pemaparan

1. UCAPAN TERIMAKASIH
 I Putu Dedy Kastama Hardy, SKM., MPH
Penguji I
 Ni Luh Gde Ari Natalia Yudha, SKM., MPH
Penguji II
 Made Agus Sugianto, SKM., M.Kes Pend
Penguji III

2. PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DHYANA PURA
BADUNG
2020
ANALISIS PEMANFAATAN DANA KAPITASI OLEH PUSKESMAS
DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN BANGLI
OLEH : NI LUH WIDYA ASRI PRATIWI
NIM : 19120706051

3. LATAR BELAKANG
Salah satu strategi untuk mencapai
Indonesia Sehat 2025 yaitu dengan
pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN).
Program ini merupakan bagian dari
Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Penyelenggaraan program jaminan
sosial dilakukan oleh BPJS
BPJS Kesehatan berwenang untuk
mengadakan kontrak kerja dengan
fasilitas kesehatan dan mempunyai tugas
untuk membayarkan manfaat dan atau
biaya pelayanan kesehatan sesuai
dengan ketentuan program Jaminan
Sosial.
Pelayanan kesehatan dasar yang
diberikan oleh Puskesmas kepada
peserta dalam program JKN wajib
dibayar oleh BPJS Kesehatan dengan
tarif kapitasi dan tarif non kapitasi.
O1 02
03 04 Kabupaten Bangli merupakan salah
satu Kabupaten di Provinsi Bali,
memiliki 12 Puskesmas yang terdaftar
sebagai FKTP yang bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan dan seluruh
Puskesmas berstatus belum menjadi
BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

4. v
LATAR BELAKANG
Laporan JKN Kabupaten Bangli Tahun
2019 terlihat bahwa penerimaan kapitasi
tahun 2019 terdapat dana sisa sebesar
25,06% dari total penerimaan kapitasi.
Kabupaten Bangli belum memiliki
formularium daerah sehingga
tidak bisa membelanjakan dana
operasional JKN untuk pembelian
obat-obatan. Penyediaan obat
untuk di Puskesmas selama ini
berdasarkan formularium Nasional
pembelanjaan menggunakan
anggaran dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangli.
Study pendahuluan:
“Dana silpa terjadi dari awal
berlakuknya dana kapitasi yaitu
tahun 2014. Tidak pernah
Puskesmas merealisasikan dana
kapitasi sebesar 100%. Yang
menjadi penyebabnya adalah
dana operasional yang
dialokasikan 40% tidak pernah
teralisasi. yang terealisasi 100%
hanya dana jasa pelayanan yang
dialokasikan sebesar 60%. ”
Tidak diserapnya dana operasional
secara maksimal disebabkan
karena tidak bisa menggunakan
dana operasional pembelanjaan
obat-obatan.
Terjadi penumpukan dana silpa
setiap tahunnya , karena tidak
bisa digunakan sesuai dengan
syarat pada PMK No. 21 Tahun
2016, yaitu penumpukan pada
dana operasional
1
2
4
3
5

5. v
RUMUSAN
MASALAH
Bagaimanakah Pemanfaatan Dana Kapitasi Oleh
Puskesmas Dalam Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bangli?
3
TUJUAN
PENELITIAN
TUJUAN UMUM
TUJUAN KHUSUS
1. Menggambarkan pemanfaatan dana kapitasi JKN di Kabupaten Bangli.
2. Menggambarkan permasalahan pemanfaatan yang terjadi pada dana
kapitasi di Kabupaten Bangli.
MANFAAT TEORITIS
Untuk menambah wawasan dan bahan informasi yang dapat dijadikan
sebagai bahan refrensi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
adiministrasi kebijakan kesehatan
MANFAAT PRAKTIS
1. Bagi mahasiswa
2. Bagi Universitas Dhyana Pura,
3. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dan 12 Puskesmas yang
berada diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
MANFAAT
PENELITIAN

6. TINJAUAN PUSTAKA
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan
1. Pengertian
2. Kepersertaan
3. Hak dan kewajiban
4. Manfaat
Kapitasi
Suatu metode pembayaran dalam pelayanan kesehatan.
Dalam hal JKN ini, kepala berarti orang atau peserta atau
anggota program BPJS Kesehatan.
Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional
Meliputi: Faktor SDM, kelengkapan sarana dan prasarana,
lingkup pelayanan, komitmen pelayanan menjadi pertimbangan
dalam menentukan besaran tarif kapitasi bagi puskesmas
Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan
1. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
2. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
3. Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi

7. : Variabel yang tidak ditulis
: Variabel yang teliti
Keterangan:
Sumber : PMK No. 21 Tahun 2016
Kerangka Konsep

8. Definisi Operasional Variabel
No Variabel Definisi Operasional Variabel Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur
1 Pemanfatan Dana
Kapitasi JKN
Penggunaan dana kapitasi untuk
pembayaran jasa pelayanan
kesehatan dan biaya operasional
yang bersumber dari dana kapitasi
JKN.
Wawancara
mendalam,
observasi
telaah
dokumen
Pedoman
wawancara
mendalam
Informasi/jawaban
informan dalam
bentuk transkip
Pemanfaatan
dana kapitasi
Pembayaran jasa
pelayanan
kesehatan tenaga
kesehatan dan non
kesehatan
Alokasi Dana Kapitasi untuk
pembayaran jasa pelayanan
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan bagi tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan
yang melakukan pelayanan pada
FKTP. Pembagian jasa pelayanan
kesehatan kepada tenaga kesehatan
mempertimbangankan jenis
ketenagaan dan kehadiran.
Wawancara
mendalam,
observasi
telaah
dokumen
Pedoman
wawancara
mendalam
Informasi/jawaban
informan dalam
bentuk transkip

9. Pemanfaatan
dana kapitasi
Pembayaran
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
tenaga
kesehatan dan
non kesehatan
1. Variabel jenis tenaga kesehatan dan non
kesehatan berdasarkan ketenagaan dinilai
sebagai berikut : tenaga medis, diberi nilai 150
(seratus lima puluh), tenaga apoteker atau
tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai
100 (seratus); tenaga kesehatan paling rendah
S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh); tenaga
kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau
asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima
puluh) dan tenaga non kesehatan di bawah
D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
2. Tenaga kesehatan yang merangkap tugas
administratif, diberi nilai sebagai berikut:
tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga
yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga
yang merangkap tugas sebagai bendahara
Dana Kapitasi JKN; dan tambahan nilai 30 (tiga
puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas
sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung
jawab penatausahaan keuangan.
3. Tenaga kesehatan dan non kesehatan yang
merangkap tugas sebagai penanggung jawab
program atau yang setara, diberi tambahan
nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau
yang setara.
Wawancara
mendalam,
observasi telaah
dokumen
Pedoman
wawancara
mendalam
Informasi/jawaban
informan dalam
bentuk transkip

10. Definisi Operasional Variabel
Pemanfaatan
dana kapitasi
Pembayaran
Jasa
Pelayanan
Kesehatan
tenaga
kesehatan dan
non kesehatan
4. Setiap tenaga kesehatan dan non kesehatan
yang memiliki masa kerja: 5 (lima) tahun
sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberi
tambahan nilai 5 (lima), 11 (sebelas) tahun
sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi
tambahan nilai 10 (sepuluh), 16 (enam belas)
tahun sampai dengan 20 (duapuluh) tahun,
diberi tambahan nilai 15 (lima belas), 21 (dua
puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh
lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua
puluh) dan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun,
diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
5. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut: hadir
setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari
dan terlambat hadir atau pulang sebelum
waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7
(tujuh) jam, dikurangi 1 (satu)
poin. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau
penugasan kedinasan oleh pejabat yang
berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja
tetap diberikan nilai 1 (satu) poin per hari.
Wawancara
mendalam,
observasi telaah
dokumen
Pedoman
wawancara
mendalam
Informasi/jawaba
n informan dalam
bentuk transkip
Pemanfaatan
dana kapitasi
Pembayaran
Biaya
Operasional
Pemanfaatan dana kapitasi meliputi belanja obat-
obat, pembelian alat kesehatan, bahan medis habis
pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan
lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan
kepada peserta JKN yang terdaftar dan
mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
Wawancara
mendalam,
observasi telaah
dokumen
Pedoman
wawancara
mendalam
Informasi/jawaba
n informan dalam
bentuk transkip

11. No Variabel Definisi Operasional Variabel Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur
2 Permasalahan
Pemanfaatan
dana kapitasi JKN
Permasalah yang muncul dalam
pemanfaatan dana kapitasi JKN yang terdiri
dari dana untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan dan biaya operasional yang
bersumber dari dana kpitasi JKN.
Wawancara
mendalam,
observasi telaah
dokumen
Pedoman
wawancara
mendalam
Informasi/jawaban
informan dalam
bentuk transkip
Masalah
pemanfaatan
dana kapitasi
Pembayaran jasa
pelayanan
kesehatan tenaga
kesehatan dan
non kesehatan
Masalah-masalah yang ditemukan saat
memanfaatan pembayaran jasa pelayanan
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan
dan tenaga non kesehatan yang melakukan
pelayanan pada FKTP. Pembagian jasa
pelayanan kesehatan kepada tenaga
kesehatan mempertimbangankan jenis
ketenagaan dan kehadiran.
Wawancara
mendalam,
observasi telaah
dokumen
Pedoman
wawancara
mendalam
Informasi/jawaban
informan dalam
bentuk transkip
Masalah
pemanfaatan
dana kapitasi
untuk biaya
Operasional
Pelayanan
kesehatan
lainnya
Pemanfaatan dana kapitasi meliputi belanja
obat-obat, pembelian alat kesehatan, bahan
medis habis pakai dan biaya operasional
pelayanan kesehatan lainnya untuk
memberikan pelayanan kesehatan kepada
peserta JKN yang terdaftar dan
mendapatkan pelayanan kesehatan di
Puskesmas.
Wawancara
mendalam,
observasi telaah
dokumen
Pedoman
wawancara
mendalam
Informasi/jawaban
informan dalam
bentuk transkip

12. Tehnik Purposive Sampling
Informan: Kepala Dinas,
pengelola program JKN
dan bendahara JKN Dinas
Kesehatan Kabupaten
Bangli.
Yang dibahas dalam penelitian
yaitu melihat gambaran dari
pemanfaatan dana kapitasi
JKN, permasalahan yang
ditemukan dalam pemanfaatan
dana kapitasi JKN oleh
Puskesmas di Kabupaten
Bangli.
Penelitian
deskriptif dengan
metode kualitatif
Tempat:
Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangli.
Waktu:
Bulan Februari s/d
April 2021
Ruang
Lingkup
Penelitian
Rancangan
Penelitian
1
Tempat dan
Waktu
Penelitian
2
Informan
Penelitian
METODE PENELITIAN
3
4

13. 1. Pemilihan informan
2. Menyusun/merancang
pertanyaan yg akan diajukan
3. Menyiapkan instrumen
4. Melakukan wawancara
5. Analisis Data
6. Membahas hasil penelitian
7. Menyimpulkan hasil penelitian
1. Wawancara
mendalam
2. Penelusuran
dokumen
3. Dokumentasi
data/sumber
Menggunakan pedoman
wawancara dg pertanyaan
yang bersifat terbuka dan
mengutamakan opini atau
pendapat informan.
Alat bantu berupa alat tulis,
alat perekam (Handphone)
dan kamera untuk melakukan
dokumentasi.
Teknik
Pengumpulan
dan
Pengolahan
Data
Instrumen
Penelitian
5
Prosedur
Penelitian
6
Triangulasi
Sumber
METODE PENELITIAN
7
8
1. Data Primer
2. Data Sekunder

14. Teknik Analisa Data
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data tematik
1
Transkip
Melakukan pengumpulan data
dan membuat transkrip data
dengan cara mendengarkan
berulang-ulang hasil rekaman
wawancara
Open Coding
Membaca berulang-ulang
transkrip data, peneliti dapat
menemukan makna data yang
signifikan dengan membuat
suatu open koding
Coding Selectif
Memilah kalimat atau
paragraf pada pernyataan-
pernyataan penting informan.
Kategori
Mengelompokkan data yang
tersedia sesuai katagori ke
dalam sebuah tema.
Tema
Tema yang sudah ada
dikelompokkan menjadi tema-
tema yang potensial.
Hasil
Tema yang potensial disusun
dalam bentuk tulisan hasil
penelitian

15. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Tempat Penelitian
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli beralamat di Jalan
Brigen Ngurah Rai No. 18 Kawan Kecamatan Bangli
Kabupaten Bangli
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri
dari, Unit Pelaksana Teknis yaitu Puskesmas Bangli,
Puskesmas Bangli Utara, Puskesmas Tembuku I,
Puskesmas Tembuku II, Puskesmas Susut I, Puskesmas
Susut II, Puskesmas Kintamani I, Puskesmas Kintamani
II, Puskesmas Kintamani III, Puskesmas Kintamani IV,
Puskesmas Kintamani V, Puskesmas Kintamani VI dan
UPT Laboratorium Daerah.

16. Pemanfaatan dana kaptasi JKN di Kabupaten Bangli tahun
2019 mengikuti aturan dari PMK No. 21 Tahun 2016
Tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN.
Skema Pemanfatan Dana Kapitasi JKN
Penelitian Yulianto (2016), menyimpulkan bahwa
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional dan dukungan biaya operasional pada fasilitas
kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah,
dikeluarkan sebagai solusi atas kekurangan atau
kelemahan regulasi sebelumnya akibat perkembangan
penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, oleh
karena itu dengan ditetapkan regulasi tersebut
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
jaminan kesehatan nasioanl terutama pada fasilitas
kesehatan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.

17. Pembagian jasa pelayanan terhadap tenaga kesehatan
dan non kesehatan pada Puskesmas wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli ditetapkan
berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama, dengan alokasi jasa pelayanan
kesehatan 60% x Total penerimaan dana kapitasi.
Pemanfaatan Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN
1
“Alokasi kapitasi JKN untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan untuk tenaga kesehatan dan
non kesehatan yang bekerja di Puskesmas, yang
ditentukan oleh masing-masing Puskesmas
berdasarkan dari Permenkes Nomor 21 Tahun 2016.”
Hasil penelitian dari Fitiraneti dkk (2017) bahwa
besaran dana kapitasi untuk petugas pelayanan
kesehatan ditentukan berdasarkan nilai poin.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Anggreini, dkk (2016) bahwa jasa pelayanan kesehatan
dibayarkan sesuai dengan komponen pendidikan,
jabatan, masa kerja, kinerja dan kehadiran.

18. Pemanfaatan Pembayaran Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN
2
 Tidak ada biaya operasional untuk pembelian obat dan
bahan medis habis pakai.
Kabupaten Bangli belum memiliki formularium
daerah sehingga tidak bisa membelanjakan dana
operasional untuk pembelian obat-obatan.
 Terdapat satu Puskesmas yang tidak melakukan
pembelajaan alat kesehatan yaitu Puskesmas Susut I
“Tahun 2019 ada satu Puskesmas yang tidak
melakukan pembelanjaan alat kesehatan yaitu
Puskesmas Susut I, ini disebabkan karena beberapa
kendala yang dihadapi saat proses pengadaan alat-
alat kesehatan sehingga dari waktu yang telah
ditentukan”
 Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dari
dana kapitasi JKN terealisasikan pada semua
Puskesmas yang ada di Kabupaten Bangli.
“Semua Puskesmas pada tahun 2019 mebelanjakan
dana kapitasi JKN untuk biaya operasional pelayanan
kesehatan lainnya. Realisasi dana tersebut digunakan
untuk pemeliharaan ringan Sarpras Puskesmas,
Puskesmas Keliling, dukungan operasional SIM,
operasional pelayanan kesehatan, kegiatan gedung
dan peningkatan kapasitas SDM.”

19. Penggunaan dana kapitasi JKN di Kabupaten Bangli belum maksimal
terutama pada biaya operasional
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto
dan Nadjib (2016) yang meneliti tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi oleh
Puskesmas di Kota Lubuklinggau tahun 2014-2016 menyimpulkan bahwa
penggunaan dana kapitasi Puskesmas di Kota Lubuk-linggau sudah sesuai
dengan penggunaannya tetapi dalam hal pencapaian realisasi dana
kapitasi masih belum maksimal terutama di penggunaan biaya operasional.
Sisa dana kapitasi puskesmas sebagian besar berasal dari sisa dukungan
operasional, bukan berasal dari sisa jasa pelayanan.

20. Permasalahan Pemanfaatan Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan
Permasalahan Dana Kapitasi JKN
1
“Tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak ada masalah
dalam pemanafaatan dana kapitasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan, semua sudah berdasarkan dari
ketentuan-ketentuan dari Permenkes No. 21 tahun 2016.”
Pembagian jasa pelayanan kesehatan menggunakan poin
yang tergadang menimbulkan kecemburuan di diantara
sesama pegawai Puskesmas, hal ini sejalan dengan hasil
penelitian dari Firianeti dkk (2017) bahwa besaran dana
kapitasi untuk petugas pelayanan kesehatan ditentukan
berdasarkan nilai poin yang menimbulkan kecemburuan
sesama petugas kesehatan.
Realisasi pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan
tidak jauh dari yang ditetapkan berdasarkan PMK
No 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana
Kapitasi JKN sebanyak 60%.
Yulianto dan Nadjib (2016) yang dilakukan di Kota Lubuk
Lingau yaitu sisa penggunaan dana kapitasi Puskemas
sebagian besar berasal dari sisa dukungan operasional,
bukan berasal dari sisa jasa pelayanan.

21. 
Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai,
dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan
biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat
dilakukan oleh SKPD dinas kesehatan kabupaten/kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan tersebut dengan syarat :
 Mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan
oleh pemerintah dan pemerintah daerah,
 Berpedoman pada formularium nasional,
 Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang
dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional
dapat menggunakan obat lain termasuk obat
tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka
secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Permasalahan Pemanfaatan Biaya Operasional
Permasalahan Pemanfaatan Biaya Operasional
2

22. Tahun 2019 tidak ada dana kapitasi JKN di Kabupaten Bangli yang
digunakan untuk pengadaan obat
“Ya memang kami semenjak diberlakukan dana kapitasi, Kabupaten Bangli belum
pernah mengadakan pembelanjaan obat yang bersumber dari dana kapitasi JKN.
Pengadaan obat harus berdasarkan pada formularium Nasional atau daerah.
Pengadaan obat sudah menggunakan sumber dari sumber dana yang lain, lalu di
drop ke Puskesmas. Kabupaten Bangli belum memiliki formularium daerah.”
Pada penelitian Ariati (2016), juga memaparkan tentang belum ada aturan minimal
kesesuaian Fornakes dengan Formularium daerah. Saran dari hasil penelitian tersebut
perbaikan kepada stakeholder terkait berupa: memperbaiki dan melakukan sinkronisasi
aturan penggunaan obat yang bertentangan dengan FORNAS, memperbaiki
penyusunan RKO dan pengadaan melalui e-catalogue meminta Kemenkes melakukan
proses monitoring dan evaluasi sebagai dasar evaluasi kebijakan pengadaan obat serta
Kemenkes/LKPP/BPOM membangun SOP bersama untuk kegiatan yang melibatkan
pekerjaan lintas instansi dalam rangka memperkuat koordinasi.

23. Tahun 2019 tidak ada dana kapitasi JKN di Kabupaten Bangli yang
digunakan untuk pembelian bahan medis habis pakai
“Kendala yang ada dalam proses pengadaan dimana saat itu Dinas Kesehatan
hanya memiliki satu saja pejabat pengadaan yang harus mengurus seluruh
pengadaan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, namun mulai tahun
2020 permasalahan sudah diatasi, dan masing-masing Puskesmas sudah
menggunakan dana kapitasi JKN untuk membeli BMHP.”
Permasalahan yang dihadapi: kekurangan SDM yang bertugas sebagai pejabat
pengadaan barang Dinas Kesehatan, hanya ada 1 orang yang bertugas.
Hasil penelitian dari Tampanatu dkk (2018),
memaparkan bahwa pejabat pengadaan
barang jasa di Kota Belitung belum dapat
melakukan perannya dalam melakukan
pengadaan barang dan jasa.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Undap dkk (2016) proses pengadaan bahan
habis pakai diadakan oleh Dinas Kesehatan
terhambat karena melalui proses e-katalog.

24. PENUTUP
KESIMPULAN SARAN
1. Pemanfaatan dana kapitasi JKN tahun 2019
untuk jasa pelayanan kesehatan di Kabupaten
Bangli telah sesuai dengan PMK 21 tahun 2016
dan untuk operasional dimanfaatkan untuk biaya
operasional lainnya dan pengadaan alat
kesehatan (hanya 11 Puskesmas).
1. Permasalahan dalam pemanfaatan dana kapitasi
yaitu pada biaya operasional pembelian obat
tidak terealisasikan karena Kabupaten Bangli
belum memiliki formularium Kabupaten dan
pembelanjaan bahan medis habis pakai tidak
dapat dilakukan sesuai dengan PMK No 21
tahun 2016 disebabkan oleh kekurangan
Sumber Daya Manusia sebagai pejabat
pengadan.
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli agar segera
menyelesaikan formularium daerah agar
pembelanjaan obat bisa dilaksanakan sehingga
tidak menganggu pelayanan kesehatan di FKTP
milik pemerintah.
1. Dinas kesehatan Kabupaten Bangli dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli segera
untuk menetapkan Puskesmas yang di
Kabupaten Bangli menjadi Badan Layanan
Umum Daerah, sehingga Puskesmas dapat
mengelola sendiri keuangannya, sehingga proses
pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan
untuk pelayanan kesehatan dapat segera bisa
dilaksanakan.

25. SEKIAN
TERIMAKASIH