Direktorat Jenderal Cipta Karya menyampaikan rencana kebijakan dan program untuk penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2011. Program-program tersebut meliputi pembangunan perumahan, infrastruktur permukiman, air bersih, dan sanitasi serta pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan akses

1. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEBIJAKAN PU-DJCK DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Disampaikan Oleh
Direktur Jenderal Cipta Karya
Bidakara, 9 – 10 Februari 2011

2.  Umum
 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011
 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan

3. Bagian 1
Umum

4. 1. Meningkatkan pembangunan PS permukiman yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-
fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah, dan Strategis Nasional (PKN, PKW, PKSN)
serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah dibelakangnya (perdesaan).
2. Mengembangkan PS permukiman yang mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan
dengan prioritas pada pusat-pusat produksi pangan dan kelancaran distribusi hasil produksi
pangan.
3. Mengembangkan PS dikawasan agropolitan, minapolitan dan KTM sejalan dengan upaya
pemerataan pembangunan dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah sekaligus
mengendalikan pesatnya laju urbanisai.
4. Meningkatkan pembangunan PS permukiman yang memenuhi SPM, berbasis pemberdayaan
dan membuka kesempatan kerja.
5. Mengembangkan PS permukiman yang menggunakan prinsip-prinsip green infrastructure, green
building serta mengantisipasi perubahan iklim (climate change) untuk mewujudkan kawasan
permukiman yang ramah lingkungan, termasuk RTH.
6. Mengembangkan PS permukiman yang dapat meningkatkan daya saing kota melalui
pemanfaatan potensi lokal serta mendorong peran serta BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta.

5. Rencana Strategis Pembangunan
Bidang Cipta Karya 2010 –2014
Target Renstra Realisasi Alokasi (Trilyun Rp)
Kegiatan/ Sasaran Target 2011
2010-2014 2010 2010-2014 2010 2011
1. Pengembangan Permukiman
 Pembangunan Rusunawa 270 TB 40 TB 70 TB
 Infrastruktur permukiman di Kws.Kumuh 207 Kws 96 Kws 112 Kws 11.677 2.277 4.082
 PPIP 8.803 desa 3.900 desa 3.987 desa
 Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan KTM 205 Kws. 55 Kws. 70 Kws.
2. PBL, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
 Pembinaan Bangunan Gedung 33 Prov 33 Prov 33 Prov
9.570 2.157 2.459
 Revitalisasi Kws dan RTH 517 Kws 136 Kws 207 Kws
 PNPM Perkotaan (P2KP) 10.948 Kel 8.230 Kel 10.948 Kel
3. Pengembangan Sanitasi dan Persampahan
 Pembangunan Persampahan
 TPA 210 TPA 69TPA 60 TPA
14.074 1.517 3.016
 3R 250 3R 49 3R 77 3R
 Pembangunan Air Limbah (Off Site) 11 Kab/Kota 9 Kab/Kota 13 Kab/Kota
 Pembangunan Drainase 26 Kab/Kota 39 Kab/Kota 20 Kab/Kota
4. Pengembangan SPAM
 Pembangunan SPAM untuk MBR 577 Kes 65 Kes 81 Kes
 Pembangunan SPAM IKK 820 Kws 169 Kws 170 Kws
12.187 1.790 3.092
 Pembangunan SPAM Kws. Perbatasan 100 Kws 18 Kws 23 Kws
 Pembangunan SPAM Kws. Pel Perikanan 53 Kws - 10 Kws
 Pembangunan SPAM Pedesaan 4.650 desa 1.472 desa 1.283 desa
5. Pelayanan Manajemen 1.817 0.129 0.204
6. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama LN, 0.441 0.501 0.228
Data Informasi dan Evaluasi Kinerja
7. Pengembang SPAM,Satitasi dan Persampahan 0.234 0.025 0.039
Total 50.00 8.397 13.133

6. PENCAPAIAN INDIKATOR MDG’s DAN IPM
Pencapaian Target MDG’s
No Indikator
2007 2008 2009 2015 2020
(%) Penduduk Mendapat Akses Air Bersih
 Sumber air terlindungi (Perkotaan) 54,10 50,20 49,82 75,29
A
 Sumber air terlindungi (Pedesaan) 43,90 43,00 45,72 65,81
Rata-rata 48,30 46,50 47,71 68,87
(%) Penduduk Dilayani Perpipaan
 Air Minum perpipaan (Perkotaan) 30,80 43,96 68,32
B
 Air Minum perpipaan (Pedesaan) 9,00 11,54 19,76
Rata-rata 25,56 41,03
(%) Rumah Tangga Bersanitasi
C  Rumah Tangga (Perkotaan) 66,70 69,51 76,82
 Rumah Tangga (Pedesaan) 31,40 33,96 55,55
Rata-rata 48,60 51,19 62,41
 Peningkatan jumlah penduduk perkotaan : 4,54% per tahun
 Pertumbuhan penyediaan air minum: 2% pertahun
Sumber: BPS/Susenas

7. Bagian 2
Rencana Pelaksanaan Kegiatan
TA 2011

8. Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2011
1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pengembangan
Permukiman
 Pembangunan Rusunawa sebanyak 70 TwinBlock
 Pengembangan infrastruktur permukiman di 112 Kws Kumuh
 Pengembangan infrastruktur permukiman Perdesaan (PPIP) di 2.000 desa yang
terdiri dari 1.000 desa PPIP dan 1.000 desa untuk mendukung Daerah Tertinggal,
termasuk pengembangan infrastruktur permukiman perdesaan yang dibiayai
ADB (RIS PNPM) di 1.987 desa
 Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, KTM, serta kawasan
Perbatasan dan pulau kecil terluar di 115 kawasan
2. Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan
Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara
 Pembinaan Bangunan Gedung di 65 kabupaten/kota
 Peningkatan kualitas kawasan/revitalisasi dan RTH di 240 kawasan
 Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui PNPM Perkotaan (P2KP) di
10.948 Kel/desa

9. Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2011
3. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan
Pola Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sanitasi Dan
Persampahan
 Peningkatan TPA di 130 kab/kota, Pengembangan persampahan terpadu 3R di 92
lokasi
 Pembangunan Air limbah sistem offsite dan sistem onsite di 160 Kawasan
 Pembangunan drainase di 78 kabupaten/kota
4. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan
dan Pola Investasi dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 Pembangunan SPAM untuk MBR di 171 kawasan
 Pembangunan SPAM IKK di 164 kawasan
 Pembangunan SPAM di 57 kawasan Khusus (perbatasan, pemekaran, KAPET)
 Pembangunan SPAM di 10 kawasan Pelabuhan perikanan
 Pembangunan SPAM di 1.530 desa
 Pembinaan 98 PDAM dalam rangka penyehatan PDAM

10. PROGRAM PEMBERDAYAAN
PERKOTAAN
(P2KP)
PNPM
MANDIRI PEDESAAN
BERDASAR (RIS PNPM
KEWILAYAHAN
dan PISEW)
PPIP
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PAMSIMAS
BERDASAR
SEKTOR
SANIMAS

11. PROGRAM PEMBERDAYAAN
2010 2011
Kegiatan BLM BLM
Target Safeguard Total Target Safeguard Total
Kota/Kab Kota/Kab
PERKOTAAN P2KP 8.230 Kel 879.691 570.049 1.449.740 10.948 Kel 1.021.534 648.466 1.670.000
PISEW/RISE 237 Kec 419.500 79.100 498.600 237 Kec 423.500 96.617 520.117
Berdasar
PERDESAAN
Kewilayahan
RIS-PNPM 1.700 Desa 425.000 1.987 Desa 480.600 82.248 562.848
200.743 1.175.743
PPIP 2.200 Desa 550.000 2.000 Desa 515.000 95.533 610.533
Berdasarkan PAMSIMAS 1.320 Desa 254.100 234.235 488.335 1.251 Desa 254.417 166.535 420.952
Sektor
SANIMAS - - - - - - - - - -
Total 2.528.291 1.084.127 3.612.418 2.695.051 1.089.399 3.784.450

12. PROGRAM PEMBERDAYAAN
Strategi pemberdayaan masyarakat
kedepan ditekankan pada:
 Penyiapan masyarakat untuk pasca konstruksi (operasi dan pemeliharaan)
yang berkelanjutan.
 Penyiapan masyarakat dalam mitigasi bencana.
 Kampanye peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui perbaikan
budaya masyarakat perlu terus dilanjutkan dan diintensifkan.
 Pemanfaatan dana masyarakat dalam mendukung dan mengoptimalkan
output dan outcome pekerjaan pembangunan infrastruktur permukiman.

13. Bagian 3
Pemberdayaan Masyarakat
dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan

14. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
Tujuan
 Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif
dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin
perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses
pengambilan keputusan lokal
 Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat miskin melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan
masyarakat;
 Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan, kepelayanan sosial,
prasarana dan sarana, pendanaan dan lain-lain.
Sasaran
 Kelompok sasaran penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) adalah
warga masyarakat miskin perkotaan, sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan
setempat yang disepakati oleh warga.

15. 1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Lanjutan
Komponen Program P2KP
a. Komponen 1 : Pemberdayaan Masyarakat & Penguatan Pemda
 Fasilitasi Masyarakat di lokasi PNPMM (belum terima BLM 3x)
 Fasilitasi Masyarakat di lokasi “graduated” BKMs (terima BLM > 3x)
 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
b. Komponen 2 : Stimulan BLM
 Stimulan BLM bagi Lokasi PNPMM Perkotaan 2010 untuk pembiayaan upaya
penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan infrastruktur
 Stimulan BLM Koordinasi bagi lokasi > 3x BLM PNPMM untuk koordinasi, promosi,
pengembangan kapasitas menuju channelling program
c. Komponen 3 : Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis
 Dukungan bantuan teknis konsultan, monitoring & evaluasi, SIM, dll;
d. Komponen 4 : Contingency Activities
 Disaster Risk Reduction (DRR) untuk wilayah yang dibiayai oleh World Bank dan Livelihood
Development untuk wilayah yang dibiayai oleh IDB
15

16. 1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Lanjutan
Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
No Pembelajaran Kemandirian Keberlanjutan Exit Strategy
(2007-2009) (2010-2012) (2013-2014) (2015-..)
Sasaran
1 Penyiapan Penguatan Kelembagaan Handling Over pembinaan BKM menjadi asset
Kelembagaan BKM BKM oleh Pemda Pemda
Masyarakat (BKM)
2 Penyusunan Integrasi perencanaan Proses musrenbang Pelembagaan
perencanaan masyarakat dengan berbasis perencanaan musrenbang secara
masyarakat (PJM mekanisme Musrenbang masyarakat partisipatif
Pronangkis)
3 Peran Pemda dalam DDUB, monitoring dan Alih kelola PNPM ke Pemda sebagai executing
DDUB dan monitoring penguatan aparat Pemda Pemda termasuk agency PNPMM
PNPMM melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan faskel
Input/Tools
1 BLM setiap tahun Channeling program Pemberian program – DAK Kemiskinan, Program
sektoral, CSR dan KUR program sektor oleh Pusat Sektoral dan Program
serta BLM Capacity dan DAK Kemiskinan Pemda
Building dan koordinasi
chaneling program

17. 1. PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Lanjutan
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
 DDUB hanya diwajibkan untuk PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan (sesuai
dengan PMK 168/2009);
 Kriteria kelurahan/desa miskin di perkotaan adalah kelurahan/desa dengan
penduduk miskin ≥ 10% dan belum melaksanakan 3 kali BLM;
 Batas Minimal DDUB untuk setiap kabupaten/kota sebesar 20% dan
maksimal30%;
 Mengenai realisasi DDUB akan dikenakan reward and punishment.
Sumber Pendanaan
 IDB (US$ 83 juta)
 World Bank (US$ 1,04 milyar)
 APBN Murni, APBD, Swadaya Masyarakat

18. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. RIS PNPM
TujuanProgram
 Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) ditingkat pemerintah daerah khususnya yang menjadi sasaran Program.
 Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan dalam program pelayanan
masyarakat dan infrastruktur dasar.
Sasaran
 Kabupaten dan kecamatan mengikuti Menko Kesra
 Desa Lanjutan RIS-2 Kinerja baik (sedang dievaluasi)
 Desa Baru (RIS-3) dengan tingkat kemiskinan di atas 20% (sebanyak 297 desa, masih terdapat 113 desa belum didistribusikan
dalam SK Menko Kesra tetapi exercisenya sudah diusulkan dalam draft Loan Agreement).
 Pembahasan Desa Sasaran dengan ADB
 Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU.
Sumber Pendanaan
 RIS I ADB 2575-INO (US$ 48,354 juta)
 RIS II ADB 2575-INO (US$ 83,240 juta)
 APBN Murni, APBD (BOP)

19. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. PISEW
Tujuan
Mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk:
 Pengentasan kemiskinan
 Pengembangan ekonomi lokal
 Mengurangi kesenjangan antar wilayah
 Memperbaiki pengelolaan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupate/Kecamatan, dan Desa (local governance)
 Penguatan Institusi Lokal di tingkat desa.
Sasaran
 Masyarakat Desa,
 Lembaga Kemasyarakatan Desa (kelompok yang sudah ada seperti karang taruna, PKK, kelompok tani) dan
kelompok masyarakat yang mempunyai potensi usaha di desa, dan
 Pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa
Sumber Pendanaan
 JBIC IP-543 (Yen 23,519 juta)
 APBN Murni, APBD Kab/Kota

20. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TujuanProgram
 Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat pemerintah daerah khususnya yang menjadi sasaran
Program.
 Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan dalam program
pelayanan masyarakat dan infrastruktur dasar
Sasaran
 Kabupaten lama dengan kinerja baik (berdasarkan hasil audit BPKP) dan kabupaten tertinggal yang
belum dapat program pemberdayaan Cipta Karya
 Desa sasaran PPIP adalah desa baru (tidak mengulang)
 Usulan Bupati
 Di rekomendasikan desa dengan tingkat kemiskinan di atas 25% berdasarkan data PPLS.
 Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU.
Sumber Pendanaan
 APBN Murni

21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tujuan
Meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum
dan sanitasi,serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs
(sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis
masyarakat.
Sasaran
Kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang
tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi.
Sumber Dana
 IDA Credit 4204-IND (US$ 37,5 juta)
 IBRD Grabt TF 094792 (US$ 23,611 juta)
 APBN Murni
 APBD Kabupaten/Kota
 Swadaya Masyarakat

22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tujuan
1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan
layanan sanitasi yang berkelanjutan.
2. Tersedianya sarana sanitasi komunal yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
Sasaran
1. 5 propinsi terpilih, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara
2. 34 Kabupaten/kota yang terletak di 5 propinsi terpilih
3. Jumlah kelurahan sasaran sebanyak 1.350 kelurahan, yang sebelumnya menjadi lokasi PNPM Mandiri
Perkotaan (P2KP) dan telah menerima 3x siklus BLM, dengan pentahapan sbb:
• 151 kelurahan di tahun pertama
• 302 kelurahan di tahun ke dua
• 397 kelurahan di tahun ke tiga
• 500 kelurahan di tahun keempat
Sumber Pendanaan
1. Sanitasi USRI (US$ 100 juta)

23. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tujuan
Meningkatkan akses sambungan air minum perpipaan dan pengolahan air limbah dengan prioritas
kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki akses sambungan air minum
perpipaan dan pengolahan air limbah
Sasaran
Kabupaten/Kota yang capaian kinerjanya baik dalam pelaksanaan pemasangan Sambungan Rumah
(SR) Baru yang dilakukan terlebih dahulu oleh PDAM dan berfungsi baik minimal selama 2 bulan
berdasarkan hasil verifikasi, serta kabupaten kota yang telah melakukan investasi prasarana
persampahan dan air limbah serta kepastian pengalokasian dana untuk sektor ini
Sumber Pendanaan
 Hibah Air Minum AUS-AID (Aus$ 20 juta)
 Hibah Air Minum US-AID (US$ 10 juta)
 Hibah Air Limbah AUS-AID (Aus$ 20 juta)