Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
•Télécharger en tant que PPT, PDF•
0 j'aime•1,463 vues
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) dokumen membahas permasalahan pengelolaan sampah perkotaan dan solusi untuk meningkatkan peran pemerintah pusat dan daerah; (2) dokumen juga membahas kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah antar daerah serta dengan dunia usaha; (3) dokumen mengevaluasi keberadaan peraturan daerah pengelolaan sampah di Indonesia.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
En vedette
En vedette (9)
Similaire à Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
Similaire à Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah (20)
Plus de Oswar Mungkasa
Plus de Oswar Mungkasa (20)
Dernier
Dernier (20)
Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Mengefektifkan dan Mempercepat Pengelolaan Sampah
- 1. Disampaikan oleh : DJATMIKO HADISUWARNO DIREKTORAT PENATAAN PERKOTAAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
- 2. PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN
- 3. A. Meningkatkan Peranan Pemerintah dan Pemda dalam pengelolaan sampah • Pemerintah Pusat memberikan peran secara berjenjang kpd pemprov utk menerbitkan aturan pengelolaan sampah regional melalui kerjasama. • Pemerintah Pusat memfasilitasi Pemda Kab/kota dalam proses penyusun Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah . • Penutupan TPA Open Dumping dan
- 4. • Pemda menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Aksi Daerah yang Sinergi dgn RPJMD dan RPJMN • Pemda menetapkan PERAN, kewenangan dan pembagian tugas antar pemangku kepentingan. • Pemda mempersiapkan infrastruktur dan operasionalisasi kegiatan sebagai tindak lanjut dan tanggung jawab peran pemda dalam pengelolaan sampah berbasis 3 R. • Sikronisasi program pengelolaan sampah dg PPSP utk memenuhi SPP yg dituangkan dlm dokumen SSK.
- 5. • Pemerintah Pusat memacu Pemprov dan pemkab/kota utk menyusun kelembagaan pengelola sampah baik regional maupun daerah. • Fasilitasi pembentukan kelembagaan mulai tingkat RT/RW sampai ke tingkat Satker/UPT. • Pembentukan Satuan Kerja khusus pengelolaan sampah di tingkat Kota (dapat berbentuk BLUD). • Penetapan peran, kewenangan dan tgjwb masing-masing pemda utk pengelolaan dan pemanfatan sampah dg pola 3 R dan utk energi.
- 6. C. Aspek Dukungan Peraturan Undang-undang no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. PP 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah Tangga Permendagri no 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Permendagri No 57 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Perkotaan. Roadmap Bappenas tentang Persampahan.
- 7. KERJASAMA DAN KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN Karena Keterbatasan dana dan sumberdaya yg dimiliki, Pemda dpt melakukan kerjasama antara dua atau lebih pem kota/kab. Pemda dapat juga melaksanakan kemitraan dengan dunia usaha dengan prinsip saling menguntungkan. Kerjasama antar Pemerintah daerah secara regional diarahkan pada penerapan CDM (clean development Mechanism) dan diarahkan kepada pengelolaan sampah utk energi.
- 8. Evaluasi Keberadaan Perda Pengelolaan sampah Dari 593 Kab/Kota yang dievaluasi, yang merespon dengan mengembalikan format isian adlh 167 kab/kota. Diantara yg mengembalikan format diperoleh data baru 67 Kab/kota yang memiliki Perda yang sesuai dengan Permendagri No 33 Th 2010. 27 Perda mengenai pengelolaan sampah digabung dengan Retribusi, sehingga esensi pengelolaan sampah secara khusus tidak terlihat. 9 Perda menggabung Pengelolaan sampah dengan pengelolaan limbah tinja.
- 9. TERIMAKASIH