Disampaikan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Diskusi Kelompok Terfokus dalam rangka Penyusunan masukan Teknis Review Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSN-PSPP), Jakarta 23 Nopember 2012

1. FGD Dalam Rangka Penyusunan Masukan Teknis
Review Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan
Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNPSPP)
Jakarta, 23 November 2012
PENGELOLAAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH
REGIONAL JAWA BARAT
BALAI PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL (BPSR)
DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

2. Materi Pembahasan
1 Pengembangan Kerjasama Daerah
2 Kebijakan Regionalisasi TPA
Pengembangan Aspek Teknis
3 dan Operasional
4 Pengembangan Pembiayaan

3. 1 Pengembangan Kerjasama antar Daerah
1. Kesulitan lahan (ruang) untuk TPA bagi wilayah
perkotaan
2. Potensi lahan (ruang) untuk TPA di wilayah Kabupaten
3. Kota dan Kabupaten perlu fasilitasi Provinsi untuk
Kerjasama Daerah pada satu sisi dan Pemerintah
Provinsi dapat mengelola sampah lintas kabupaten/kota
pada sisi lain.
4. Dibangun Kesepakatan Bersama untuk Kerjasama
Pengelolaan TPA Regional
Provinsi
KERJASAMA
DAERAH
Kota & kab.

4. Penahapan TPA Regional
1 Perda RTRW
2 Perda Pengelolaan Sampah
3 Kesepakatan Bersama
TPA 4 Perencanaan Teknis & AMDAL
REGIONAL
5 Pengadaan Tanah
6 Konstruksi
7 Perjanjian Kerjasama Antar Daerah
8 Operasi dan Pasca Operasi

5. 1 Pengembangan Kerjasama antar Daerah
METROPOLITAN BANDUNG
MoU WILAYAH BOBODEP
(Inisiasi)
2006
2005

6. 1 Pengembangan Kerjasama antar Daerah
MoU
(Penyempurnaan)
• Lokasi TPA
• Kelembagaan
• Pembiayaan
2009

7. 1 Pengembangan Kerjasama antar Daerah
Perjanjian
Kerjasama
2011

8. Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan TPA Regional
KOMPENSASI JASA KOMPENSASI DAMPAK
PELAYANAN (KJP) NEGATIF (KDN)
KASDA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PROV. JAWA BARAT KOTA CIMAHI Kas daerah Pemkab.
Bandung Barat
KAB. BANDUNG BRT
PELAYANAN , OPS & PEMEL Masyarakat Desa Sekitar
TPPAS REGIONAL SARIMUKTI Tppas

9. 2 Kebijakan Regionalisasi TPA
• Pertumbuhan
timbulan sampah
• Pertumbuhan
kebutuhan lahan
TPA
• Pertumbuhan
jumlah dan luas
potensi dampak
lingkungan dari TPA
26 Kota/Kabupaten = 57 lokasi TPA
PERLU STRATEGI PENGENDALIAN

10. 2 Kebijakan Regionalisasi TPA
TATA RUANG WILAYAH
• Regionalisasi TPA Di Pusat-
Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) dalam Jangka Pendek
• Regionalisasi TPA Di Pusat-
Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW) dalam Jangka
Panjang

11. Pengembangan Aspek Teknis
3 dan Operasional
• Undang-undang melarang TPA Open Dumping
• Operasional TPA Sanitary Landfill (harus ditutup dengan
tanah setiap hari) masih dinilai mahal bagi daerah, akibatnya
TPA sudah dikonstruksi dengan sistem Sanitary Landfill, tetapi
dioperasikan secara Open Dumping.
• Perlu pengembangan
aspek teknis dan
operasional TPA Sanitary
Landfill (Tepat Guna)
• Perlu Implementasi sistem
terpadu antara pengolahan
dan pemrosesan akhir.

12. Pengembangan aspek teknis dan operasional
TPA Sanitary Landfill (Tepat Guna)
Penutupan harian dengan tanah
Perlu NSPM
Penutupan harian alternatif (plastik biodegradable)

13. Sistem Terpadu Antara Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir
Perlu dorongan :
• Jenis teknologi,
• gov. support
PENGOLAHAN
PENGOLAHAN
DAN
PEMROSESAN
AKHIR
PEMROSESAN AKHIR

14. Implementasi Sistem Terpadu Antara PENGOLAHAN dan PEMROSESAN AKHIR
ACCESS-ROAD AND BASIC
INFRASTRUCTURES BUFFER ZONES
RECYCLING
AREA
OFFICE AND
SUPPORTING
AREA
INTERMEDIATE
TREATMENT
FACILITIES AREA
SANITARY
LANDFILL AREA
LEACHEATE
TREATNET PLANT
SITE PLAN TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA

15. 4 Pengembangan Pembiayaan

16. Pengembangan Pembiayaan Investasi
TPA
REGIONAL
TPS
TPS
TPS
KAB
Pembiayaan Pusat dan Prov.
Pembiayaan Kota/Kab.

17. Pengembangan Pembiayaan KPS
KERJASAMA ANTARDAERAH KPS
PERLU KAJIAN SIFAT
SEKTORAL Layak secara Perbankan
(SPESIFIK PERSAMPAHAN) (Bankable)
T i p p i n g f e e (Rp/Ton)
Hasil Olahan (Rp)
TPPAS
REGIONAL BADAN
BOT
TPS PROV. JAWA BARAT USAHA
• Investasi (Rp)
• Operasional dan pemeliharaan (Rp)
Kelayakan Finansial Badan Usaha :
Tipping Fee + (Hasil Olahan) > Investasi + OP
Kompensasi jasa pelayanan Kelayakan Finansial Pemprov . Jabar:
(KJP) (Rp./ton) KJP = Tipping Fee + (Hasil Olahan)

18. DUKUNGAN PEMERINTAH Dalam KPS
DUKUNGAN
PEMERINTAH
• Investasi (Rp)
• Ops dan Peml.(Rp)
TPPAS
Kompensasi Jasa REGIONAL • Kurang Layak BADAN
Pelayanan (KJP)
PROV. JAWA BARAT • Kurang Menarik USAHA
(Rp./ton)
Tipping Fee (Rp/Ton)
Hasil Olahan (Rp)

19. JAMINAN PEMERINTAH Dalam KPS
JAMINAN
PEMERINTAH Risiko Badan Usaha
• Investasi (Rp)
• Ops dan Peml.(Rp)
TPPAS
REGIONAL BADAN
PROV. JAWA BARAT USAHA
Tipping Fee (Rp/Ton)
Hasil Olahan (Rp)
Risiko PJPK

20. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan
TPPAS REGIONAL SARIMUKTI

21. KOMPOSTING
AREA PENGOMPOSAN

22. OPTIMALISASI PENGOLAHAN
LEACHATE
GENSET PENGGERAK
AERATOR
OPERASIONAL AERATOR DI KOLAM

23. PENINGKATAN SARANA OPERASIONAL TPA SARIMUKTI
PEMBUATAN TANGGUL
PENAHAN SAMPAH
PEMBUATAN KOLAM
PENGOLAHAN LINDI

24. PENINGKATAN OPERASIONAL TPA
SARIMUKTI
PENINGKATAN SISTEM PENUTUPAN SAMPAH HARIAN

25. PENINGKATAN OPERASIONAL TPA
SARIMUKTI
PENINGKATAN SISTEM INFORMASI PENCATATAN SAMPAH MASUK

26. TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA