Film dokumenter ini membahas tentang upaya PATTIRO Bandung Barat dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bandung Barat melalui pembuatan film pendek. Film berjudul "Tong Was-Was" ini menceritakan tentang kegalauan masyarakat akan program pemerintah seperti Jampersal dan diakhiri dengan penjelasan mengenai hak masyarakat untuk mengakses informasi publik berdasarkan UU KIP serta mengajak masyar

1. Hak
Untuk
Film Graphic Design
Keterbukaan Informasi Publik
Pikeun Urang Sarerea..
T
ahu
Mendorong Keterbukaan Informasi Publik
melalui Media Film
PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) BANDUNG BARAT • 2013
1

2. PATTIRO Bandung Barat :
Fokus Mendorong Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik di Kabupaten Bandung Barat
Hak Kebebasan Informasi
Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak asasi manusia wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan
setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Salah satu hak asasi manusia dalam hal ini adalah Hak Kebebasan Informasi.
Hak kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui
secara internasional (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948, pasal10). Sejak
1946 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 59(1) yang
menyatakan bahwa “Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan
merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”.
Di Indonesia, hak kebebasan informasi dijamin oleh konstitusi tertinggi kita yakni
UUD 1945 pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Itu berarti kebebasan informasi merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang
harus dijamin oleh negara.
Ketentuan dalam UUD 1945 dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP memberikan
jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh
pemerintah atau badan publik lainnya.
2
Setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi
untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta
berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan
informasi dengan
menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia
UUD 1945 pasal 28F

3. Film Graphic Design “Hak Untuk Tahu”
Selain jenis film dokudrama,
PATTIRO Bandung Barat
pada bulan Mei 2013 juga
melaunching sebuah film graphic
design berjudul “Hak Untuk
Tahu”. Film ini diharapkan bisa
menyampaikan pesan-pesan
keterbukaan informasi publik
dengan lebih mudah kepada
masyarakat.
Film yang bisa diakses oleh publik di www.pattiro.org ini
mendapat respon yang positif dari masyarakat Bandung
Barat. Film menyampaikan realita bahwa saat ini masyarakat
masih kesulitan dalam mengakses informasi publik kepada
pemerintah daerah atau badan publik lainnya. Informasi seperti
jaminan pembiayaan persalinan (Jampersal), dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), beras Raskin, dan jalan berlubang
yang tak kunjung diperbaiki menjadi contoh fakta yang terjadi
di masyarakat.
1

4. Film Graphic Design “Hak
Untuk Tahu”
Tata cara permohonan informasi menurut UU Keterbukaan
Informasi Publik digambarkan melalui visualisasi yang sangat
kreatif. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak segan lagi untuk
menyampaikan segala permasalahan yang dihadapinya melalui
permintaan informasi kepada setiap badan publik.
“Hak Untuk Tahu”
Kesulitan dan Kendala
“Hak Untuk Tahu”
Masih banyak yang tidak tahu
“Hak Untuk Tahu”
2
Solusi proaktif dari Pemerintah
maupun Masyarakat

5. Poster Alur Pelayanan Permohonan Informasi
dan Permohonan Keberatan
ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI
“Hak Untuk Tahu”
Memahami hak untuk meminta
informasi kepada Badan Publik,
baik langsung atau melaui
mediator Komisi Informasi.
Badan publik menunjuk
dan mengangkat pejabat
pengelola data dan informasi
dan dokumen atau PPID yang
bertugas mengkoordinasikan
penyimpanan,
pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan
informasi publik yang
dihasilkan: disimpan, dikelola,
dikirim, dan atau diterima
oleh badan publik.
ALUR PELAYANAN PERMOHONAN KEBERATAN
Setiap warga tidak harus takut jika ingin meminta informasi
dengan adanya UU KIP. Siapapun bisa memperoleh informasi asal
dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tujuan yang jelas.
Undang-undang ini adalah sarana, kita sebagai masyarakat yang
menggunakannya. Kalau kita masih saja diam, mungkin UU ini tidak
bisa dirasakan manfaatnya. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan hakmu
untuk mendapatkan informasi.
3

6. Layanan SMS Gateway
SMS Centre Pengaduan Masyarakat di Nomor 0813-20100-911
Maaf pa, saya dari Sirnagalih. Saya mau tanya ni kan adik
saya di rawat rs hasan sadikin kmarin baru slesai operasi usus
buntu, tp skarang dah di suruh pulang sdangkan keadaan
pasien msh lemah. Yg mw tanya ni kan pake jamkesmas apa
di batas playanan pngobatannya... maaf sy ganggu ....
(08771431xxxx)
Pesan singkat tersebut
merupakan salah satu
dari sekian laporan yang
disampaikan warga kepada
pusat pengaduan PATTIRO
Bandung Barat. Melalui
SMS Centre 0813-20100911, warga bisa langsung
menyampaikan pengaduan
tentang penyelenggaraan
pelayanan publik atau masalah
akses informasi publik. Langkah
selanjutnya, PATTIRO akan
meneruskannya kepada unit
penyelenggara layanan terkait.
Adanya masukan dari warga
tersebut merupakan dampak
dari program layanan SMS
Gateway yang dikembangkan
oleh PATTIRO Bandung Barat
sejak pertengahan tahun 2013.
4
Melalui layanan Short Message
Service (SMS) PATTIRO Bandung
Barat mengkampanyekan Hak
Atas Informasi kepada 1.000
nomor telepon warga dari
berbagai kecamatan yang ada di
Kabupaten Bandung Barat.
Melalui SMS Gateway, PATTIRO
mengirimkan pesan singkat
sebanyak 1 kali/minggu selama
10 minggu kepada 1.000
warga. Dalam kurun waktu itu,
PATTIRO menerima sekitar 123
pengaduan dari masyarakat
dengan persentase pengaduan
berdasarkan masalah per sektor
yaitu 25% pendidikan, 20%
kesehatan, 20% infrastruktur,
10% ketenagakerjaan, 5 %
Lingkungan hidup, 5% isu
korupsi, 15 % lain-lain. Dari 123
pengaduan tersebut, hanya
sepertiganya atau 40 nomor
telepon yang aktif. Sisanya tidak
bisa dihubungi lagi.
Menurut data di atas, rata-rata
pengaduan setiap minggu
yang diterima PATTIRO
dari 1000 warga yaitu 12,3
orang atau 1,23% dari total
1000 nomor telepon warga.
Sistem SMS Gateway ini bisa
mendeteksi nomor yang tidak
aktif, sehingga kalaupun dari
1.000 pesan yang dikirim ada
yang tidak aktif, sistem bisa
melaporkan.
Layanan SMS Gateway
merupakan salah satu
program PATTIRO untuk
meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang penerapan
keterbukaan informasi
publik dalam kehidupannya
sehari-hari. Program ini juga
diharapkan sebagai jalan untuk
mewujudkan pemerintahan
yang baik melalui penguatan
peran serta masyarakat. **
Gambar 1
Pesan singkat
yang dikirimkan
ke warga
Gambar 2
Salah satu
masukan warga
melalui SMS
Gateway

7. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik melalui Media Film
and Democracy (CLD) Canada
dalam program Promoting
Right to Information (RTI) atau
mempromosikan keterbukaan
informasi publik. Salah satu
kegiatan yang telah dilakukan
adalah pembuatan film pendek
(short movie) berjudul “Tong
Was-Was” (Jangan Khawatir).
Pusat Telaah dan Informasi
Regional (PATTIRO) Bandung
Barat adalah organisasi nonpemerintah yang bertujuan
mendorong terwujudnya
good governance dan
mengembangkan partisipasi
publik di Kabupaten Bandung
Barat. Fokus perhatian
PATTIRO Bandung Barat
adalah peningkatan pelayanan
publik, pengembangan
sistem perencanaan dan
penganggaran daerah,
peningkatan kapasitas aparat
penyelenggara pemerintahan
dan legislatif, serta
pemberdayaan warga.
Visi PATTIRO Bandung Barat
adalah terciptanya keadilan
sosial melalui peningkatan
partisipasi dan daya tawar
masyarakat dalam setiap
proses pembuatan keputusan
publik serta terwujudnya tata
pemerintahan yang baik dan
transparan di daerah. Untuk
mencapai visi tersebut, usaha
yang dilakukan PATTIRO
Bandung Barat adalah
mendorong pelaksanaan
keterbukaan informasi publik di
daerah.
Sejak awal tahun 2013, PATTIRO
Bandung Barat bekerja sama
dengan The Centre for Law
Film dokudrama berdurasi
12 menit ini menceritakan
kegalauan masyarakat dari yang
tidak mengetahui program
pemerintah berupa Jaminan
pembiayaan persalinan
(Jampersal). Harapan untuk
mengetahui Jampersal akhirnya
terus berlanjut dengan adanya
informasi UU Nomor 14 tahun
2008 tentang keterbukaan
informasi publik yang menjamin
setiap orang untuk berhak tahu
akan informasi.
Dalam film yang mayoritas
pemainnya adalah warga lokal
dan relawan dari forum guru ini
juga disampaikan bagaimana
masyarakat melakukan
permohonan informasi
berdasarkan UU KIP. Sesuai
dengan judulnya yaitu “Tong
Was-Was”, film ini mengajak
masyarakat khususnya
kelas menengah ke bawah
untuk tidak khawatir akan
ketidaktahuannya terhadap
program bantuan pemerintah.
Lokasi film yang berada di
tengah-tengah masyarakat
pedesaan yaitu di Desa
Rongga Kabupaten Bandung
Barat ini, menekankan bahwa
permohonan informasi publik
bisa dilakukan oleh semua
kalangan.
5

8. PATTIRO
BANDUNG BARAT
PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL
Centre for Regional Information and Studies
www.bandungbarat.pattiro.org
PATTIRO adalah organisasi non-pemerlntah yang bergerak dalam bidang penelitian,
advokasi kebijakan publik, dan penguatan masyarakat sipil (civil society).
Visi PATTIRO adalab terwujudnya tata pemerintahan lokal yang baik, transparan, dan
adil bagi kesejahteraan sosial masyarakat.
Perum Puri Indah Lestari Blok B3-5, Jln. Raya Batujajar Bandung Barat 40561
Telp/Fax. (022) 87780354, E-mail: pattiro.bandungbarat@yahoo.com
6