Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Termasuk didalamnya adalah tentang pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, alokasi dana desa, dan penggunaan dana desa. 3. Kebijakan pen

1. 1
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
OLEH :
DISPERMADES P3A KAB. KEBUMEN

2. D A S A R H U K U M
2
 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 PP. No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dg PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014
tentang Desa;
 PP. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg
bersumber dari APBN
 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 Perbup No. 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

3. Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan dan
pengelolaan keuangan desa.
Adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3
KEUANGAN DESA
(PASAL 71)

4. PENDAPATAN
4
1. PADesa;
2. Alokasi APBN;
3. Bag. Hasil Pajak & Retribusi Daerah;
4. ADD
5. Bant. Keuangan APBD Prov/Kab.
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga;
7. lain-lain Pendapatan Desa yg sah.
- PADesa (Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya &
partisipasi, Gotong Royong, lain-lain PADesa.)
- Lain-lain PA berdasar Kewenangan asal-usul &
lokal skala desa:
- Lain-lain pdptn Desa yg sah a.l. Hasil
kerjasama Pihak ke 3 & Bant. Perusahaan yg
berlokasi di desa.
ADD
- SILTAP Kades & Perangkat
- Merupakan bag. DP yg diterima
kab/kota dari DBH & DAU dikurangi
DAK plg sdkt 10 % untuk Desa;
- Penundaan dan/atau pemotongan
sebesar ADP setelah dikurangi DAK
yang seharusnya disalurkan ke desa.

5. Belanja
5
- Diprioritas utk Kebut. Pemb.
- Kebut. Pemb. meliputi, tp tdk trbts pd:
a. Kebut. Primer;
b. Pelayanan Dasar;
c. Lingkungan;
d. Pemberdayaan Masy. Desa.
- Dpt. dialokasikan insentif bg RT/RW
(membantu pelaksanaan tugas pelayanan
Pemerintahan, Perencanaan, pembangunan,
ketertiban, & Pemberdayaan Masyarakat
Desa)
- “tidak terbatas” adalah Kebutuhan
pembangunan diluar pelayanan dasar yg
dibutuhkan masyarakat desa.- Kebutuhan Primer adalah sandang,
pangan, papan;
- Pelayanan dasar antara lain
pendidikan, kesehatan, infrastruktur
dasar.

6. Pembiayaan
6
 Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada T.A. ybs. maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.
 Penerimaan
 SILPA
 Pencairan Dana Cadangan
 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 Pengeluaran
 Pembentukan Dana Cadangan
 Penyertaan Modal Desa.

7. Pengelolaan
7
Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan Desa;
Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
Perangkat Desa;
Kades menetapkan APBDes/th dengan
Peraturan Desa (Perdes).

8. PERENCA
NAAN
PENGANGG
ARAN
PENATA
USAHA
AN PELAPO
RAN PERTANG
GUNG
JAWABAN
RPJMDesa Penganggaran
•PADesa
•APBN
•Bagi Hasil
Pajak/Retribusi
•ADD
•Bantuan
•Hibah
•Lain-lain pendapatan
PELAKSAN
AAN
KEGIATAN
 Semester I;
 Semester A.T
 Perdes
Pengelolaan
Keuangan Desa
•Buku Kas Umum
•Buku Pembantu Pajak
•Buku Bank
Rancangan
APBDesa PERBUP/WALKOT
TENTANG
TATA CARA
PENYUSUNAN
APBDesa
RKP Desa
P
A
R
T
I
S
I
P
A
T
I
F

9. AZAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
TRANSPARAN
AKUNTABEL
PARTISIPATIF
TERTIB DAN
DISIPLIN

10. PTPKD
•Menyusun dan melaks. Kebijakan Pengel. APBDesa
•Menyusun Ranperdes ttg APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertg. Jwb pelaksa. APBDesa;
•Menyusun Ran. Kep. Kades ttg Pelaks. Perdes ttg
APBDesa dan Perubahan APBDesa;
•Melakukan verifikasi terhadap pengajuan keg. Yg tlh
dittpkan dlm APBDesa oleh Tim Pelaksana Desa;
•Menyusun Pelaporan dan Pertanggungjwban Pelaks.
Keg. APBDesa;
•Melakukan Verifikasi thd Ren. Blanja & bukti-bukti
pengeluaran.
Sekdes
(Koordinator)
•Menyusun rencana Pelaks. Keg. yg menjd tg .jwb nya;
•Melaks. Keg. Bersama LKD yg dittpkan dlm APBDesa;
•Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan
atas beban Anggaran Kegiatan;
•Mengandalikan Pelaks. Keg.:
•Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg.
Kasi
(Pelaks.Keg.)
Staf Kaur
(Bendahara)
•Menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahak
an & mempertanggungjwbkanpenerimaan
pendapatan Desa & pengeluaran pendapatan Desa
dlm rangka pelaks. APBDesa;
•Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan dan
pengeluaran;
•Bertanggungjwb atas pelaksanaan tugasnya kpd
Kades.
Kepala Desa
(Pemegang Kekuasaan
dan kekayaan yang
dipisahkan)
•Menetapkan kebijakan ttg pelaks. APBDes
•Menetapkan PTPKD
•Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa
•Menyetujui pengeluaran yg dittpkan dlm APBDesa.

11. APBDESA
1. Pendapatan
 PADes;
Hasil usaha, hasil
aset, swadaya &
partisipasi, Gotro &
dll PADesa;
 Transfer;
APBN, APBD
 Lain-lainPendapatan
Hibah, sumbangan
pihak ketiga, Hasil
Kerjsama, bantuan
Perusahaan.
2. Belanja
 Klasifikasi kel.Belanja, Bid :
2.1. Penyelenggaran Pemdes
2.2. Bangdes;
2.3. Kemasyarakatan;
2.4.Pemberdayaan Masy.
Bid. Pembelanjaan;
2.5. Tak terduga.
 Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD);
 Keg. dibagi, jenis belanja :
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/jasa;
3. Belanja Modal.
3. Pembiayaan
 3.1. Penerimaan
• 3.1.1 Silpa;
• 3.1.2.Pencairan
Dana cadangan;
• 3.1.3 Hasil
kekayaan Desa
yang dipisahkan.
 3.2. Pengeluaran
• 3.2.1.Pembentukan
Dana Cadangan;
• 3.2.2.Penyertaan
Modal.

12. PENYUSUNAN
RANCANGAN
APBDESA RPJMD
DAN
RKPDesa
PENETAPAN
RANCANGAN
APBDESA
EVALUASI
RANCANGAN
APBdesa
A
P
B
D
e
s
a
 ±3 bln stlh
dilantik
Penjabaran
Visi & Misi
Kades;
 RKPDesa
disepakati plg
lmbat bln
Oktober
tahun
berjalan.
Sekdes
menys.
Ranc.Perdes
ttg APBdes;
Dibahas
Kades & BPD
(+Nov.TA
sblmya);
3 hr 
Bup/Walikota;
plng lama ± 20 hr;
Melampaui
batas, Desa
menetapkn;
Tdk sesuai, Kades
menyempurnakan
(7 hr dr hsl evls.);
Apabila hasil
evaluasi tidak
ditindaklanjuti
oleh Kades dan
Kades tetap
menetapkan
Ranperdes ttg
APBDesa menjadi
Perdes,
Bupati/Walikota
membatalkan
Perdes dgn
Keputusan
Bupati/Walikota.

13. 1. Perubahan
 hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 SILPA tahun sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan;
 penambahan dan/atau pengurangan dlm pendapatan desa pd thn berjalan.
 peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi , dan/atau
kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemda.
2. dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A.
3. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan
pelaks. APBDesa.
4. Dalam hal Bankeu dari APBD Prov., Kab./Kota, hibah dan bantuan pihak ke-3 yang
tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Perdes ttg Perubahan APB
Desa, perubahan diatur dgn Perkades tentang perubahan APBDesa.
5. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.
Perubahan APBDesa

14. ALOKASI DANA DESA
 Pemda Kab./Kota mengalokasikan dalam APBD,
ADD setiap T.A
 Pengalokasian ADD mempertimbangkan :
‒ Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa
‒ Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa,
luas wilayah desa, dan kesulitan geografis.
 Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.
 Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

15. BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan
 Pengalokasian dgn ketentuan :
‒ 60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa
‒ 40% dibagi secara proposional dari realisasi
pajak dan retribusi masing-masing Desa
 Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.
 Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

16. BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
 Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat
memberikan bantuan keuangan yg bersumber dari
APBD kepada Desa
 Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus
 Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan
dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada
penerima bantuan
 Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan
dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi
bantuan dalam rangka percepatan pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat.

17. PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
 Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD
 Pengalokasian ADD, dengan ketentuan :
‒ Jml ADD s.d < Rp. 500 jt digunakan maks. 60%
‒ Jml ADD > Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan antara Rp.300 jt s.d
maks. 50%
‒ Jml ADD > Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan antara Rp.350 jt s.d
maks. 40%
‒ Jml ADD > Rp. 900 jt digunakan antara Rp.360 jt s.d maks. 30%
 Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan
efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan
letak geografis.
 Bupati/walikota menetapkan besaran siltap :
‒ Kepala Desa
‒ Sekretaris Desa paling sedikit 70% dan paling banyak 80% dari Siltap
kades per bulan
‒ Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dan paling
banyak 60% dari Siltap kades per bulan
 Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan

18. DANA DESA
BERSUMBER DARI APBN

19. Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan
bagi desa yg ditransfer melalui APBD Kab/kota &
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaks. Pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

20. APBN / DANA DESA
3 TAHAP :
− JANUARI 20%
− MARET 40%
− JULI 40%
RKUD
REK. KAS
DESA
RKUN
PALING LAMBAT 7 HARI
Catatan :
Apabila APBD Kab./Kota belum ditetapkan,
maka penyaluran ditetapkan dgn Perbup.

21. PENGGUNAAN
Mengacu pada RPJMDesa & RKPDesa;
 Mendes menetapkan prioritas penggunaan
DD setelah berkoordinasi dengan Mendagri
dan Menteri terkait;
 Menteri terkait membuat pedoman umum;
 Bupati membuat Pedoman Teknis;

22. Pelaporan
 Kades menyampaikan lap. realisasi penyerapan dan
capaian output DD kpd Bupati;
 Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD
Tahun Anggaran Sebelumnya, paling lambat 7 februari thn
anggaran berjalan;
 Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD s.d
Tahap II, paling lambat tgl 7 Juni thn anggaran berjalan;
 Kades tidak/terlambat menyampaikan laporan, bupati dapat
menunda penyaluran DD s.d. Disampaikannya Lap.
Realisasi penggunaan DD
 Bupati tidak/terlambat menyampaikan Laporan, Menkeu dpt
menunda penyaluran DD s.d. Disampaikannya lap.
Konsolidasi realiasi penyaluran & penggunaan dana T.A.
Sebelumnya.

23.  KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN & EVALUASI DIATUR DENGAN
PERMENKEU (PMK) DAN PERBUP;
 PENGELOLAAN DD DALAM APBD KABUPATEN/KOTA
SESUAI DGN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
 PENGELOLAAN DD DALAM APBDes SESUAI DGN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA;

24. 24
Terima
kasih