Seminar Nasional ini membahas implementasi Kebijakan Satu Peta selama satu tahun terakhir, termasuk kemajuan, hambatan, dan peluang integrasi peta partisipatif masyarakat dalam kebijakan tersebut. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait seperti pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat.
1. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Seminar Nasional
“Satu Tahun Implementasi Kebijakan Satu Peta”
Dan Forum Anggota JKPP VII
Bogor, 22-24 Februari 2017
LATAR BELAKANG
Pada awal bulan Februari tahun 2016 Presiden Joko Widodo telah menandatanganiPeraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, dengan pertimbangan dalam rangka mendorong
penggunaan informasi Geospasial untuk pelaksanaan pembangunan. Perpres ini menegaskan,
bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk
terpenuhinya satu peta yang mengacu kepada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis
data dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan ini
juga dianggap sangat mendesak dilakukan sebagai upaya mencegah tumpang tindih dan konflik
pemanfaatan ruang yang seringkali menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan
khususnya investasi serta mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita. Perpres ini juga
diluncurkan melalui bagian dari paket kebijakan ekonomi Jilid VIII.
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai :
a. Acuan data IGT (Informasi Geospasial Tematik) pada masing-masing sektor
b. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen
Rencana Tata Ruang
Adapun Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:
1. Kompilasi data IGT yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional
IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia
2. Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD (informasi
Geospasial Dasar)
3. Sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi
4. Penyusunan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian permasalahan IGT, termasuk
penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut
Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, pemerintah telah membentuk Tim
Percepatan KSP, yang bertugas: a) melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk
percepatan pelaksanaan KSP, b) membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka
penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP, c) melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana
aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya, dan d) memberikan arahan kepada Tim
Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.
Sebenarnya gagasan Kebijakan Satu Peta ini telah dilontarkan sejak akhir masa jabatan Presiden
SBY, namun baru terimplementasi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan
keluarnya Perpres Nomor 9 Tahun 2016 ini.Sejak awal gagasan KSP ini hadir, JKPP bersama
mitra memandang hal ini merupakan salah satu peluang untuk mendorong peta-peta
partisipatif masyarakat adat/lokal yang merupakan bentuk peta-peta penguasaan ruang
2. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
masyarakat adat/lokal untuk dapat terintegrasi, diverifikasi dan disinkronisasikan dengan peta-
peta sektoral lainnya, sehingga konflik ruang dan lahan antara masyarakat adat/lokal dengan
pihak lain (pemerintah, korporasi) yang selama ini terjadi dapat diselesaikan. Selain itu hal yang
penting adalah pemetaan partisipatif dapat diakui baik secara metodologi maupun data spasial
yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif.
Peta yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif merupakan peta tematik penguasaan
ruang masyarakat adat/lokal, dari total luas pemetaan partisipatif 10,22 Juta Ha, 77% tumpang
tindih dengan kawasan hutan, 46% tumpang tindih dengan perizinan (perkebunan, tambang),
sehingga melalui proses verifikasi, integrasi dan sinkronisasi peta partisipatif dengan peta
sektoral lainnya dalam implementasi KSP diharapkan dapat menyelesaikan konflik akibat
tumpang tindih penguasaan ruang tersebut.
Dalam setahun perjalanannya, Kelompok Kerja Nasional IGT (Pokja Nasional IGT) masih dalam
tahap koordinasi untuk mengumpulkan (kompilasi) data spasial tematik antar Kementerian dan
Lembaga, Pelibatan masyarakat sipil dalam Pokja Nasional IGT belum terjadi, padahal salah satu
Pokja Nasional IGT adalah untuk IGT Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat.
Kebijakan Satu Peta dalam perspektif JKPP dan mitra tidak hanya persoalan menyatukan
informasi Geospasial diantara K/L saja dalam satu peta agar tidak tumpang tindih, tetapi juga
penting untuk menyatukan peta-peta partisipatif yang dibuat masyarakat adat/lokal sebagai
bukti kepemilikan (hak) dan penguasaan ruang masyarakat sehingga tidak tumpang tindih
dengan peta-peta sektoral tersebut. Tujuan integrasi peta partisipatif dalam Kebijakan Satu Peta
berguna untuk memverifikasi peta-peta sektoral pemerintah (K/L) atau swasta dan juga sebagai
salah satu upaya agar peta partisipatif dapat berdiri sejajar diantara peta-peta sektoral
pemerintah dan swasta. Integrasi peta partispatif kedalam KSP dimaksudkan bukan hanya peta
partisipatif diterima oleh pihak K/L yang dilihat dari sisi aspek Satu Referensi, Satu Standar, Satu
Database, dan Satu Geoportal, justru penting juga dilihat dari sisi proses pembuatan maupun
publikasinya. JKPP berharap kebijakan satu peta bukan sebatas mengumpulkan gambar wilayah
parsial dari para pihak, melainkan juga memandang penting adanya proses check and recheck
dilapangan melalui satu model sistem verifikasi (kartografis, status dan fungsi ruang), registrasi
(status dan ruang) dan integrasi yang legal, legitimate dan partisipatif.
Selama ini Peta Partisipatif yang difasilitasi oleh JKPP, Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif
(SLPP) serta mitra lainnya yang aktif dalam pemetaan partisipatif masih diposisikan sebagai Peta
Indikatif karena dianggap belum menggunakan standarisasi yang ada di BIG (aspek metodologi
dan alat). BIG cenderung masih melihat peta partisipatif dari sisi teknis tetapi tidak melihat dari
sisi sosial yang sudah terbangun dimasyarakat. Membuat kesepakatan tata batas antar
desa/adat lebih berat ketimbang persoalan teknis membuat peta. Setidaknya peta partisipatif
sudah bisa dipakai sebagai alat verifikasi bagi pemerintah terhadap persoalan tata batas yang
selama ini terjadi.
Disisi lain terdapat pengakuan dan penghormatan terhadap metodologi pemetaan partisipatif
dan peta yang dihasilkan.Kebutuhan pemerintah daerah terhadap informasi geospasial di
wilayahnya cukup penting dan urgent.Ddalam kurun waktu 3 tahun ini JKPP membangun
kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan batas antar desa,
perencanaan tata guna lahan kawasan perdesaan, mendorong perlindungan lahan pangan dan
pertanian berkelanjutan serta mengidentifikasi wilayah masyarakat adat sebagai dasar
3. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Selain itu kebijakan pemerintah yang
hadir saat ini membutuhkan informasi geospasial yang dipenuhi oleh proses-proses pemetaan
partisipatif, alokasi Perhutanan Sosial yang ditargetkan seluas 12,7 juta Ha, 9 juta Ha Tanah
Obyek Reforma Agraria (TORA), Hutan Adat dan lain-lain, selama ini menggunakan peta
partisipatif sebagai dasar acuan penunjukan wilayahnya.
Kini, selama 1 tahun perjalanan Implementasi Kebijakan Satu Peta ini penting kiranya untuk
mengetahui sejauhmana proses percepatan implementasi KSP dari para pihak yang
berkompeten terkait kemajuan, hambatan dan tantanganimplementasi Kebijakan Satu Peta ini
melalui Seminar “Satu Tahun Implementasi Kebijakan Satu Peta”.
TUJUAN SEMINAR
Mengetahui Peta Jalan Implementasi Kebijakan Satu Peta pemerintah (Kementerian dan
Lembaga)
Mengetahui kemajuan, hambatan dan tantangan Implementasi Kebijakan Satu Peta
Identifikasi Peluang Integrasi Peta Masyarakat (Adat dan Lokal) dalam Kebijakan Satu
Peta
HASIL YANG DIHARAPKAN
Peserta mengetahui Peta Jalan Implementasi Kebijakan Satu Peta dimasing-masing
Kementerian dan Lembaga
Peserta mengetahui kemajuan, hambatan dan tantangan dalam Implementasi
Kebijakan Satu Peta
Peserta mengetahui peluang Integrasi Peta Masyarakat (Adat dan Lokal) dalam
Kebijakan Satu Peta
PENDUKUNG SEMINAR
Seminar Nasional “Satu Tahun Implementasi Kebijkan Satu Peta” ini didukung oleh JKPP
bersama mitra.
PESERTA SEMINAR
1 AGRA 16 Greenpeace 31 KEHATI
2 AMAN 17 HuMA 32 Kemitraan
3 ARC 18 ICEL 33 KIARA
4 AURIGA 19 ICRAFT 34 KONTRAS
5 BRWA 20 IHCS 35 KPA
6 Burung Indonesia 21 IGJ 36 KPRI
7 CIFOR 22 ILC ASIA 37 KpSHK
8 CLUA 23 IMN 38 LEI
9 Epistema 24 ITB 39 LIPI
10 ELSAM 25 Jaring Pela 40 Masyarakat Desa Henda
11 FKKM 26 JATAM 41 NTFP-EP
12 FORD FOUNDATION 27 JPIK 42 OXFAM INDONESIA
13 Forum Tata Ruang Luwu Utara 28 Kapal Perempuan 43 PUSAKA
14 FPP 29 Kaoem Telapak 44 Pusat Kajian Agraria
15 FWI 30 Kasepuhan Banten 45 Prakarsa
4. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
46 P4W IPB 58 Walhi Eksekutif Nasional
47 Safir 59 WGT
48 SAINS 60 World Bank
49 Samdhana Institute 61 WRI
50 Sawit Watch 62 WWF
51 Solidaritas Perempuan 63 Pemerintah Daerah Propinsi Papua
52 SPKS 64 Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
53 SPI 65 Pemerintah Daerah Kab. Pulang Pisau
54 The Asia Foundation 66 Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara
55 TUK Indonesia 67 Pemerintah Daerah Kab. Lebak
56 UGM 68 Pemerintah Daerah Kab. Propinsi Papua
57 UNDP 69 Pemerintah Daerah Kab. Wonosobo
Kementerian dan Lembaga
1. Kantor Staf Kepresidenan
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Badan Informasi Geospasial
10. Badan Perencanaan Nasional
11. Badan Restorasi Gambut
5. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
AGENDA SEMINAR NASIONAL
Waktu Acara Tema Nara Sumber PIC
08.30 – 09.00 Registrasi Peserta Panitia
09.00 – 09.30 Pembukaan MC
Sambutan Dewan Nasional JKPP Laksmi A. Savitri
09.30 – 10.00 Coffee Break Panitia
Seminar Nasional
Satu Tahun Implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP)
Waktu Tema Nara Sumber PIC
10.00 – 12.30 Kemajuan Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
dan Ruang Partisipasi Data Spasial Masyarakat Hukum
Adat/Masyarakat Lokal
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik,
Badan Informasi Geospasial
Moderator :
Wimar Witoelar
Menuju Sinkronisasi IGT antar sektor dan Partisipasi Mitra
Pembangunan
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Urgensi Data Spasial Pemetaan Partisipatif dalam
membangun Kebijakan Satu Data Nasional
Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu
Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Kantor Staff
Kepresidenan
Pengukuhan Kawasan Hutan melalui Pelibatan Masyarakat:
Kedudukan Peta-Peta Partisipatif dalam perbaikan tata
kelola hutan Indonesia
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Pengakuan Hak Ulayat/Hak Komunal dalam kerangka
Administrasi Penataan Ruang di Indonesia: Kedudukan Peta-
Peta Partisipatif dalam mendorong Penataan Ruang yang
Partisipatif
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Kewenangan Desa dalam Penataan dan Pengelolaan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,
6. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Wilayah Desa yang Partisipatif dan kontribusinya untuk
menyelesaikan penegasan batas Desa
Kementerian Dalam Negeri
Hak Asal Usul dalam penataan Desa Adat untuk
peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa
Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
Kontribusi Pemetaan Partisipatif dalam tata kelola ruang
dan sumber daya alam: Kebijakan Satu Peta terobosan
perbaikan penataan ruang di Indonesia
Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan
Partisipatif (JKPP)
12.30 – 13.00 Konferensi Pers Badan Informasi
Geospasial
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Kantor Staff Presiden
(KSP)
Jaringan Kerja Pemetaan
Partisipatif (JKPP)
YPB, Panitia
12.30 – 13.30 Ishoma Panitia
13.30 – 16.00 PANEL SEMINAR
Panel 1
Perluasan Wilayah Kelola Rakyat
Waktu Tema Nara Sumber PIC
13.30 – 16.00 Peluang dan kontribusi Pemetaan Partisipatif dalam
Kebijakan Reforma Agraria
Direktur Landreform Pada Ditjen Penataan
Agraria, ATR/BPN RI
Moderator
Peluang dan kontribusi Pemetaan Partisipatif dalam
Kebijakan Perhutanan Sosial
Direktur Penyiapan Perhutanan Sosial pada
Ditjen PSKL
Peluang dan kontribusi Pemetaan Partisipatif dalam
mendorong Kawasan Perdesaan yang menjamin Wilayah
Kelola Rakyat
Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan
Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Pengalaman Pemrov Sulawesi Tengah dalam mendorong
pengakuan Wilayah Kelola Rakyat: Studi Perhutanan Sosial
di Sulawesi Tengah
Pem Prov. Sulawesi Tengah
Pemetaan Partisipatif dan kontribusinya dalam mendorong
perhutanan sosial
Wahanan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
Eksekutif Nasional
Pemetaan Partisipatif dan kontribusinya dalam mendorong
reforma agraria
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)
Potret terkini PIAPS Forest Watch Indonesia (FWI)
Menuju Perhutanan Sosial yang Mencerminkan Pengelolaan
Hutan Berbasis Kerakyatan
Konsorsium Pendukung Sistem Hutan
Kerakyatan (KpSHK)
Panel 2
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
Waktu Tema Nara Sumber PIC
13.30 – 16.00 Kontribusi Pemetaan Partisipatif dan Peran Masyarakat
Hukum Adat dalam Percepatan Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Adat: Pengalaman dalam Pokja
Masyarakat dan Hukum Adat
Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas
Negara,Direktorat Jendral Bina Administrasi
Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri
Moderator
Mekanisme dan Standardisasi adopsi Peta-Peta Partisipatif
dalam mendukung kinerja Pokja Masyarakat dan Hukum
Adat”
Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan
Perubahan Iklim, Badan Informasi Geospasial
Peran dan Kebijakan Walidata dalam mengumpulkan Peta-
Peta Partisipatif untuk melengkapi IGT Wilayah Adat
Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan
Pertanahan Nasional
Pengalaman Pemda dalam mendukung pengumpulan IGT
Wilayah Adat
Pemda Kab. Jayapura
Pengalaman Pemda dalam mendukung pengumpulan
Informasi Geospasial Tematik Wilayah Adat
Pemda Kab. Lebak
Pengalaman Pemda dalam mendukung pengumpulan IGT
Wilayah Adat
Pemda Kab. Bulukumba
8. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Strategi Perluasan dan Pasca Penetapan Hutan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Refleksi mendorong “Percepatan Pengakuan Wilayah Adat
melalui Kebijakan Daerah”
Epistema Institute
Refleksi Panjang Perjuangan Mendorong Penetapan Hutan
Adat
Perkumpulan HuMa
Urgensi Registrasi Wilayah Adat dalam percepatan
pengakuan
BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat)
Panel 3
Inisiatif Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat (Kebijakan Nasional VS Kebijakan Daerah)
Waktu Tema Nara Sumber PIC
13.30 – 16.00 Kewenangan Desa dalam pengelolaan Wilayah Kelola Rakyat dan
Peran Pemerintah Daerah”
Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan
Desa, Pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan
Desa, Kementerian Dalam Negeri
Moderator
Kerangka Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengakuan Wilayah
Kelola Rakyat”
Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia
Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Melalui Sustainable Land
Use Planning (SLUP).
Pemda Kab. Luwu Utara
Upaya memastikan wilayah kelola rakyat melalui
Perlindungan lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan
Pemda Kab. Pulang Pisau
Pemetaan dan Perencanaan Desa dalam merespon Undang-
Undang Desa.
Pemda Kab. Wonosobo
RUU Perkelapasawitan Sawit Watch
Peta Partisipatif Untuk Resolusi Konflik Impartial Mediator Network (IMN)
16.00 – 16.30 Penutupan Seminar