SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
Télécharger pour lire hors ligne
Kajian
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang
Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi
Dengan Dasar Potensi dan Pengembangannya
Samarinda, 30 November 2015
Latar Belakang
UU No
26/2007
UU 23/2014
Seluruh kabupaten/kota perlu menyusun rencana tata ruang
sebagai arahan pelaksanaan pembangunan
Daerah kabupaten/kota menyusun rencana,
melaksanakan dan mengendalikan
penyelenggaraan pengelolaan perkotaan
Perda Kota
Samarinda No
2/2014
Pengembangan kegiatan budidaya
untuk mendukung pembangunan
kota
Pendekatan Dalam
Perencanaan
Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2000, 2010-2013 (%)
Lapangan Usaha 2000 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pertanian 2,38 2,14 1,51 1,45 1,55
Pertambangan dan
Penggalian
5,39 8,54 20,92 14,76 12,07
Industri Pengolahan 31,90 19,59 14,61 14,27 13,95
Listrik dan Air Minum 1,55 1,16 0,92 0,99 0,93
Konstruksi/Bangunan 4,16 5,25 4,05 4,29 4,42
Perdagangan, Restoran &
Hotel
21,59 29,35 30,79 35,69 38,32
Angkutan dan Komunikasi 11,02 9,67 7,45 7,18 7,18
Keuangan 12,85 12,39 10,34 11,55 11,65
Jasa-jasa 9,16 11,92 9,41 9,82 9,92
JUMLAH 100 100 100 100 100
Bagaimana peta
pembangunan wilayah
berdasarkan potensi dan
pengembangannya?
Permasalahan
Potensi Pengembangan
Peta
pembangunan
wilayah
T U J U A N
Kerangka
Pikir Pembangunan Tata
Ruang Wilayah
E K O N O M I
Potensi Pengembangan
Rekomendasi
LOKUS KAJIAN
Loa Janan Ilir
Sungai Kunjang
Samarinda Ulu
Samarinda Utara
Palaran
Samarinda Ilir
Samarinda Kota
Sambutan
Kecamatan
Samarinda
Seberang
Sungai Pinang
Metode
Penelitian
• Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif
• Sumber data: menggunakan data sekunder, dimana sumber-sumber
data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur berupa laporan,
buku, jurnal, artikel dan data lain baik di media cetak maupun
elektronik. Data terkait PDRB, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja,
jumlah investasi baru, sarpras dan data lain terkait kajian
• Fokus penelitian ini adalah pada upaya menemukenali potensi daerah
(dalam hal ini adalah kecamatan) berdasar sektor ekonomi. Sektor
ekonomi yang dimaksud terdiri atas Pertanian; Industri Pengolahan;
Perdagangan, dan restoran serta; Pengangkutan dan Komunikasi
Wilayah dapat berkembang melalui
berkembangnya sektor unggulan pada wilayah
tersebut yang mendorong pengembangan sektor
lainnya, sehingga pengembangan sektor menjadi
salah satu pendekatan yang perlu
dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah
(Djakapermana, 2010)
LuasWilayah, Kepadataan Penduduk dan Jumlah Penduduk Kota Samarinda Menurut Kecamatan
Tahun 2013
Kecamatan Luas Wilayah
(km2)
Penduduk Kepadatan
(jiwa/km2)
Palaran 221,29 73.383 246
Samarinda Ilir 17,18 36.604 4.271
Samarinda Kota 11,12 48.342 3.292
Sambutan 100,95 63.715 479
Samarinda Seberang 12,49 62.740 5.101
Loa Janan Ilir 26,13 126.302 2.401
Sungai Kunjang 43,04 134.659 2.935
Samarinda Ulu 22,12 105.695 6.088
Sungai Pinang 34,16 99.894 3.094
Samarinda Utara 229,52 99.894 435
J u m l a h
2013 718,00 805.688 1.122
2012 718,00 781.184 1.088
2011 718,00 755.630 1.052
2010 718,00 727.500 1.013
Kecamatan Kawasan Budi Daya (Ha)
Bandara Daerah
Militer
Hutan
Rakyat
Industri Pariwisata Perdagangan
dan Jasa
Permukiman Pertanian Tambang Luas
Kawasan
Budidaya
(Ha)
Loa Janan
Ilir
1,46 488,30 54,89 54,56 5,15 1.194,61 322,26 135,69 2.256,92
Palaran 1,53 6.691,72 156,96 5.983,28 2.956,50 1277,41 17.067,40
Samarinda
Ilir
13,07 14,65 273,64 301,36
Samarinda
Kota
2,48 82,80 179,73 265,01
Samarinda
Seberang
7,18 21,54 1,93 29,72 445,37 8,65 26,53 540,93
Samarinda
Ulu
896,03 2,37 164,15 2.994,74 25,92 467,50 4.5
50,72
Samarinda
Utara
103 13,97 4.604,78 3,92 38,87 11,06 6.721,73 6.141,16 685,24 18.324,13
Sambutan 877,79 57,03 6.120,42 602,37 356,47 8.014,08
Sungai
Pinang
46,83 14,86 2.184,48 250,53 181,55 2.678,26
Sungai
Kunjang
1.303,75 165,78 118,10 3.649,66 77,43 449,76 5.764,48
Pemetaan potensi ekonomi pada masing-masing
kecamatan berdasarkan tiga cluster:
• Leading cluster, yaitu dimana potensi ekonomi yang
ada di kecamatan menjadi unggulan;
• Potential cluster, dimana potensi ekonomi yang ada di
kecamatan bukan yang menjadi unggulan, namun
memiliki potensi untuk terus dikembangkan;
• Opportunity cluster, dimana potensi ekonomi yang ada
di kecamatan tidak memiliki nilai, namun jika dilihat
dari aspek lainnya seperti kondisi geografisnya, maka
dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan
Kecamatan
Cluster
Leading Potential Opportunity
Samarinda Kota Perikanan Darat,Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran* Restoran, Pos
Samarinda Ulu Perdagangan Besar dan Eceran Tanaman Pangan, perkebunan, perikanan Darat,Ternak,
Unggas, Restoran, Pos
Industri Kecil dan RumahTangga
Samarinda Ilir Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Perdagangan Besar dan
Eceran, Restoran
Perikanan Laut, Pos Industri Kecil dan RumahTangga
Samarinda Seberang Perikanan Laut, Perikanan Darat,Unggas, Perdagangan
Besar dan Eceran,Angkutan Sungai, Industri Kecil dan
RumahTangga
Tanaman Pangan, Perkebunan,Ternak, Restoran, Pos
Samarinda Utara Tanaman Pangan, Perkebunan,Ternak,Unggas,
Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Kecil dan Rumah
Tangga
Perikanan Darat, Restoran, Angkutan Sungai, Pos Angkutan Darat
Palaran Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan Darat,Ternak,
Unggas, Restoran, Angkutan Sungai, Industri Kecil dan
RumahTangga
Perikanan Laut, Perdagangan Besar dan Eceran, Pos
Sungai Pinang Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran Perikanan Darat,Ternak, Restoran, Pos, Industri Kecil dan
RumahTangga
Tanaman pangan, Perkebunan
Sungai Kunjang Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Perdagangan Besar dan
Eceran
Perkebunan, Perikanan Laut, Restoran, Pos Tanaman Pangan
Sambutan Tanaman Pangan , Perkebunan, Perikanan Laut Perikanan
Darat,Ternak,Angkutan Sungai,WarungTelekomunikasi
Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, Pos Industri Kecil dan RumahTangga
Loa Janan Ilir Perikanan Darat,Tanaman Pangan, Perdagangan Besar
dan Eceran, Industri Kecil dan RumahTangga
Perikanan Laut,Ternak,Unggas, Restoran, Pos
Kesimpulan
• Pemetaan potensi ekonomi berbasis kecamatan dirumuskan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang
kota samarinda secara umum dan perencanaan kawasan budidaya masing-masing kecamatan secara khusus.
Dengan demikian, pola perencanaan dan pengembangan potensi masing-masing kecamatan dapat terintegrasi
dan tepat guna.
• Potensi ekonomi masing-masing kecamatan dikelompokkan atau ditetapkan ke dalam 3 cluster ekonomi, yaitu
Leading cluster, Potential cluster, dan Opportunity cluster.
• Sektor-sektor yang tergolong leading sector pada seluruh kecamatan yang ada relatif adalah sektor perikanan
darat dan Perdagangan Besar dan Eceran. Adapun sektor ekonomi yang tergolong potential sector pada seluruh
kecamatan yang ada relatif adalah Restoran dan Pos.
• Bergesernya dominasi sektor industri ke sektor perdagangan, hotel dan restoran juga terlihat dengan
berkembang dan semakin banyaknya restoran di Samarinda. Di Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran, potensi
sub sektor restoran bahkan menjadi leading cluster dan menjadi potential cluster di kecamatan lainnya.
• Pergeseran perekonomian Samarinda menjadi kota perdagangan menunjukkan potensi besar Samarinda
terhadap sektor non SDA (batubara dan kayu), dan berpotensi meningkat dengan ketergantungan daerah
(kabupaten/Kota) sekitarnya
• Terkait opportunity sector, relatif hanya terdapat pada Kecamatan Samarinda Ulu, Sambutan, dan Samarinda Ilir
dengan potensi sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga; Kecamatan Samarinda Utara dengan potensi sektor
angkutan darat; serta Kecamatan Sungai Pinang dan Sungai Kunjang dengan potensi sektor tanaman pangan.
Rekomendasi
• Fokus arah pembangunan daerah sebaiknya mempertimbangkan cluster ekonomi yang telah dipetakan
tersebut khususnya pada area Potential cluster dan Opportunity cluster. Hal ini mengingat kelompok potensi
ekonomi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan political will pemerintah daerah sehingga cluster-
cluster tersebut dapat menjadi leading sector di masing-masing kecamatan.
• Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah perlu menetapkan secara annual-basis program dan
kegiatan yang mendorong peningkatan Potential cluster dan Opportunity cluster pada masing-masing
kecamatan.
• Pemerintah daerah perlu mendorong dan membina pelaku-pelaku usaha lokal di masing-masing kecamatan
(tiap-tiap cluster) melalui upaya pemberian pelatihan, penyuluhan, seminar, bantuan kredit, perizinan, dan lain-
lain.
• Masih luasnya wilayah Kota Samarinda juga menuntut agar penyebaran pengembangan ekonomi daerah tidak
menumpuk di pusat kota dan menghindari metropolitan-trap, sehingga pemerintah daerah perlu mengatur
regulasi usaha ekonomi pada wilayah-wilayah penunjang pusat kota atau menumbuhkan pusat-pusat kota
baru. Dengan demikian, diharapkan penumpukan beban ekonomi dan sosial tidak lagi bertumpu pada satu
kecamatan tertentu saja.
Rekomendasi
• Perlu bank data yang lengkap terkait potensi ekonomi masing-masing
kecamatan, sebagai bahan perumusan dan pengambilan kebijakan ekonomi
daerah.
• Diperlukan koordinasi yang sinergis dan berkesinambungan antara Bappeda
sebagai instansi yang mengkoordinir tata ruang daerah dengan instansi-
instansi teknis yang menangani sektor-sektor tersebut.
• Perencanaan tata ruang pada dasarnya tidak menciptakan yang baru,
namun mengakomodir, mengatur dan menggiatkan yang sudah berjalan
• Penguatan perijinan dengan insentif dan disinsentif-nya dalam peningkatan
potential cluster di daerah, baik sektor perdagangan maupun sektor lainnya.
Semoga Bermanfaat

Contenu connexe

Tendances

4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanedi sofyan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang SelatanMateri Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatanjoihot
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Penataan Ruang
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
Propil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarPropil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarArham Bahar
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Proses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya
Proses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta KaryaProses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya
Proses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta KaryaJoy Irman
 
Pedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedungPedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedunginfosanitasi
 
Lampiran perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
Lampiran perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011   2031Lampiran perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011   2031
Lampiran perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031muhfidzilla
 
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxTelaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxCiciDamayanti10
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
 

Tendances (20)

4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
Infrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitanInfrastruktur minapolitan
Infrastruktur minapolitan
 
Pedoman umum rtbl
Pedoman umum rtblPedoman umum rtbl
Pedoman umum rtbl
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Sosialisasi PBG.pptx
Sosialisasi PBG.pptxSosialisasi PBG.pptx
Sosialisasi PBG.pptx
 
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang SelatanMateri Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatan
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
Propil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarPropil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassar
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Proses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya
Proses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta KaryaProses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya
Proses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya
 
Pedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedungPedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedung
 
Lampiran perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
Lampiran perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011   2031Lampiran perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011   2031
Lampiran perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
 
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxTelaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
 

En vedette

Profil Penataan Ruang Banten
Profil Penataan Ruang BantenProfil Penataan Ruang Banten
Profil Penataan Ruang Bantenzoronoazoro
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan trYustus Rona
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN MOSES HADUN
 
THE OWNERS PERSPECTIVE
THE OWNERS PERSPECTIVETHE OWNERS PERSPECTIVE
THE OWNERS PERSPECTIVEIwan Sutriono
 
Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi dan Tata KerjaOrganisasi dan Tata Kerja
Organisasi dan Tata KerjaRahma Anggraeni
 
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesia
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesiaMeasuring commitment-seknas-fitra-indonesia
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesiaAksi SETAPAK
 
Proposal pt.arga wastu asli
Proposal pt.arga wastu asliProposal pt.arga wastu asli
Proposal pt.arga wastu asliYunan Maramis
 
Perencanaan laboratorium
Perencanaan laboratoriumPerencanaan laboratorium
Perencanaan laboratoriumMuhammad Wakil
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BantenRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BantenPenataan Ruang
 
Software Project Management - Proses Manajemen Proyek
Software Project Management - Proses Manajemen ProyekSoftware Project Management - Proses Manajemen Proyek
Software Project Management - Proses Manajemen ProyekDudy Ali
 
Sistem penyaliran tambang
Sistem penyaliran tambangSistem penyaliran tambang
Sistem penyaliran tambangHadi Kennedy
 
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 33. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3Adjie_Soerozheo88
 
Company profil PT. Agro Bumi Indonesia
Company profil PT. Agro Bumi IndonesiaCompany profil PT. Agro Bumi Indonesia
Company profil PT. Agro Bumi IndonesiaUftori Wasit
 
Manajemen ruang-lingkup-proyek
Manajemen ruang-lingkup-proyekManajemen ruang-lingkup-proyek
Manajemen ruang-lingkup-proyekFajar Baskoro
 

En vedette (20)

Profil Penataan Ruang Banten
Profil Penataan Ruang BantenProfil Penataan Ruang Banten
Profil Penataan Ruang Banten
 
Tataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah KotaTataruang Wilayah Kota
Tataruang Wilayah Kota
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PADA SEBUAH PEMBANGUNAN
 
THE OWNERS PERSPECTIVE
THE OWNERS PERSPECTIVETHE OWNERS PERSPECTIVE
THE OWNERS PERSPECTIVE
 
Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi dan Tata KerjaOrganisasi dan Tata Kerja
Organisasi dan Tata Kerja
 
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesia
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesiaMeasuring commitment-seknas-fitra-indonesia
Measuring commitment-seknas-fitra-indonesia
 
Proposal pt.arga wastu asli
Proposal pt.arga wastu asliProposal pt.arga wastu asli
Proposal pt.arga wastu asli
 
Perencanaan laboratorium
Perencanaan laboratoriumPerencanaan laboratorium
Perencanaan laboratorium
 
Metodologi Penyusunan RIPPDA
Metodologi Penyusunan RIPPDAMetodologi Penyusunan RIPPDA
Metodologi Penyusunan RIPPDA
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BantenRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
 
Software Project Management - Proses Manajemen Proyek
Software Project Management - Proses Manajemen ProyekSoftware Project Management - Proses Manajemen Proyek
Software Project Management - Proses Manajemen Proyek
 
Sistem penyaliran tambang
Sistem penyaliran tambangSistem penyaliran tambang
Sistem penyaliran tambang
 
Prospek Pembangunan Kota Baru
Prospek Pembangunan Kota BaruProspek Pembangunan Kota Baru
Prospek Pembangunan Kota Baru
 
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 33. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
3. makalah reklamasi lahan bekas tambang 3
 
Company profil PT. Agro Bumi Indonesia
Company profil PT. Agro Bumi IndonesiaCompany profil PT. Agro Bumi Indonesia
Company profil PT. Agro Bumi Indonesia
 
Manajemen ruang-lingkup-proyek
Manajemen ruang-lingkup-proyekManajemen ruang-lingkup-proyek
Manajemen ruang-lingkup-proyek
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahan
 

Similaire à POTENSI EKONOMI

PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptxPPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptxabdullahalfarabi11
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5BappedaLampungUtara
 
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...suningterusberkarya
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturPetrus Poling Wairmahing
 
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Program Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.pptProgram Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.pptpenssky
 
Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Moh TP
 
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS)  UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS)  UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...suningterusberkarya
 
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxAnalisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxSalsabilaZahra20
 
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxAnalisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxSalsabilaZahra20
 
Proposal alsintan centre humbahas
Proposal alsintan centre humbahasProposal alsintan centre humbahas
Proposal alsintan centre humbahasZebulon Sitompul
 
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah BantenKEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Bantenbramantiyo marjuki
 
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptxPPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptxRizaldyPutra2
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengahDinaSepti2
 
Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Yayasan CAPPA
 
Transportasi edit 28 nov 2012
Transportasi edit 28 nov 2012Transportasi edit 28 nov 2012
Transportasi edit 28 nov 2012Ali Asnan
 

Similaire à POTENSI EKONOMI (20)

PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptxPPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
PPT ANTARA RPIK 10 12 2022.pptx
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
 
Ekposta
EkpostaEkposta
Ekposta
 
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastruktur
 
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wi...
 
Program Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.pptProgram Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
Program Pioritas Disperindag jawa timur.ppt
 
Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014
 
ExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdfExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdf
 
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS)  UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS)  UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
IbM MANAJEMEN BARBEKU (BARANG BEKAS BERKUALITAS) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI ...
 
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxAnalisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
 
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docxAnalisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
Analisis Ekonomi dalam Penyusunan Tata Ruang 3.0.docx
 
Proposal alsintan centre humbahas
Proposal alsintan centre humbahasProposal alsintan centre humbahas
Proposal alsintan centre humbahas
 
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
 
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah BantenKEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
KEK Tanjung Lesung dan Implikasi Untuk Ekonomi Wilayah Banten
 
Bappenas
BappenasBappenas
Bappenas
 
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptxPPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
PPT STUDIO PERANCANGAN KELOMPOK 11 MORUT.pptx
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
 
Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029
 
Transportasi edit 28 nov 2012
Transportasi edit 28 nov 2012Transportasi edit 28 nov 2012
Transportasi edit 28 nov 2012
 

Plus de Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 

Plus de Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
 
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
 
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
 
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
 
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASNPolicy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
 
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASNPolicy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
 
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
 
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpimKajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
 
Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016
 
Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)
 
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
 
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
 
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
 
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ PerbatasanPresentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
 

Dernier

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 

Dernier (15)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 

POTENSI EKONOMI

  • 1. Kajian Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Dengan Dasar Potensi dan Pengembangannya Samarinda, 30 November 2015
  • 2. Latar Belakang UU No 26/2007 UU 23/2014 Seluruh kabupaten/kota perlu menyusun rencana tata ruang sebagai arahan pelaksanaan pembangunan Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan Perda Kota Samarinda No 2/2014 Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pembangunan kota
  • 4. Struktur Sektor Ekonomi Tahun 2000, 2010-2013 (%) Lapangan Usaha 2000 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pertanian 2,38 2,14 1,51 1,45 1,55 Pertambangan dan Penggalian 5,39 8,54 20,92 14,76 12,07 Industri Pengolahan 31,90 19,59 14,61 14,27 13,95 Listrik dan Air Minum 1,55 1,16 0,92 0,99 0,93 Konstruksi/Bangunan 4,16 5,25 4,05 4,29 4,42 Perdagangan, Restoran & Hotel 21,59 29,35 30,79 35,69 38,32 Angkutan dan Komunikasi 11,02 9,67 7,45 7,18 7,18 Keuangan 12,85 12,39 10,34 11,55 11,65 Jasa-jasa 9,16 11,92 9,41 9,82 9,92 JUMLAH 100 100 100 100 100
  • 5. Bagaimana peta pembangunan wilayah berdasarkan potensi dan pengembangannya? Permasalahan
  • 7. Kerangka Pikir Pembangunan Tata Ruang Wilayah E K O N O M I Potensi Pengembangan Rekomendasi
  • 8. LOKUS KAJIAN Loa Janan Ilir Sungai Kunjang Samarinda Ulu Samarinda Utara Palaran Samarinda Ilir Samarinda Kota Sambutan Kecamatan Samarinda Seberang Sungai Pinang
  • 9. Metode Penelitian • Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif • Sumber data: menggunakan data sekunder, dimana sumber-sumber data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur berupa laporan, buku, jurnal, artikel dan data lain baik di media cetak maupun elektronik. Data terkait PDRB, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah investasi baru, sarpras dan data lain terkait kajian • Fokus penelitian ini adalah pada upaya menemukenali potensi daerah (dalam hal ini adalah kecamatan) berdasar sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang dimaksud terdiri atas Pertanian; Industri Pengolahan; Perdagangan, dan restoran serta; Pengangkutan dan Komunikasi
  • 10. Wilayah dapat berkembang melalui berkembangnya sektor unggulan pada wilayah tersebut yang mendorong pengembangan sektor lainnya, sehingga pengembangan sektor menjadi salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah (Djakapermana, 2010)
  • 11. LuasWilayah, Kepadataan Penduduk dan Jumlah Penduduk Kota Samarinda Menurut Kecamatan Tahun 2013 Kecamatan Luas Wilayah (km2) Penduduk Kepadatan (jiwa/km2) Palaran 221,29 73.383 246 Samarinda Ilir 17,18 36.604 4.271 Samarinda Kota 11,12 48.342 3.292 Sambutan 100,95 63.715 479 Samarinda Seberang 12,49 62.740 5.101 Loa Janan Ilir 26,13 126.302 2.401 Sungai Kunjang 43,04 134.659 2.935 Samarinda Ulu 22,12 105.695 6.088 Sungai Pinang 34,16 99.894 3.094 Samarinda Utara 229,52 99.894 435 J u m l a h 2013 718,00 805.688 1.122 2012 718,00 781.184 1.088 2011 718,00 755.630 1.052 2010 718,00 727.500 1.013
  • 12. Kecamatan Kawasan Budi Daya (Ha) Bandara Daerah Militer Hutan Rakyat Industri Pariwisata Perdagangan dan Jasa Permukiman Pertanian Tambang Luas Kawasan Budidaya (Ha) Loa Janan Ilir 1,46 488,30 54,89 54,56 5,15 1.194,61 322,26 135,69 2.256,92 Palaran 1,53 6.691,72 156,96 5.983,28 2.956,50 1277,41 17.067,40 Samarinda Ilir 13,07 14,65 273,64 301,36 Samarinda Kota 2,48 82,80 179,73 265,01 Samarinda Seberang 7,18 21,54 1,93 29,72 445,37 8,65 26,53 540,93 Samarinda Ulu 896,03 2,37 164,15 2.994,74 25,92 467,50 4.5 50,72 Samarinda Utara 103 13,97 4.604,78 3,92 38,87 11,06 6.721,73 6.141,16 685,24 18.324,13 Sambutan 877,79 57,03 6.120,42 602,37 356,47 8.014,08 Sungai Pinang 46,83 14,86 2.184,48 250,53 181,55 2.678,26 Sungai Kunjang 1.303,75 165,78 118,10 3.649,66 77,43 449,76 5.764,48
  • 13. Pemetaan potensi ekonomi pada masing-masing kecamatan berdasarkan tiga cluster: • Leading cluster, yaitu dimana potensi ekonomi yang ada di kecamatan menjadi unggulan; • Potential cluster, dimana potensi ekonomi yang ada di kecamatan bukan yang menjadi unggulan, namun memiliki potensi untuk terus dikembangkan; • Opportunity cluster, dimana potensi ekonomi yang ada di kecamatan tidak memiliki nilai, namun jika dilihat dari aspek lainnya seperti kondisi geografisnya, maka dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan
  • 14. Kecamatan Cluster Leading Potential Opportunity Samarinda Kota Perikanan Darat,Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran* Restoran, Pos Samarinda Ulu Perdagangan Besar dan Eceran Tanaman Pangan, perkebunan, perikanan Darat,Ternak, Unggas, Restoran, Pos Industri Kecil dan RumahTangga Samarinda Ilir Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran Perikanan Laut, Pos Industri Kecil dan RumahTangga Samarinda Seberang Perikanan Laut, Perikanan Darat,Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran,Angkutan Sungai, Industri Kecil dan RumahTangga Tanaman Pangan, Perkebunan,Ternak, Restoran, Pos Samarinda Utara Tanaman Pangan, Perkebunan,Ternak,Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Kecil dan Rumah Tangga Perikanan Darat, Restoran, Angkutan Sungai, Pos Angkutan Darat Palaran Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Restoran, Angkutan Sungai, Industri Kecil dan RumahTangga Perikanan Laut, Perdagangan Besar dan Eceran, Pos Sungai Pinang Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran Perikanan Darat,Ternak, Restoran, Pos, Industri Kecil dan RumahTangga Tanaman pangan, Perkebunan Sungai Kunjang Perikanan Darat,Ternak, Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran Perkebunan, Perikanan Laut, Restoran, Pos Tanaman Pangan Sambutan Tanaman Pangan , Perkebunan, Perikanan Laut Perikanan Darat,Ternak,Angkutan Sungai,WarungTelekomunikasi Unggas, Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, Pos Industri Kecil dan RumahTangga Loa Janan Ilir Perikanan Darat,Tanaman Pangan, Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Kecil dan RumahTangga Perikanan Laut,Ternak,Unggas, Restoran, Pos
  • 15. Kesimpulan • Pemetaan potensi ekonomi berbasis kecamatan dirumuskan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang kota samarinda secara umum dan perencanaan kawasan budidaya masing-masing kecamatan secara khusus. Dengan demikian, pola perencanaan dan pengembangan potensi masing-masing kecamatan dapat terintegrasi dan tepat guna. • Potensi ekonomi masing-masing kecamatan dikelompokkan atau ditetapkan ke dalam 3 cluster ekonomi, yaitu Leading cluster, Potential cluster, dan Opportunity cluster. • Sektor-sektor yang tergolong leading sector pada seluruh kecamatan yang ada relatif adalah sektor perikanan darat dan Perdagangan Besar dan Eceran. Adapun sektor ekonomi yang tergolong potential sector pada seluruh kecamatan yang ada relatif adalah Restoran dan Pos. • Bergesernya dominasi sektor industri ke sektor perdagangan, hotel dan restoran juga terlihat dengan berkembang dan semakin banyaknya restoran di Samarinda. Di Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran, potensi sub sektor restoran bahkan menjadi leading cluster dan menjadi potential cluster di kecamatan lainnya. • Pergeseran perekonomian Samarinda menjadi kota perdagangan menunjukkan potensi besar Samarinda terhadap sektor non SDA (batubara dan kayu), dan berpotensi meningkat dengan ketergantungan daerah (kabupaten/Kota) sekitarnya • Terkait opportunity sector, relatif hanya terdapat pada Kecamatan Samarinda Ulu, Sambutan, dan Samarinda Ilir dengan potensi sektor Industri Kecil dan Rumah Tangga; Kecamatan Samarinda Utara dengan potensi sektor angkutan darat; serta Kecamatan Sungai Pinang dan Sungai Kunjang dengan potensi sektor tanaman pangan.
  • 16. Rekomendasi • Fokus arah pembangunan daerah sebaiknya mempertimbangkan cluster ekonomi yang telah dipetakan tersebut khususnya pada area Potential cluster dan Opportunity cluster. Hal ini mengingat kelompok potensi ekonomi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan political will pemerintah daerah sehingga cluster- cluster tersebut dapat menjadi leading sector di masing-masing kecamatan. • Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah perlu menetapkan secara annual-basis program dan kegiatan yang mendorong peningkatan Potential cluster dan Opportunity cluster pada masing-masing kecamatan. • Pemerintah daerah perlu mendorong dan membina pelaku-pelaku usaha lokal di masing-masing kecamatan (tiap-tiap cluster) melalui upaya pemberian pelatihan, penyuluhan, seminar, bantuan kredit, perizinan, dan lain- lain. • Masih luasnya wilayah Kota Samarinda juga menuntut agar penyebaran pengembangan ekonomi daerah tidak menumpuk di pusat kota dan menghindari metropolitan-trap, sehingga pemerintah daerah perlu mengatur regulasi usaha ekonomi pada wilayah-wilayah penunjang pusat kota atau menumbuhkan pusat-pusat kota baru. Dengan demikian, diharapkan penumpukan beban ekonomi dan sosial tidak lagi bertumpu pada satu kecamatan tertentu saja.
  • 17. Rekomendasi • Perlu bank data yang lengkap terkait potensi ekonomi masing-masing kecamatan, sebagai bahan perumusan dan pengambilan kebijakan ekonomi daerah. • Diperlukan koordinasi yang sinergis dan berkesinambungan antara Bappeda sebagai instansi yang mengkoordinir tata ruang daerah dengan instansi- instansi teknis yang menangani sektor-sektor tersebut. • Perencanaan tata ruang pada dasarnya tidak menciptakan yang baru, namun mengakomodir, mengatur dan menggiatkan yang sudah berjalan • Penguatan perijinan dengan insentif dan disinsentif-nya dalam peningkatan potential cluster di daerah, baik sektor perdagangan maupun sektor lainnya.