Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah melalui APBN untuk mempengaruhi permintaan agregat, seperti perpajakan dan belanja pemerintah. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dengan menggunakan instrumen seperti operasi pasar terbuka dan suku bunga. Kedua kebijakan ter
3. I. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan
dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran
pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN
digolongkan sebagai kebijakan fiskal misalnya kebijakan bidang
perpajakan, hutang luar negeri maupun peningkatan pengeluaran
pemerintah.
Pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran memerlukan kebijakan
fiskal , diantaranya adalah :
1. Pajak
Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus
ditanggung begitu pula sebaliknya. Karena pajak berkaitan dengan
pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat
tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat. Pajak dapat
mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena mengurangi
pendapatan siap konsumsi (Disposible Income ). Apabila defisit
anggaran pemerintah dibiayai dengan peningkatan pajak maka
daya beli masyarakat akan semakin menurun.
4. 2. Mencetak uang baru
Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana dari
bank sentral. Bank sentral akan membiayai pinjaman tersebut dengan
mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak.
Dengan demikian harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan dan
inflasi juga akan mengalami kenaikan.
3. Pinjaman masyarakat dalam negeri
Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan
meminjam dana masyarakat dalam negeri dengan penerbitan surat hutang
atau obligasi pemerintah yang dijual kepada masyarakat. Pemerintah akan
membayar obligasai pada saat jatuh tempo beserta bunganya.
4. Pinjaman masyarakat luar negeri
Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan
meminjam dana masyarakat luar negeri dengan penerbitan surat hutang
atau obligasi pemerintah di pasar uang internasional. Sumber pembiayaan
ini digunakan untuk membiayai defisit neraca pembayaran internasional.
5. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal :
1. Kebijakan Fiskal Ekspansioner adalah peningkatan belanja pemerintah
dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan
permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah
untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka
pengangguran.
2. Kebijakan Fiskal Kontraksioner adalah pengurangan belanja pemerintah
dan/ataupeningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan
agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk
mengontrol inflasi.
3. Kebijakan Fiskal Sisi Penawaran adalah kebijakan fiskal dapat secara langsung
mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran
agregat.Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif
bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang
modal, karenamereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih
besar yang kemudian dapat dibelanjakan.
6. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPB Tahun 2015
1. RAPBN 2015 disusun sebagai baseline budget, dalam arti hanya
memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditujukan
untuk memberi ruang gerak bagi pemerintahan baru untuk
melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform, visi, dan
misi yang telah direncanakan. RAPBN 2015 juga menjadi bagian awal
pelaksanaan RPJMN ketiga periode 2015–2019 dari empat tahapan
pelaksanaan RPJPN 2005–2025.
2. Tema kebijakan fiskal tahun 2015 adalah “Penguatan Kebijakan Fiskal
dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkelanjutan dan Berkeadilan.” Kebijakan fiskal tahun 2015 tetap
ditujukan untuk optimalisasi pendapatan negara, peningkatkan
kualitas belanja negara, pengendalian defisit APBN, serta
pengendalian utang negara.
3. Dengan tetap menerapkan 4 pilar strategi pembangunan (pro growth,
pro job, pro poor, pro environment), RAPBN 2015 diarahkan untuk
mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional
7. II . KEBIJAKAN FISKAL YANG DISENGAJA
Kebijakan fiskal yang disengaja dapat berupa mengubah aturan
tentang perpajakan ataupun mengubah pengeluaran
pemerintah. Dari kebijakan pemerintah ini terlihat seberapa
jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangan
dalam pengaturan perekonomian.
Contoh Kasus 1. ( Pengaruh pajak pada konsumsi dan tabungan )
Diketahui Data :
Fungsi konsumsi masyarakat adalah C = Rp 40 miliar + 0,75 Yd.
Dimana : Yd = Y - Tx + Tr
Pemerintah menetapkan pajak sebesar Tx = Rp 30 miliar
Ditanya :
1. Hitunglah besarnya konsumsi dan tabungan sebelum adanya pajak,
apabila pendapatan Rp. 120 miliar
2. Hitunglah besarnya akonsumsi dan tabungan setelah adanya pajak,
apabila pendapatannya Rp. 120 miliar
8. Jawab :
1. Besarnya C dan S apabila tanpa pajak
Pengeluaran konsumsi :
C = 40 + 0,75 Yd
C = 40 + 0,75 ( 120 - 0 + 0 )
C = 40 + 90
C = Rp. 130 miliar
Jadi pengeluaran konsumsi sebelum adanya pajak adalah sebesar
Rp. 130 miliar
Besarnya tabungan :
S = Yd - C
S = ( 120 - 0 + 0 ) - 130
S = 120 - 130
S = -10
Jadi pengeluaran tabungan sebelum adanya pajak adalah sebesar
Rp -10 miliar.
9. 2. Besarnya C dan S apabila pajak sebesar Rp 30 miliar
Pengeluaran konsumsi :
C = C0 + ∆C atau C = C0 - c ∆Tx
C = 130 - 0,75 x 30
C = 130 - 22,5
C = Rp 107,5 miliar
Jadi pengeluaran konsumsi setelah adanya pajak sebesar Rp. 107,5 miliar
Besarnya tabungan :
S = S0 + ∆S atau S = S0 + (1 - c ) ( -∆ Tx )
S = -10 + ( 1 - 0,75 ) ( -30 )
S = -10 + ( -7,5 )
S = Rp. -17,5 miliar
Jadi besarnya tabungan dengan adanya pajak adalah sebesar Rp. –17,5 miliar
10. Contoh Kasus 2. ( Pengaruh transfer pada konsumsi dan
tabungan )
Diketahui data :
Fungsi konsumsi masyarakat adalah sebesar C = Rp. 40 miliar +
0,75 Yd. Pemerintah menetapkan pajak sebesar Tx = Rp 30
miliar memberikan transfer sebesar Tr = Rp. 40 miliar.
Ditanya :
1. Hitunglah pengeluaran konsumsi dan tabungan setelah
adanya transfer dari pemerintah , apabila tingkat pendapatannya
Rp. 120 miliar.
2. Hitunglah pengeluaran konsumsi dan tabungan setelah adanya
pajak dan adanya transfer dari pemerintah , apabila tingkat
pendapatannya Rp. 120 miliar.
11. Jawab :
1. Besarnya C dan S setelah adanya transfer
Pengeluaran konsumsi :
C = C0 + ∆C atau C = C0 + c ∆Tr
C = 130 + 0,75 x 40
C = 130 + 30
C = Rp 160 miliar
Jadi pengeluaran konsumsi setelah adanya transfer sebesar 40 adalah Rp
160 miliar
Besarnya tabungan :
S = S0 + ∆S atau S = S0 + (1 - c ) ( ∆ Tr )
S = -10 + ( 1 - 0,75 ) ( 40 )
S = -10 + 10
S = Rp. 0
Jadi besarnya tabungan dengan adanya tyransfer adalah sebesar Rp. 0
12. 2. Besarnya C dan S setelah adanya transfer dan ada pajak
Pengeluaran konsumsi :
C = C0 + ∆C atau C = C0 + c ( ∆Tr - ∆Tx )
C = 130 + 0,75 ( 40 - 30 )
C = 130 + 7,5
C = Rp 137,5 miliar
Jadi pengeluaran konsumsi setelah adanya transfer sebesar 40 dan pajak
sebesar pajak 30 adalah Rp 137,5 miliar
Besarnya tabungan :
S = S0 + ∆S atau S = S0 + (1 - c ) ( ∆ Tr - ∆Tx )
S = -10 + ( 1 - 0,75 ) ( 40 - 30 )
S = -10 + 2,5
S = Rp. -7,5
Jadi besarnya tabungan dengan adanya tyransfer adalah sebesar Rp. -7,5
13. III. KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk
mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang
beredar yang dilakukan oleh Bank sentral. Dalam mengendalikan
Bank sentral ada beberapa instrumen kebijakan moneter yaitu :
Instrumen Kebijakan Moneter Kuantitatif dan Kualitatif
Instrumen Kuantitatif Instrumen Kualitatif
a. Operasi Pasar Terbuka c. Kredit Selektif
b. Suku Bunga Diskonto d. Bujukan Moral
c. Tingkat Cadangan wajib
14. a. Operasi Pasar terbuka
Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat
berharga. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, bank
sentral akan menambah jumlah uang yang beredar dengan cara
membeli surat berharga. Dengan membeli surat berharga maka
jumlah cadangan di bank umum akan bertambah sehingga
perputaran kegiatan ekonomi akan mengalami kenaikan.
Dalam kondisi Overemployment bank sentral akan menjual surat berharga .
Dengan menjual surat berharga maka jumlah cadangan di bank
umum akan berkurang sehingga perputaran kegiatan ekonomi akan
mengalami penurunan.
b. Suku Bunga Diskonto
Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan maka seharusnya bank
sentral menurunkan tingkat bunga diskonto. Penurunan bunga
diskonto akan mendorong bank umum untuk meminjam dana yang
lebih banyak karena biaya yang ditanggung lebih ringan. Sebaliknya
dalam kondisi perekonomian overemployment maka bank sentral
akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto , hal ini akan
menghambat bank umum untuk meminjam dana dari bank sentral.
15. c. Tingkat cadangan wajib
Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka bank
sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib
bank umum, sebaliknya dalam kondisi perekonomian
overemployment maka seharusnya bank sentral menaikkan
persentase cadangan wajib bank umum.
d. Kredit selektif
Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk
melakukan pengawasan poada bank umum mengenai
penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai
dengan keinginan pemerintah.
e. Bujukan Moral
Dalam kebijakan bujukan moral pemerintah tidak mewajibkan bank
umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan bank sentral.
Bank sentral hanya memberikan himbauan kepada bank
umum untuk membantu pemeerintah melaksanakan program
tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintan
