Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip pembangunan air minum berbasis masyarakat, termasuk peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan, serta tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator."
3. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK BERBASIS
MASYARAKAT
Berbasis masyarakat masyarakat sebagai
pengambil keputusan pada semua aspek penting
dalam perencanaan dan pembangunan sistem
AMPL dan bertanggungjawab terhadap
pengelolaan dan pemeliharaan sistem AMPL.
Karakteristik
Masyarakat memutuskan pilihan teknologi,
bentuk layanan, organisasi, mekanisme
pendanaan dan bentuk pengaturan.
Masyarakat bertanggungjawab pemeliharaan,
pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan
mendanai
4. PERSYARATAN DASAR
Masyarakat memiliki:
Kemampuan mengelola
mempunyai keahlian
kemampuan membayar
Keinginan mengelola
adanya kebutuhan
kesediaan membayar
manfaat
penerimaan teknologi, layanan
5. PERAN PEMERINTAH
Peran tempat bertanya, bimbingan teknis,
keuangan, menyediakan regulasi, dll
Kapasitas kemampuan berkomunikasi, fleksibel,
mendorong dan memotivasi masyarakat
Kebutuhan peningkatan kapasitas (pelatihan)
Paradigma lebih pada proses dan bukan target,
lebih pada keberlanjutan dan bukan
membangun fasilitas, pendekatan
terpadu melibatkan semua pihak
berkepentingan (pemerintah, LSM,
swasta, masyarakat).
6. BENTUK DUKUNGAN
Fungsi Skala
Nas Prop Kab Masy
Kebijakan
Peraturan
Koordinasi Departemen dan donor
Strategi dan Petunjuk
Pemantauan
Dukungan dana
Peningkatan kapasitas
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengelolaan
10. Rural Water Supply and Sanitation,
and Sector Project (RWSS)
Pembelajaran
Ketika masyarakat
tidak membutuhkan
bukan menjadi bagian dari proses
perencanaan dan pelaksanaan
tidak dilatih
tidak berkeinginan berkontribusi
baik untuk investasi awal maupun
biaya pemeliharaan
maka usaha pembangunan AMPL
akan sia-sia
11. AIR MINUM DAN
SANITASI TIDAK
MENJADI PRIORITAS
Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan bukan prioritas
bagi pemerintah dan
legislatif
Tergambarkan pada alokasi
dana yang sangat minim
12. MENGAPA BERBASIS MASYARAKAT
Kekurangpahaman pemerintah (akan potensi
masyarakat) karena
fokus pada fasilitas (target oriented) daripada
pelayanan (demand oriented)
kurang dukungan politis
Desentralisasi/otonomi
Pelayanan mendekat pada masyarakat sehingga peran
pemerintah tidak hanya sebagai penyedia tetapi juga
fasilitator, koordinator, dan pendukung
13.
14. KEUNTUNGAN
Sistem sesuai kebutuhan
layanan kebutuhan dan kemampuan
ketergantungan rendah
sistem pembayaran dan iuran sesuai
kemampuan
kemampuan masyarakat meningkat
pemilikan aset milik masyarakat, hak kelola
pengembangan selanjutnya
kepercayaan meningkat
15. KERUGIAN
komitmen masyarakat sementara
didominasi oleh elite
pengaturan keuangan bermasalah
konflik antar pengelola dan pemerintah desa
ketergantungan pada fasilitator
16. IMPLIKASI BAGI PEMERINTAH
Positif
Beban tugas rutin pemeliharaan dan perbaikan, serta
penagihan iuran berkurang
Kualitas perencanaan membaik
Kemampuan pelayanan membaik
Ketersediaan dana pembangunan sistem baru lebih
banyak
Negatif
Psikologis kehilangan kekuasaan, status
Butuh waktu yang lebih banyak
Standarisasi pendekatan lebih sulit
Dukungan pelayanan lebih kompleks
17.
18. (1) AIR SEBAGAI BENDA SOSIAL DAN
BENDA EKONOMI
Juragan
air??
GOAL
19. (2) PILIHAN YANG
DIINFORMASIKAN
SEBAGAI PENDEKATAN
TANGGAP
KEBUTUHAN
20. (3) PEMBANGUNAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN
Upaya Peningkatan
PEMBANGUNAN
BERWAWASAN Upaya Pelestarian
Kualitas Hidup
Lingkungan
masyarakat LINGKUNGAN
21. (4) PENDIDIKAN PERILAKU HIDUP
BERSIH DAN SEHAT
√ Kesadaran akan
perilaku hidup
bersih dan sehat
yang tinggi
Kesadaran akan
perilaku hidup
bersih dan sehat
yang rendah
22. (4) KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT
MISKIN
Ketika air dan sanitasi tidak tersedia
maka masyarakat miskin yang paling
menderita
Memenuhi kebutuhan masyarakat
miskin terhadap air minum dan
sanitasi menjadi pintu masuk
peanggulangan kemiskinan
24. (7) AKUNTABILITAS PROSES PEMBANGUNAN
Keterbukaan dan
pengelolaan yang dapat
dipertanggungjawabkan
merupakan bagian penting
dari keberlanjutan.
25. (8) PERAN PEMERINTAH SEBAGAI
FASILITATOR
Memberikan bimbingan teknis dan
non teknis yang terus menerus yang
sifatnya memberikan dorongan dan
memberdayakan masyarakat
26. (9) PERAN AKTIF MASYARAKAT
Pelibatan masyarakat secara aktif
dalam pembangunan sarana dan
prasarana
Melalui mekanisme perwakilan
yang demokratis serta
mencerminkan dan
merepresentasikan keinginan
dan kebutuhan mayoritas
masyarakat
28. (11) PENERAPAN PRINSIP PEMULIHAN
BIAYA
TUJUAN:
Masyarakat dapat
memperkirakan
kemampuan
pembiayaan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana agar
pembangunan dapat
berkelanjutan