Desa / Dusun pada media yang tersedia Sepakati bersama simbol/legenda dan tulis/gambar pada pojok kiri bawah sketsa desa Ajaklah peserta untuk menggambar simbol yang disepakati dalam sketsa yang telah dibuat Ajaklah peserta untuk meneliti kembali sketsa desa yang telah dibuat Ajaklah Peserta untuk melakukan perbaikan kalau memang diperlukan
- 43. PENGERTIAN • MASALAH Adalah perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya • KEBUTUHAN Kebutuhan adalah sesutu jika tidak dipenuhi akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup • KEINGINAN Kebutuhan adalah sesuatu jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan masalah • POTENSI Adalah sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah
- 44. BENTUK POTENSI • Bentuk –bentuk potensi 1. Potensi Sumber Daya Alam ( batu, pasir, kayu dsb ) 2. Potensi Sumber daya manusia ( Swadaya tenaga, Tenaga teknis dll ) 3. Potensi Sumber daya sosial
- 45. MENULISKAN PERNYATAAN MASALAH DAN POTENSI • Dalam menuliskan harus mencantumkan pokok permasalahan dengan jelas • Kapasitas masalah( Panjang, Lebar, Jumlah ) harus dituliskan dengan jelas • Lokasi masalah harus dituliskan dengan jelas • Masalah dituliskan dalam bentuk kalimat pernyataan Contoh : 1. Tanggul sungai longsor sepanjang 50 M Tinggi 3 M di Rw 01 Rt 01
- 46. • Mewawancarai Sketsa Desa Galilah pengertian tentang Masalah, Kebutuhan, Hak-hak Dasar, Keinginan dan potensi Ajaklah peserta untuk mewawancarai sketsa desa dari arah tetentu Ketika menemui simbol/ legenda tanyakan pada peserta “ adakah masalah ( Bidang Pengembangan Wilayah, Sosial Budaya, Ekonomi ) pada hal tersebut ? “ Ketika menemui masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimana kapasitas masalahnya ( berapa banyak, berapa panjang, berapa luas dsb ) Rumuskan pernyataan masalahnya dan catat dalam Format 1 Kolom masalah Diskusikan dengan peserta adakah potensi ( SDA, SOSIAL, FISKAL,LEMBAGA ) yang ada pada mereka dan lingkunganya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Catat potensi yang disepakati dalam format 1 kolom potensi Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa desa terwawancarai
- 47. CONTOH FORMAT 1 KAJIAN SKETSA DESA NO MASALAH POTENSI 1 2 3 1 Tanggul sungai jebol di RW 01 Batu Rt 02 sepanjang 50 Meter Tenaga 2 5 Anak balita di Rw 01 menderita Posyandu giZi buruk Bidang Desa 3 15 Anak Usia Dini di Rw 01 Komite sekolah belum mendapatakan Guru pelayanan pendidikan Tk 4 Jalan Desa sepanjang 700 meter Pasir di RW 01 banyak berlubang dan Batu becek Tenaga 5 TPQ AL Hidayah tidak berjalan Guru aktif Gedung 6 Lahan sawah seluas 5 H di Rw Kelompok Tani 01 Rt 01 sering gagal panen kerena serangan hama
- 48. HAND OUT PENJARINGAN MASALAH DAN POTENSI DENGAN DIAGRAM KELEMBAGAAN FORMASI
- 49. PENGERTIAN Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat Sebagai alat kajian Diagram kelembagaan adalah alat untuk mengkaji yang masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan Lembaga adalah
- 50. Jenis – Jenis Lembaga FORMAL Lembaga yang mempunyai dasar hukum / Berbadan Hukum Contoh Pemerintah Desa BPD LKMD Dll NON FORMAL Lembaga yang tidak mempunyai dasar hukum / Berbadan Hukum Contoh Kelompok arisan Paguyuban tukang becak Kelompok yasinan
- 51. TUJUAN Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di desa Untuk mengetahui lembaga – lembaga yang mempunyai peranan / manfaat bagi masyarakat Untuk Mengetahui pola hubungan lembaga – lembaga yang ada dengan masayarakat Untuk Mengetahui masalah dan potensi pada lembaga – lembaga yang ada
- 52. TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIK DIAGRAM KELEMBAGAAN PERSIAPAN Persiapkan Tempat yang memadai Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, Kertas manila, gunting dan isolatif ) Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan Jelaskan tujuan kajian dengan Diagram kelembagaan Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat ) MEMBUAT DIAGRAM KELEMBAGAAN Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada diwilayah mereka Tulislah lembaga yang telah teridentifikasi pada media yang tersedia Buatlah bulatan / lingkaran dari kertas manila dengan ukuran yang berbeda sebanyak lembaga yang teridentifikasi Ajaklah peserta mendiskusikan pengaruh lembaga terhadap kehidupan masyarakat dari yang paling besar sampai yang paling kecil Tuliskan nama lembaga yang pengaruhnya paling besar pada lingkaran yang paling besar demikian seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil
- 53. PEMDES PEMDES LKMD LKMD PKK PKK KELOMPOK TANI
- 54. LANGKAH-LANGKA KEGIATAN Buat sketsa desa ( hanya batas desa/ dusunnya saja ) tuliskan kata masyarakat ditengahnya ) Tanyakan Kepada peserta lembaga-lembaga mana yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Tempelkan bulatan yang telah ditulis nama lembaga pada seketsa desa Jika sering berhubungan tempelkan dekat dengan kata masyarakat jika tidak sering berhubungan tempelkan jauh dari kata masyarakat Lakukan hal demikian sampai semua bulatan tertempel pada sketsa desa
- 55. PEMDES PKK LKMD MASYARAKAT BPD KELOMPOK TANI
- 56. MENGGALI MASALAH DAN POTENSI Galilah permasalahan dari lembaga yang terindentifikasi dari segi : a. Struktur Organisasi b. Kapasitas SDM c. Managemen Organisasi d. Regulasi Catatlah semua masalah dan potensi yang tergali dalam Format yang telah disediakan
- 57. CONTOH FORMAT 2 DIAGRAM KELEMBAGAAN NO NAMA MASALAH POTENSI LEMBAGA 1 2 3 4 1 PEMDES Administrasi Pemerintahan Desa Adanya itikad baik belum rapi dari perangkat Terjadi kekosongan perangkat sebanyak 2 formasi Bendahara Desa belum SDM menguasai managemen keuangan dengan baik 2 BPD Hubungan BPD dengan Pemdes SDM dan masyarakat belum berjalan secara optimal Kemampuan BPD dalam SDM pembahasan Peraturan desa masih lemah
- 58. HAND OUT PENJARINGAN MASALAH DAN POTENSI DENGAN KALENDER MUSIM FORMASI
- 59. PENGERTIAN • Kalender musim adalah alat kajian untuk mengetahui kejadian / kegiatan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perubahan waktu
- 60. TUJUAN • Untuk Mengetahui kegiatan – kegiatan masyarakat berdasarkan perubahan waktu • Untuk mengetahui kejadian – kejadian yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yang terjadi secara berulang dalam kehidupan masyarakat • Untuk mengetahui masa - masa kritis dalam kehidupan masyarakat
- 61. TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIK KALENDER MUSIM • PERSIAPAN Persiapkan Tempat yang memadai Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, Kertas manila, gunting dan isolatif ) Siapakan format masalah kalender musim Jelaskan tujuan kajian dengan kalender musim Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat ) • MEMBUAT KALENDER MUSIM Ajaklah peserta mendiskusikan musim yang ada Hasilnya tuliskan pada kolom yang tersedia Ajaklah pererta untuk mengidentifikasi kejadian – kejadian( masalah , kegiatan) penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yang kejadiannya terus berulang Tuliskanlah dalam kolom masalah / kejadaian pada kalender musim Ajaklah peserta mendiskusikan kapan biasanya kejadian – kejadian tersebut terjadi Tuliskan dengan memberi tanda X pada kolom yang tersedia
- 62. KALENDER MUSIM MASALAH KEMARAU / KETIGA PENGHUJAN / RENDENG WARENG / PANCA ROBA KEGIATAN Agus Sep Okt Nov Des Jan Feb Mart Apr Mei Juni Juli BANJIR * *** * *** PENYAKIT DIARE * ** * PACEKLIK * ** BANYAK *** KONDANMGAN * ** * *** PANEN RAYA * HAMA TANAMAN * ** *
- 63. Menggali Masalah dan Potensi • Tanyakan kepada peserta musyawarah berkaitan dengan kejadian / masalah yang ada * Dimana lokasi kejadiannya * Siapa yang terkena dampak masalah tersebut * Bagaimana kapasitas masalahnya • Tanyakan kepada peserta musyawarah potensi apa yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut • Tuliskan masalah dan potensi kedalam format masalah dan potensi kalender musim
- 64. FORMAT 2 KALENDER MUSIM NO MASALAH POTENSI 1 Pada musim penghujan Rw 01 / Rt 03 Batu tergenang banjir Pasir Tenaga 2 Pada musim pancaroba 12 warga Rw 1 Posyandu Rt 02 terserang diare Bidang Desa 3 Pada musim kemarau terjadi paceklik Lumbung desa
- 65. HAND OUT FORMASI
- 66. Pengelompokan masalah adalah suatu kegiatan untuk menghimpun/ mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan mengelompokan masalah dalam sektor dan bidang
- 67. Memperoleh data masalah dan potensi yang akurat dari hasil tiga alat kajian di tingkat dusun Menggabungkan dan mengelompokkan masalah dari hasil kajian di tingkat dusun kedalam sektor dan bidang ( Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan Sosial Budaya )
- 68. PERSIAPAN Persiapkan Tempat yang memadai Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, isolatif ) Siapkan Format Pengelompokan Masalah Siapkan data dari hasil kajian di tingkat dusun ( tiga alat kajian) Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )
- 69. 1. Indentifikasikan masalah – masalah yang sama dari hasil penjaringan masalah di tingkat didusun 2. Jadikanlah masalah-masalah yang sama tersebut menjadi satu rumusan masalah 3. Jika langkah 2 telah selesai, kelompokanlah masalah kedalam sektor ( sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, peternakan ,pemerintahan, pekerjaan umum, Sumber daya air dll ) 4. Kelompokanlah sektor – sektor yang ada kedalam dalam bidang ( Pengembangan wilayah, Sosial budaya, Ekonomi ) tuliskan dalam kolom 2 format 4 5. Periksalah potensi hasil kajian di tingkat dusun ( tiga alat kajian ) tuliskanlah dalam tuliskan dalam kolom 2 format 4
- 70. CONTOH No Masalah Potensi 1 2 3 I BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH 1.1 Pekerjaan Umum 1.1.1 Jalan Desa sepanjang 700 meter di RW 01 banyak berlubang dan becek Tenaga, batu 1.2 Sumber Daya Air 1.2.1 Tanggul sungai jebol di RW 01 Rt 02 sepanjang 50 Meter Tenaga, batu II BIDANG EKONOMI 2.1 Pertanian 2.1.1 Lahan sawah seluas 5 H di Rw 01 Rt 01 sering gagal panen kerena serangan Keleompok tani hama III BIDANG SOSIAL BUDAYA 3.1 Pendidikan 3.1.1 15 Anak Usia Dini di Rw 01 belum mendapatkan pelayanan pendidikan TK Pertiwi 3.1.1 TPQ AL Hidayah tidak berjalan aktif Gedung dan Ustzad 3.2 Kesehatan 3.2.1 5 Anak balita di Rw 01 menderita gisi buruk Posyandu 3.3 Pemerintahan 3.3.1 Terjadi kekosongan perangkat sebanyak 2 formasi 3.3.2 Bendahara Desa belum menguasai managemen keuangan dengan baik Ada semangat dan komitmen 3.3.2 Kemampuan BPD dalam pembahasan Peraturan desa masih lemah Ada semangat dan komitmen
- 71. PENYUSUNAN SEJARAH DESA FORMASI
- 72. MENYUSUN SEJARAH DESA Persiapan Persiapkan Tempat yang memadai Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, dan isolatif ) Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat ) Langkah- Langkah Bagilah peserta menjadi 3 kelompok berdasarkan tahun kelahiran Misal : Tahun kelahiran perserta yang paling tua adalah tahun 1948 dan yang termuda lahir pada tahun 1978. Kelompok 1 kelahiran tahun 1948 s/d 1958 Kelompok 2 kelahairan tahun 1959 s/d 1969 Kelompok 3 kelahiran tahun 1970 s/d 1978 Masing –masing kelompok untuk mendiskusikan kejadian –kejadian penting ( kejadian yang baik dan kejadian yang buruk ) Misal Kelompok 1 dari tahun 1960 s/d tahun 1975 Kelompok 2 dari tahun 1976 s/d tahun 1990 Kelompok 3 dari tahun 1990 s/d tahun 2007 Hasil diskusi dituliskan pada format sejarah desa
- 73. SEJARAH DESA Tahun Kejadian yang baik Kejadian yang buruk 1 2 3 1965 Terjadi hura –hura politik 1967 Balai Desa mulai dibangun Terjadi paceklik karena serangan hama tikus 1970 1971 1972 1973 1975 1976 1977 1978 1979 DST
- 74. MENGAMBIL PELAJARAN DARI SEJARAH DESA Diskusikanlah dan catat kejadaian kejadian buruk yang berulang terjadi Ambilah pelajaran, sebagai antisipasi kedepan Diskusikanlah dan catat kejadian kejadian baik yang berulang terjadi Ambilah pelajaran, sebagai bekal mengarungi masa depan
- 75. VISI DAN MISI FORMASI
- 76. PENGERTIAN • VISI Adalah adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita –cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi
- 77. CIRI VISI YANG BAIK • Merupakan hasil komitmen dan bisa memberikan inspirasi bagi para pelaksana • Merupakan jembatan antara masa lalu dengan masa depan • Memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta manfaat yang luas • Mengandung tujuan yang jelas sehingga memberikan keyakinan bagi para pelaksana • Memungkinkan untuk pelaksanaan yang fleksibel dan kreatif
- 78. PERNYATAAN VISI YANG BAIK • Singkat, misalnya cukup 10 kata • Menarik dan mudah diingat • Mengandung inspirasi dan tantangan • Mengandung kejelasan cita-cita • Biasanya menggunakan kata keadaan
- 79. MERUMUSKAN VISI DESA • Persiapan Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, meta plan dan isolatif ) Jelaskan tujuan perumusan visi dan misi Desa Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat ) • Langkah-Langkah Ajaklah peserta mengingat kembali tentang sejarah desa dan hasil pengelompokan masalah dan potensi Bagikan meta plan kepada peserta, masing – masing peserta mendapat satu meta plan Ajaklah peserta menuliskan tiga buah kata yang merupakan cita – cita ( Visi ) masa depan desa Tempelkanlah semua meta plan yang merupakan visi individu pada tempat yang mudah dilihat seluruh peserta Susun dan gabungkanlah visi individu tersebut sehingga menjadi Visi Desa Buatlah dan sepakati difinisi kerja dari Visi Desa
- 80. VISI INDIVIDU / KELOMPOK VISI INDIVIDU / VISI KELOMPOK INDIVIDU / KELOMPOK VISI VISI DESA BERSAMA VISI INDIVIDU / VISI KELOMPOK INDIVIDU / VISI KELOMPOK INDIVIDU / KELOMPOK
- 81. Pedoman Penyusunan Misi • Misi hendaknya bersifat spesifik • Misi hendaknya mengandung makna yang memotifasi • Misi hendaknya masuk akal dan operasional • Misi hendaknya mudah dipahami oleh pihak- pihak terkait • Pernyataan Misi hendaknya cukup singkat • Biasanya menggunakan kata kerja
- 82. PENGERTIAN • Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah institusi sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan
- 83. CONTOH VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN • VISI TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN TERJANGKAU MELALUI OPTIMALISASI LAYANAN. • MISI 1. Menciptakan pelayanan pendidikan yang, merata, berkeadilan, terjangkau dari aspek lokasi, biaya dan kesempatan 2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar operasional, Standar Pelayanan Pendidikan dan berorientasi pada standar nasional pendidikan 3. Meningkatkan managemen dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten, Unit Pelaksana Teknis dan sekolah 4. Memberikan pelayanan Pendidikan Formal, non formal dan in forlmal 5. Memberikan pembinaan dan pengembangan kreatifitas bidang seni, budaya, pemuda dan olah raga
- 84. HAND OUT PENENTUAN PERINGKAT MASALAH FORMASI
- 85. PENGERTIAN Menentukan Peringkat Masalah adalah suatu kegiatan mengkaji berat ringannya masalah yang sedang dihadapi dengan methode dan teknik tertentu
- 86. TUJUAN Untuk mengetahui bobot masing – masing masalah Menentukan urutan masalah secara tepat berdasar bobot Menentukan urut – urutan masalah yang harus segera diselasaikan
- 87. TAHAPAN MEMBUAT PRIORITAS MASALAH Sampaikan terlebih dahulu mengapa harus membuat prioritas masalah Sepakati terlebih dahulu apapun hasil kesepakatan tentang prioritas masalah adalah kesepakatan bersama Sepakati terlebih dahulu kriteria dan bobot Lakukanlah pensekoran secara partisipatif
- 88. PENENTUAN KRITERIA PERINGKAT MASALAH Tentukan dan sepakati terlebih dahulu kriteria yang akan digunakan untuk menentukan peringkat masalah Misal : Pengembangan Wilayah 1. Tingkat kerusakan 2. Dampak 3. Pengaruh tehadap kemiskinan Bidang Ekonomi 1. Menghambat peningkatan pendapatan 2. Dampak 3. Pengaruh terhadap Kemiskinan Bidang Sosial Budaya 1. Menghambat pemenuhan hak dasar 2. Dampak 3. Pengaruh terhadap Kemiskinan
- 89. PEMBOBOTAN MASALAH Sepakati bobot dan nilai untuk setiap 3. Pengaruh terhadap Kemiskinan : indikator - Sangat berpengaruh Misal - Cukup berpengaruh 1. Tingkat kerusakan SKOR - Berpengaruh - Sangat parah 76 s/d 100 - kurang berpengaruh - Cukup parah 51 s/d 75 - Parah 26 s/d 50 4. Pengaruh terhadap pemenuhan hak dasar : - Kurang parah 1 s/d 25 - Sangat berpengaruh - Cukup berpengaruh 2. Dampak - Berpengaruh - Dirasakan satu Desa atau lebih - kurang berpengaruh - Dirasakan satu RW - Dirasakan satu RT 5. Menghambat peningkatan pendapatan : - Dirasakan individu - sangat menghambat - cukup menghambat - menghambat - kurang menghambat Setelah kriteria dan Pembobotan disepakati tulislah di kertas plano dan di tempel di tempat yang dapat dilihat dengan baik oleh semua peserta
- 90. MELAKUKAN SKORING Siapkan Format skoring masalah Salinlah semua kegiatan pada kolom 2 format 2 kedalam kolom 2 format 5 Ajaklah peserta musyawarah melakukan skoring masalah dengan satu kriteria terlebih dahulu Tuliskan skor yang disepakati pada kolom yang tersedia Lakukanlah hal demikian sehingga semua masalah diberi skor dengan kriteria yang telah disepakati Jika semua masalah telah diberi skor, ajaklah peserta musyawarah untuk menjumlah skor pada setiap masalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 7 format 5 Jika ada jumlah yang sama, ulanglah kembali pensekoran pada masalah yang mempuyai jumlah skor sama Buatlah ranking berdasar besar kecilnya jumlah skor dan tuliskan pada kolom 8 format 5
- 91. CONTOH FORAMAT 5 SKORING MASALAH NO MASALAH KRITERIA PENILAIAN Jumlah Rangking skor Tingkat Jumlah yang Pengaruh Kerusakan terkena Thp Dampak kemiskinan 1 2 3 4 5 6 7 8 I BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH 1.1 Pekerjaan Umum 1.1. Jalan Desa sepanjang 60 95 50 205 II 1 700 meter di RW 01 banyak berlubang dan becek 1.2 Sumber Daya Air 1.2. Tanggul sungai jebol di 90 85 40 125 I 1 RW 01 Rt 02 sepanjang 50 Meter
- 92. FORAMAT 5 SKORING MASALAH NO MASALAH KRITERIA PENILAIAN Jumlah Rangk Menghambat Menghambat Jumlah skor ing peningkatan pemenuhan yang pendapatan hak dasar menerima Dampak 1 2 3 4 5 6 7 8 II BIDANG EKONOMI 2.1 Pertanian 2.1.1 Lahan sawah seluas 5 30 40 50 120 I H di Rw 01 Rt 01 sering gagal panen kerena serangan hama 2.1.2 2.2 Peternakan 2.2.1 2.3 Perdagangan 2.3.1
- 93. FORAMAT 5 SKORING MASALAH NO MASALAH KRITERIA PENILAIAN Jumlah Rangking Menghambat Jumlah Pengaruh skor pemenuhan hak yang Thp dasar menerima kemiskinan Dampak 1 2 3 4 5 6 7 8 III BIDANG SOSIAL BUDAYA 3.1 Pendidikan 3.1.1 15 Anak Usia Dini di Rw 01 10 20 30 60 1 belum mendapatakan pelayanan pendidikan 3.1.1 TPQ AL Hidayah tidak berjalan 10 10 3 23 3 aktif 3.2 Kesehatan 3.2.1 5 Anak balita di Rw 01 5 10 10 25 2 menderita gisi buruk 3.3 Pemerintahan 3.3.1 Terjadi kekosongan perangkat 5 5 10 20 4 sebanyak 2 formasi
- 94. HAND OUT MENENTUKAN ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH FORMASI
- 95. PENGERTIAN Menyusun alternatif tindakan Pemecahan Masalah adalah serangkaian kegiatan kajian dan analisis masalah, penyebab dan potensi untuk menentukan alternatif tindakan pemecahan masalah
- 96. TUJUAN Untuk mengetahui penyebab mendasar dari setiap masalah Mengetahui potensi yang tepat untuk memecahkan masalah Merumuskan berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah
- 97. MERUMUSKAN ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH Persiapan Persiapkan Tempat yang memadai Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, Kertas manila, gunting dan isolatif ) Menyiapkan Format Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat ) Langkah-Langkah Tulislah setiap masalah berdasar pada pengelompokan masalah (Format 5 ) pada kolom 2 pada format 6 Kajilah penyebab mendasar dari setiap masalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 3 format 6 Kajilah potensi yang dapat menyelesaikan masalah dan penyebabnya pada setiap masalah, hasilnya tuliskan pada kolom 4 format 6 Rumuskanlah alternatif tindakan pemecahan masalah dengan mendasarkan pada penyebabnya dan memperhitungkan potensi yang ada, hasilnya tuliskan pada kolom 5 format 6
- 98. CONTOH FORMAT 6 ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH 1 2 3 4 5 I PENGEMBANGAN WILAYAH 1.1 Pekerjaan Umum 1.1.1 Jalan Desa sepanjang Tidak ada drainase / Tenaga Pembangunan Drainasi 700 meter di RW 01 saluran pembuangan jalan sepanjang 700 M banyak berlubang dan untukmembuang air becek yang naik kejalan jalan masih berupa pengerasan jalan tanah 1.2 Sumber Daya Air 1.2.1 Tanggul sungai jebol di Tanah tanggul sangat Tenaga Pembangunan Talud RW 01 Rt 02 sepanjang labil Sungai sepanjang 50 50 Meter Meter
- 99. FORMAT 6 ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH 1 2 3 4 5 II BIDANG EKONOMI 2.1 Pertanian 2.1.1 Hasil panen di lahan Lahan kurang subur Kelompok Gerakan pengomposan persawahan Block Tani lahan silumbu seluas 10 Ha menurun sampai 25% Pada musim tanam 1. Normalisasi irigasi kemarau sulit 2. Normalisasi mendapatkan air dan drainase pada musim hujan banjir 2.2 Peternakan 2.2.1 Setiap tahun terjadi serangan Terkena virus “thelo” Tindakan vaksinasi penyakit “ayam thelo” yang secara dini mengakibatkan lebih dari 100 ayam mati di semua wilayah dusun
- 100. FORMAT 6 ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH 1 2 3 4 5 III SOSIAL BUDAYA 3.1 Pendidikan 3.1.1 15 Anak Usia Dini di Rw 01 Kurangnya kesadaran Komite Sosialisasi pendidikan anak belum mendapatkan masyarakat tentang sekolah Usia Dini pelayanan pendidikan pentingya pendidikan anak Guru prasarana yang ada di Komite Bantuan APE TK pertiwi I kurang sekolah memadahi Guru 1 anak SMP drop out Tidak bisa membayar uang BOS Kebijakan biaya sekolah gedung dan uang ujian DAS gratis bagi orang miskin DPK dan Dinas terkait 3.2. Kesehatan 3.2.1. Pada tahun 2007 sebanyak 10 tindakan pertolongan pendirian Pustu yang orang meninggal karena pertama tidak mampu dilengkapi fasilitas penyakit demam berdarah menanggulangi memadahi
- 101. HAND OUT FoRmAsI Kebumen
- 102. PENGERTIAN Adalah serangkain kegiatan pengisian matrik program dan kegiatan pada format RPJMDes
- 103. Langkah‐langkah Membuat Matrik Program dan kegiatan Salinlah alternatif tindakan pemecahan masalah ( kolom 5 format 6 ) kedalam kolom 2 format 7 Tuliskan volume masing masing kegiatan pada kolom 3 format 7 Tuliskan lokasi kegiatan pada kolom 4 format 7 Tuliskan V pada 5,6,7,8 dan 9 sesui dengan prioritas masalah dengan memperhitungkan perkiraan pendapatan tahun bersangkutan Tuliskan tanda V pada kolom 10,11 dan 12 sesuai dengan sumber pembiayaan Cara menentukan sumber pembiayaan adalah a. Kewenangan Desa b. Kemampuan pembiayaan c. Kemampuan teknis pelaksanaan kegiatan Jika suatu kegiatan memenuhi semua kriteria maka sumber pembiayaan berasal dari APB Desa dan jika salah satu kriteria tidak terpenuhi maka sumber pembiayaan berasal dari APBD/N
- 104. MENENTUKAN SUMBER BIAYA SUMBER BIAYA 1. APBD/APBN, meliputi : APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN (SEKALA SUPRA DESA ) Apabila kegiatan tersebut : 1.1. Bukan Kewenangan Desa 1.2. Biayanya terlalu besar / tidak mampu dibiayai desa 1.3. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya 2. APB Desa : 1.1. Kewenangan Desa 1.2. Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa 1.3. Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya 3. Lainya: Berasal dari selain sumber diatas, misal: a. Bantuan dari organisasi non pemerintah b. perusahaan dan c. Bantuan Program ( misal : P2KP, PPK, dll ) d. Pihak ketiga lainnya ( warga perantauan,
- 105. CONTOH RPJMDes TAHUN 2006 - 2010 DESA AMPUH KECAMATAN HANDAL KABUPATEN SAKTI N0 BIDANG / KEGIATAN VOL LOKAS TAHUN SUMBER I BIAYA INDIKATOR 2006 2007 2008 2009 2010 APBD/ APB Lainnya APBN Desa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I PENGEMBANGAN WILAYAH 1.1 Pekerjaan Umum 1.1.1 Pembangunan 700 Rw 01 V V X Terbangunya Drainasi jalan M drainase P 700 m 1.1.2 Pengerasan jalan 700 Rw 01 V V V Terbangunnya jalan (makadam) MX makadam P 700 m 3M 1.2 Sumber Daya Air 1.2.1 Pembangunan Talud 50 M Rw 01 V V Terbangunya Talud Sungai sepanjang 50 X3 Rt 02 sungai P 50 M Meter M II BIDANG EKONOMI 2.1 Pertanian 2.1.1 Bantuan pengadaan 10 Desa V V alat pembasmi hama Buah III SOSIAL BUDAYA 3.1 Pendidikan 3.1.1 Sosialisasi pendidikan Ls Desa V V Anak terlayani anak Usia Dini pendidikan 3.1.2 Bantuan APE 10 Desa V V Anak terlayani B h pendidikan
- 106. HAND OUT MUSRENBANG RPJMDes FORMASI
- 107. PENGERTIAN Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMDes diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Desa dan mengikut sertakan masyarakat.
- 108. TUJUAN Menampung dan menetapkan rumusan Visi dan Misi desa yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya ( Lokakarya Desa ). Menetapkan Program dan kegiatan indikatif tahun 2006 -2011 yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya ( Lokakarya Desa ).
- 109. KELUARAN 1. Rancangan RPJMDes yang meliputi Visi, misi, program dan kegiatan indikatif 2. Berita acara Musrenbang RPJMDes.
- 110. PESERTA PesertaMusrenbang dalam rangka penyusunan RPJMDes adalah : Delegasi Dusun/ RW Tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan Unsur pemuda organisasi kemasyarakatan desa pengusaha, kelompok tani/nelayan, palaku pendidikan ( Kasek, Komite, Guru ) KK Miskin Bidan Desa Unsur pejabat kecamatan
- 111. TAHAPAN Persiapan 1. Siapkanlah materi musrenbang dengan baik 2. Sebarkanlah undangan dan materi musrenbang paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan 3. Persiapkanlah tempat dan peralatan lainya yang memadai Langkah-Langkah 1. Siapakan daftar hadir musrenbang 2. Bacakanlah pokok-pokok hasil kesepakatan lokakarya desa ( Visi, Misi, Program,Kegiatan dan Raperdes) 4. Berilah kesempatan warga untuk memberikan tanggapan 5. Bahas dan musyawarahkan setiap tanggapan dari warga 6. Berikan waktu khusus kepada BPD untuk memberikan tanggapan terhadap Raperdes dan lampirannya 7. Buatlah berita acara musrenbang RPJMDes
- 112. Berita Acara Musrenbang RPJMDes Tahun 2006-2011 Pada hari ini Kamis tanggal 31 September Tahun 2006 bertempat di Gedung pertemuan / Balai Desa Selancar Kecamatan Awang-Awang Kabupaten Kebelet yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa ( Musrenbangdes ). Musrenbangdes dimaksud membahas Rancangan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2006-2011 Desa Selancar kecamatan Awang-Awang. Adapun Materi , Pimpinan Rapat dan Nara Sumber, sebagai berikut : A. Materi 1. Rancangan Visi dan Misi Desa 2. Rancangan Program dan kegiatan indikatif tahun 2006 - 2011 B. Pimpinan Rapat Pemimpin Rapat : Suto Dikromo Notulen : Ciplek Wulansih C. Nara Sumber : - Drs. Galih Purwo : Kasi PMD Kecamatan Awang-awang - Ir. Suryo Ndadari : Dinas Pertanian - Murakabi, MM : anggota DPRD Perwakilan DP 10 Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat, maka forum Musrenbangdes menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman hal-hal sebagai berikut : 1. Visi dan Misi Desa Selancar 2. Program dan kegiatan indikatif tahun 2006 - 2011 Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pimpinan Musrenbang Notulis / Sekretaris ( ) ( ) Mengetahui Kepala Desa Selancar,
- 113. HAND OUT TEKNIK PENYUSUNAN PERDES DAN SISTEMATIKA RPJMDes FORMASI
- 114. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PP 72 TAHUN 2005 • PASAL 63 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota (2) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya
- 115. • PASAL 64 (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu lima tahun b. Rencana Kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP desa ditetapkan dalam Peraturan kepala desa
- 116. CONTOH PERATURAN DESA KARANGMAJA KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2006 - 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMAJA Menimbang : a. b. c. …….. Mengingat : 1. 2. 3. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMAJA dan KEPALA DESA KARANGMAJA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2006-2010 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. ……… 2. ………. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes Pasal 2 ………………………… . Pasal 3 ………………………… Pasal 4 Pasal 5 Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai / mengalami perubahan dari RPJMDes karena ada bencana alam. Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa. Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Karangmaja Pada tanggal : Desember 2005 KEPALA DESA KARANGMAJA ARIS TEGUH PRIYONO
- 117. CONTOH SISTEMATIKA RPJM Desa • BAB 1 : PENDAHULUAN a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Landasan Hukum c. Tujuan • BAB 2 : PROFIL DESA a. Sejarah Desa b. Kondisi Umum Desa c. SOTK Desa c. Masalah Mendasar • BAB 3 : PROSES PENYUSUNAN RPJMDes a. Musdus c. Lokakarya Desa d. Musrenbangdes RPJMDes • BAB 4 : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN a. Visi dan Misi b. Program dan Kegiatan Indikatif • BAB 5 : PENUTUP LAMPIRAN : 1. Matrik Program dan Kegiatan 2. Proses Penyusunan Program ( F 1 S/D F 6 ) 3. Berita acara musyawarah ( Musdus, Lokdes, Musrenbangdes ) 4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokdes, Musrenbangdes ) 5. Peta Desa
- 118. MENGUKUR KETIDAKADILAN GENDER 1. Subordinasi Suatu penilaian bahwa suatu peran dinilai dan dianggap lebih rendah dari peran yang lain Subordinasi Gender Perempuan dapat dilihat : Masih sedikitnya perempuan yang bekerja dalam peran pengambil keputusan dan menduduki peran penentu kebijakan Adanya status perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dibayar sebagai pekerja lajang dengan anggapan setiap perempuan mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya Di beberapa perusahaan terdapat aturan dimana gaji perempuan mendapat potongan pajak lebih tinggi, karena dianggap sebagai pekerja lajang, meskipun secara de facto harus menafkahi keluarga
- 119. 2. Marjinalisasi Suatu proses peminggiran peran ekonomi seseorang atau semua kelompok yang mengakibatkan proses pemiskinan Proses Marjinalisasi dapat dilihat dari : Apakah kinerja perempuan dalam rumah tangga (domestik) dinilai sama dengan pekerjaan publik ? Apakah perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber ekonomi, pemanfaatan waktu dan pengambilan keputusan? Apakah perempuan memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan kariernya? Apakah perempuan mendapatkan dorongan atau setidaknya kebebasan kultural dan politik untuk memilih kariernya dibandingkan dengan rumah tangga tanpa ada sanksi sosial? Apakah perempuan secara de facto menerima upah sama dengan upah rekan sekerjanya yang laki-laki untuk jenis pekerjaan yang dinilai setara? Apakah perempuan mendapatkan kesempatan sama masuk ke lapangan pekerjaan apapun dan dimanapun tanpa pembedaan yang disebabkan oleh kemampuan reproduksinya Apakah perempuan tetap dipertahankan sebagai tenaga kerja meskipun perusahaan sedang mengurangi pekerjanya Apakah perempuan diakui di depan hukum setara pria dalam hal memperoleh waris, harta gono gini dan sejenisnya?
- 120. 3. BEBAN GANDA Masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga Perempuan mendapatkan multi peran sekaligus multi beban : Di rumah menjalankan peran reproduksi berupa pemeliharaan keluarga dan pengasuhan Di tempat kerja menjalankan peran produksi Di komunitas menjalankan peran pengelolaan komunita
- 121. 4. Kekerasan Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Pembedaan karakter dan anggapan gender perempuan itu feminin, lemah, dan lain-lain sering memunculkan tindak kekerasan baik sexual ataupun kekerasan lainnya. Pelaku kekerasan mulai dari individu, institusi keluarga, masyarakat bahkan negara. Akibatnya pelaksanaan pembangunan sering mengabaikan hak perempuan dan bias gender
- 122. 5. Stereotype Adalah pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang atau suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam hubungan sosial atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan sebuah tindakan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi yang tidak seimbang. Pada umumnya pihak yang lebih kuat atau dominan dapat leih punya daya dalam membangun stereotype pihak lainnya
- 123. SEKS & GENDER SEKS GENDER KETIDAKADILAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI GENDER PEREMPUAN Penis Vagina Kuat Lemah SUBORDINASI Sperma Menyusui Rasional Emosional MARGINALISASI Jakun Melahirkan Tampan Cantik BEBAN GANDA Kasar Halus/lembut KEKERASAN Maskulin Feminin STEREOTYPE Publik Domestik Bisa dipertukar
- 124. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : /KPTS/ 2007 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2008 - 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING , Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); c. bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2008-2012 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Porgram dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa; d. bahwa untuk memberikan keabsahan hukum, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BDP ) Desa Seling Persetujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seling Tahun 2008-2012. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950,
- 125. tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- 126. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52 ) 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Seling Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2008- 2012 ditetapkan menjadi Peraturan Desa. KEDUA : Agar Peraturan Desa tentang RPMJDes Tahun 2008-2012 diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk segera mensosialisasikan Peraturan Desa dimaksud. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di SELING Pada tanggal 11 November 2007 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING K E T U A, Drs. Slamet Nurhadi
- 127. Lampiran II : PERATURAN DESA KRITIG Nomor : TAHUN 2005 Tanggal : 22 Desember 2005 Tentang : RPJMDes sekala DESA DESA : KRITIG KECAMATAN : PETANAHAN KABUPATEN : KEBUMEN TAHUN : 2006 s/d 2010 NO BIDANG/ RENCANA LOKASI VOLUME TAHUN KE SUMBER DANA INDIKATOR TINDAKAN I II III IV V APBD APBDes SWA LAIN2 KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. BID.PENGEMBANGAN WILAYAH 1.1. Rehab Saluran pembuangan RW. IV 1 x 600 M v v Air lancer dan mengurangi banjir 1.2. Pengrokosan jalan setapak RW IV 1 x 400 M v v Jalan tidak licin dan becek 1.3. Pengerasan jalan tembus RW III 1,5x400 M v v Jalan tidak licin dan becek 1.4. Pengrokosan jalan tembus Nampudadi RW III 2x300 M v v Jalan tidak licin dan becek 1.5. Penggalian saluran air dan pemasangan RW III 1,5x100 M v v Saluran air lancar danm tidak banjir gorong-gorong 1.6. Pembuatan sender saluran irigasi RW IV 1,5x500 M v v Saluran Air lancer dan tanah tidak longsor 1.7. Pengrokosan jalan tembus RW IV/ BAK 1x600 M v v Jalan tidak licin dan becek 1.8. Pengecoran jalan jurusan lapangan RW III 1,5x200 M v Jalan tidak licin dan becek 1.9. Pengrokosan jalan pedenokan RW IV 2x1000 M v v Jalan tidak licin dan becek 1.10. Penyenderan saluran irigasi Bak RW IV 1x300 M v v Saluran Air lancar dan tidak erosi 1.11. Pembuatan jalan setapak menuju pasar RW II 1x400 M v v Memperpendek t jalan ke pasar 1.12. Penyenderan saluran irigasi tp jln.raya RW I 1x680 M v v Memperlancar irigasi dan mengurangi banjir 1.13. Normalisasi saluran pembuangan jl.masjid RW I 1x200 M v v Memperlancar pembuangan limbah dan mengurangi pencemaran lingkungan 1.14. Penggalian saluran pembuangan air RW IV v v Mengurangi banjir 1.15. Pengrokosan jalan Branti RW II 2x800 M v v Jalan tidak licin dan becek 1.16. Pembuatan pintu air pd tanggul sungai RW II 1x1 M v v Mengurangi banjir daerah disekitar sungai 1.17. Pembuatan jalan setapak RW IV 1,5x500 M v v Mempermudah transportasi bagi masyarakat 1.18. Pengrokosan jalan tembus sugi RW I 1x 50 M v v Jalan tidak licin dan becek 1.19. Pembuatan jalan setapak RW I 1 x 300 M v v Mempermudah transportasi bagi masyarakat 1.20. Pengerasan jalan desa RW I 1x1600 M v v Jalan tidak bergelombang, licin dan becek 1.21. Rehab Gedung Serba Guna / PKK Balai Desa 8 x 20 M v v v Gedung lebih representative 1.22. Pengurugan lapangan TDU RW I 50x75 M v v Lapangan TDU dapat difungsikan untuk olahraga 1.23. Pembuatan buk/ jembatan kecil RW I, III, IV 5 bh v v Memperlancar arus lalulintas jalan antar RT/RW
- 128. NO BIDANG/ RENCANA LOKASI VOLUME TAHUN KE SUMBER DANA INDIKATOR TINDAKAN I II III IV V APBD APBDes SWA LAIN2 KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 14 8 9 10 11 12 13 14 II. BIDANG EKONOMI 2.1. Pembentukan kelompok tani RW I, III dan Desa 2 kelompok v v v Terbentuknya wadah dan terorganisirnya Pengalian bantuan modal usaha kegiatan tani, ternak. 2.2. Bantuan Modal Pengrajin Tampah RW I 10 orang v v v Hasil produksi dan pendapatan meningkat 2.3. Bantuan modal simpan pinjam RW Desa 4 RW/klp v v v v v Kegiatan Simpan Pinjam lancer 2.4. Bantuan modal pengrajin tudung RW II 40 orang v v v v Hasil produksi dan pendapatan meningkat III. BIDANG SOSIAL BUDAYA 3.1. Bantuan keuangan kepada TK Desa 2 TK v v v v v v Memperlancar kelangsungan proses belajar 3.2. Bantuan Jamban Keluarga Desa 160 Jamban v v v v v x v v Setiap keluarga mempunyai jamban 3.3. Bantuan rehab musholla RW I 2 musholla v v x v v Kondisi fisik lebih representative 3.4. Bantuan keuangan pada posyandu Desa 6 klp v v v v v v Kegiatan posyandu lebih lancer 3.5. Bantuan paving mushollah At-tauhid RW IV 500 M2 v v x v v Halam tidak becek dan licin 3.6. Bantuan pembelian alat rebana RW I, IV 2 klpk v v v Kegiatan seni rebana 3.7. Pembangunan pos kampling Desa 2 pos v v v Kegiatan jaga malam meningkat 3.8. Bantuan pembelian alat olahraga Pemuda Desa v v Kegiatan olahraga meningkat 3.9. Bantuan pengembangan bakat seni lukis Desa 10 orang v v v v Minat pemuda untuk melukis meningkat Keterangan : - Tanda ( v ) = sumber utama - Tanda ( x ) = sumber tambahan/ cadangan Ditetapkan di : KRITIG Pada Tanggal : 22 Desember 2005 Kepala Desa Kritig A G U S
- 129. Lampiran III : PERATURAN DESA KRITIG Nomor : TAHUN 2005 Tanggal : 22 Desember 2005 Tentang : RPJMDes Sekala : KECAMATAN/ KABUPATEN DESA : KRITIG KECAMATAN : PETANAHAN KABUPATEN : KEBUMEN TAHUN : 2006 s/d 2010 NO BIDANG/ RENCANA LOKASI VOLUME TAHUN KE SUMBER DANA INDIKATOR TINDAKAN I II III IV V APBD APBDes SWA LAIN2 KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. BID.PENGEMBANGAN WILAYAH 1.1. Pembangunan macadam jalan desa Desa 3 x 4000 M v v v v v x Jalan tidak bergelombang, licin dan tidak banjir 1.2. Normalisasi sungai balo dan pemasangan RW II 3 x 1000 M v v v v v Lahan disekitar sungai tidak banjir pintu air 1.3. Normalisasi saluran Irigasi RW II 1,5 x 2000 M v v v v v Lahan disekitar sungai tidak banjir 1.4. Pembuatan tanggul dan pengerukan sungai RW IV v v v v v Daerah disekitar sungai tidak banjir 1.5. Pemasangan Tiang listrik Desa 4 RW v v v v v Jaringan listrik ke konsumen/ sesuai standar II. BIDANG EKONOMI 2.1. Bantuan modal usaha kelompok tani Desa 4 klp v v v x Kegiatan kelompok tani lancar III. BIDANG SOSIAL BUDAYA 3.1. Rehab Gedung SDN Kritig 2 RW I 3 lokal v v v x Kondisi fisik lebih representatif 3.2. Rehab Gedung SDN Kritig I RW IV 2 lokal v v v x Kondisi fisik lebih representatif 3.3. Bantuan pemugaran rumah Desa 20 rumah v v v v x Kondisi fisik lebih representative dan layak huni Keterangan : - Tanda ( v ) = sumber utama - Tanda ( x ) = sumber tambahan/ cadangan Ditetapkan di : KRITIG Pada Tanggal : 22 Desember 2005 Kepala Desa Kritig A G U S
- 130. Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA Nomor : TAHUN 2005 Tanggal : 22 Desember 2005 Tentang : RPTDes TAHUN 2006 DESA : KRITIG KECAMATAN : PETANAHAN KABUPATEN : KEBUMEN TAHUN : 2006 NO BIDANG&KEGIATAN TUJUAN LOKASI VOL. SIFAT RAB & SUMBER DANA ( Rp.) INDIKATOR B L R APBD APBDes Lain2 Total KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. BID.PENGEMBANGAN WILAYAH 1.1. Rehab Saluran pembuangan memperlancar irigasi RW. IV 1 x 600 M V 6,000,000 6,000,000 Air lancer dan mengurangi banjir 1.2. Pengrokosan jalan setapak Mengurangi licin & becek RW IV 1 x 400 M V 1,000,000 1,000,000 Jalan tidak licin dan becek 1.3. Pengerasan jalan tembus Mengurangi licin & becek RW III 1,5x400 M V 1,000,000 1,000,000 Jalan tidak licin dan becek 1.4. Pengrokosan jalan tembus Nampudadi Mengurangi licin & becek RW III 2x300 M V 1,500,000 1,500,000 Jalan tidak licin dan becek 1.5. Penggalian saluran air dan pemasangan Mengurangi banjir RW III 1,5x100 M V 1,500,000 1,500,000 Saluran air lancar dan tidak banjir gorong-gorong 1.6. Pembuatan sender saluran irigasi Mencegah longsor RW IV 1,5x500 M V 7,500,000 7,500,000 Saluran Air lancer dan tanah tidak longsor II. BIDANG EKONOMI 2.1. Pembentukan kelompok tani RW I, III Mendorong keaktifan Desa 2 kelompok V Terbentuknya wadah dan terorganisirnya dan penggalaian bantuan usaha kelompok tani 15,000,000 500,000 15,500,000 kegiatan tani, ternak. 2.2. Bantuan Modal Pengrajin Tampah Meningkatkan hasil RW I 10 orang V 1,000,000 1,000,000 Hasil produksi dan pendapatan produksi meningkat III. BIDANG SOSIAL BUDAYA 3.1. Rehab Gedung SDN Kritig 2 Meningkatkan kenyamanan RW I 3 lokal V 25,000,000 25,000,000 Kondisi fisik lebih representatif 3.2. Rehab Gedung SDN Kritig I Ruang Kelas RW IV 2 lokal V 16,000,000 16,000,000 Kondisi fisik lebih representatif 3.3. Bantuan kepada TK Meningkatkan proses Desa 2 TK V 1,000,000 1,000,000 Memperlancar kelangsungan proses belajar mengajar belajar 3.4. Bantuan Posyandu Meningkatkan kinerja kader Desa 6 Pos V 600,000 600,000 Kegiatan Posyandu lancar 3.5. Bantuan jamban Keluarga Meningkatkan derajat Desa 30 KK V 6,000,000 1,000,000 7,000,000 Setiap keluarga mempunyai jamban kesehatan keluarga 3.6. Bantuan pembelian alat Olahraga Meningkatkan keaktifan Desa 1 Paket V 1,000,000 1,000,000 Kegiatan OR meningkat kegiatan pemuda JUMLAH TOTAL ANGGARAN TAHUN 2006 62,000,000 23,600,000 85,600,000 Ditetapkan di : KRITIG Pada tanggal : 22 Desember 2005 KEPALA DESA KRITIG
- 131. PERATURAN DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2008 - 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SELING , Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); c. bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2008-2012 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Porgram dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Seling tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2008-2012. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 1
- 132. Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52 ) 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING dan KEPALA DESA SELING 2