Dokumen tersebut membahas proses penjaminan proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di Indonesia, termasuk konteks dukungan fiskal, pengelolaan risiko, dan contoh implementasi penjaminan infrastruktur untuk pembangkit listrik tengah Jawa.

1. Proses Penjaminan Proyek KPS
Konteks Dukungan Fiskal untuk Proyek Infrastruktur KPS
Sosialisasi & Diskusi Interaktif Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS
Jambi, 13 Juni 2013

2. 2
Outline
1. Konteks KPS dan Risiko
2. Pengelolaan Risiko dan Dukungan Fiskal dalam Proyek KPS
3. Penyediaan Penjaminan Infrastruktur untuk Proyek KPS
4. Contoh Implementasi Penjaminan Infrastruktur: PLTU Jawa Tengah

3. 3
Konteks KPS & Risiko

4. 4
Motivasi Pemerintah terhadap Skema KPS
 Funding Gap Pemerintah (defisit fiskal) & OPM - (awalnya di Inggris)
 Kendala kapasitas (capacity constraints) - (Irlandia, Timur Tengah)
 Benchmarking sektor publik ke sektor swasta - (Singapura, Layanan LP di Inggris)
 Memastikan kenaikan biaya dan keterlambatan tidak ditanggung oleh Pemerintah –
konsep Value for Money/VfM (Inggris)
 Off Balance Sheet (pembiayaan dari profil arus kas proyek itu sendiri)

5. 5
Skema KPS untuk Proyek Infrastruktur, melibatkan:
 Mobilisasi dana, keahlian dan kapasitas sektor swasta untuk penyediaan
infrastruktur publik
 Hubungan kerjasama jangka panjang antara Pemerintah dan sektor Swasta
(biasanya > 10 tahun)
 Sharing dan alokasi Risiko dan Manfaat/Keuntungan
 Lingkup pekerjaan sektor swasta harus sesuai KPI yang disepakati
 Pendekatan biaya siklus proyek (life cycle cost) dan pelelangan kompetitif
 Memaksimalkan net benefit bagi pemerintah (Value for Money)
Pemerintah bergerak dari peran Pengembang & Operator ke peran
Fasilitator (dan Regulator)
Developer dan
Operator
Fasilitator

6. 6
Modalitas KPS untuk Proyek Infrastruktur
Proyek Publik Proyek Swasta
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
Jenis Kontrak
Pengadaan
APBN/APBD
Franchise
(Affermage)
Design-Build-
Finance -Operate
(DBFO)*
Build-Transfer -
Operate (BTO)**
Build-Operate -
Transfer (BOT)***
Build-Operate -Own
(BOO)
Konstruksi Pemerintah Pemerintah Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta
Operasi Pemerintah Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta
Kepemilikan Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Investor/Swasta
selama konstruksi
lalu Pemerintah
Investor/Swasta
selama Kontrak KPS
lalu Sektor Publik
Investor/Swasta
Siapa
Membayar?
Pemerintah Pengguna
Pemerintah atau
Pengguna
Pemerintah atau
Pengguna
Pemerintah atau
Pengguna
Off-taker Pemerintah
atau Pengguna
Siapa
Dibayar?
n/a Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta
* Juga dikenal sebagai Design-Construct-Manage-Finance (DMCF) or Design-Build-Finance-Maintain (DBFM)
** Juga dikenal sebagai Build-Transfer-Lease (BTL), Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT) or Build-Lease-Transfer (BLT)
*** Juga dikenal sebagai Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)
Penyediaan Infrastruktur Publik dan Swasta
(Sumber: PPP, Principle of Policy and Finance, Yescombe, 2007)

7. 7
Proyek Infrastruktur KPS dan Nuansa Politis
 Supaya commercially viable, BU swasta (apalagi non-domestik) perlu
iklim kondusif untuk kepastian pengembalian investasi jangka panjang
 Kendala utama, nuansa politis yang kental dari sektor publik:
 Anggaran biaya dan skala proyek yang besar
 Jasa infrastruktur menguasai kebutuhan masyarakat luas – highly regulated
 Definisi sektor publik yang beragam dan dinamis sepanjang waktu
 Perlu kerangka hukum dan peraturan yang kuat dan kredibel
 Butuh komitmen dan kompetensi yang lebih memadai sebagai mitra swasta

8. 8
Pengelolaan Risiko dan Dukungan Fiskal
dalam Proyek KPS

9. 9
Evaluasi Proyek Sebagai Proyek KPS (2)
Kelayakan
(Feasibility)
Keterjangkauan
(Affordability)
Dukungan
Kelayakan (VGF)
1. Memastikan Kelayakan Proyek  Feasibility (for private investment)
• Ekonomi (dampak ekonomi terhadap Pemerintah/publik)
• Teknis
• Keuangan/Finansial
• Lingkungan & Sosial

10. 10
Bagaimana Evaluasi Proyek Sebagai Proyek KPS? (1)
Keterjangkauan (Affordability)
 Apakah proyek tersebut ‘affordable’?
 Akan pengguna atau Pemerintah, atau keduanya, membayar untuk proyek?
Bagaimana mereka membayar (e.g. user charges, subsidi operasi, hibah)?
• Dalam KPS dimana pengguna membayar langsung layanan (“revenue based PPPs”),
 ability and willingness to pay dari pengguna (terutama jika tarif perlu penyesuaian)
• Dalam KPS dimana Pemerintah yang membayar layanan (“availability-based PPPs”),
‘affordability’ menjadi fokus desain transaksi KPS  Pemerintah akan memiliki
Kewajiban Pembayaran selama kontrak KPS sebagai komitmen jangka panjang
 Seringkali, sektor publik perlu memberikan subsidi terhadap biaya
layanan supaya tarif bisa terjangkau oleh pengguna  feasible
 Biaya subsidi dapat mempengaruhi “value for money” suatu proyek KPS
 Manfaat efisiensi opsi KPS harus cukup besar untuk menutup biaya subsidi

11. 11
Evaluasi Proyek Sebagai Proyek KPS (2)
2. Memastikan Risiko dapat Dikelola  Bankability (for debt financing)
• Apakah sumber risiko utama proyek? Bagaimana alokasi risiko tersebut dan
strategi pengelolaan/mitigasi risikonya?
• Secara umum, risiko terkait Desain, Konstruksi dan Operasi  pihak Swasta
• Risiko terkait pengadaan lahan, perijinan, regulasi/kebijakan  Pemerintah
Transfer risiko ke swasta 
meningkatkan premi risiko 
biaya proyek lebih tinggi.
Risiko ke sektor publik 
Kapasitas untuk mitigasi risiko
 belum tentu memberikan
Value for Money
Prinsip Alokasi
Risiko  Mencapai
Value for Money
Sebisa mungkin, seluruh risiko proyek teridentifikasi, dikuantifikasi dan
dimitigasi

12. 12
Feasible vs Bankable
 Suatu proyek KPS disebut ‘bankable’  lenders mau membiayai proyek
tersebut (dalam bentuk pinjaman dengan basis project finance)
 Lenders membiayai mayoritas (≥70%) kebutuhan pembiayaan proyek dalam
jangka panjang  tergantung pada persepsi risiko terhadap proyek
 Pinjaman lebih murah dari ekuitas karena risikonya relatif lebih rendah
– Tercermin juga dari ekspektasi pengembalian  cost of debt < cost of equity
 Pinjaman ke proyek KPS (sebagai non or limited-recourse finance) fokus pada arus
kas proyek sebagai sumber agunan utama (principal source of security)
 Akankah proyek menjadi ‘bankable’ dan menarik pihak investor?
 Walaupun suatu proyek dapat terjangkau/affordable atau layak/feasible,
apakah proyek tersebut bankable? Apakah value for money-nya optimal?
• Persepsi risiko (politik/sektor publik) tinggi  proyek tidak bankable bagi pihak lender
• Biaya (fiskal) sektor publik > value for money  opsi KPS tidak lebih baik

13. 13
Fitur Negara yang Sukses dalam Skema KPS
Indikator Korea Australia Cina Indonesia
Kerangka hukum/regulasi yang jelas √ √ x ?
Penegakan hukum yang adil dan transparan √ √ x ?
Dukungan politik jangka panjang √ √ √ ?
Standar kontrak yang berstandar internasional √ √ x ?
Proyek-proyek yang layak √ √ x ?
Proses lelang yang transparan √ √ √ ?
Mekanisme dukungan pemerintah yang sesuai √ x x ?
Pasar modal dan pinjaman yang kuat/berkembang √ √ √ ?
Regulator yang independen √ x x ?
Stabilitas makro ekonomi √ √ 〜 ?
Kinerja pemerintah yang baik √ √ √ ?
Ekuitas domestik yang aktif √ √ √ ?
Sumber: Macquarie, 2008
Berdasarkan penilaian project developer terkemuka dunia

14. 14
Penyediaan Dukungan Fiskal Proyek KPS
 Pemerintah tidak menanggung risiko komersial (Klein, 1999)
 Dukungan Kontinjen vs Non-kontinjen:
 Guarantee: faktor risiko yg di luar perkiraan (unexpected problems)
 Subsidy: pembiayaan awal yang tinggi (need early funding stream)
 Tujuan pemberian dukungan & jenis dukungan:
 Menarik investasi swasta terhadap proyek:
– Proyek infeasible atau less feasible financially: construction subsidy atau
operating subsidy (sebagai hibah atau investasi tambahan Pemerintah)
– Proyek feasible dengan persepsi risiko tinggi: Political Risk Guarantee atau
Minimum Revenue Guarantee (terkait risiko demand)

15. 15
Penyediaan Penjaminan Infrastruktur
untuk Proyek KPS

16. 16
Rantai Nilai PPP di Indonesia – Peran PII dan Project Pipeline
Perencanaan
Pra-Studi Kelayakan
Pengembangan
Rencana Proyek
Penyusunan Struktur
Proyek
Pasca Studi
Kelayakan
Pembiayaan Proyek
Sektor Infrastruktur
1. Transportasi
2. Jalan Tol
3. Ketenagalistrikan
4. Air Minum
5. Persampahan
6. Pengairan
7. Telkom tertentu
8. Minyak & Gas ttt.
PPP Project Pipeline
PJPK
(Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, BUMN)
• Pembiayaan dan/atau Investasi
langsung Pemerintah
Penjaminan untuk mening-katkan
“bankability”
1
Pengadaan
2
PPP Book
Project Pipeline for
Infrastructure Guarantee
Project Scanning
to Screening, Appraisal
& Structuring
Consultation & Guidance
Kemenkeu
• Dukungan Fiskal Pemerintah
(langsung: VGF, subsidi)

17. 17
“Regulasi Penjaminan Infrastruktur” adalah:
1. Perpres No 78/2010
tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan
Infrastruktur
2. Peraturan Menteri Keuangan No 260/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek
Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Dasar Hukum untuk Penjaminan Infrastruktur
Keduanya mengacu pada konteks Pengelolaan Risiko
dan Prinsip Alokasi Risiko KPS

18. 18
Model Bisnis PT PII dirancang agar proses Penjaminan
Pemerintah menjadi Konsisten, Transparan, dan Efisien
PJPK
(Kementerian, Pemda,
BUMN)
Investor
Perjanjian KPS 2
Proposal Penjaminan
Perjanjian Regres
1
3a
3b
A
Kementerian Keuangan
MOF
Multilateral
Development
Agency / Lainnya
Kebijakan Penjaminan &
Penyertaan Modal
CounterGuaranteeuntukFasilitasPenjaminanMDA
Fasilitas Kredit/Penjaminan
B
Note:
ada hanya jika ada, yaitu jika
merupakan bagian dari struktur penjaminan yang
diberikan kepada investor
B AA

19. 19
Highlight Regulasi Penjaminan
Kewajiban Finansial PJPK dan Risiko Infrastruktur
Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan
Perjanjian Penjaminan
Kewajiban Finansial PJPK adalah kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas
terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai
Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama
Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerja
Sama selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang dapat mempengaruhi secara
negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga
Risiko Infrastruktur yang dapat diberikan Penjaminan Infrastruktur adalah yang:
• terjadinya diakibatkan oleh tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK
• diakibatkan oleh kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK
• diakibatkan oleh keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK
• diakibatkan oleh breach of contract oleh PJPK

20. 20
Pemasukan
Usulan
Penjaminan (“UP”)
oleh PJPK
UP siap u/
Evaluasi?
Pengecekan Paket UP oleh PII sbg BUPI
BUPI dapat meminta PJPK utk:
- Melengkapi data
- Merevisi UP &/draft Perjanjian KPS
sesuai cakupan penjaminan
- Merevisi kelayakan teknis & finansial
Ya
Tidak
Evaluasi UP oleh PII, a.l atas.:
a) Kesesuaian dg tata cara Perpres
78/2010
b) Kelayakan teknis & finansial
c) Kesesuaian Draft Perjanjian Kerjasama
dgn Pasal 5 ayat (1)
d) Nilai cakupan penjaminan vs.
Kecukupan Modal BUPI
Kriteria a)-c)
terpenuhi?
Ya
Tidak
PII Menolak
UP
Stop
Kriteria d)
terpenuhi ?
Ya
Keputusan Penjaminan
Bersama oleh BUPI dan
MenKeu
Tidak
BUPI meminta MenKeu
untuk melakukan
penjaminan bersama
berdasarkan pembagian
risiko
Menkeu
setuju?
Ya
Tidak
MenKeu melakukan
penelaahan terhadap
dokumen-dokumen yang
disampaikan oleh BUPI
Keputusan
Penjaminan oleh
BUPI
Highlight Regulasi Penjaminan
Evaluasi Usulan Penjaminan – Pasal 7

21. 21
Penilaian Risiko untuk Penjaminan Infrastruktur
Evaluasi aspek lainnya
Evaluasi Dampak Penjaminan
PROSES PENYEDIAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR OLEH PII
Evaluasi aspek lainnya
1. Consultation
and Guidance
2. Screening 3. Appraisal 4. Structuring
Evaluasi Aspek Risiko
Usulan Penjaminan (UP)
Matriks Risiko dan
Rencana Mitigasi Risiko
Kerangka Regulasi KPS dan Penjaminan infrastruktur
Perpres 67/2005
j.o. 13/2010 j.o
56/2011
(Infrastruktur KPS)
Perpres 78/2010
(Penjaminan
Infrastruktur)
Tidak dapat
dijamin
Acuan Risiko PII
Kategori Risiko KPS
& Matriks Risiko KPS
Sesuai
Prinsip
Alokasi
Risiko?
Ya
Tidak
Prinsip
Alokasi
Risiko
Cakupan risiko yang
dipertimbangkan untuk
dijamin oleh PII
PMK 260/2010
(Juklak Perpres
78/2010)
Draft Perjanjian KPS
Jenis risiko yang
diminta untuk dijamin
Analisis
Kelayakan
Penjaminan
Tidak Layak
Cakupan risiko untuk
evaluasi struktur
penjaminan
Layak
Analisis
Kapasitas
Penjaminan
Cakupan risiko
penjaminan PII
Cakupan risiko
Co-guarantor

22. 22
Pedoman Penyediaan Penjaminan Infrastruktur dan
Acuan Alokasi Risko
Kami telah mempubilkasikan dua dokumen utama sebagai acuan terkait penjaminan:
 Pedoman Penyediaan Penjaminan Infrastuktur
 Acuan Alokasi Risiko
Dokumen dapat diunduh melalui www.iigf.co.id

23. 23
Transport
Waste Water
Toll Roads
Water Supply
Electircity
Sectors:AsperPresidentialRegulationNo.67/2005**
Selected
Oil & Gas
Irrigation
Selected
Telecom
Cakupan Risiko dalam Penjaminan Infrastruktur oleh PII sebagai BUPI
Terhadap Kewajiban Finansial PJPK dalam Perjanjian KPS
**) as has been ammended by Presidential Regulatian No. 13/2010 and No. 56/2011
Allocation of Risks in a PPP Agreement
– an Illustration
Examples :
• CA Payment
Obligations
 Inability to Pay
 Unwillingness to Pay
• Early Termination /
Other Payment
Obligations due to
Government Actions /
Inactions, such as:
 Change in Law
 Expropriation
 Currency
Inconvertibility / Non
Transfer
 Force Majeure
Affecting CA
PC Shared CA
A
B*
C
D
E *
F
G *
H *
Possible IIGF
Guarantee Coverage
PC : Project Company
CA : Contracting Agency
*) Risk that leads to certain financial
obligation of the bearer

24. 24
Cakupan Risiko – Kewajiban Finansial PJPK (1)
No. Risiko Deskripsi
1 Lisensi, Izin dan
Persetujuan
Cakupan terhadap risiko akibat keterlambatan atau kegagalan dalam
memberikan lisensi, izin atau persetujuan (keterlambatan yang berdampak
negatif terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan dimulai perolehan
pendapatan).
2 Keterlambatan/Kegaga
lan Financial Close
Cakupan terhadap risiko keterlambatan atau kegagalan financial close yang
diakibatkan tindakan/tidak bertindaknya PJPK (selain isu lahan dan isu
perijinan).
3 Perubahan Regulasi
dan Perundangan
Cakupan terhadap kerugian sebagai dampak dari perubahan regulasi/
perundangan yang berdampak negatif terhadap proyek, seperti peraturan
pajak, struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi spesifikasi teknis
proyek dan menyebabkan perubahan biaya.
4 Wanprestasi Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindaknya PJPK yang melanggar
kontrak, atau merubah kontrak secara sepihak.
5 Integrasi dengan
Jaringan
Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindaknya PJPK (atau otoritas yang
berwenang) yang mempengaruhi operasional/ pendapatan proyek karena
kegagalan (atau tidak memadainya) integrasi dengan jaringan eksisting
atau yang direncanakan.
6 Risiko Fasilitas Pesaing Cakupan terhadap risiko adanya fasilitas/infrastruktur sejenis yang
dibangun dan akan bersaing dengan penyediaan layanan yang
diperjanjikan.

25. 25
Cakupan Risiko – Kewajiban Finansial PJPK (2)
No. Risiko Deskripsi
8 Risiko Permintaan Cakupan terhadap perubahan, yang ditanggung BU akibat tindakan PJPK,
yang mempengaruhi permintaan layanan proyek.
9 Risiko Harga Cakupan terhadap pemenuhan tingkat pendapatan yang tidak tercapai
akibat perubahan tarif secara sepihak.
10 Risiko Ekspropriasi Cakupan terhadap tindakan pengambilalihan PJPK atau otoritas lainnya
yang menyebabkan berakhirnya kontrak proyek.
11 Risiko Tidak Dapat
dilakukannya Konversi
& Transfer Mata Uang
Cakupan terhadap risiko pendapatan/profit dari proyek tidak dapat
dikonversi ke mata uang asing dan/atau tidak dapat direpatriasi ke negara
asal investor.
12 Risiko Parastatal atau
Sub-nasional
Cakupan terhadap risiko suatu entitas sub-nasional atau parastatal yang
bertindak sebagai PJPK pada suatu proyek yang gagal memenuhi
pembayaran kontraktual atau kewajiban materil lainnya (karena keputusan
sepihak)
13 Risiko Kahar yang
Mempengaruhi PJPK
Cakupan terhadap risiko bahwa suatu kejadian di luar kendali kedua belah
pihak (bencana alam atau akibat tindakan manusia) yang akan terjadi dan
dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan PJPK untuk memenuhi
kinerja kewajiban kontraktual.
14 Risiko Interface Cakupan terhadap risiko bahwa metode atau standar layanan sektor publik
akan menghambat layanan kontraktual atau sebaliknya. Risiko ini termasuk
jika kualitas pekerjaan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang telah
dikerjakan BU.

26. 26
Proses Penjaminan Sejalan Dengan Proses Transaksi
Proses persiapan dan pengadaan oleh PJPK
vs Proses penjaminan oleh PT PII
Finalisasi
Pre-FS &
Penyiapan GAP
Penyampaian
Screening Form
ke PII
Keputusan
pelaksanaan
proyek KPS
1. Consultation & Guidance
2. Screening
Penandatanganan:
1. Perjanjian KPS
2. Perjanjian Penjaminan
3. Perjanjian Regres
Penetapan
Pemenang &
Signing
Penerimaan
Proposal &
Evaluasi
Negosiasi
One-on-one
Penyampaian GAP
(Usulan Penjaminan)
3. Appraisal
4. Structuring
Penerbitan
Draft RFPProses
PQ dimulai
Penerbitan
Final RFP
Penerbitan
“In-Principle
Approval” (IPA)
Financial
Close
Melampirkan Dratft Final:
• Perjanjian KPS
• Penjanjian Penjaminan
Penerbitan
“Confirmation to
Proceed” (CTP)
Penertbitan
“Letter of Intent”
(LOI)
- Confirmation to Proceed = Surat Konfirmasi Kelanjutan Proses (SKP)
- Letter of Intent = Surat Pernyataan Minat Penjaminan (SPM)
- In-Principle Approval = Surat Pernyataan Kesediaan Penjaminan (SPK)

27. 27
Contoh Implementasi Penjaminan Infrastruktur:
PLTU Jawa Tengah

28. 28
Rationale for Government Guarantee Provision to CJPP
Economic Growth
6-7% per year
Electricity Infrastructure Investment
Demand growth ~8% per year
Huge Investment Size (CJPP ~$4 bio)
Private Financing
Cross-border investment
Government Guarantee Provision
Credit Risk of PLN
Government Main Objectives:
• Support to Economic Growth
• Public service provision
Considering:
• Limited public funding capacity
• Prudent policy framework
• Country’s competitiveness

29. 29
Sponsors
EPC Contractor Fuel Supplier O&M Contractor
PPA
Equity Project-Finance Debt
Fuel Supply ContractEngineering, Procurement and
Construction Contract
Operation and Maintenance
Contract
Profit Distribution Debt Service
1
EPC, O&M, Fuel Supply Agreements
CJPP Transaction Scheme (without Guarantee)  Is it possible??
State-owned
electric utility
Project Company
LendersSponsor Agreement4 Loan Agreement5
6
Political Risks in
Indonesia
- Regulatory risk
- Expropriation risk
- Breach of Contract by Govt
- Default of Govt
PLN Credit Risk
- Financial
Sustainability risk
- Breach of Contract
by PLN
- Default of PLN

30. 30
Sponsors
EPC Contractor Fuel Supplier O&M Contractor
PPA Guarantee Agreement
Equity Project-Finance Debt
Perjanjian Regres
Fuel Supply ContractEngineering, Procurement and
Construction Contract
Operation and Maintenance
Contract
Profit Distribution Debt Service
1 2
EPC, O&M, Fuel Supply Agreements
3
Skema Transaksi CJPP
Perusahaan
Listrik Negara
Project Company
Penjamin
LendersSponsor Agreement4 Loan Agreement5
6

31. 31
Central Java Power Plant (CJPP) sebagai KPS pertama yang dijamin PII
Gurarantee Agreement
ofIDR 300 Bio
6 Oktober 2011
Guarantee Agreement
untuk
Central Java Power Project
2x1000 MW; ~US$ 4 bio
Lokasi Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
COD Akhir 2016
Build, Operate, Transfer (BOT)
Struktur
Penjaminan
• Guarantee Agreement : IPP dengan PT PII dan
Pemerintah
• Coverage: risiko politik, force majeure yang
mempengaruhi PLN dan PLN EOD
• Guarantee Tenor:
• Equity : 16 tahun
• Debt : 21 tahun
PPA Tenor 25 tahun
Struktur KPS
Pengembang
PT Bhimasena Power Indonesia , sebagai SPV untuk
konsorsium:
• J-POWER: 34%
• ADARO: 34%
• ITOCHU: 32%
Proyek Ultra super critical coal fired power plant, 2x 1000 MW

32. 32
Skema Penjaminan dalam Proyek CJPP
Struktur KPS CJPP
PPA
Guarantee
Agreement (GA)
Perjanjian
Regres 2
Perjanjian
Regres 1
First loss basis
up to IDR 300 bio
Remaining balance
after IIGF portion

33. 33
PPA Risk Allocation & Guarantee Coverage
Development
Design
Cost changes
due to planning
PLN changes to
design
Fail to reach
financial close
Termination
Risk
Construction
Mis-estimation of
construction cost
Gov’t induced changes
in design
Demolition
Schedule
Ground/Site Conditions
Performance
Interest rate escalation
Fire, explosion, etc.
PLN Delay Event
Project testing
NFM Affecting Seller
NFM Affecting PLN
Political Force Majeure
Indemnity
Termination Risk
Operation
Mis-estimation of
maintenance cost
Regulatory changes
Change in variable
costs
Performance risk
Demand risk
Mismatch of revenue
from financial model
Interest rate & forex
risks
Seller Event of Default
PLN Event of Default
NFM Affecting Seller
NFM Affecting PLN
Political Force Majeure
Indemnity
Termination Risk
Project Company
PLN
GOI + PII Guarantee

34. 34
Lingkup Jaminan untuk CJPP
Kewajiban
Finansial
PLN sesuai
PPA
1. Kewajiban pembelian listrik
• Pembayaran bulanan (pembayaran Kapasitas dan Energi)
2. Deemed Dispatch
• Dikarenakan PLN tidak mampu menerima Sellers output
3. Kewajiban pembelian yang dikarenakan adanya pemutusan
PPA yang dipicu oleh PFM, NFM
4. Kewajiban untuk membayar dikarenakan PLN EOD:
• Non payment
• Material Breach
• Merger, Consolidation
• GOI EOD under GA
Tidak dicovered:
1. Sellers EOD
2. Tax for Special Facilites
3. Indemnity
Covered:

35. 35
Cirebon Central Java
Jumlah Qualified Applicants 11 konsorsium 9 Lead Members (7 peserta)
Jumlah Penawar 2 (Marubeni and Essar) 4
Proses Negosiasi PPA • Negosiasi setelah pemenang
tender ditetapkan
• Masih terdapat
negosiasi/klarifikasi setelah PPA
ditandatangan hingga Financial
Close
• Negosiasi sebelum bid
submission date dengan
semua peserta tender
• Tidak ada negosiasi setelah
penetapan pemenang tender
Proses Penjaminan Pemerintah Negosiasi setelah PPA
ditandatangani hanya dengan satu
pemenang tender
Negosiasi dengan semua
peserta tender dan calon
pemberi pinjaman (lenders)
sebelum penerbitan RfP Final
Financial Close (FC) 2 tahun 7 bulan Max. 12 bulan
Proses Tender Central Java Power Plant lebih transparan, fair, dan kompetitif
– Negosiasi dilakukan sebelum bid date; Tidak ada negosisasi setelah pengumuman pemenang bidder
Perbandingan antara Proses Tender Cirebon dan CJPP

36. 36
Perbandingan proses dengan negara lain dari
RfQ sampai Financial Close:
 CJPP: 36 bulan
 Canada: 18 bulan
 UK: 30 bulan
Lessons learned CJPP sebagai Proyek KPS pertama di Indonesia
Proyek CJPP dapat digunakan sebagai model
untuk proyek infrastruktur lainnya , mengingat
proses yang fair, transparan & kompetitif.
Diharapkan akan dapat memberikan
value for money dalam penyediaan infrastruktur
bagi masyarakat
 Integritas dari proses: fair, transparan dan kompetitif
 Proses Negosiasi sebelum bid submission
 Komitmen yang kuat dari PLN sebagai PJPK
 Leadership yang kuat dari Tim Pengadaan PLN
 Komitmen yang tinggi terhadap jadwal implementasi
 Kerjasama yang positif dari qualified Sponsors, Lenders
dan Stakeholders utama lainnya
ofIDR 300 Bio
6 Oktober 2011
Proyek KPS pertama &
terbesar di Indonesia
Central Java Power Project
2x1000 MW; ~US$ 4 bio

37. 37
Terima kasih
Andre Permana, PhD
SVP Risk Management;
Project Monitoring and Claim
PT PII, Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
Phone : +62 21 5795 0550
Fax : +62 21 5795 0040
web : www.iigf.co.id