Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, termasuk tujuan, peserta, paket manfaat, dan sumber pendanaannya."

1. Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan

2. Outline
• Pendahuluan
• Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
• Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN
• Pendanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga

3. 1. Pendahuluan

4. RENSTRA
2015-2019
Program
• Promotif – preventif
sebagai landasan
pembangunan kesehatan
• Pemberdayaan
masyarakat
• Keterlibatan lintas sektor
Program
• Peningkatan Akses terutama pd
FKTP
• Optimalisasi Sistem Rujukan
• Peningkatan Mutu
Program
• Benefit
• Sistem pembiayaan: asuransi
– azas gotong royong
• Kendali Mutu & Kendali
Biaya
• Sasaran: PBI & Non PBI
Tanda kepesertaan KIS
D
T
P
K
KELUARGA SEHAT
Penerapan pendekatan
continuum of care
Intervensi berbasis resiko
kesehatan (health risk)
PENDEKATAN KELUARGA
PROGRAM INDONESIA SEHAT
Pilar 1. Paradigma Sehat Pilar 2. Penguatan Yankes Pilar 3. JKN

5. KERANGKA KONSEP “PENDEKATAN KELUARGA”
Fungsi
“Puskesmas”
1. UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT (UKM)
2. UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN (UKP)
a. UKM Esensial
b. UKM Pengembangan
KLASIFIKASIKEWENANGANPUSKESMAS
SESUAIFUNGSI(Pasal7)
OUTPUT
1. Keluarga mengikuti KB
2. Ibu melakukan persalinan di Faskes
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
5. Memantau pertumbuhan dan perkembangan balita tiap bulan
Program Gizi, Kesehatan Ibu & Anak
6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar
7. Penderita hipertensi berobat teratur
8. Gangguan jiwa berat tidak diterlantarkan
Pengendalian Peny. Menular & Tidak Menular
9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih
11. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
12. Sekeluarga menjadi anggota JKN
Perilaku dan kesehatan lingkungan
OUTPUT
INDIKATOR
KELUARGA
SEHAT
Seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

6. Indikator Keluarga Sehat :
12. Apakah sudah menjadi Peserta JKN?
Sudah
Mempunyai Kartu
Peserta?
Aktif Membayar Iuran?
Mengetahui Hak dan
Kewajiban Peserta?
Masyarakat Miskin dan
Tidak Mampu?
Usulkan untuk masuk
PBI
Belum
Masyarakat Mampu?
Mengetahui tentang
JKN? Manfaat JKN?
Segmen Kepesertaan?
Pekerja/ Mandiri

7. 2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

8. salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin
pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem
kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan ekuitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik
Indonesia.
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk
(Universal Health Coverage)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
Adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah
Diselenggarakan
sejak
Tahun 2014

9. DASAR HUKUM
PELAKSANAAN JKN
Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
UU
40/2004
Tentang
SJSN
BPJS menyelenggarakan SJSN
UU 24
TAHUN
2011
tentang
BPJS
Semua orang mempunyai HAK YANG SAMA dalam memperoleh
akses atas sumber daya di bidang kesehatan & setiap orang
mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu, dan terjangkau
UU 36
TAHUN
2009
tentang
Kesehatan
PERPRES NO.82/2018
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN
Pasal 28 H : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
Pasal 34 (2) : Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
UUD
1945

10. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Peserta terdiri dari beberapa segmen:
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI): Miskin dan
hampir miskin, premi dibayar oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Pekerja Penerima Upah: Pekerja penerima
upah dari pegawai sektor Pemerintah dan
swasta.
3. Pekerja Bukan Penerima Upah
4. Bukan Pekerja
• Paket Manfaat: pelayanan kesehatan
yang mencakup layanan promotif,
preventif, kuratif & rehabilitasi
berdasarkan indikasi medis.
• Rawat Jalan dan Rawat Inap
Paket manfaat: termasuk bahan medis &
non medis  akomodasi rumah sakit,
ambulans
Penyedia Layanan Kesehatan Metode Pembayaran
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama:
Puskesmas, Klinik Swasta, Dokter Praktek
Perorangan, Dokter Gigi
Kapitasi dan Non-Kapitasi
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut:
RS Pemerintah dan Swasta
INA CBG dan Non-INA CBG
PESERTA PAKET MANFAAT

11. KEPESERTAAN
JKN
Pekerja
Penerima Upah
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Bukan Pekerja
PBI Jaminan
Kesehatan
Penduduk yg
didaftarkan
Pemda
- Pekerja yang
menerima upah/ gaji,
mis. PNS, TNI, Polri,
Pejabat Negara,
Pegawai Swasta,
DPRD
- Didaftarkan oleh
Pemberi Kerja
(Pemerintah/
Pemerintah Daerah/
Perusahaan
- Iuran dibayarkan
berdasarkan gaji/
upah yang diterima
(Sharing Pekerja &
Pemberi Kerja)
- Meliputi penduduk
miskin dan tidak
mampu
- Didaftarkan dan
dibayarkan iurannya
oleh Pemerintah
- Meliputi penduduk
pekerja di luar
hubungan kerja/
mandiri / informal
- Mendaftar sendiri,
Iuran dibayarkan
dengan nominal yang
ditetapkan per bulan
per jiwa
- Penduduk selain
pekerja, mis. Pemberi
Kerja, Investor,
Penerima Pensiun,
Veteran.
- Untuk Pemberi Kerja
dan Investor,
mendaftar sendiri
dan Iuran dibayarkan
dengan nominal yang
ditetapkan per bulan
per jiwa
- Meliputi penduduk,
terutama fakir
miskin dan tidak
mampu
- Didaftarkan dan
dibayarkan iurannya
oleh Pemerintah
Daerah
KEPESERTAAN JKN

12. Hak dan Kewajiban Peserta
• Membayarkan Iuran
• Melaporkan perubahan data
kepesertaan kepada BPJS
Kesehatan
Kewajiban
• Mendapatkan Kartu Peserta dari BPJS
Kesehatan
• Memilih Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama yang Diinginkan
• Memperoleh pelayanan kesehatan di
fasilitas kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan  Manfaat
komprehensif sesuai indikasi medis
Hak

13. Regulator
BPJS
Kesehatan
Peserta Fasilitas Kesehatan
Pemanfaatan layanan
Pemberian layanan kesehatan
Sistem
Rujukan
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI INDONESIA

14. Tersier
Sekunder
Primer
Sistem Rujukan
Berjenjang
FOKUS PELAYANAN PRIMER
promotif dan preventif
PNPK, PPK dan CP
KONSEP PELAYANAN DALAM PROGRAM JKN
Program Rujuk
Balik
Gate Keeper
144 Diagnosis SKDI
Prinsip :
1. Kendali Mutu
dan Kendali
Biaya
2. Efisien dan
Efektif

15. SUMBER DAN ALOKASI DANA PENYELENGGARAAN JKN
IURAN NON PBI
(PEKERJA DAN
PEMBERI KERJA)
IURAN PBI APBN
IURAN PBI APBD
IURANPESERTAMANDIRI
(PBPU)
BIAYA
PELAYANAN
KES
BIAYA
OPERASIONAL
BIAYA
CADANGAN
ALOKASI DANA JKN
BPJS KES FASKES
BIAYA
PELAYANAN
KES
PENDANAAN JKN
JASPEL
DUKUNGAN
OPERASIONAL
YANKES
DANA JAMINAN
SOSIAL
KESEHATAN

16. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama : Puskesmas, Klinik, Dokter Praktek, RS D Pratama
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang
mencakup:
1. Administrasi pelayanan;
2. Pelayanan promotif dan preventif;
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
6. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
7. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

17. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan : Rumah Sakit dan Klinik Utama
Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang mencakup:
1. Administrasi pelayanan;
2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar;
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik;
4. Tindakan medis spesialistik bedah atau non bedah sesuai indikasi medis;
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
6. Pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan sesuai indikasi medis; dan
7. Rehabilitasi Medis;
8. Pelayanan Darah;
9. Pemulasaran jenazah Peserta yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
10. Pelayanan KB;
11. Perawatan inap non intensif dan perawatan inap di ruang Intensif

18. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN JKN
Tidak sesuai prosedur
Pelayanan diluar Faskes yg bekerjasama dgn BPJS, kecuali gawat darurat
Pelayanan kesehatan yang dijamin jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan lalu lintas
Pelayanan kesehatan di luar negeri
Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, mengatasi infertiitas, meratakan gigi (ortodonsi)
Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, melakukan hobi membahayakan diri
sendiri
Gangguan Kesehatan/ Penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol

19. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN JKN
Pengobatan alternative, komplementer, tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan
penilaian teknologi kesehatan atau pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai
percobaan atau eksperimen
Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga
Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial
Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar
biasa/wabah
Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme
dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

20. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN JKN
Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI
dan Kepolisian
Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan
yang diberikan
Pelayanan yang sudah di tanggung dalam program lain

21. IURAN JKN (PERPES 82/2018)
NO PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN
1. PBI Jaminan Kesehatan dan Penduduk
yang didaftarkan Pemerintah Daerah
Nilai Nominal (per
jiwa)
Rp. 23.000,-
2. Peserta PPU Pemerintah yang terdiri
atas: Pejabat Negara, Pimpinan dan
anggota DPRD, PNS, Prajurit, Anggota
Polri, kepala desa dan perangkat desa
5% dari Gaji atau Upah
per bulan
3% (tiga persen) dibayar oleh
Pemberi Kerja
2% (dua persen) dibayar oleh
Peserta
3. PPU selain PPU Pemerintah (pada poin
2)
5% dari Gaji atau Upah
per bulan
4% (tiga persen) dibayar oleh
Pemberi Kerja
1% (dua persen) dibayar oleh
Peserta
4. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
dan Bukan Pekerja (BP)
Nilai Nominal (per
jiwa)
Kelas III : Rp. 25.500,-
Kelas II : Rp. 51.000,-
Kelas I : Rp. 80.000,-

22. PERKEMBANGAN PROGRAM JKN
221.203.615 jiwa
84%
penduduk
s.d 30 September 2019
Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip
ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
Pencapaian UHC, Agustus 2019
8 Provinsi &
213 Kab/Kota
Telah mencapai 95% kepesertaan JKN
Jumlah Faskes yang bekerjasama
23.145 FKTP
2.519 FKRTL
Per 1 Oktober 2019
Jumlah Kunjungan Tahun 2019
Sampai dengan
Agustus 2019 :
227,9 Juta
(total kunjungan FKTP dan FKRTL)
Pembiayaan JKN
FKTP 16%
FKRTL 84%
Total biaya pelayanan tahun 2018 sebesar
94,29 Triliyun

23. CAKUPAN KEPESERTAAN JKN-KIS
PBI APBN
94,147,742
42%
PBI APBD
37,182,619
17%
NON PBI
89,873,254
41%
Kepesertaan per segmen
221.203.615 jiwa
84%
penduduk
s.d 30 September 2019

24. PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JKN-KIS
Total Cakupan Kepesertaan JKN-KIS per 30 September 2019 : 221,2 juta jiwa (±84% dari jumlah penduduk)
86.4 87.8 91 92.3 92.46 94.14
8.7 11.1
15.4 20.3 30.02 37.1838.2
57.8
65.4
75.3
85.2
89.87
2014 2015 2016 2017 2018 September 2019
133.4 Juta
156.7 Juta
171.9 Juta
187.9 Juta
207 Juta
221.2 Juta
Penerima Bantuan
Iuran (PBI) APBN
Penduduk yg
didaftarkan oleh Pemda
Non PBI
(PPU, PBPU, BP)

25. FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA
18,437
19,969
20,708
21,763
23,039 23,145
2014 2015 2016 2017 2018 Okt 2019
1,681
1,847
2,069
2,292
2,456 2,519
2014 2015 2016 2017 2018 Okt 2019
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama
(FKTP)
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjut
(FKRTL)
Jumlah Penyedia Layanan Kesehatan dalam Program JKN terus meningkat, seiring
dengan peningkatan Cakupan Kepesertaan

26. 26
PEMANFAATAN PROGRAM JKN
2014 2015 2016 2017 2018 s.d Agustus 2019
Kunjungan di FKTP
(Puskesmas, Dokter
Praktek
Perorangan/ Klinik
Pratama)
66,8 juta 100,6 juta 134,9 juta 146,5 juta 147,4 juta 218,9 juta
Kunjungan di
Poliklinik Rawat
jalan RS
21,3 juta 39,8 Juta 50,4 Juta 64,43 juta 76,7 juta 52,2 juta
Kunjungan Rawat
Inap RS
4,2 juta 6,3 juta 7,6 Juta 8,72 juta 9,65 juta 6,8 juta
Total Pemanfaatan 92,3 juta 146,7 Juta 192,9 Juta 219.6 juta 233,75 juta 277.9 juta
Sumber : Tahun 2014-2018 laporan audited; Data Tahun 2019 sampai bulan Juli diambil dari Laporan bulanan BPJS Kesehatan Non Audited
Pemanfaatan JKN terus meningkat sejak tahun 2014 hal ini menggambarkan peningkatan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sehingga Program JKN harus dijaga keberlanjutannya
Pemanfaatan pelayanan kesehatan
selama 5 tahun di seluruh tingkat
pelayanan sebanyak
885,2
Pemanfaatan
Juta Atau rata-rata
di tahun 2018 640.822Per Hari Kalender

27. 3. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN

28. PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN JKN
BPJS KES
PEMBAYARAN
FASKES TK. PERTAMA
a) KAPITASI
b) Non Kapitasi
FASKES TK. LANJUTAN
a) INA CBG’s
b) Non CBG’s
Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan

29. PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN JKN (2)
Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan JKN, Pasal 4 :
Besaran tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP (Norma Kapitasi) ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang
dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, kabupaten/kota, dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan
mempertimbangkan kriteria sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan
komitmen pelayanan.
1
Puskesmas
Ketersediaan SDM Dokter Dokter Gigi Besaran Kapitasi
- - 3,000
- 1 3,500
1 - 4,500
1 1 5,000
≥2 - 5,500
≥2 1 6,000
2
Klinik
1 - 8,000
≥2 - 9,000
≥2 1 10,000
3Dokter Praktek Mandiri 8,000
4Dokter Gigi 2,000
5RS Kelas D Pratama 10,000
6
FKTP daerah Terpencil &
kepulauan
dengan dokter 10,000
7
Tanpa Dokter
(Bidan/Perawat)
8,000
Tujuan : peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan
kesehatan  konsekuensi capaian indikator berdampak pada
besaran kapitasi yang diterima
Pemenuhan indikator yang meliputi :
1. Angka Kontak
2. Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik
3. Rasio Peserta Prolanis Berkunjung
4. Pelaksanaan kunjungan rumah dalam rangka pendekatan
keluarga  indikator tambahan
diterapkan di seluruh Puskesmas, kecuali DTPK atau sulit
mendapatkan Jarkomdat
Norma Kapitasi
Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan

30. DASAR HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
30
PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JKN DI FKTP MILIK PEMDA
NON BLUD
Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
Permenkes 21/2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemda
SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
Pemanfaatan Dana Kapitasi bagi FKTP yang sudah BLUD mengacu sepenuhnya pada ketentuan BLUD

31. PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA KAPITASI JKN DI FKTP MILIK
PEMDA
Dana Kapitasi digunakan seluruhnya untuk:
Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel
perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan
tenaga non kesehatan
Dukungan Operasional pelayanan kesehatan, meliputi biaya
Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya
operasional pelayanan kesehatan lainnya
JASPEL DI FKTP DI TETAPKAN
OLEH PEMDA SEKURANG
KURANGNYA 60% dari Total
Kapitasi yg diterima dan
Sisanya untuk Operasional
Pelayanan Kes Lainnya
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN PERMENKES No.
21/ 2016
Penetapan dengan mempertimbangkan:
a. Tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya
kesehatan perorangan; dan
c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

32. PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN
No. Ketentuan Pengelolaan Dana Kapitasi
1. BPJS Kesehatan membayar dana kapitasi kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas
2. Besaran Kapitasi yang diterima di dasarkan dengan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data BPJS
Kesehatan
3. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada
Kepala SKPD Dinas Kesehatan
4. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP
dan diakui sebagai pendapatan
5. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana
kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya
6. Dalam hal sisa dana kapitasi berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka
pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

33. PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DARI
DANA KAPITASI JKN
Jasa Pelayanan Kesehatan Untuk Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan yang Memberikan Pelayanan
Meliputi :
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap
Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut:
a. Jenis tenaga/ pendidikan (tenaga medis, tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga non
kesehatan
b. Rangkap tugas administratif (Kepala Puskesmas, Bendahara Kapitasi, Kepala TU)
c. Penanggungjawab Program
d. Masa Kerja
Pembagian Jaspel Ditetapkan dengan Mempertimbangkan
a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan
b. Kehadiran

34. DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DARI DANA
KAPITASI JKN
Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan digunakan untuk :
Belanja Barang Operasional
1. Pelayanan kesehatan dalam gedung
2. Pelayanan kesehatan luar gedung
3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas
keliling
4. Bahan cetak atau alat tulis kantor
5. Administrasi, koordinasi program dan sistem informasi
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana
belanja modal untuk sarana dan
prasarana yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Mengacu pada Lampiran Permenkes
No. 21 Tahun 2016

35. PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JKN
Tarif Non Kapitasi
1. Pelayanan Ambulance  tarif mengacu pada aturan daerah
2. Obat rujuk balik  DM, hipertensi, jantung asma dll (harga E Katalog)
3. Pelayanan Penunjang Rujuk Balik
a. Pemeriksaan gula darah ( Rp. 10 ribu - 20 ribu)
b. Pemeriksaan HbA1c (Rp. 160 rb - 200 rb)
c. Pemeriksaan microalbuminuria Rp. 120rb, ureum Rp. 30rb, kreatinin Rp. 30rb, kolesterol total Rp. 45rb,
LDL Rp. 60rb, HDL Rp. 45rb, trigliserida Rp. 50rb
4. Pemeriksaan IVA Rp. 25rb,- Pemeriksaan Papsmear Rp. 125rb, terapi krio Rp. 150rb, GDP/GDPP Rp 10rb -
20rb
5. Rawat inap Rp. 120rb - 200rb
6. ANC paket Rp. 200rb, tidak paket Rp. 50rb per kunjungan
7. Persalinan normal bidan Rp. 700rb, dokter Rp. 800rb
8. Persalinan PONED Rp. 950rb
9. PNC Rp. 25rb perkunjungan
10. Pasca persalinan PKM PONED Rp. 175rb
11. Pra rujukan komplikasi kebidanan Rp. 125rb
12. Pelayanan KB: IUD Rp. 100rb, suntik Rp. 15rb, komplikasi Rp. 125rb, vasektomi Rp 350rb

36. BPJS KES
PKM BLUD
PENGAJUAN KLAIM
PKM NON BLUD
PENGAJUAN KLAIM
BAYAR KLAIM
KAS DAERAH
(KASDA)
YANKESYANKES
- RKA-DPA SKPD
- Perkada ttg
Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi
SESUAI
RBA-DPA BLUD
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JKN

37. 4. Pendanaan Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga

38. BERBAGAI SUMBER PENDANAAN DI PUSKESMAS
Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga
BOK
APBD
Kapitasi
DAK
Fisik
Dana
Desa
CSRPajak
Rokok
Menghindari
Duplikasi
Pembiayaan
Efektif & Efisien

39. PERATURAN PEMANFAATAN SUMBER PENDANAAN DI
PUSKESMAS
No. Sumber Pendanaan Peraturan Pemanfaatan
1 Dana APBD  Permendagri 13/2006 beserta Perubahannya (Permendagri 59/2007 dan Permendagri
21/2011) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2019
2 Dana Kapitasi  Peraturan Presiden no. 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemda
 Peraturan Menteri Kesehatan no. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP
milik Pemda.
3 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Peraturan Menteri Kesehatan no. 3 Tahun 2019 tentang Penggunaan DAK Non Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2019
4 Dana Desa  Peraturan Pemerintah no. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah no. 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah no. 60 Tahun 2014
 Peraturan Menteri Desa no. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2019

40. Program Indonesia
Sehat melalui
Pendekatan Keluarga
Pemanfaatan Dana BOK:
1. Transport lokal
2. Perjalanan dinas
3. Pembelian BHP;
bahan/material untuk
mendukung pelayanan
promotif preventif
4. Belanja cetak /penggandaan
5. Belanja makanan&minuman
6. Penyelenggaraan rapat
sosialisasi,pertemuan
7. Honorarium PNS dan non
PNS
Pemanfaatan Dana
Kapitasi:
1. Jasa Pelayanan
2. Dukungan Biaya
Operasional
Pelayanan
Kesehatan:
a.Belanja barang
operasional
b.Belanja Modal
Dana BOK
Dana
Kapitasi
Permenkes 3/2019 Permenkes 21/2016Permenkes 39/2016
Strategi Pendanaan Program Indonesia Sehat melalui
Pendekatan Keluarga dengan Dana BOK dan Kapitasi
Pendanaan yang terintegrasi pada Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga dengan memperhatikan :
1. Alokasi pembiayaan daerah dan Kebutuhan Puskesmas
2. Menghindari Pembiayaan ganda
3. Efektif dan Efisien
Permenkes 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendanaan Program Indonesia Sehatn dengan Pendekatan Keluarga

41. Identifikasi kegiatan pelaksanaan PIS-PK menurut jenis, tujuan, sasaran dan rincian kegiatan
yang akan dilaksanakan selama suatu periode secara rinci
Identifikasi sumber pendanaan meliputi pemanfaatan, mekanisme penyaluran dana,
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggung jawaban pendanaan
Merinci kegiatan yang dilakukan dalam PIS-PK dan melakukan pemetaan terhadap sumber
dana di Puskesmas dapat digunakan dalam setiap kegiatan tersebut
Hasil identifikasi aktivitas dan sumber pembiayaan dituangkan dalam RUK dan RPK Puskesmas
Strategi Pendanaan Program Indonesia Sehat melalui
Pendekatan Keluarga dengan Dana BOK dan Kapitasi

42. Contoh Aktivitas/ Kegiatan dalam Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
beserta Sumber Pembiayaan yang dapat Digunakan

43. TERIMA KASIH
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan
JL HR Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-7
Email : ppjkkemenkesri@gmail.com
www. ppjk.kemkes.go.id