Dokumen tersebut membahas tentang masyarakat madani dan problematika implementasinya di Indonesia. Dibahas pula konsep masyarakat madani, sejarah pemikiran masyarakat madani, dan landasan undang-undang tentang masyarakat madani di Indonesia."

1. MASYARAKAT MADANI
DAN PROBLEMATIKA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
OLEH :
DENI HARIANTO E1R 011 010
ASTRIANA E1R 011 006
KURNIA HARISANTI E1R 011 0
TRIZA NURJENAH E1R 011 052
MUHAMMAD FAUZAN E1R 011 030
PROGRAM STUDY PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
2012

2. BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana
yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan
masyarakat. Untuk mencapainya berbagai sistem kenegaraan muncul, seperti demokrasi.
Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber
daya manusia. Hal ini terlaksana apabila semua bidang pembangunan bergerak secara terpadu
yang menjadikan manusia sebagai subjek. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah kajian
keilmuan dapat menyentuh keberadaan manusia yang berperadaban. Pengembangan
masyarakat merupakan sebuah proses yang dapat merubah watak, sikap dan prilaku
masyarakat ke arah pembangunan yang dicita-citakan. Indikator dalam menentukan
kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan
masyarakatnya.
Munculnya istilah masyarakat madani pada era reformasi ini, tidak terlepas dari kondisi
politik negara yang berlangsung selama ini. Sejak Indonesia merdeka, masyarakat belum
merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pemerintah atau penguasa belum
banyak memberi kesempatan bagi semua lapisan masyarakat mengembangkan potensinya
secara maksimal. Bangsa Indonesia belum terlambat mewujudkan masyarakat madani,
asalkan semua potensi sumber daya manusia mendapat kesempatan berkembang dan
dikembangkan. Mewujudkan masyarakat madani banyak tantangan yang harus dilalui. Untuk
itu perlu adanya strategi peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam mengangkat
martabat manusia menuju masyarakat madani itu sendiri.
Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebahagian pejabat pemerintah, politisi,
cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang masyarakat madani (sebagai terjemahan
dari kata civil society). Tanpaknya, semua potensi bangsa Indonesia dipersiapkan dan
diberdayakan untuk menuju masyarakat madani yang merupakan cita-cita dari bangsa ini.
Masyarakat madani diprediski sebagai masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi
budaya, adat istiadat, dan agama. Demikian pula, bangsa Indonesia pada era reformasi ini
diarahkan untuk menuju masyarakat madani, untuk itu kehidupan manusia Indonesia akan
mengalami perubahan yang fundamental yang tentu akan berbeda dengan kehidupan
masayakat pada era orde baru. Kenapa, karena dalam masyarakat madani yang dicita-citakan,
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 1

3. dikatakan akan memungkinkan "terwujudnya kemandirian masyarakat, terwujudnya nilai-
nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan
kemajemukan [pluraliseme]" , serta taqwa, jujur, dan taat hukum.
Konsep masyarakat madani merupakan tuntutan baru yang memerlukan berbagai
torobosan di dalam berpikir, penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan. Dengan kata lain,
dalam menghadapi perubahan masyarakat dan zaman, “diperlukan suatu paradigma baru di
dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru, demikian kata filsuf Kuhn. Karena menurut
Kuhn, apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma
lama, maka segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan".
Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka kami sebagai wakil dari mahasiswa
Indonesia yang cinta akan tanah air dan ingin melakukan perubahan dinegeri ini berusaha
berjuang mewujudkan cita negara melalui berbagi hal, termasuk melalui tulisan yang berjudul
“Menuju Masyarakat Madani” ini. Kami berharap dengan tulisan ini kita sebagai masyarakat
bangsa Indonesia terutama para Mahasiswa Indonesia bisa menjalankan peran masing-masing
untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.
B. Landasan Undang-undang Tentang Masyarakat Madani
Cita negara madani dan demokratis nyata ada di dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Ide mengenai masyarakat madani dan demokratis yang
tertuang dalam Pembukaan bahkan dipertahankan untuk tidak dirubah manakala bangsa ini
melakukan reformasi konstitusi. Amandemen konstitusi sejak 1999 bahkan menunjukkan
komitmen kuat bangsa yang semakin mengkristal untuk hidup bernegara secara demokratis.
Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian tak terpisahkan dari konstitusitelah pula
menegaskan bahwa negara yang dilahirkan ini adalah untuk mengabdi pada rakyat,
mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya: rakyat melayani pemerintah. Pemerintah Negara
Indonesia, demikian alinea IV Pembukaan UUD 1945, memiliki kewajiban untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah dan negara ini
ada untuk melindungi rakyatnya. Dalam negara Indonesia rakyatlah yang berdaulat . Pilihan
Republik sebagai bentuk negara menunjukkan bahwa di dalam negara Indonesia yang
berdaulat adalah orang banyak, bukannya sedikit orang entah yang mengejawantah dalam
monarki maupun oligarki, walau kalau ditilik sejarahnya, negara Indonesia berasal dari
himpunan ratusan kerajaan besar kecil. Inilah cita negara demokrasi yang digagas oleh para
pendiri bangsa, dan terus dipertahankan oleh MPR manakala melakukan perubahan terhadap
UUD 1945 sejak tahun 1999-2002.
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 2

4. C. Rumusan Masalah
a. Bagaimana konsep masyarakat madani?
b. Apa saja Problematika masyarakat madani di Indonesia?
c. Apakah masyarakat Indonesia sudah bisa dikatakan Madani ?
d. Seperti apakah peran para akademisi dalam mewujudkan masyarakat madani?
D. Tujuan
a. Memahami serta mampu menerapkan konsep masyarakat madani dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Mewadahi para pembaca untuk menyadari betapa pentingnya mewujudkan masyarakat
madani.
E. Manfaat
a. Manfaat secara khusus
i. Bagi penulis memperoleh pengetahuan dan kesdaran tentang betapa pentingnya
masyarakat madani.
b. Manfaat secara umum
i. Karya ilmiah ini dapat secara lansung digunakan sebagai salah satu media untuk
mengenalkan kepada seluruh komponen masyarakat tentang konsep serta pentinganya
bermasyarakat madani.
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 3

5. BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Makna Civil Society “Masyarakat sipil” adalah terjemahan dari civil society. Konsep
civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero adalah orang
Barat yang pertama kali menggunakan kata “societies civilis” dalam filsafat politiknya.
Konsep civil society pertama kali dipahami sebagai negara (state). Secara historis, istilah civil
society berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketiga
orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian
kekuasaan monarchi-absolut dan ortodoksi gereja (Larry Diamond, 2003: 278).
Gellner (1995:2) menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud manakala
terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan.
Pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli
kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota
masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, dicecal, diganggu kebebasannya,
semakin dijauhkan dari demokrasi, dan sejenisnya. Oleh karena itu, perjuangan menuju
masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang
abadi dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama
masyarakat madani.
Cornelis Lay melihatsubstansi civil society mengacu kepada pluralitas
bentukdarikelompok-kelompokindependen (asosiasi, lembagakolektivitas,
perwakilankepentingan) dansekaligus sebagai raut-raut dari pendapat umum dan komunikasi
yang independen.Ia adalah agen, sekaligushasildaritransformasisosial (Cornelis Lay, 2004:
61). Sementara menurut Haynes, tekanan dari “masyarakat sipil” sering memaksa pemerintah
untuk mengumumkan program-program demokrasi, menyatakan agenda reformasi politik,
merencanakandanmenyelenggarakanpemilihanumummultipartai, yang demi
kejujurandiawasiolehtim pengamat internasional (Jeff Haynes, 2000: 28).
Menurut AS Hikam, civil society adalahsatuwilayah yang
menjaminberlangsungnyaprilaku, tindakan, danrefleksimandiri,
tidakterkungkungolehkehidupan material, dan tidakterserap di dalamjaringan-
jaringankelembagaanpolitikresmi. Ciri-ciri utama civil society, menurut AS Hikam, adatiga,
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 4

6. yaitu: (1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-
kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara; (2)
adanyaruangpublikbebassebagaiwahanabagiketerlibatanpolitiksecara aktif dari warga negara
melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan (3) adanya
kemampuan membatasi kuasanegara agar iatidakintervensionis.
Dalam arti politik, civil society bertujuanmelindungiindividuterhadapkesewenang-
wenangannegaradanberfungsisebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik
politik pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya.Dalam arti ekonomi, civil society
berusaha melindungi masyarakat danindividuterhadapketidakpastian global
dancengkeramankonglomerasidenganmenciptakanjaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan
pokok, dalam bentuk koperasi misalnya.Oleh karena itu, prinsip civil society
bukanpencapaiankekuasaan, tetapidiberlakukannyaprinsip-
prinsipdemokrasidanharusselalumenghindarkandiridarikooptasidaripihakpenguasa
(Haryatmoko, 2003: 212).
Perbedaan lain antara civil society danmasyarakatmadaniadalah civil society
merupakan buah modernitas, sedangkanmodernitasadalahbuahdarigerakanRenaisans;
gerakanmasyarakatsekuler yang meminggirkanTuhan. Sehingga civil society mempunyai
moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan
Tuhan.SedangkanmasyarakatmadanilahirdaridalambuaiandanasuhanpetunjukTuhan. Dari
alasaniniMaarifmendefinisikanmasyarakatmadanisebagaisebuahmasyarakat yang terbuka,
egalitar, dantoleranataslandasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari
wahyu Allah (A. SyafiiMaarif, 2004: 84)
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 5

7. BAB III
PEMBAHASAN
A. Konsep Masyarakat Madani
1. Sejarah Pemikiran Masyarakat Madani
Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan masyarkat madani, baik yang
berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Untuk yang berjangka pendek ,
dilaksanakn dengan memilih dan menempatkan pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya
(credible), dapat diterima (acceptable), dan dapat memimpin (capable).
Jika dicari akar sejarahnya, maka dapat dilihat bahwa dalam masyarakat Yunani kuno
masalah ini sudah mengemuka. Rahardjo (1997) menyatakan bahwa istilah civil society
sudah ada sejak zaman sebelum masehi. Orang yang pertama kali yang mencetuskan istilah
civil society ialah Cicero (106-43 SM), sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut
Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyakat
kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep civil society (kewargaan) dan
urbanity (budaya kota), maka kota dipahami bukan hanya sekerdar konsentrasi penduduk,
melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.
Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan
pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622M.
Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadhun (masyarakat yang beradaban) yang
diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al Madinah al fadhilah (Madinah sebagai
Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan
(Rahardjoseperti yang dikutip Nurhadi, 1999).
Menurut Dr. Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan
Studi Islam, Al Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan
betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu, di samping juga memberikan
penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan, dengan
menyetir pendapat Hamidullah (First Written Constitutions in the World, Lahore, 1958),
Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini
secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak
sipil (civil rights), atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM), jauh sebelum
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 6

8. Deklarasi Kemerdekaan Amerika (American Declaration of Independence, 1997), Revolusi
Prancis (1789), dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM (1948) dikumandangkan.
Sementara itu konsep masyarakat madani, atau dalam khazanah Barat dikenal sebagai
civil society (masyarakat sipil), muncul pada masa pencerahan (Renaissance) di Eropa
melalui pemikiran John Locke (abad ke-18) dan Emmanuel Kant (abad ke-19). Sebagai
sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat Barat yang
biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state (negara). Dalam tradisi Eropa abad
ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara (the state), yakni suatu
kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok lain.
Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna.
Negara dan masyarakat madani kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda.
Bahkan kemudian, Kant menempatkan masyarakat madani dan negara dalam kedudukan
yang berlawanan, yang kemudian dikembangkan oleh Hegel, menurutnya masyarakat madani
merupakan subordinatif dari negara.
Adapun tokoh yang pertama kali menggagas istilah civil society ini adalah Adam
Ferguson dalam bukunya ”Sebuah Esai tentang Sejarah Masyarakat Sipil (’An Essay on The
History of Civil Society’)” yang terbit tahun 1773 di Skotlandia. Ferguson menekankan
masyarakat madani pada visi etis kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan
untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri, dan
munculnya kapitalisme, serta mencoloknya perbedaan antara individu.
2. Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani (civil society) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang
beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya. Masyarakat madani
merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan
makna yang beda-beda
Menurut para ahli :
1. Zbigniew Rew, masyarakat madani merupakan suatu yang berkembang dari sejarah,
yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung
bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini.
2. Han-Sung, masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan
menjamin hak-hak dasar individu.
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 7

9. 3. Kim Sun Hyuk, masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-
kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam
msyarakat yang secara relative.
4. Thomas Paine, masyrakat madani adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan
kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa
paksaan
5. Hegel, masyarakat madani merupakan kelompok subordinatif dari Negara,
6. BlakeleydanSuggate (1997), masyarakatmadaniseringdigunakanuntuk menjelaskan “the
sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market.
7. Munawir (1997) Istilahmadanisebernarnyaberasaldaribahasa Arab, madaniy. Kata
madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau
membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang
kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah Madaniy
dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada
prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika
dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi,
konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui,
emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis.
Secara global bahwa dapat disimpulkan yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah
sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa
dan Negara, yang memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-
lembaga yang mandiri yang dapat mengeluarkan aspirasi dan kepentingan publik.
3. Ciri-ciri Masyarakat Madani
Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah. Memiliki banyak arti
atau sering diartikan dengan makna yang berbeda – beda. Bila merujuk pada pengertian
dalam Bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah
kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat
madani sering digunakan untuk menjelaskan “the sphere of voluntary activity which takes
place outside of government and the market”.
Merujuk pada Bahmuller (1997), ada beberapa karakteristik masyarakat madani, antara
lain ;
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 8

10. 1. Terintegrasinya individu – individu dan kelompok – kelompok eksklusif ke dalam
masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan – kepentingan yang mendominasi
dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan – kekuatan alternatif.
3. Terjembataninya kepentingan – kepentingan individu dan negara karena keanggotaan
organisasi – organisasi volunter mampu memberikan masukan – masukan terhadap
keputusan – keputusan pemerintah.
4. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu – individu
mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
5. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga – lembaga sosial dengan
berbagai perspektif.
Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa “masyarakat madani adalah
sebuah masyarakat demokratis di mana para anggotanya menyadari akan hak – hak dan
kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan – kepentingan. Di
mana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas – luasnya bagi kreativitas warga
negara untuk mewujudkan program – program pembangunan di wilayahnya. Namun
demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara,
taken for granted. Masyarakat madani adalah konsep yang cair dibentuk dari proses sejarah
yang panjang dan perjuangan yang terus – menerus.
Dengan demikian kita sebenarnya memiliki tiga visi mengenai masyarakat sipil dan
negara. Pertama, kehadiran masyarakat sipil hanya bersifat sementara dalam perkembangan
masyarakat. Karena kecenderungannya untuk rusak dari dalam, maka pada akhirnya
masyarakat sipil akan ditelan oleh negara, yakni sebuah negara ideal, yang merupakan taraf
perkembangan masyarakat yang tertinggi. Kedua, karena negara hanya cerminan saja dari
masyarakat sipil dan berfungsi melayani individu yang serakah, maka negara akan
diruntuhkan atau runtuh dengan sendirinya dalam suatu revolusi proletar. Jika negara lenyap,
maka yang tinggal hanya masyarakat, yakni suatu masyarakat tanpa kelas. Dan ketiga, visi
yang melihat bahwa masyarakat sipil tidak saja bisa menjadi benteng kelas yang memegang
hegemoni, dalam hal ini kelas borjuasi, tetapi bisa pula menjalankan fungsi etis dalam
mendidik masyarakat dan mengarahkan perkembangan ekonomi yang melayani kepentingan
masyarakat. Di lain pihak, masyarakat sipil sendiri juga terdiri dari organisasi-organisasi
yang melayani kepentingan umum, atau memiliki rasionalitas dan mampu mengatur dirinya
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 9

11. sendiri secara bebas. Bisa terjadi keduanya saling mendukung, dalam arti buruk maupun baik
dari segi kepentingan umum.
4. Syarat Masyarakat Madani
Bila kita kaji, masyarakat di negara – negara maju sudah dapat dikatakan sebagai
masyarakat madani. Maka, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi
masyarakat madani. Yakni adanya democratic government (pemerintahan demokratis yang
dipilih dan berkuasa secara demokratis) dan democratic civilian (masyarakat sipil yang
sanggup menjunjung tinggi nilai – nilai civil security, civil responsibility, dan civil
resilience).
Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani. Antara
lain sebagai berikut ;
1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat
2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital)
yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas – tugas
kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Dengan kata lain,
terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial
4. Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga – lembaga
swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu – isu kepentingan
bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling
menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga – lembaga
ekonomi, hokum, dan sosial berjalan secara produkitf dan berkeadilan sosial
7. Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan – jaringan
kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar
mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya.
Tanpa prasyarat tersebut, maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon.
Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak
ubahnya dengan paham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak asasi
manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu yang perlu diwaspadai dalam proses
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 10

12. mewujudkan masyarakat madani (DuBois dan Milley, 1992). Rambu – rambu tersebut dapat
menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang
dengan semangat negara dan bangsa.
B. PROBLEMATIKA MASYARAKAT MADANIDI INDONESIA
1. Paradigma Dan Praktek Masyarakat Madani Di Indonesia
Dalam kultur masyarakat indonesia kita mengetahui bahwa ada banyak sekali
perbedaan nilai dan norma yang terdapat didalamnya, lewat budayanya itulah masyarakat
memandang fenomena yang terjadi di Indonesia ini dan mereka merespon dengan prilaku
yang sangat beragam, sehingga hal ini menjadi dasar susahnya untuk memberi
pemahaman dengan satu cara, artinya membutuhkan konsep kemadanian yang mampu
menimbang serta mendukung kultur yang mereka miliki yang nantinya akan
mempengaruhi paradigmanya terhadap konsep masyarakat madani ini.
Kemudian pada point yang kedua kita memiliki masalah yang sangat jelas dan rumit
di Indonesia yakni tentang praktik konsep kemadanian ini. Jika kita memandang sekilas
tentu kita akan segera berkomentar bahwa di Indonesia masyarakat madani ini tidak
terwujud. Kita dapat melihat bukti yang sangat nyata terjadi dikalangan masyarakat,
contohnya kriminalitas yang semakin tinggi di indonesia. Bahkan anak-anak bangsa sudah
banyak terkontaminasi moral buruk. Hal ini tentu berita yang menyakitkan bagi cita-cita
indonesia untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan sejahtera serta membuat bangsa
menjadi terlihat sangat menyedihkan. Dan tentu dengan mudah bisa kita simpulkan bahwa
di indonesia tidak terterapnya praktik masyarakat madani.
Contoh lain yang bisa kita lihat yaitu maraknya perselisihan antar pelajar, antar suku
bahkan antar kampung. Betapa besar petaka akibat perbuatan buruk macam ini. Jadi hal ini
menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap konsep masyarakat madani di
indonesia.
2. Hambatan Penerapan Masyarakat Madani di Indonesia
Menurut hemat kami hambatan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan
masyarakat madani adalah kebodohan, kebodohan dalam hal ini mencakup seluruh unsur
kehidupan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang apatis serta fanatik terhadap
golongan. Hal ini menjadi dasar terjadinya kriminalitas, kemiskinan, serta kebobrokan
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 11

13. masyarakat indonesia. Adapun hambatan lain yang dihadapi adalah merupakan bagian
dari tindak kebodohan.
C. KONTRADIKSI PRINSIP MADANI DENGAN PENERAPAN POLITIK,
EKONOMI SERTA HUKUM DI INDONESIA
Dalam analisis kami, kami mendapatkan hal yang sangat menyedihkan,
dimana prinsip masyarakat madani sangat bertolak belakang dengan keadaan Indonesia
sekarang ini. Di bawah ini kami akan menguraikan dari beberapa aspek sbb:
1. Aspek politik
Dewasa ini kita melihat kondisi politik Indonesia yang sangat memalukan,
terlihat perebutan kekuasaan yang mencolok dimana partai-partai politik menunjukkan
kefanatikannya terhadap kelompoknya. Saling menjatuhkan, mementingkan keuntungan
partai bukan rakyat, seolah-olah merebut kue yang lunak hingga ia hancur. Begitulah
keadaan indonesia, orang-orang yang berkedudukan saling memperebutkan kekuasaan
serta saling menjatuhkan yang menyebabkan kehancuran. Tidak sesuai sekali dengan
konsep madani yang menanamkan nilai kebersamaan.
2. Ekonomi
Dalam konsep masyarakt madani, segala tindakan ekonomi haruslah menguntungkan
semua pihak. Tapi lihatlah keadaan ekonomi di Indonesia sekarang, betapa
menyedihkan, praktek kapitalis merajalela, yang miskin makin miskin yang kaya makin
rakus.
Banyaknya pelaku ekonomi yang tidak memperdulikan halal haramnya suatu
tindakan, ideologi materialis telah menjadi ciri khas yang sangat nampak jelas dalam
praktik ekonomi di indonesia. Tujuan utamanya adalah untung baru memberi manfaat,
bukan memberi manfaat baru untung.
3. Hukum
Ingin menangis rasanya melihat ketidak adilan yang dipertontonkan oleh para
pejuang-pejuang kebobrokan bangsa kita. Sudikah kita diperlakukan tak wajar dalam
proses hukum sedang ada orang yang lebih hebat kesalahannya diperlakukan dengan
hormat??.
Adakah pemerintah yang setia bersahaja demi bangsa?
Adakah pemerintah yang setia berjuang demi rakyat?
Adakah pemerintah yang rela berkorban demi keadilan?
Jawabannya adalah TIDAK kecuali hanya 5% . namun yang ditampakkan seolah
100% dengan permainan busuk yang dimaknakan agung dengan kata “Dari rakyat
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 12

14. Untuk Rakyat”. Kata-kata tersebut hanya berlaku untuk penderitaan rakyat atau
dengan kata lain Rakyat yang menderita adalah untuk rakyat dan rakyat yang
mendapat kedudukan itulah perhatianku.
Bolehkah kita mengatakan itu madani, tidak itu adalah edan-ni dengan
bungkus kualitas tinggi.
D. PERAN AKADEMISI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI
Dalam subbab ini kami akan menjelaskan secara gamblang tentang peran Mahasiswa
dalam mewujudkan masyarakat madani.
Mahasiswa, makna yang luar biasa terkandung didalamnya seharusnya segera
membludak dalam bentuk wujud perbuatan bukan menjadi mahasiswa yang apatis. Tempat
bagi mahasiswa dalam mewujudkan masyarakat madani haruslah berada pada barisan depan.
Berikut uraian kami tentang cara yang bisa ditempuh untuk memaksimalkan peran tersebut.
Menajamkan fungsi pewacanaan
Dengan kemampuan akademik yang dimiliki, mahasiswa seharusnya mampu menjadi
ujung tombak penyadaran terhadap masyarakat dengan pewacanaan. Ada banyak hal yang
bisa disampaikan mahasiswa melalui hal ini, mulai dari masalah kemiskinan, kriminalitas,
ataupun kebobrokan sistem penyelenggaraan negara. Lewat wadah ini, kita bisa
membentuk kesadaran masyarakat.
Pengabdian lewat baksos jasa
Ada sebuah program yang sangat luar biasa dan belum banyak dilakukan oleh
mahasiswa, yaitu Desa Binaan. Melalui program ini mahasiswa secara lansung akan
mengambil peran pengabdian terhadap masyarakat. Ada banyak anak-anak desa yang
sangat menyedihkan keadaan moralnya, kontaminasi serta prilaku imitasi terhadap budaya
busuk yang ditampilkan di dunia maya sudah menjadi ciri khas dibanyak pedesaan. Maka
jika melihat keadaan itu seharusnya kita merasa bertanggung jawab atas itu dengan
membagi kefahaman kita terhadap mereka, dan itu bisa kita lakukan dengan program
Baksos Jasa.
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 13

15. BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulakn sebagai berikut :
a. Menyarakat madani merupakan suatu wujud masyarakat yang memiliki
kemandirian aktivitas dengan ciri: universalitas, supermasi, keabadian,
pemerataan kekuatan, kebaikan dari dan untuk bersama, meraih kebajikan
umum, piranti eksternal, bukan berinteraksi pada keuntungan, dan
kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya. ciri masyarakat
ini merupakan masyarakat yang ideal dalam kehidupan. Untuk Pemerintah
pada era reformasi ini, akan mengarakan semua potensi bangsa berupa
pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, militer, kerah
masyarakat madani yang dicita-citakan.
b. Di indonesia konsep masyarakat madani ini sangat bertolak belakang dengan
penerapannya. Politik, ekonomi, sosbud serta hukum di Indonesia telah jauh
dari nilai kemadanian malah sebaliknya Edan-ni. Namun kita harus melihat
positifnya, bahwa masih ada kesempatan besar untuk memperbaiki
masyarakat kita yang sudah mendekatai taraf menyedihkan ini.
c. Mahasiswa seharusnya mampu berperan untuk mewujudkan masyarakat
madani. Berbagai cara bisa ditempuh mahasiswa untuk hal itu. Misalnya:
lewat pewacanaan, pengabdian berupa desa binaan, serta membangun skill
kewirausahaan.
Saran
Bagi kita semua, janganlah kita menjadi orang yang apatis, apapun
posisi kita baik mahasiswa, dosen, guru atau wirausaha seharusnya segera
mengambil peran untuk mewujudkan masyarakat madani. Tidaklah
pantas kita berbangga dengan status kita sekarang ini jika kita belum
mampu untuk bermanfaat bagi masyarakat.
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 14

16. DAFTAR PUSTAKA
Azizi, AQodriAbdillah. 2000. MasyarakatmadaniAntaraCitadanFakta: KajianHistoris-
Normatif. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam,
DemokratisasidanMasyarakatMadani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hamim, Thoha. 2000. Islam dan Civil society (Masyarakatmadani):
TinjauantentangPrinsipHuman Rights, Pluralism dan Religious Tolerance. Dalam
Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam,
DemokratisasidanMasyarakatMadani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gamble, Andrew. 1988. An Introduction to Modern Social and Political Thought. Hongkong:
Macmillan Education Ltd.
Hidayat, Komaruddindan Ahmad Gaus AF. 1998. Pasing Over: Melintas Batas Agama.
Jakarta: GramediaPustakaUtama. Hal.xiv.
Ismail, Faisal. 1999. NU, Gusdurism, danPolitikKyai. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Rumadi. 1999. Civil Society dan NU Pasca-Gus Dur. Kompas Online. 5 November 1999.
Present by Mahasiswa matematika FKIP UNRAM “11” 15