SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Ujian Akhir Semester
                           Matakuliah : Pengantar Ilmu Hukum




Petunjuk : Kerjakan semua soal dibawah ini, dilarang membuka literatur apapun.
Soal-soal
1. Sampai sekarang ini belum terwujud Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)
   yang bersifat nasional. KUHPer yang sekarang dipakai, yaitu BW, merupakan
   peninggalan kolonial.
   a. Sebutkan sistematika BW yang sdr.ketahui
   b. Apakah BW berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia
   c. Sebutkan alasan pembenaran pemberlakuan BW pada saat ini!


2. a. Apakah semua perbuatan pidana itu pelakunya pasti dijatuhi hukuman oleh hakim?
   b. Jelaskan perbedaan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf?
   c. Apa perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa?


3. a. Jelaskan kewenangan pengadilan peradilan Tata Usaha Negara!
   b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perkara koneksitas, dan bagaimana pengaturan-
       nya dalam KUH Pidana.
   c. Apa perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa?


4. a. Jelaskan perbedaan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara
       (sempit)?
   b. Berikan contoh soal No.4A


5. a. Buatlah contoh kasus Hukum Perdata Internasional?
   b. Tentukan titik taut primer dan titik taut sekundernya?




                                                                                       1
6. a. Apakah penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) itu
       bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang baru?
   b. Jelaskan perbedaan antara negosiasi, mediasi, dan adjudikasi?
   c. Bagaimana pengaturan ADR dalam hukum positif Indonesia?


7. a. Jelaskan apa tujuan dari Hukum Ekonomi?
   a. Mengapa pendekatan Hukum Ekonomi haris multidisipliner dan transnasional?


8. Jelaskan pengertian-pengertian istilah hukum berikut ini:
   a. Grasi
   b. Lex cause
   c. Arbitrase
   d. Nebis in idem
   e. Novum




                                                                                  2
Ujian Akhir Semster
                     Mata Kuliah : Pengantar Hukum Indonesia




1. a. Dalam Hukum Perdata dibedakan antara perikatan dan perjanjian. Jelaskan
   perbedaannya!
   b. Jelaskan keterkaitan antara perikatan dengan perjanjian!
   b. Jelaskan pengaturan tentang sahnya suatu perjanjian!


2. a. Apakah seseorang yang melakukan tindak pidana itu pasti dijatuhkan hukuman oleh
      hakim yang memeriksanya?
   c. Uraikan pasal-pasal dalam KUH Pidana yang mengatur tentang alasan pemaaf dan
      alasan pembenar?


3. a. Dalam era otonomi daerah, bagaimana perkembangaan Hukum Adat dalam bidang
      hukum!
   b. Uraikan cara berfikir masyarakat adat dan berikan contoh konkritnya!


4. a. Dalam masyarakat yang pluralistis (majemuk) peranan HATAH (Hukum Antar tata
      Hukum) menjadi sangat penting. Jelaskan pengertian HATAH tersebut!
   b. Uraikan persamaan dan perbedaan titik taut sekunder dalam HATAH internal dan
      HATAH eksternal!


5. a. Jelaskan pengertian Hukum Internasional menurut Prof.Dr.Mochtar
      Kusumaatmaja.S.H.,LL.M.!
   b. Sebut dan jelaskan subyek Hukum Internasional!
   c. Sebut dan jelaskan sumber Hukum Internasional!


6. a. Jelaskan apa yang dimaksud pembangunan yang berwawasan lingkungan, sebutkan
      dasar hukumnya dalam perundang-undangan lingkungan.



                                                                                   3
b. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap tindak pidana dalam perundang-undangan
      Lingkungan.
7. a. Jelaskan mengapa diperlukan Hukum Acara dalam penegakan hukum!
   b. Sebutkan macam-macam peradilan berikut kewenangannya!




                                                                               4
Ujian Akhir Semester
                      Mata Kuliah : Pengatar Hukum Indonesia




1. Dalam era globalisasi perlu dikaji tentang berbagai aspek dari Hukum Adat
   a. Sebutkan dasar berlakunya Hukum Adat!
   b. Jelaskan peluang dan hambatan pengembangan Hukum Adat!


2. Hukum Perjanjian penting dipelajari oleh orang yang berprofesi dalam kegiatan bisnis
   a. Sebutkan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata!
   b. Bandingkan tentang “cakap menurut hukum” antara pengaturan dalam KUH
       Perdata dan Hukum Adat!


3. Menurut Utrech,Hukum Pidana identik dengan Hukum Sanksi
   a. Apakah setiap perbuatan pidana selalu diberikan sanksi? Jelaskan dan berikan
       contoh!
   b. Jelaskan tentang alasan pembenar dan pemaaf dalam KUH Pidana dan sebutkan
       dasar hukumnya!


4. Perkembangan Hukum Administrasi Negara dewasa ini sangat pesat terutama Hukum
   Otonomi Daerah.
   a. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum
       Administrasi Negara!
   b. Jelaskan materi baru yang diatur dalam UU No.22 tahun 1999!(minimal 2)
5. Perkembangan Hukum Acara Perdata dewasa ini sangat pesat, apalagi dengan
   disahkannya UU No.30 tahun 1999,
   a. Jelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan!
   b. Apakah dengan diperkenankan penyelesian sengketa luar pengadilan berarti
       Pengadilan Negeri tidak diperlukan lagi!




                                                                                          5
6. Salah satu perkembangan Hukum Ekonomi adalah dengan disahkannya UU No.8
   Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
   a. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan konsumen?
   b. Bagaiman bentuk perlindungn konsumen yang diatur dalam UU No.8 tahun 1999?


7. Salah satu dampak kemajuan teknologi adalah terjadinya pencemaran dan perusakan
   lingkungan. Dengan adanya globalisasi maka dampak itu menjadi semakin besar.
   a. Apakah tujuan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup?
   b. Sanksi apa saja yang diberikan oleh UU No.23 Tahun 1997?


8. Jelaskan asas-asas hukum berikut:
   a. Asas Legalitas
   b. Asas konsensual
   c. Asas geen straft schonder schuld
   d. Asas oportunitas
   e. Asas itikad Baik




                                                                                   6
Ujian Akhir Semster
                      Mata Kuliah : Pengatar Hukum Indonesia




1. Dalam sejarah hukum, pemerintah Kolonial belanda membuka kesempatan kepada
   penduduk yang bukan keturunan Barat u7ntuk secara sukarela menundukan diri kepada
   Hukum Perdata barat.
   a. Sebutkan dasar hukum penundukan diri secara sukarela tersebut!
   b. Sebutkan ada berapa macam penundukan diri secara sukrela dan berikan contohnya
      masing-masing!
   c. Apakah penundukan diri tersebut dapat dijadikan dasar hukum oleh WNI dalam
      penggunaan Hukum Perdata Barat (BW) pada saat sekarang ini?


2. Dalam kenyataannya Hukum Adat mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan
   masyarakat, namun perkembangan tersebut irasakan lamban dan kurang memadai
   dalam memenuhi kebutuhan hukum menghadapi globalisasi.
   a. Apakah dalam bidang ekonomi Hukum Adat masih berperan dalam pembangunan
      hukuk nasional?
   b. Jelaskan peluang dan hambatan penggunaan hukum adat dalam era globalisasi.


3. A seorang warganegara Singapura menandatangani perjanjian kerjasama mendirikan
   pabrik minyak goring dengan Bseorang warganegara Indonesia. Pabrik tersebut
   didirikan di jambi dengan perbandingan saham milik A:B=40:60. Penandatanganan
   perjanjian dilakukan di jakrta, dengan bahasa Inggris, dan mata uang yang
   dipergunakan adalah $ US. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, ternyata B
   melakukan wanprestasi yang merugikan A.
   a. Jelaskan titik taut primer dan sekunder kasus tersbut!
   b. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersbut.
   c. Bagaimana tahapan penyelesain sengketa tersebut.




                                                                                   7
4. Semua bidang hukum selalu terkait aspek Hukum Tata Usaha negara, demikian pula
   dengan Hukum Tata Negara
   a. Jelaskan mengapa Hukum Tata Usaha dikatakan aspek dinamis dari Hukum tata
      Negara dalam arti Luas?
   b. Sebutkan (minimal 3) kaidah Hukum Tata negara beserta kaidah Hukum Tata
      Usaha Negara yang relevan.




                                                                               8
Ujian Akhir Semester Genap Tahun
                       Mata Kuliah : Pengatar Hukum Indonesia


1. Hukum Perdata dewasa ini masih bersifat plural :
   a. Apakah arti pluralisme hukum?
   b. Apakah latar belakang pluralisme dalam hukum perdata tersebut. Jelaskan!


2. a.      Apakah perbedaan antara perjanjian dengan perikatan?
   b. Sebutkan unsur-unsur sahnya perjanjian, sebutkan pula dasar hukumnya?


3. a. Apa pengertian dewasa menurut hukum?
   b. Sebutkan perbedaan pengertian dewasa menurut BW, Hukum Adat, Hukum Islam
        dan UU No.1 Tahun 1974.
   c. Apa konsekuensi kedewasaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya?


4. a. Apa yang dimaksud dengan Hukum Perdata Internasional? Jelaskan!
   b. Sebut dan jelaskan titik taut primer dan titik taut sekunder dalam Hukum Perdata
        Internasional dan dalam Hukum Antar Golongan!


5. a.      Apa yang dimaksud dengan Hak Ulayat? Apakah Hak Ulayat itu masih berlaku
   sehubungan dengan belakunya UU No.5 Tahun 1960?
   b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan (1) Hak Milik (2) Hak Guna Bangunan (3)
        Hak Guna Usaha.


6. a.      Sebut dan Jelaskan asas-asas yang dikenal dalam Hukum Pidana!
   b. Apa perbedaan antara hukum Pidana dan Hukum Perdata, berikan contohnya?
7. a. Sebutkan dasar Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang berlaku di
        Pengadilan!
   b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan (1) Abolisi (2) Remisi (3) Upaya Hukum Biasa
        (4) Grasi (5) Penyidikan.



                                                                                    9
8. a. Jelaskan perbedaan antara undang-undang dalam formil dengan undang–undang
       dalam arti materil, berikan contohnya!
   b. Bagaimana prosedur pembuat UU? Sebutkan dasar hukumnya dan bagaimana
       tanggapan anda terhadap prosedur tersebut?


9. a. Apa perbedaan antara Pemilu dengan system distrik dan sistim proporsional?
   b. Apakah pergantian jabatan presiden RI dari Suharto kepada BJ Habibie sah menurut
       UUD 1945?


10. Penafsiran yang membatasi atau mempersempit arti kata-kata dalam peraturan adalah
   penafsiran:
   a. analogi     b. restriktif   c.ekstentif   d.determinasi


11. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu,
   sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama, Asas tersebut adalah:
   a. Lex posterior derogate legi priori
   b. Lex superior derogate legi inferieri
   c. Lex spesialis derogate legi generali
   d. Nullum delictum nulla poena sine privia legi poenali


B. Pilih dan Tulislah huruf B jika pernyataan berikut Sdr.anggap benar dan Huruf S
   jika salah


1. Sumber Hukum material adalah factor-faktor yang turut menetukan isi hukum (B-S)
2. Ius Constituendum adalah hukum yang berlaku pada saat ini dan pada tempat tertentu
   (B-S)
3. salah satu sumber kekuasaan adalah moral (B-S)
4. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur ileh si pelaku (B-S)




                                                                                     10
5. Salah satu fungsi hukum selain merupakn sarana/alat untuk menciptakan ketertiban dan
   keteraturan masyarakat adalah sebagai alat penggerak pembangunan (B-S)
6. Pengertian kekuasaan dan kekuatan adalah sama, dana berseumber pada kekuatan fisik
   (B-S)
7. Penafsiran Teleologis adalah penafsiran yang didasarkan pada tujuan dari pembentukan
   undang-undang atau suatu peraturan (B-S)
8. Konstruksi hukum merupakn salah satu cara untuk mengisi kekosongan hukum (B-S)
9. Hukum yang berlaku universal dan abadi adalah hukum alam (B-S)
10. Sanksi atas pelanggaran kaidah kesopanan berasal dari diri sendiri (bathin) (B-S)


C. Jawablah dengan Jelas dan singkat!


1. kaitan antara pengertian hukum, tujuan hukum, dan fungsi hukum. Berikan contoh
   dalam kaitannya dengan era reformasi saat ini.


2. Apakah saksi atau sifat memaksa merupakan hakekat dari hukum?
   Adakah kaidah social lainnya yang juga ada sanksinya?
   Apa bedanya dengan sanksi hukum? Jelaskan!


3. Bagaimanakah hubungan antara hukum dan kekuasaan, dan apa artinya kalau dikatakan
   bahwa Indonesia adalah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum?


4. Jelaskan factor-faktor pendorong pembentukan hukum yang saudara ketahui, berikut
   contohnya!




5. Apakah yang dimaksud dengan pengertian-pengertian dibawah ini:
   a. penyalahgunaan wewenang
   b. Undang-undang formal
   c. Undang-undang material



                                                                                        11
d. Hukum formal
e. Hukum material
f. Kekuasaan




                    12
Ujian Tengah Semster
                      Mata Kuliah : Pengatar Hukum Indonesia


1. Hukum selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu manusia sebagai zoon
   politicon dan dalam bidupnya selalu mengalami berbagai peristiwa, baik peristiwa biasa
   maupun peristiwa hukum.
   a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zoon politicon!
   b. Jelaskan arti peristiwa hukum dan contohnya!


2. Dalam kehidupan hukum dewasa ini dikenal dua system hukum yaitu Eropa
   Kontinental dan Anglo Saxon.
   a. Jelsakan perbedaan antara kedua system hukum tersebut!
   b. Menganut system hukum yang manakah negara Indonesia !


3. Hukum Perdata mempunyai hubungan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari
   misalnya dalam sewa menyewa, jual beli tanah, jual beli saham/efek, gadai tanah, dan
   lain sebagainya.
   a. Dimana sajakah diaturnya hubungan hukum seperti tersebut diatas?
   b. Apa syarat-syarat supaya hubungn hukum tersebut diatas dinyatakan sah menurut
      hukum? Jelaskan dengan disertai dasar hukumnya !


4. Hukum adat sebagi hukum peninggalan leluhur dalam perlembangannya mendapat
   perhatian yang cukup besar dari para peneliti dari luar negeri.
   a. Apakah Hukum Adat itu masih relevan dengan era globalisasi sekarang ini?
      Jelaskan dengan diserati contohnya !
   b. Apakah Hukum Adat dalam kerangka hukum nasional masih berlaku? Jelaskan!


5. Dalam praktek kenegaraan sekrang anyak sekali pengamat hukum yang mempunyai
   pandangan yang berbeda terhadap suatu peristiwa, misalnya mengenai pengangkatan




                                                                                      13
Ketua Mahkamah Agung, legalitas Pansus penyelwengan Dana Brunei dan Bulog,
   Memorandummm dan Sidang Istimewa.
   a. Apakah perbedaan antara hukum Tat Negara dan Hukum Adminstrasi Negara
      menurut Saudara?
   b. Bagaimana Saudara melihat peristiwa-peristiwa tersebut diatas!


GANJIL
1. Kenyataan menunjukan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi pluralisme
   hukum, terutama dalam bidang Hukum Perdata.
   a. Apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum?
   b. Bagaimana kesiapan hukum menghadapi kemungkinan terjadi sengketa yang
      melibatkan lebih dari satu system hukum?


2. Hukum Adat di Indonesia masih menguasai kehidupan masyarakat adat (terutama di
   luar Jawa)
   a. Apa beda Hukum Adat dengan Hukum Kebiasaan?
   b. Mengapa masyarakat adat menaati hukum adat?


3. Hukum yang mengatur perjanjianmenurut BW ada persamaan dan perbedaannya
   dengan perjanjian menurut Hukum Adat.
   a. Uraikan perbedaan dan persamaan antara Hukum Perjanjian menurut BW dan
      menurut Hukum Adat.
   b. Bagaimana peluang mengembangkan perjanjian menurut Hukum Adat dalam era
      globalisasi.


4. Ucok seorang warganegara Indonesia bertempat tinggal di Medan melakukan kerjasama
   dengan warganegara Singapura yang bernama Wong Ngoh mendirikan pabrik minyak
   kelapa di Malaysia. Untuk mengatur kerjasama tersebut dibuatlah perjanjian kerjasama
   dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam perjanjian itu dicantumkan pilihan hukum




                                                                                    14
yaitu keduanya memilih hukum Singapura. Ternyata Wong Ngoh curang karena tidak
mau membeyar sejumlah uang yang disetujuinya sehingga terjadi sengketa.
a. Tentukan Titik Taut Primer
b. Tentukan Titik Taut Sekunder




                                                                           15

Contenu connexe

Tendances

84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
Adi Nugraha
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
sesukakita
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Sigit Riono
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
yudikrismen1
 

Tendances (20)

84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum agraria
Hukum agraria Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Pengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdataPengantar hukum perdata
Pengantar hukum perdata
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 

En vedette

Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
syophi
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
Aji Wasesa
 
Jawaban s oal metodologi studi keislaman
Jawaban  s oal metodologi studi keislamanJawaban  s oal metodologi studi keislaman
Jawaban s oal metodologi studi keislaman
Hamba La'eh
 
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islamMateri soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam
Rohman Efendi
 

En vedette (13)

Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
 
Jawaban s oal metodologi studi keislaman
Jawaban  s oal metodologi studi keislamanJawaban  s oal metodologi studi keislaman
Jawaban s oal metodologi studi keislaman
 
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcinghubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Outsourcing
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & OutsourcingPerjanjian Kerja Waktu Tertentu & Outsourcing
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Outsourcing
 
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islamMateri soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam
 
Latihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUI
Latihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUILatihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUI
Latihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUI
 
surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumah
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan Perusahaan
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 

Similaire à Pih dan phi (soal)

Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Sri Rahayu
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Operator Warnet Vast Raha
 
Asas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAsas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasional
Adam Hecc
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Mirza Afrizal
 
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL.pdf
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL.pdfMAKALAH HUKUM INTERNASIONAL.pdf
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL.pdf
SaidiNet
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Aziza Zea
 

Similaire à Pih dan phi (soal) (20)

Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah pkn sistem hukum dan peradilan internasional
 
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaHukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
 
Soal tes cpns luar negeri
Soal tes cpns luar negeriSoal tes cpns luar negeri
Soal tes cpns luar negeri
 
Soal tes cpns luar negeri
Soal tes cpns luar negeriSoal tes cpns luar negeri
Soal tes cpns luar negeri
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Penjelasan Hukum Materi 7 New.pptx
Penjelasan Hukum Materi 7 New.pptxPenjelasan Hukum Materi 7 New.pptx
Penjelasan Hukum Materi 7 New.pptx
 
Asas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAsas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasional
 
Hukum acara konstitusai
Hukum acara konstitusaiHukum acara konstitusai
Hukum acara konstitusai
 
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
Bab 5: Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (SMA Negeri 2 Surabaya)
 
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL.pdf
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL.pdfMAKALAH HUKUM INTERNASIONAL.pdf
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL.pdf
 
Chapter ii
Chapter iiChapter ii
Chapter ii
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
Asas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdf
Asas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdfAsas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdf
Asas_asas_Hukum_Pidana_EBook.pdf
 
tanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negara
tanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negaratanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negara
tanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negara
 
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalBab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
 
Kisi kisi-n-soal-sistem-hukum-peradilan-nasional
Kisi kisi-n-soal-sistem-hukum-peradilan-nasionalKisi kisi-n-soal-sistem-hukum-peradilan-nasional
Kisi kisi-n-soal-sistem-hukum-peradilan-nasional
 

Dernier

.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
DessyArliani
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
FitriaSarmida1
 

Dernier (20)

MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 20241. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
1. Kisi-kisi PAT IPA Kelas 7 Kurmer 2024
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 

Pih dan phi (soal)

  • 1. Ujian Akhir Semester Matakuliah : Pengantar Ilmu Hukum Petunjuk : Kerjakan semua soal dibawah ini, dilarang membuka literatur apapun. Soal-soal 1. Sampai sekarang ini belum terwujud Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) yang bersifat nasional. KUHPer yang sekarang dipakai, yaitu BW, merupakan peninggalan kolonial. a. Sebutkan sistematika BW yang sdr.ketahui b. Apakah BW berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia c. Sebutkan alasan pembenaran pemberlakuan BW pada saat ini! 2. a. Apakah semua perbuatan pidana itu pelakunya pasti dijatuhi hukuman oleh hakim? b. Jelaskan perbedaan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf? c. Apa perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa? 3. a. Jelaskan kewenangan pengadilan peradilan Tata Usaha Negara! b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perkara koneksitas, dan bagaimana pengaturan- nya dalam KUH Pidana. c. Apa perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa? 4. a. Jelaskan perbedaan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara (sempit)? b. Berikan contoh soal No.4A 5. a. Buatlah contoh kasus Hukum Perdata Internasional? b. Tentukan titik taut primer dan titik taut sekundernya? 1
  • 2. 6. a. Apakah penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) itu bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang baru? b. Jelaskan perbedaan antara negosiasi, mediasi, dan adjudikasi? c. Bagaimana pengaturan ADR dalam hukum positif Indonesia? 7. a. Jelaskan apa tujuan dari Hukum Ekonomi? a. Mengapa pendekatan Hukum Ekonomi haris multidisipliner dan transnasional? 8. Jelaskan pengertian-pengertian istilah hukum berikut ini: a. Grasi b. Lex cause c. Arbitrase d. Nebis in idem e. Novum 2
  • 3. Ujian Akhir Semster Mata Kuliah : Pengantar Hukum Indonesia 1. a. Dalam Hukum Perdata dibedakan antara perikatan dan perjanjian. Jelaskan perbedaannya! b. Jelaskan keterkaitan antara perikatan dengan perjanjian! b. Jelaskan pengaturan tentang sahnya suatu perjanjian! 2. a. Apakah seseorang yang melakukan tindak pidana itu pasti dijatuhkan hukuman oleh hakim yang memeriksanya? c. Uraikan pasal-pasal dalam KUH Pidana yang mengatur tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar? 3. a. Dalam era otonomi daerah, bagaimana perkembangaan Hukum Adat dalam bidang hukum! b. Uraikan cara berfikir masyarakat adat dan berikan contoh konkritnya! 4. a. Dalam masyarakat yang pluralistis (majemuk) peranan HATAH (Hukum Antar tata Hukum) menjadi sangat penting. Jelaskan pengertian HATAH tersebut! b. Uraikan persamaan dan perbedaan titik taut sekunder dalam HATAH internal dan HATAH eksternal! 5. a. Jelaskan pengertian Hukum Internasional menurut Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmaja.S.H.,LL.M.! b. Sebut dan jelaskan subyek Hukum Internasional! c. Sebut dan jelaskan sumber Hukum Internasional! 6. a. Jelaskan apa yang dimaksud pembangunan yang berwawasan lingkungan, sebutkan dasar hukumnya dalam perundang-undangan lingkungan. 3
  • 4. b. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap tindak pidana dalam perundang-undangan Lingkungan. 7. a. Jelaskan mengapa diperlukan Hukum Acara dalam penegakan hukum! b. Sebutkan macam-macam peradilan berikut kewenangannya! 4
  • 5. Ujian Akhir Semester Mata Kuliah : Pengatar Hukum Indonesia 1. Dalam era globalisasi perlu dikaji tentang berbagai aspek dari Hukum Adat a. Sebutkan dasar berlakunya Hukum Adat! b. Jelaskan peluang dan hambatan pengembangan Hukum Adat! 2. Hukum Perjanjian penting dipelajari oleh orang yang berprofesi dalam kegiatan bisnis a. Sebutkan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata! b. Bandingkan tentang “cakap menurut hukum” antara pengaturan dalam KUH Perdata dan Hukum Adat! 3. Menurut Utrech,Hukum Pidana identik dengan Hukum Sanksi a. Apakah setiap perbuatan pidana selalu diberikan sanksi? Jelaskan dan berikan contoh! b. Jelaskan tentang alasan pembenar dan pemaaf dalam KUH Pidana dan sebutkan dasar hukumnya! 4. Perkembangan Hukum Administrasi Negara dewasa ini sangat pesat terutama Hukum Otonomi Daerah. a. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara! b. Jelaskan materi baru yang diatur dalam UU No.22 tahun 1999!(minimal 2) 5. Perkembangan Hukum Acara Perdata dewasa ini sangat pesat, apalagi dengan disahkannya UU No.30 tahun 1999, a. Jelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan! b. Apakah dengan diperkenankan penyelesian sengketa luar pengadilan berarti Pengadilan Negeri tidak diperlukan lagi! 5
  • 6. 6. Salah satu perkembangan Hukum Ekonomi adalah dengan disahkannya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. a. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan konsumen? b. Bagaiman bentuk perlindungn konsumen yang diatur dalam UU No.8 tahun 1999? 7. Salah satu dampak kemajuan teknologi adalah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan adanya globalisasi maka dampak itu menjadi semakin besar. a. Apakah tujuan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup? b. Sanksi apa saja yang diberikan oleh UU No.23 Tahun 1997? 8. Jelaskan asas-asas hukum berikut: a. Asas Legalitas b. Asas konsensual c. Asas geen straft schonder schuld d. Asas oportunitas e. Asas itikad Baik 6
  • 7. Ujian Akhir Semster Mata Kuliah : Pengatar Hukum Indonesia 1. Dalam sejarah hukum, pemerintah Kolonial belanda membuka kesempatan kepada penduduk yang bukan keturunan Barat u7ntuk secara sukarela menundukan diri kepada Hukum Perdata barat. a. Sebutkan dasar hukum penundukan diri secara sukarela tersebut! b. Sebutkan ada berapa macam penundukan diri secara sukrela dan berikan contohnya masing-masing! c. Apakah penundukan diri tersebut dapat dijadikan dasar hukum oleh WNI dalam penggunaan Hukum Perdata Barat (BW) pada saat sekarang ini? 2. Dalam kenyataannya Hukum Adat mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun perkembangan tersebut irasakan lamban dan kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan hukum menghadapi globalisasi. a. Apakah dalam bidang ekonomi Hukum Adat masih berperan dalam pembangunan hukuk nasional? b. Jelaskan peluang dan hambatan penggunaan hukum adat dalam era globalisasi. 3. A seorang warganegara Singapura menandatangani perjanjian kerjasama mendirikan pabrik minyak goring dengan Bseorang warganegara Indonesia. Pabrik tersebut didirikan di jambi dengan perbandingan saham milik A:B=40:60. Penandatanganan perjanjian dilakukan di jakrta, dengan bahasa Inggris, dan mata uang yang dipergunakan adalah $ US. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, ternyata B melakukan wanprestasi yang merugikan A. a. Jelaskan titik taut primer dan sekunder kasus tersbut! b. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersbut. c. Bagaimana tahapan penyelesain sengketa tersebut. 7
  • 8. 4. Semua bidang hukum selalu terkait aspek Hukum Tata Usaha negara, demikian pula dengan Hukum Tata Negara a. Jelaskan mengapa Hukum Tata Usaha dikatakan aspek dinamis dari Hukum tata Negara dalam arti Luas? b. Sebutkan (minimal 3) kaidah Hukum Tata negara beserta kaidah Hukum Tata Usaha Negara yang relevan. 8
  • 9. Ujian Akhir Semester Genap Tahun Mata Kuliah : Pengatar Hukum Indonesia 1. Hukum Perdata dewasa ini masih bersifat plural : a. Apakah arti pluralisme hukum? b. Apakah latar belakang pluralisme dalam hukum perdata tersebut. Jelaskan! 2. a. Apakah perbedaan antara perjanjian dengan perikatan? b. Sebutkan unsur-unsur sahnya perjanjian, sebutkan pula dasar hukumnya? 3. a. Apa pengertian dewasa menurut hukum? b. Sebutkan perbedaan pengertian dewasa menurut BW, Hukum Adat, Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974. c. Apa konsekuensi kedewasaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya? 4. a. Apa yang dimaksud dengan Hukum Perdata Internasional? Jelaskan! b. Sebut dan jelaskan titik taut primer dan titik taut sekunder dalam Hukum Perdata Internasional dan dalam Hukum Antar Golongan! 5. a. Apa yang dimaksud dengan Hak Ulayat? Apakah Hak Ulayat itu masih berlaku sehubungan dengan belakunya UU No.5 Tahun 1960? b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan (1) Hak Milik (2) Hak Guna Bangunan (3) Hak Guna Usaha. 6. a. Sebut dan Jelaskan asas-asas yang dikenal dalam Hukum Pidana! b. Apa perbedaan antara hukum Pidana dan Hukum Perdata, berikan contohnya? 7. a. Sebutkan dasar Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Pengadilan! b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan (1) Abolisi (2) Remisi (3) Upaya Hukum Biasa (4) Grasi (5) Penyidikan. 9
  • 10. 8. a. Jelaskan perbedaan antara undang-undang dalam formil dengan undang–undang dalam arti materil, berikan contohnya! b. Bagaimana prosedur pembuat UU? Sebutkan dasar hukumnya dan bagaimana tanggapan anda terhadap prosedur tersebut? 9. a. Apa perbedaan antara Pemilu dengan system distrik dan sistim proporsional? b. Apakah pergantian jabatan presiden RI dari Suharto kepada BJ Habibie sah menurut UUD 1945? 10. Penafsiran yang membatasi atau mempersempit arti kata-kata dalam peraturan adalah penafsiran: a. analogi b. restriktif c.ekstentif d.determinasi 11. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama, Asas tersebut adalah: a. Lex posterior derogate legi priori b. Lex superior derogate legi inferieri c. Lex spesialis derogate legi generali d. Nullum delictum nulla poena sine privia legi poenali B. Pilih dan Tulislah huruf B jika pernyataan berikut Sdr.anggap benar dan Huruf S jika salah 1. Sumber Hukum material adalah factor-faktor yang turut menetukan isi hukum (B-S) 2. Ius Constituendum adalah hukum yang berlaku pada saat ini dan pada tempat tertentu (B-S) 3. salah satu sumber kekuasaan adalah moral (B-S) 4. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur ileh si pelaku (B-S) 10
  • 11. 5. Salah satu fungsi hukum selain merupakn sarana/alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat adalah sebagai alat penggerak pembangunan (B-S) 6. Pengertian kekuasaan dan kekuatan adalah sama, dana berseumber pada kekuatan fisik (B-S) 7. Penafsiran Teleologis adalah penafsiran yang didasarkan pada tujuan dari pembentukan undang-undang atau suatu peraturan (B-S) 8. Konstruksi hukum merupakn salah satu cara untuk mengisi kekosongan hukum (B-S) 9. Hukum yang berlaku universal dan abadi adalah hukum alam (B-S) 10. Sanksi atas pelanggaran kaidah kesopanan berasal dari diri sendiri (bathin) (B-S) C. Jawablah dengan Jelas dan singkat! 1. kaitan antara pengertian hukum, tujuan hukum, dan fungsi hukum. Berikan contoh dalam kaitannya dengan era reformasi saat ini. 2. Apakah saksi atau sifat memaksa merupakan hakekat dari hukum? Adakah kaidah social lainnya yang juga ada sanksinya? Apa bedanya dengan sanksi hukum? Jelaskan! 3. Bagaimanakah hubungan antara hukum dan kekuasaan, dan apa artinya kalau dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum? 4. Jelaskan factor-faktor pendorong pembentukan hukum yang saudara ketahui, berikut contohnya! 5. Apakah yang dimaksud dengan pengertian-pengertian dibawah ini: a. penyalahgunaan wewenang b. Undang-undang formal c. Undang-undang material 11
  • 12. d. Hukum formal e. Hukum material f. Kekuasaan 12
  • 13. Ujian Tengah Semster Mata Kuliah : Pengatar Hukum Indonesia 1. Hukum selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu manusia sebagai zoon politicon dan dalam bidupnya selalu mengalami berbagai peristiwa, baik peristiwa biasa maupun peristiwa hukum. a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan zoon politicon! b. Jelaskan arti peristiwa hukum dan contohnya! 2. Dalam kehidupan hukum dewasa ini dikenal dua system hukum yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. a. Jelsakan perbedaan antara kedua system hukum tersebut! b. Menganut system hukum yang manakah negara Indonesia ! 3. Hukum Perdata mempunyai hubungan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari misalnya dalam sewa menyewa, jual beli tanah, jual beli saham/efek, gadai tanah, dan lain sebagainya. a. Dimana sajakah diaturnya hubungan hukum seperti tersebut diatas? b. Apa syarat-syarat supaya hubungn hukum tersebut diatas dinyatakan sah menurut hukum? Jelaskan dengan disertai dasar hukumnya ! 4. Hukum adat sebagi hukum peninggalan leluhur dalam perlembangannya mendapat perhatian yang cukup besar dari para peneliti dari luar negeri. a. Apakah Hukum Adat itu masih relevan dengan era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan diserati contohnya ! b. Apakah Hukum Adat dalam kerangka hukum nasional masih berlaku? Jelaskan! 5. Dalam praktek kenegaraan sekrang anyak sekali pengamat hukum yang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap suatu peristiwa, misalnya mengenai pengangkatan 13
  • 14. Ketua Mahkamah Agung, legalitas Pansus penyelwengan Dana Brunei dan Bulog, Memorandummm dan Sidang Istimewa. a. Apakah perbedaan antara hukum Tat Negara dan Hukum Adminstrasi Negara menurut Saudara? b. Bagaimana Saudara melihat peristiwa-peristiwa tersebut diatas! GANJIL 1. Kenyataan menunjukan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi pluralisme hukum, terutama dalam bidang Hukum Perdata. a. Apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum? b. Bagaimana kesiapan hukum menghadapi kemungkinan terjadi sengketa yang melibatkan lebih dari satu system hukum? 2. Hukum Adat di Indonesia masih menguasai kehidupan masyarakat adat (terutama di luar Jawa) a. Apa beda Hukum Adat dengan Hukum Kebiasaan? b. Mengapa masyarakat adat menaati hukum adat? 3. Hukum yang mengatur perjanjianmenurut BW ada persamaan dan perbedaannya dengan perjanjian menurut Hukum Adat. a. Uraikan perbedaan dan persamaan antara Hukum Perjanjian menurut BW dan menurut Hukum Adat. b. Bagaimana peluang mengembangkan perjanjian menurut Hukum Adat dalam era globalisasi. 4. Ucok seorang warganegara Indonesia bertempat tinggal di Medan melakukan kerjasama dengan warganegara Singapura yang bernama Wong Ngoh mendirikan pabrik minyak kelapa di Malaysia. Untuk mengatur kerjasama tersebut dibuatlah perjanjian kerjasama dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam perjanjian itu dicantumkan pilihan hukum 14
  • 15. yaitu keduanya memilih hukum Singapura. Ternyata Wong Ngoh curang karena tidak mau membeyar sejumlah uang yang disetujuinya sehingga terjadi sengketa. a. Tentukan Titik Taut Primer b. Tentukan Titik Taut Sekunder 15