Dokumen tersebut membahas tentang penanganan permukiman kumuh dan perumahan kumuh secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kawasan. Dokumen ini juga menjelaskan perlunya koordinasi antar sektor dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan serta mengurangi luasan permukiman kumuh.

1. 1

2. Pasal 1 (Definisi)
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat,
Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
2

3. Pasal 94
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan
penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi
perumahan dan permukiman.
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap
warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat
tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
3

4. Pasal 96
Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang
manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
4

5. LATAR BELAKANG KUMUH
DAN PENDEKATAN KAWASAN
• Luas permukiman kumuh semakin meningkat, dari 54.000 Ha di Tahun 2004
menjadi seluas 57.800 Ha di Tahun 2009;
• Salah satu indikator MDG’s dan pemenuhan tujuan UU Nomor 17 Tahun 2007
yang mengisyaratkan perkotaan bebas kumuh pada tahun 2025
DAMPAK PERKEMBANGAN LINGKUNGAN PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH : PERMUKIMAN KUMUH PERLU DILAKUKAN SECARA
1. Permasalahan legalitas pertanahan dan bangunan TERPADU (MULTI SEKTOR) DAN BERKELANJUTAN
2. Peningkatan frekuensi bencana kebakaran,
banjir, tanah longsor, dll
3. Tingginya kerawsnan sosial dan konflik sosial
4. Kendala penyediaan PSU lingkungan
5. Dll PENDEKATAN PENANGANAN
LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KUMUH BERBASIS KAWASAN
PERMENPERA NO.29 TAHUN 2011 TTG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KAWASAN PERMUKIMAN TRIDAYA
PENANGANAN TERINTEGRASI DENGAN (MANUSIA, LINGKUNGAN
LINGKUNGAN TATA RUANG DAN SISTEM KOTA DAN EKONOMI) ,
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH
BERBASIS KAWASAN MENGINTEGRASIKAN
(PLP2K-BK) PENDEKATAN SEKTOR DILENGKAPI DENGAN
DAN PELAKULAINNYA PSU KAWASAN YANG MEMADAI
5

6. Tujuan
1. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota melalui pendekatan tridaya.
2. mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang
layak huni.
Sasaran
1. terlaksananya penataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
yang sesuai dengan fungsi kawasan dan struktur kota.
2. tercapainya pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.
3. terwujudnya masyarakat yang secara mandiri dapat merencanakan
dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh serta memeliharanya.
6

7. 7

8. 8
8

9. KONSEPSI KETERKAITAN PROGRAM-PROGRAM KEMENPERA TERKAIT
PENANGANAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH
MAKRO
Kawasan
LINGKUNGAN perkotaan
PERMUKIMAN
KUMUH (10 - 15 ha)
LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
SISTEM KOTA
Informasi : Kumuh KUMUH (3 - 5 ha)
Berat, Sedang +
dan Ringan CAP
MIKRO
(Prioritas Penanganan)
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 dst…
Penyusunan Pembangunan CAP + makro :
Rencana + PSU PLP2K-BK 1.Swadaya : BSPS
CAP 2.Formal : RUSUNAWA/MI, MIX-USE
3.Pembiayaan : FLPP
TIM KOORDINASI PLP2K-BK (KEMENPERA, PEMPROV, PEMKAB/KOTA, TPM DLL)
9

10. dalam Rp. Milyar
PENATAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN
TAHUN
PERMUKIMAN KUMUH
2010 50 Ha Rp. 75,00
2011 100 Ha Rp. 160,00
Rp. 240,00
2012 150 Ha
Rp. 250,00 *)
2013 175 Ha Rp. 280,00
2014 180 Ha Rp. 288,00
TOTAL 655 Ha Rp. 1.043,00
Catatan Perubahan :
*) Terdapat perubahan target disesuaikan alokasi anggaran yang
tersedia

11. Penanganan Lingkungan Perumahan Dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
*) Usulan inisiatif baru

12. Penanganan Lingkungan Perumahan Dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan
(PLP2K-BK)
Permasalahan Pokok Tindak Lanjut
kesiapan Pemda dalam menyusun kegiatan sesuai
menyiapkan lahan untuk PSU, kesiapan dan kondisi yang
sinergi program, kelembagaan, ada, membentuk Tim
kesiapan SDM di daerah. Koordinasi Pusat dan Daerah

13. Penanganan Lingkungan Perumahan Dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan
(PLP2K-BK)
Usulan 2013 termasuk inisiatif baru seluas 375 Ha biaya Rp.
600 Milyar.
Karena alokasi 2013 hanya Rp. 150 Milyar (94 Ha untuk 26
lokasi), maka diusulkan penambahan alokasi anggaran
sebesar Rp. 450 Milyar untuk menangani kumuh seluas 281
Ha untuk 74 lokasi.
Mendorong Pemda untuk mengalokasikan anggaran
penanganan kumuh
Mendorong penguasaan lahan oleh Pemda
Mendorong koordinasi dan sinergi program lintas sektor
untuk mendukung penanganan kumuh

14. 1
PROVINSI
76 LOKASI
7
6
9
KAB/KOTA
Alokasi Anggaran Fisik
Rp. 220 Milyar
Luas cakupan penanganan 228 Ha
Penerima manfaat ± 76.000 KK

15. 2
PROVINSI
33 LOKASI
0
3
1
KAB/KOTA
Alokasi Anggaran Fisik
Rp. 219,781 Milyar
Luas cakupan penanganan 165 Ha
Penerima manfaat ± 33.000 KK

16. CONTOH PELAKSANAAN BANTUAN PLP2K-BK
DS. PERLIS, KAB. LANGKAT DS. PERLIS, KAB. LANGKAT
DS. BAGAN DALAM, KAB. BATUBARA DS. BAGAN DALAM, KAB. BATUBARA

17. CONTOH PELAKSANAAN BANTUAN PLP2K-BK
PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN
17

18. CONTOH PELAKSANAAN BANTUAN PLP2K-BK
PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN
18

19. CONTOH PELAKSANAAN BANTUAN PLP2K-BK
PEMBANGUNAN MCK KOMUNAL
19

20. CONTOH PELAKSANAAN BANTUAN PLP2K-BK
PEMBANGUNAN SALURAN
20

21. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA