3. KEWENANGAN DESA
DALAM UU NO. 6 TH. 2014
Pasal 18
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan
adat istiadat Desa.
Yang dimaksud dengan “hakasal usul danadat
istiadat Desa”adalah hak yang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pasal 19
Kewenangan Desa meliputi:
a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b.kewenangan lokal berskala Desa;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penjelasan Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak
yang merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa
sesuai dengan perkembangan kehidupan
masyarakat, antara lain sistem organisasi
masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum
adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam
kehidupan masyarakat Desa.
6. Huruf b
Yang dimaksud dengan “kewenanganlokal berskala
Desa”adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat
Desa, antaralaintambatan perahu, pasar Desa,
tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi
lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni
dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung
Desa, dan jalan Desa.
7. KEWENANGAN DESA
DALAM PP NO. 43 TH. 2015
Pasal 33 : Kewenangan Desa meliputi :
kewenangan berdasarkan hak asal usul;
kewenangan lokal berskala Desa;
kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah
daerah kabupaten/kota; dan
kewenangan lain yang ditugaskan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau
pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Pasal 34
(1) Kewenangan Desa berdasarkan hakasal usul
paling sedikit terdiri atas :
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
e. pengembangan peran masyarakat Desa.
9. (2) Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit
terdiri atas kewenangan:
a. pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar Desa;
c. pengelolaan tempat pemandian umum;
d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat
Desa;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan
pengelolaan pos pelayanan terpadu;
10. g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni
dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman
bacaan;
i. pengelolaan embung Desa;
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke
wilayah pertanian.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud
Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan
Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan
11. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESABENTUK DAN SUMBER KEWENANGAN DESA
Kewenangan
Lokal
Berskala
Desa
Kewenangan
hak asal usul
12. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
LANJUTAN...
Kewenangan
lain sesuai dg
peraturan
perundang-
undangan
Kewenangan
yg ditugaskan
oleh
Pemerintah
Prov dan
Kab/Kota
13. 13.
KEWENANGAN DESA
Permendagri 114/2014
Bidang
Penyelenggar
aan Pemdes
Penetapan & penegasan batas desa
Pendataan desa
Penyusunan tata ruang desa
Penyelenggaraan Musdes
Pengelolaan Informasi Desa
Penyelenggaraan perencanaan desa
Evaluasi tk. Perkembangan desa
kerjasama antar desa
sarana dan prasarana kantor desa
kegiatan lain sesuai kondisi desa
14. 14
Lanjutan..... Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
infrasruktur dan lingkungan Desa
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan dan
kebudayaan
Pengembangan usaha ekonomi produktif serta
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana ekonomi
Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan;
2. Pembuatan terasering;
3. Pemeliharaan hutan bakau;
4. Perlindungan mata air;
Bidang
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa
15. 15.
Bidang
Pembinaan
Kemasyarakatan
Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
Penyelenggaraan trantib;
Pembinaan kerukunan umat beragama;
Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
Pembinaan lembaga adat;
Pembinaan kesenian dan sosbud;
Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
Pelatihan usaha ekonomi, pertanian,
perikanan dan perdagangan;
Pelatihan teknologi tepat guna;
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan
Badan Pemusyawaratan Desa;
Peningkatan kapasitas masyarakat
Lanjutan.....
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
16. KEWENANGAN DESA
DLM PERMENDESA NO. 1 TH. 2015
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2
Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hakasal
usul Desa meliputi:
a.sistem organisasi perangkat Desa;
b.sistem organisasi masyarakat adat;
c.pembinaan kelembagaan masyarakat;
d.pembinaan lembaga dan hukum adat;
e.pengelolaan tanah kas Desa;
17. f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik
Desa yang menggunakan sebutan setempat;
g. pengelolaan tanah bengkok;
h. pengelolaan tanah pecatu;
i. pengelolaan tanah titisara; dan
j. pengembangan peran masyarakat Desa.
18. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA
Pasal 5
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
a.kewenangan yang mengutamakan kegiatan
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b.kewenangan yang mempunyai lingkup
pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah
dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak
internal Desa;
c.kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan
dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
19. d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas
dasar prakarsa Desa;
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan
pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola
oleh Desa; dan
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah
diatur dalam peraturan perundang- undangan
tentang pembagian kewenangan pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
20. Pasal 7
Kewenangan lokal berskala Desa
meliputi:
a.bidang pemerintahan Desa,
b.pembangunan Desa;
c.kemasyarakatan Desa; dan
d.pemberdayaan masyarakat
21. PERBUP KEBUMEN NO. 22 TH.
2015
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN
REFERENSI :
INVENTARISASI, PERBANDINGAN, KAJIAN
DAN PENCERMATAN OLEH
STAKEHOLDER, DIMULAI OKTOBER 2014
22. DEFINISI
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang
dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat
Desa.
23. Kewenangan berdasarkan hak asal
usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa
masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan
masyarakat.
24. Kewenangan lokal berskala Desa
adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa yang telah
dijalankan oleh Desa atau mampu
dan efektif dijalankan oleh Desa atau
yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakasa masyarakat Desa.
25. Kewenangan berdasar hak asal usul meliputi :
sistem organisasi perangkat Desa;
pembinaan kelembagaan masyarakat;
pengelolaan tanah kas Desa;
pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik
Desa yang menggunakan sebutan setempat;
pengelolaan tanah bengkok; dan
pengembangan peran masyarakat Desa.
26. Kewenangan lokal berskala Desa
meliputi :
kewenangan yang mengutamakan
kegiatan pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat;
kewenangan yang mempunyai
lingkup pengaturan dan kegiatan
hanya di dalam wilayah dan
masyarakat Desa yang mempunyai
27. kewenangan yang berkaitan dengan
kebutuhan dan kepentingan sehari-hari
masyarakat Desa;
kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas
dasar prakarsa Desa;
program kegiatan pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan
pihak ketiga yang telah diserahkan dan
dikelola oleh Desa; dan
28. kewenangan lokal berskala
Desa yang telah diatur
dalam peraturan
perundang- undangan
tentang pembagian
kewenangan pemerintah,
pemerintah provinsi, dan
30. TAHAPAN DAN TATACARA
PENETAPAN KEWENANGAN DESA
TAHAPAN :
Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
Penyusunan draft Peraturan Desa tentang
Penetapan Kewenangan Desa;
Pembahasan bersama BPD;
Penetapan Peraturan Desa.
31. TATACARA :
Dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang
dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
Unsur masyarakat terdiri dari :
tokoh adat;
tokoh agama;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidik;
32. perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok nelayan;
perwakilan kelompok perajin;
perwakilan kelompok perempuan;
perwakilan kelompok pemerhati dan
perlindungan anak; dan
perwakilan kelompok masyarakat miskin.
33. Selain unsur masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa
dapat melibatkan unsur masyarakat lain
sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.
Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada
Daftar Kewenangan Desa yang telah
ditetapkan Bupati.
Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
34. Kepala Desa bersama-sama BPD dapat
menambah jenis kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa lainnya sesuai dengan prakarsa
masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal
Desa.
Hasil penambahan jenis kewenangan sebagai
mana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(5).
35. Pemerintah Desa menyusun Rancangan
Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
berdasarkan Berita Acara .
Rancangan Peraturan Desa dikonsultasikan
kepada masyarakat dan Camat setempat.
36. Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana
dimaksud, Kepala Desa menyampaikan
Rancangan Peraturan Desa tentang
Kewenangan Desa kepada BPD untuk
dibahas dan disepakati bersama.
