BANTUAN

58
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
CATATAN:

ii
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi
57
Lampiran 14. Contoh Faktur Pembelian Barang
No.Bukt…...............
FAKTUR PENJUALAN
Toko : ………………………………………
Nomor : ………………………………...........
Alamat :…………………………………..….
Tanggal : ……………………………........…..
Telp/Fak :…………………………......……….
Nama Pembeli :………...............................................
No
Kode Item/
Barang
Nama Barang
Jumlah &
Satuan (unit/
buah)
Harga
Satuan (Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
Sub Jumlah harga (Rp) …………….
Diskon/potongan(%) …………….
Jumlah harga setelah diskon (Rp) ……………
PPn (10%) dari harga setelah diskon ……………
Jumlah harga dibayarkan (Rp) …..……….
Keterangan:
Kasir Penjual Penerima/Pembeli
……………. ……………… …………………..
____________
Keterangan:
Nomor Bukti Pengeluaran biasanya tercantum di sudut kanan atar faktur/
bukti pembelian.

56
Petunjuk pengisian rekap pelaporan status sarana belajar multikeaksaraan
berbasis teknologi (format 5).
1. Nomor urut, cukup jelas
2. Volume, diisi jumlah untuk jenis/nama sarana belajar yang berangkutan yang
diadakan/terima lembaga
3. Tahun perolehan, diisi tahun pembelian (diperoleh) berdasarkan tahun dierimanya
dana/bantuan dari Direktorat;
4. Nilai/harga peroleh: diisi dengan harga pembelian yang sudah dilakukan lembaga
sesuai dengan bukti riil/faktur pembelian yang otentik.
5. Keadaan: diisi keadaan barang saat dibeli dan dilaporkan (baru/ baik).
Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi
iii
KATA SAMBUTAN
Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
D
eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap
orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas
tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama
tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia
untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan
berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi,
persahabatan, dan perdamaian.
Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang
diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang
hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini
diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh
masyarakat, oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan
untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi
kemarjinalan tertentu (geograﬁs, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas
dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan
pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha
mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat,
pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan
kelembagaan pendidikan nonformal.
Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi merupakan
fasilitasi yang disediakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk
mendukung peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan keaksaraan.

iv
PKBM dan UPTD-SKB dengan prioritas di daerah yang memberikan
kontribusi kepada penurunan angka buta aksara, adalah calon penerima
bantuan tersebut di tahun 2013. Fasilitasi bantuan sarana belajar tersebut
bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan sarana pembelajaran di
PKBM dan UPTD-SKB. Dikatakan sebagian karena PKBM dan UPTD-
SKB harus menyediakan kebutuhan lainnya yang tidak dapat disediakan oleh
direktorat. Bantuan sarana pembelajaran, juga merupakan fasilitasi stimulan
direktorat kepada PKBM dapat memenuhi persyaratan diperolehnya NILEM
dan mempersiapkan terpenuhinya ketentuan Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Nonformal (BAN-PNF).
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu satuan
pendidikan nonformal, sampai dengan tahun 2012 terdaftar sebanyak
10.0025, keberadaannya tersebar di 463 kabupaten/kota dari 497 jumlah
kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal ini berarti sekitar 34 kabupaten/kota
yang belum tersedian PKBM. Dari jumlah tersebut lebih dari 65% (6.554)
diantaranya sudah memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM), selebihnya
sebanyak 35% (4.010) yang belum ber-NILEM.
Bantuansaranabelajarmultikeaksaraanberbasisteknologijugadiperuntukkan
bagi UPTD-SKB di kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan
pendidikan keaksaraan. UPTD-SKB dengan dukungan infrastruktur
kelembagaan, sumber daya, dan fasilitas yang relatif sudah tertata, diharapkan
menjadi rujukan yang baik bagi PKBM di daerahnya tentang penyelenggara
layanan pendidikan keaksaraan dan/atau pendidikan masyarakat lainnya.
Penyaluran bantuan sarana belajar ke UPTD-SKB direncanakan dengan
melibatkan unit pelaksana teknis pusat di delapan regional sebagai pemberi
55
Lampiran 13.Format Rekap Status Ketersediaan Sarana Belajar Multi-
keaksaraan Berbasis Teknologi
No
Jenis/ Nama, Merk,
spesifikasi teknis,
Volume
(unit/ buah)
Tahun
Perolehan
Nilai/
harga
Perolehan
Keadaan
(baru/
baik)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Komputer personal (PC):
Spesifikasi teknis: (jelaskan
secara rinci/detail spesifikasi
teknis masing-masing barang
di kolom ini
-……….
- ………
- ………..
dst. ……
…………..
2 Set sambungan internet
-…….;
-............
3 Alat pencetak berwarna
(Colour Printer);
-…….;
- …….
4 Alat pemindai (scanner);
-…….;
- …….
-............
5 Dan seterusnya hingga
semua sarana belajar/barang
yang diperoleh tahun
yang berangkutan (2012)
dicantumkan/dilaporkan

54
6 Televisi LCD (LCD-
TV)
1 unit • Screen type & size: LCD/LED 32 inchi,
• Resolusi: 1366x 768;
• Terminal input/output: USB, 3 HDMI,
component audio in; composite/video in VGA/
PC in, audio out.
• Contras rasio: setara 1: 20.000 sec (minimal)
• Baru dan bergaramsi resmi minimal 1 tahun.
7 DVD Player: 1 unit • Playback: DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/JPEG,
• Disk Support: CD-R/-RW/DVD-R/R DL/-
RW/DVD+R/+R DL/+RW.
• Terminal in/out: 1 HDMI, 1 Video out, 1 DVD
component, 1 coaxial, 1 optical, USB port.
• Baru dan bergaramsi resmi minimal 1 tahun
8 Projektor LCD (LCD
Projector)
1 unit • ANSI LUMMEN: minimal: 3.200.
• Terminal port: standar VGA input + ouput
• Baru dan bergaransi resmi minimal 1 tahun
9 Layar Projektor LCD
(LCD Projector
Screen)
1 unit • Ukuran : 180 x 200 cm;
• warna dasar putih;
• bertiang penyangga mandiri;
• baru dan bergaransi minimal 1 tahun
10 Kamera Video (Video
Camera)
1 unit • Type: Compact digital camera (comcoder/
handycam)
• LCD screen size and type: : Minimal 3 inchi,
touch schreen,
• Digital Zoom min, 60x
• Type Media simpan: Memory stick pro duo/Pro
Duo (High speed) SD/SDHC/SDXC memory
card
• Image sensor: 1/8 CCD (minimal)
• Baru dan bergaransi resmi minimal 1 tahun
11 Uninterupted Power
Suply (UPS)
2 unit • kapasitas kurang minimal 700 KV;
• daya simpan batray skitar 20 menit;
• output voltase 220 volt
12 Almari penyimpanan
perangkat elektronik
(lecuali LCD screen
dan PC)
1 unit • Kedap debu (silica)
• bahan : kayu keras, tebal 2,5 cm, (bukan
berbahan pastisi), atau berbahan besi/plat
• Rancangan: Kuat/kokoh, berpengaman kuat
• baru, bergaransi.
v
pertimbangan. Hal ini dengan pertimbangan upt pusat merupakan salah satu
pembina teknis dan dinilai memiliki informasi tentang UPTD-SKB yang
baik di wilayah kerjanya.
Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya
untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas
ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat
secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
menyusun petunjuk teknis ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita
semua sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT.
Jakarta, Maret 2013
Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 195703221982112001

vi
KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
T
erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara,cerdas, dan mandiri
bagi masyarakat yang kurangterjangkau layanan pendidikan, dapat
dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan
masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat
menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran
sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakatakan
selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu
dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial,
ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.
Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i)
ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang
dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii)
kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv)
ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi
dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara masyarakat
dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatan-
kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebeutuhan masyarakat
terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang.
Sampai dengan akhir tahun 2012, penyediaan layanan pendidikan masyarakat
yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
adalah sebagai berikut: menururnnya jumlah penduduk tuna aksaradewasa
(15-59 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana
dari jumlahtersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksaraadalah
2,4%. Kemudian, sebanayak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan
Dasar yang berusia 15-59 tahun teah mendapatkan layanan Keaksaraan
53
Lampiran 12. Format Spesifikasi Teknis Sarana Belajar Multikeaksaraan
Spesifikasi Teknis Minimal
Ssarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi tahun 2013.
No
Komponen
Sarana Belajar
Volume Spesifikasi Teknis
1 Komputer personal
(PC)
2 unit • Prosesor : speed clock, minimal 3,3 Ghz
• Memory : 4 Gb (minimal)
• Hardisk : 500 Gb (minimal)
• Video Card : setara 512 Mb (minimal)
• Optical Disk : DVD-RW
• Diveice : Srandar Qwerty Keybord
• Divice : Optical Mouse
• Monitor : Flat LCD 19 inchi
• Onbord Network LAN Card
• Wireless Adapter Card (no onboard)
• Standar onbord Audio Divice
• Internal Modem on Board
• Sistem operasi (OS) : original/OPEN SOURCE
semua dalam keadaan baru, bergaransi resmi
minimal 1 tahun.
2 Sambungan internet 1 paket Optional: fixline/mobil
3 Alat pencetak berwarna
(Colour Printer)
ut Tipe Inkjet
4 Alat pemindai
(scanner)
1 unit Tipe flatbad
5 Kamera Digital
(Digicam)
1 unit • Type: Compact digital camera, 12 Mfix (minimal)
• LCD: Minimal 3 inchi
• Digital Zoom min, 4x
• Record media card min. SD SDHC, MMC
• Poratble Batray adapter charger
• Baru dan berranasi resmi minimal 1 tahun

52
Lampiran 11. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak
BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK
No Tanggal
Nomor
Bukti
Uraian
Jenis Pajak
Jumlah Ket
PPn PPh 21 PPh 22 PPh 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
......................... ,2013
Mengetahui Dibuat Oleh:
Ketua Lembaga STEMPEL
LEMBAGA
Bendahara
Nama Terang Nama Terang
Catatan:
• Belanja/pembelian barang  Rp 1.000.000, dikenakan pajak PPn
10%, dan PPh22 1,5%.
• Belanja Honorarium (berpapaun nilainya) dikenakan pajak PPh21
sebesar ..........% sesuai status kepegawaian yang bersangkutan.
• Belanja sewa barang/jasa dikenakan pajak PPn sebesar 10% dan
PPh23 sebesar 2%.
• Nilai pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan kepada
Kantor Pelayanan Pajak setempat.
vii
Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar
memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup menjadi14%. Selain
itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan
gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah kabupaten/kota yang telah
menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%.Terkait peningkatan
kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan
60% PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk prosentase
kabupaten/kota yang telah memiliki 10 TBM meningkat menjadi 47%.
Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut
disusunlah petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosial kegiatan
pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk
bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan,
penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan
peningkatan mutu kelembagaan. Selain itu, petunjuk teknis pengajuan,
penyaluran, dan pengelolaan kegiatan bantuan sarana belajar multikeaksaraan
berbasis teknologi ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi pembina,
penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam
keikutsertaannya pada kegiatan peningkatan mutu PKBM dan FK-PKBM.
Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas
kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan teknis ini. Semoga acuan
teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan
dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Jakarta, Maret 2013
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,
Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.
NIP 195804091984022001
ur Pembinaan Pendidikan MaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasyssssyssssssssssssysysssss ar
Ellal Yulaeaeaeaeaeaeaeaeeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeeaeaeaeaaeaeaeaeeaaeaeaeaeaeaaaeaeelalalalalalalalallalalalalalalalalaalaaaalalaalaalaaaaaalaalaaaalaaaaaaaawati, M.A., Ph.D.
NIP 1958585858585858588588585858585858888585888585858585858585858858585858858585858585585858588888888888804091984022001

viii
DAFTAR ISI
Hal
KATA SAMBUTAN ............................................................................... iii
KATA PENGANTAR ............................................................................. vi
DAFTAR ISI ........................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................... 1
B. Dasar Hukum ..................................................................... 2
C. Tujuan Petunjuk Teknis....................................................... 3
BAB II KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA
BELAJAR MULTIKEAKSARAAN BERBASIS TEKNOLOGI ... 4
A. Pengertian ........................................................................... 4
B. Sasaran ............................................................................... 4
1. Penerima Bantuan ........................................................ 4
2. Penerima Manfaat......................................................... 5
C. Tujuan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan ................. 5
D. Hasil yang Diharapkan ....................................................... 6
E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. 6
BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA .... 12
A. Lembaga Penerima Bantuan ................................................ 12
B. Persyaratan Kelembagaan .................................................... 12
C. Tatakelola Pencairan Bantuan ............................................. 14
D. Tata Cara Pengajuan Bantuan Bantuan ............................... 16
E. Penyaluran Bantuan ............................................................ 25
F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... 27
51
Lampiran 10. Format Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM
Kegiatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lengkap :
Tanggal Penerimaan :
Tahun Anggaran :
TANGGAL
NOMOR
KODE
NOMOR
BUKTI
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7
…………………………,2013
Mengetahui Dibuat Oleh:
Ketua Lembaga Bendahara
Stempel Lembaga
..................... ....................
Nama Terang Nama Terang

50
Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana
REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA
No Dana Diterima Pengeluaran
Jumlah
(unit)
Jumlah
Harga
(Rp)
Nomor
Bukti/
Faktur*)
1 Rp …………
Tanggal ……
1. Pembelian Personal Computer …….. ……… ………
2.Penyediaan sambungan
Internet
…….. ……… ………
3.Pembelian …………………. ……. ……… ………
4…..
5…..
.
.
.
dst.
Jmlh Rp ……….. Jumlah Rp ……………….
Catatan:
*) Nomor bukti/faktur:
• Yaitu nomor urut (dibuat sendiri oleh lembaga di sudut kanan atas faktur/
bukti pengeluaran) bukti pengeluaran yang disusun menurut urutan tanggal
terjadinya pembelian (transaksi), dengan urutan tanggal yang lebih awal
memperoleh nomor bukti pengeluaran/faktur yang lebih kecil (dulu). Bukti
pengeluaran dapat berupa faktur pembelian atau kuitansi yang otentik dan
dikeluarkan oleh took/perusahaan tempat membeli barang. (contoh lampiran 7)
• Seluruh bukti pembelajaan/pembelian dilampirkan di akhir laporan akhir
lembaga.
ix
BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... 29
A. Pelaporan ............................................................................ 29
B. Pemantauan ........................................................................ 30
C. Catatan Khusus .................................................................. 31
BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. 32
A. Pengawasan ......................................................................... 32
B. Pemeriksaan ........................................................................ 32
BAB VI PENUTUP ............................................................................... 33
LAMPIRAN– LAMPIRAN .................................................................... 33
Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama........................................ 35
Lampiran 2. Format Sampul Proposal ............................................ 40
Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan ...................... 41
Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ...... 42
Lampiran 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal ................... 44
Lampiran 6. Format Rincian Rencana Penggunaan Dana ................ 45
Lampiran 7. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ... 46
Lampiran 8. Format Sistematika Laporan Kegiatan ......................... 48
Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana .......... 50
Lampiran 10 Format Buku Kas Umum ............................................. 51
Lampiran 11 Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak................. 52
Lampiran 12 Format Spesiﬁkasi Teknis Sarana Belajar Multikeaksaraan 53
Lampiran 13 Format Rekap Status Ketersediaan Sarana Belajar
Multikeaksaraan Berbasis Teknologi ............................ 55
Lampiran 14 Lampiran 14. Contoh Faktur Pembelian Barang ......... 57

x
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi
49
3. Tujuan Kegiatan
4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan
B. RENCANA, KEGIATAN
1. Persiapan
a. Sasaran
b. Lokus
c. Rincian Anggaran Biaya
d. Sarana dan Prasarana
e. Jadwal
2. Pelaksanaan
• Kegiatan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan
Bebrasis Teknologi
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan
• Kegiatan Pengelolaan Sarana Belajar Multikeaksaraan
Bebrasis Teknologi
• KegiatanPemanfaatanSaranaBelajarMultikeaksaraan
Bebrasis Teknologi
C. HASIL YANG DICAPAI
D. MASALAH DAN TANTANGAN
E. KESIMPULAN DAN SARAN
F. PENUTUP
LAMPIRAN
• Disain/rencana kerja pelaksanaan kegiatan penyediaan
dan pemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan beerbasis
teknologi.
• Hasil-hasil kegiatan pemanfaatan sarana belajar
multikeaksaraan
• Dokumentasi visual kegiatan dan sarana belajar yang sudah
dibeli.
• Satu copy bahan belajar multikeaksaraan berbasis elektronik
yang sudah dihasilkan/dikembangkan/dibuat oleh lembaga;

48
Lampiran 8. Format Sistematika Laporan Kegiatan
a. Sampul Laporan
Laporan
Penyelenggaraan Kegiatan
Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi
Tahun Anggaran 2013
Oleh
Nama Lembaga : ………………………………………………………
Alamat Lembaga
• Jalan :
• Nomor :
• Desa/Kel*) :
• RT/RW :
• Kecamatan :
• Kab/Kota*) :
• Provinsi :
• Alamat email*) :
• Telp/HP :
.........(tulis nama kota) domisili lembaga) .........
Tahun 2013
b. Sistematika Laporan
PENGANTAR
DAFTAR ISI
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang/Rasional
2. Sasaran Penerima Manfaat
1
PENDAHULUAN
BAB I
A. Latar Belakang
Penduduk tuna aksara usia 15–59 tahun tahun 2011 berjumlah 6.730.682
orang. Sebagian besar tinggal dari penduduk tersebut di daerah perdesaan.
Mereka adalah buruh tani dan petani kecil dengan lahan yang sempit, buruh,
nelayan. Di kawasan perkotaan belum sepenuhnya terbebas dari penduduk
penyandang tuna aksara. Mereka antara lain kelompok masyarakat miskin
perkotaan yaitu, buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Penduduk
tuna aksara di perkotaan tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan,
dan sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Dampak ketunaksaraan
tersebut adalah mereka memiliki kemampuan akses yang rendah terhadap
informasi dan wawasan yang terbatas karena kemampuan keaksaraan yang
kurang memadai.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa
Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik
keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara
maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang
merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan.
Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau

2
penduduk dewasa bekeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila
kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan
berkelanjutan.
Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat menyediakan berbagai layanan program pendidikan keaksaraan,
pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya
baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan,
pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal.
Kegiatan penyediaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi
merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil
pendidikan keaksaraan. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara
layanan pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Agar para penyelenggara dapat memperoleh fasilitasi penyediaan sarana
belajar multikeaksaraan berbasis teknologi, disusunlah ”Petunjuk Teknis
Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Sarana Belajar Berbasis Teknologi
Tahun 2013”.
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009, tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementrian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014,
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun
2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,
47
3. bersedia menyerahkan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, laporan hasil kegiatan dan penggunaan dana secara tertulis
setelah kegiatan selesai dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan
selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013;
4. bersedia menerima sanksi dan/atau mengembalikan sebagian atau
seluruh bantuan yang sudah diterima, apabila dikemudian hari ternyata
terbukti menggunakkan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan yang
ditetapkan;
Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan sebenarnya.
…………………, 2013
Yang Menyatakan
………………………*)
Materai Rp 6000
(…………………........….)**
(nama terang dan tanda tangan)
*) nama lembaga
**) Jabatan dalam lembaga
• Lampiran yang perlu disertakan, rencana pelaksanaan kegiatan setelah dana diterima
(time table/schedule)
• Asli bukti pencairan dikirim ke alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat,
c.q. Subdit Sarana dan Prasarana, dalam tiga hari setelah dana diterima.
• Salinan laporan penerimaan dana dikirim dahulu melalui email (1) sarana.paudni@
kemdikbud.go.id atau (2) subditsarpras.dikmas2011@gmail.com, atau (3) subdit.
sarpras2011@ymail.com,

46
Lampiran 7: Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana
KOP SURAT LEMBAGA
.......................................................................................
LAPORAN PEMBERITAHUAN
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
PENYELENGGARAAN .................(TULIS NAMA KEGIATAN
YBS) ........ TAHUN ANGGARAN 2013
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : …………………………………………
Jabatan : …………………………………………
Alamat : …………………………………………
Telp/HP, ……… ./Hp. ..................... Fax .......... .... e-mail, ………....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………(diisi nama lembaga
saudara) …………. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. kami sudah menerima dana bantuan Penyelenggaraan Sarana Belajar
Multikeaksaraan Berbasis Teknologi tahun anggaran 2013 sejumlah Rp
90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dana tersebut kami terima
melalui rekening lembaga:
a. Nomor : ..........................................................
b. Bank : ..........................................................
c. Atas nama : ..........................................................
d. Tanggal terima : ..........................................................
2. akan melaksanaan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan
sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi sesuai proposal
yang sudah disetujui dan ketentuan perjanjian kerjasama yang sudah
disepakati;
3
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan,
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga,
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 48 Tahun 2010
tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-
2014,
C. Tujuan Petunjuk Teknis
Petujuk Teknis disusun untuk memberikan pemahaman dan pengaturan
pada pihak yang terkait antara lain:
1. Lembaga dan mitra terkait, sebagai acuan dalam menyusun dan
mengajukan proposal bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis
teknologi;
2. Panitiaseleksi proposal,menjadisalahsatuacuandalammelaksanakan
penilaian proposal;.
3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai upaya
meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam
mengelola bantuan;.
4. Dinas pendidikan, sebagai salah satu bahan sosialisasi, pedoman
mendampingi, membina, serta melakukan pemantauan
penyelenggaran pendidikan masyarakat.

4
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
SARANA BELAJAR MULTIKEAKSARAAN
BERBASIS TEKNOLOGI
BAB II
A. Pengertian
1. Sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi merupakan fasilitasi
peningkatan mutu layanan pembelajaran keaksaraan, meliputi antara
lain: (i) keaksaraan fungsional, (ii) keaksaraan kritis, (iii) keaksaraan
media dan teknologi, (iv) keaksaraan perdamaian dan multikultural,
(v) keaksaraan bencana, dan (vi) keaksaraan kewirausahaan.
2. Bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi informasi
merupakan upaya memfasilitasi peningkatan penyelenggaraan
berbagai ragam pembelajaran keaksaraan dengan memanfaatkan dan
memperluas akses penggunaan teknologi komunikasi dan informasi
dalam pendidikan keaksaraan.
B. Sasaran
1. Penerima Bantuan
Lembaga yang dapat menngajukan bantuan sarana belajar
multikeaksaraan berbasis teknologi yaitu Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) yang sudah memiliki NILEM atau terakreditasi
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD-
SKB) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. PKBM dan UPTD-
SKB tersebutadalahpenyelenggarapendidikankeaksaraanditetapkan
berdasarkan hasil kompetisi nasional.
Lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis
teknologi diprioritaskan yang berada di provinsi dan/atau kabupaten/
45
Lampiran: 6. Format Rincian Rencana Penggunaan Dana
Rencana Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar
Multikeaksaraan Berbasis Teknologi Tahun 2013
No Kegiatan Volume
Har-
sat
(Rp)
Jumlah
Harga (Rp)
(3x4)
(1) (2) (3) (4) (5)
A Perangkat Keras 1 set ......
1. Komputer Personal (PC) 2 unit
2. Mesin pencetak (printer) 1 unit
3. Penyediaan sambungan internet 1 unit
4. Perangkat alat pemindai (scanner) 1 unit
5. Televisi LCD (LCD TV) 32 inchi 1 unit
6. Projektor LCD (LCD Pojector) 1 unit
7. Layar Projektor LCD (LCD Projector Screen) 1 unit
8. Kamera Digital (Digital Cammera) 1 unit
9. Kamera Video (Video Cammera) 1 unit
10. Perangkat pemutar Video Digital (DVD Player) 1 unit
11. Perangkat pencadang sumber daya listrik (UPS) 2 unit
12. Almari penyimpan/pengaman sarana belajar 1 unit
B Operasional Penyelenggaraan 12 bulan .........
1. Jasa langganan daya listrik 12 bulan
2. Jasa langganan sambungan internet 12 bulan
3. Bahan pakai habis 12 bulan
4. Honorarium (maksimum 2 orang). 12 bulan
C. Bahan belajar Multikeaksaraan Berbasis Elektronik 1 paket .........
1. Keaksaraan media dan teknologi ... tema
2. Keaksaraan kritis ... tema
3. Keaksaraan fungsional ... tema
4. Keaksaraan perdamaian dan multikultural ... tema
5. Keaksaraan bencana ... tema
6. Keaksaraan kewirausahaan ... tema
Jumlah keseluruhan (A+B+C) .........
Terbilang: ( .........................................................................................................................)

44
Lampiran: 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal
PENGANTAR
DAFTAR ISI
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang/Rasional
2. Sasaran Penerima Manfaat
3. Tujuan Kegiatan
4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan
B. PROFIL LEMBAGA
1. Identitas Lembaga (nama dan alamat lengkap, jelas,
legalitas lembaga )
2. Susunan Kepengurusan
3. Sarana dan Prasarana
4. Sumber Daya Manusia
5. Kegiatan yang telah dilakukan
6. Kemitraan
7. Prestasi yang dimiliki
C. RENCANA, KEGIATAN
1. Persiapan
d) Sasaran
e) Lokus
f) Rincian Anggaran Biaya
g) Sarana dan Prasarana
h) Jadwal
2. Pelaksanaan
• Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Sarana
Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi
3. Pasca Pelaksanaan
• Pengelolaan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan
Berbasis Teknologi
• Pemanfaatan Bantuan Belajar Multikeaksaraan
Berbasis Teknologi
LAMPIRAN-LAMPIRAN
5
kota memiliki tingkat tuna aksara lebih tinggi, dengan pertimbangan
akan memberikan kontribusi berarti pada penurunan angka tuna
aksara di Indonesia, namun tetap memperhatikan pemerataan sebaran
secara nasional di seluruh wilayah koridor ekonomi. Perlu ditegaskan
bahwasaranabelajarmultikeaksaraanberbasisteknologiyangditerima
melalui lembaga yang ditetapkan adalah milik masyarakat, bukan
milik atau untuk dimiliki lembaga penerima. Lembaga penerima
sebatas mengelola dan memanfaatkan untuk memberikan layanan
kepada masyarakat, khususnya peserta didik keaksaraan.
2. Penerima Manfaat.
Pada hakekatnya, penerima manfaat bantuan sarana belajar
multikeaksaraan berbasis teknologi adalah peserta didik pendidikan
keaksaraan. Terutama mereka yang tinggal di provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk tuna aksara lebih
besar.Warga masyarakat diluar sasaran utama tetap dapat memperoleh
manfaattersedianyasaranabelajarmultikeaksaraanberbasisteknologi.
Mereka antara lain pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
nonformal, tutor pendidikan keaksaraan, dan/atau dan masyarakat
umum, pengelola dan penyelenggara PKBM dan pamong SKB, tutor
serta masyarakat luas lainnya. Secara umum, setiap warga masyarakat
terutama yang tinggal di sekitar lokasi keberadaan lembaga penerima
bantuan, dapat memperoleh manfaat tersedianya bantuan sarana
belajar multikeaskaraan berbasis teknologi.
C. Tujuan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan
1. Memfasilitasi penyediaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis
teknologi pada 30 lembaga;
2. Memfasilitasi tersedianya layanan pembelajaran multikeaksaraan
berbasis teknologi pada peserta didik pendidikan keaksaraan di 30
lembaga;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil layanan
pembelajaran multikeaksaraan pada 30 lembaga penyelenggara;

6
4. Membangun kesadaran masyarakat terhadap penting dan manfaat (1)
berkeaksaraan media dan teknologi, (2) berkeaksaraan fungsional, (3)
berkeaksaraankritis, (4)berkeaksaraanperdamaiandanmulticultural,
(5) berkeaksaraan bencana, (6) berkeaksaraan kewirausahaan.
5. Meningkatkan prosentase PKBM yang memiliki NILEM yang
menyelenggarakan layanan pendidikan keaksaraan;
D. Hasil yang Diharapkan
1. Tersedianya sarana belajar sarana belajar multikeaksaraan berbasis
teknologi pada 30 lembaga;
2. Peserta didik pendidikan keaksaraan memperoleh layanan
pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi;
3. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil
pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi pada 30 lembaga;
4. Warga belajar memiliki kesadaran akan penting dan manfaat (1)
berkeaksaraan media dan teknologi, (2) berkeaksaraan fungsional, (3)
berkeaksaraankritis, (4)berkeaksaraanperdamaiandanmulticultural,
(5) berkeaksaraan bencana, (6) berkeaksaraan kewirausahaan.
5. Prosentase PKBM bernilem penyelenggara layanan pendidikan
keaksaraan mengalami peningkatan.
E. Deskripsi Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis
teknologi sekurang-kurangnya tiga hal yaitu (i) melaksanakan penyediaan/
mengadakan perangkat keras sarana belajar yang disulkan, (ii) pemanfaatan
sarana belajar untuk layanan pembelajaran pendidikan keaksaraan dengan
pendekatan multikeaksaraan, (iii) penyediaan (membuat, mengembangkan,
memproduksi, membeli) bahan belajar pendidikan keaksaraan berbasis
elektronik.
1. Pengadaan Perangkat Sarana Belajar
Lembaga, setelah menerima dana bantuan sarana belajar
multikeaksaraan berbasis teknologi, segera melaksakan pengadaan
sarana belajar dengan tahapan berikut.
43
5. Bertanggungjawab penuh atas keamanan, kelengkapan, perawatan,
operasionalisasi seluruh sarana belajar multiekaksaraan berbasis
teknologi yang kami terima;
6. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/
kota setempat, serta lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan
kegiatan secara berkesinambungan.
7. Menerimasanksiyangadministrasi/hukumsesuaiperundang-undangan
yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti tidak mematuhi
ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait dan/atau
perjanjian kerjasama yang sudah disepakati.
Pernyataan ini kami buat dengan sebenanrnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
…………………………2013
Yang menyatakan,
(nama lembaga)
Materiai Rp 6000;
Tanada tangan + stempel
.......................................
( nama terang + jabatan.)

42
Lampiran: 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
KOP LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: …………………….
Kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : …………..……………………………
Jabatan dalam lembaga : …………………….…………………
Alamat Lembaga : …………..……………………………
Telepon/HP/Fax. : …………..……………………………
Betindak untuk dan atas nama ………. (isi nama lembaga ybs) ………
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:
1. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan sarana belajar multikeaksaraan
berbasis teknologi sesuai proposal yang sudah disetujui, ketentuan yang
ditetapkan dalam petunjuk teknis, perjanjian kerjasama;
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang
berlaku, dan tidak menyalahgunakan diluar peruntukan yang ditetapkan;
3. Membuat dan menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan
Masyarakat:
a. Surat pemberitahuan tentang penerimaan bantuan, selambat-
lamabatnya dua minggu setelah dana diterima di rekening kami
(menggunakan format pada lampiran 6).
b. Laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan
pemanfaatan, sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi
tahun 2013, selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013.
4. Mengelola dan memanfaatkan sarana belajar multiekaksaraan berbasis
teknologi sesuai peruntukan yang seharusnya;
7
a. Menyusun Rencana Rinci Pelaksanaan Pengadaan
Pada tahap ini lembaga menyusun rencana pelaksanaan seluruh
kegiatan yang diusulkan di dalam proposal yang sudah disetujui
direktorat. Rencana kegiatan dilengkapi jadwal pelaksanaan dan
struktur tahapan pelaksanaan. Diseyogyakan lembaga melengkapi
rencana pelaksanaan kegiatan dengan menyusun pedoman atau
disain pelaksanaan kegiatan secara keseluruh. Untuk mempercepat
pelaksanaan kegiatan, lembaga perlu mendidentifikasi jenis-jenis
kegiatanyangakandilaksanakan.Kegiatanyangdapatdilaksanakan
secara bersamaan, yaitu kegiatan yang tidak memiliki hubungan
ketergantungan (bersyarat). Lembaga dalam mnyusun jadwal
pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan rentang waktu yang
tersedia hingga berakhirnya kegiatan. Lembaga dilarang menunda-
nunda pelaksanaan kegiatan dengan alasan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Jawal pelaksanaan kegiatan yang sudah
disusun, dikirimkan ke direktorat bersamaan dengan pengiriman
bukti penerimaan dana yang sudah disahkan pimpinan lembaga.
b. Melaksanakan Pengadaan Perangkat Sarana Belajar
Pelaksanaanpengadakanperangkatsaranabelajarmultikeaksaraan
berbasis teknolog, mengikuti tahapan berikut:
• mempelajari jenis dan sepesifikasi teknis barang yang akan
dibeli (lihat proposal lembaga yang disetujui);
• survei harga sekurang-kurangnya di tiga toko untuk
memperoleh informasi tentang ketersediaan dan harga
barang yang akan dibeli. Hasil survei dicatat sebagai bahan
perbandingan harga pada jenis barang dan kualitasnya;
• membandingkan harga barang sekurang-kurangnya di tiga
toko penjual untuk memastikan harga terbaik (kualitas dan
harga) barang yang akan dibeli;
• melaksanakan pembelian sarana belajar sesuai jenis dan
spefesifikasi teknis yang direncanakan;
• melaksanakan tertib administrasi, waktu pelaksanaan, dan
menyimpan dengan baik bukti-bukti pembelian (kuitansi,
faktur pembelian, kelengkapan);

8
• memastikan seluruh sarana belajar yang sudah dibeli dapat
berfungsi sesuai dengan seharusnya (dilakukan sebelum
menerima barang dari penjual ).
Khusus untuk UPTD-SKB, pelaksanaan pengadaan perangkat
sarana belajar multikeaksaraan, mengikuti prosedur pengadaan
barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden
(Pepres) nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Biaya
yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan sarana belajar
multikeaksaraan tidak boleh dibebankan kepada dana bantuan
sarana belajar multikeaksaraan yang diterima UPTD-SKB.
c. Spesifikasi Teknis Sarana Belajar Multikeaksaraan
Spesifikasi teknis perangkat sarana belajar multikeaksaraan
(komponen A) yang ditetapkan bersifat minimal. Lembaga
diberikan kelonggaran untuk mengusulkan untuk mengadakan
jenis barang dengan spesifikasi teknis yang lebih tinggi dari yang
ditetapkan di dalam petunjuk teknis. Sebaliknya, lembaga tidak
diizinkan mengadakan sarana belajar dengan jenis dan spesifikasi
teknis yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam petunjuk
teknis. Rincian lengkap sepesifikasi teknis minimal sarana
belajar multikeaksaraan berbasis teknologi, terdapat dalam
lampiran 12.
d. Mengadministrasikan Hasil Pengadaan Perangkat Sarana
Belajar
• Melakukan pengujian (test) untuk memastikan setiap jenis
perangkat sarana belajar yang dibeli dapat berfungsi dengan
baik;
• Melaksanakan pencatatan status keberadaan sekuruh sarana
belajar dalam buku inventaris ketersediaan (mengacu format
lampiran 13);
• Membubuhi label (labelling) pada setiap perangkat sarana
belajar yang sudah diadakan (dibeli). Label pada setiap
sarana belajar dilakukan mencantumkan informasi tentang
41
Lampiran 3: Format Rekomendasi Dinas Pendidikan
KOP DINAS
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA
______________________________________________________
SURAT REKOMENDASI
Nomor: ...........................................
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ............................................................................
Jabatan : ............................................................................
Alamat : ............................................................................
dengan ini menyatakan bahwa:
Nama lembaga : .........................................................
Ketua Lembaga : .........................................................
Alamat lembaga : .........................................................
No. Telepon/Hp/Fax : .........................................................
Alamat email : .........................................................
adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan
melaksanakankegiatanpendidikanmasyarakatdandinilailayakmengajukan
dana bantuan penyelenggaraan kegiatan tahun 2013 kepada Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Demikian rekomendasi ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan
bagi yang berkepentingan.
..............,........................2013
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/
Kabupaten/Kota*) .............
cap/tanda tangan
.....................................
NIP.................

40
Lampiran 2: Format Sampul Proposal
Proposal
Kegiatan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis
Teknologi
Diajukan Oleh
Nama Lembaga : ……………………………………………
Alamat Lembaga
• Jalan :
• Nomor :
• Desa/Kel*) :
• RT/RW :
• Kecamatan :
• Kab/Kota*) :
• Provinsi :
• Alamat email*) :
• Telp/HP :
.........(tulis nama kota) domisili lembaga) .........
Tahun 2013
9
(i) asal usul sarana belajar (barang); (ii) nama lembaga
yang bertanggungjawab mengelola; (3) Lokasi kedudukan
lembaga pengelola (kabupaten/kota); (iv) tahun anggaran
diperolehnya sarana belajar.
• Label harus memiliki karaketeristik berikut, (i) tulisan pada
label tertempel pada sisi luar ﬁsik sarana belajar, (ii) terbaca
jelas, (iii) memiliki kemampuan daya rekat tahan cukup
lama, (iv) ukuran huruf proporsional, (vi) khusus untuk
barang yang memiliki permukaan luar cukup lebar, label
tulisan diharapkan dibuat dengan bahan dengan bahan cat
minyak yang baik. Berikut contoh tampilan label pada sarana
belajar multikeaksaraan berbasis teknologi. Tulisan dalam
label sarana belajar sekurang-kurangnya seperti contoh
berikut.
“Bantuan Direktorat BINDIKMAS Tahun 2013”
PKBM/UPTD-SKB ....., ß--( nama lembaga penerima)
Kab/Kota.................. (nama kab/kota lokasi lembaga).
2. Pemanfaatan Sarana Belajar Multikeaksaraan
Lembagapenerimawajibmemanfaatkansaranabelajarmultikeaksaraan
berbasis teknologi untuk mendukung penyelenggaraan:
a. Layanan Pendidikan Keaksaraan
Penerima manfaat langsung sarana belajar mutlikeaksaraan
salah satunya adalah peserta didik pendidikan keaksaraan. Oleh
karena itu, pemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan berbasis
teknologi harus berkaitan langsung dengan layanan pembelajaran
pendidikan keaksaraan. Peserta didik pendidikan keaksaraan
tersebut tidak harus kelompok pembelajaran baru, tetapi
dapat berasal peserta didik pendidikan keaksaraan yang sedang
dibelajarkan oleh lembaga, misalnya peserta didik:
• keaksaraan dasar,
• keaksaraan usaha mandiri,
• pendidikan keaksaraan berbasis cerita rakyat.

10
• keaksaraan berbasis seni budaya lokal,
• aksara kewirausahaan
Disamping peserta didik keaksaraan, pendidik dan tenaga
kependidikan, tutor, pengelola dan penyelenggara layanan
pendidikan nonformal, serta masyarakat umum di sekitar
lembaga, merupakan sasaran penerima manfaat sarana belajar
multikeaksaraan berbasis teknologi.
b. Layanan Pembelajaran Keaksaraan Media, Teknologi, dan
Informasi
Internet merupakan salah satu sumber belajar yang
termanfaatkan (undesign). Di internet juga tersedia informasi
melimpah, baik dalam jenis maupun jumlah. Fasilitasi
sambungan dan langganan internet yang tersedia dalam bantuan
sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi, bermanfaat
untuk mendukung layanan pembelajaran keaksaraan, khususnya
keaksaraan media, teknologi, dan informasi. Peserta didik
keaksaraan dapat belajar untuk kerkeaksaraan media, teknologi,
dan informasi melalukan internet.
Bukan banya internet, media masa baik cetak maupun
elektronik, menyediakan informasi berbagai hal yang bermanfaat
bagi semua orang, termasuk peserat didik keaksaraan. Media
masa tidak dirancang secara khsus untuk bahan belajar, tetapi
dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu pemanfaatan media masa
sebagai bahan belajar, memerlukan prasarat dari penggunanya.
Kemampuan keaksaraan merupakan salah satu syarat yang
harus dipenuhi pengguna untuk dapat memanmfaatkan media
masa sebagai sumber belajar. Lembaga penyelenggara layanan
pendidikan keaksaraan berbasis teknologi, memili peran penting
untuk membantu peserta didik keaksaraan dalam memanfaatkan
media mas sebagai salah satu sumber belajar.
Pemanfaatan internet dan media masa tidak terlepas dari
teknologi, khususnya teknologi informasi. Bertolak dari hal
39
2. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi kesanggupan
mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini,
PIHAK PERTAMA berhak menempuh penyesaian melalui jalur hukum.
Pasal 6
Tanggung Jawab Mutlak
PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana
Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi yang diberikan
oleh PIHAK PERTAMA.
Pasal 7
Ketentuan Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian kerjasama.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK,
sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang diperjanjikan.
PerjanjiankerjasamainiditandatanganiolehPARAPIHAKdalamrangkap
lima, tiga diantaranya di atas materai enam ribu rupiah dan masing-masing
rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.
PARA PIHAK
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
.................................. ...............................
NIP .................................

38
Pasal 3
Jumlah, Sumber Anggaran, dan Penggunaan Dana
1. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA bantuan
berupa dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluha juta rupiah)
setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, semata-mata
dipergunakanuntukmembiayaipenyelenggaraankegiatanpenyelenggaraan
Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi yang sudah
disepakati dalam pasal 4 ayat 2 perjanjian kerjasama ini.
3. Dana sejumlah tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dibebankan pada Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal,
dan Informal Tahun 2013, Nomor: 023-05.1.666866/2013 tanggal 5
Desember 2013, dengan kode …………….......
4. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan cara transfer ke
rekening PIHAK KEDUA berikut:
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Atas Nama :
NPWP Lembaga :
5. PIHAK KEDUA bertanggujawab atas beban beaya materai dan pajak
yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
Pasal 4
Sanksi
1. PIHAK KEDUA menyatakan setuju bahwa apabila dikemudian hari
diketahui ternyata menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukan
yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis, proposal, dan/atau
perjanjian kerjasama ini, sanggup menyetorkan kembali dana yang sudah
diterima ke Kas Negara.
11
tersebut, dalam layanan pendidikan keaksaraan sangat penting
pula peserat didik memiliki kemampuan keaksaraan media,
teknologi, dan informasi.
c. Sarana Kreatifitas Pengembangan Bahan Belajar
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan
sarana belajar yaitu penyediaan bahan belajar keaksaraan berbasis
elektronik. Penyediaan bahan belajar tersebut salah satunya
dilakukan dengan membuat sendiri dan//atau bekerjasama
dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis terkait.
Ketika lembaga membuat sendiri bahan belajar berbasis
elektronik, lembaga sebaiknya memanfaatkan atau menggunakan
sarana belajar yang sudah diterima. Kegiatan membuat sendiri
bahan belajar tersebut berarti:
1) mengundang kreatifitas lembaga untuk mengembangkan/
membuat sarana belajar sendiri;
2) lembaga dapat merancang untuk membuat bahan belajar
yang sesuai dengan kebutuhan lokal peserta didik;
Bahan belajar pendidikan keaksaraan berbasis elektronik dapat
dalam bentuk:
1) berupa audio visual (video film),
2) animasi grafis,
3) film animasi,
4) atau audio (rekaman suara),
5) buku elektronik (e-book), dan sejenisnya.
Lembaga mungkin memerlukan tenaga tertentu yang sesuai
untuk membuat bahan belajar berbasis elektronik. Tenaga
perancang materi belajar, pemeran jika bentuknya video film, ahli
animasi grafis, penulis naskah, storyline, skenario dan sebagainya.
Lembaga perlu mempersiapkan dengan menyewa atau kerja sama
rumah produksi yang tersedia.

12
PROSEDUR PENGAJUAN DAN
PENYALURAN DANA
BAB III
A. Lembaga Penerima Bantuan
Lembaga yang dapat mengajukan proposal bantuan sarana belajar
multikeaksaraan berbasis teknologi adalah (i) Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) dan (ii) Unit PelaksanaTeknis Daerah Sanggar Kegiatan
Belajar (UPTD-SKB) Kabupaten/Kota.
B. Persyaratan Kelembagaan
1. Syarat Administrasi (Umum)
a. Lembaga memiliki legalitas kelembagaan, dibuktikan dengan
surat keputusan/akte pendirian lembaga yang dikeluarkan oleh
pihak berwenang;
b. Khusus untuk PKBM memiliki domisili yang pasti, dibuktikan
dengan surat keterangan domisili yang masih berlaku yang
diterbitkan kepala desa/kepala kelurahan;
c. Lembaga harus memiliki kantor/sekretariat yang tetap dan alamat
yang jelas dan dapat dijangkau oleh Pos; dibuktikan dengan
bukti sah kepemilikan bangunan (sertiﬁkat tanah dan/atau
bangunan dan/atau, rekening listrik, dan/atau rekening PAM/
PDAM, bukti pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan
(PBB), atau bukti sah lainnya), yang memiliki hubungan dengan
penanggung jawab lembaga;
d. Lembaga memiliki rekening bank atas nama lembaga dengan
status aktif, dibuktikan dengan hasil cetak halaman transaksi
pada seminggu terakhir;
37
Pasal 2
Tugas dan Tanggung Jawab
1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:
a. Memproses pencairan dana melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan
dan ketentuan yang berlaku setelah penandatanganan Perjanjian
Kerjasama oleh PARA PIHAK;
b. Memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan
penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan berbasis
teknologi.;
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan
penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis
Teknologi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
d. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika
ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan
negara.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
a. Menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar
Multikeaksaraan Berbasis Teknologi sesuai dengan proposal yang
sudah disetujui;
b. Meengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan
Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi dengan
dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota
setempat;
c. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan
dana bantuan secara transfaran akuntabel sesuai peraturan yang
berlaku;
d. Menjamin terselenggarakannya kegiatan penyelenggaraan Bantuan
Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi dengan tepat
waktu, sasaran, dan kualitas hasil yang sudah direncanakan;
e. Menyamapaikan kepada PIHAK PERTAMA, laporan hasil
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar
Multikeaksaraan Berbasis Teknologi secara tepat waktu sesuai
ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;

36
Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ………………………….................................................
Jabatan : ...........……………..... ....................................................
Alamat : ………………………….................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (......... tulis nama lembaga
……), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
selanjutnya disebut sebagai PARAPIHAK, berdasarkan pertimbangan:
1. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan
pembinaan pendidikan masyarakat.
2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan
kegiatan pendidikan masyarakat..
PARAPIHAK bersepakat bekerjasama untuk melaksanakan
program pengembangan budaya baca melalui penyelenggaraan kegiatan
penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi
dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut:
Pasal 1
Tujuan Kerjasama
Perjanjian kerjasama ini bertujuan:
1. Memfasilitasi penyediaan sebagian dari kebutuhan sarana belajar
multikeaksaraan berbasis teknologi pada 30 lembaga yang ditetapkan;
2. Memfasilitasi penyelengaraan layanan pembelajaran multikeaksaraan
berbasis teknologi;
3. Meningkatkan kualitas proses dan hasil layanan pembelajaran pendidikan
keaksaraan;
4. Meningkatkan daya jangkau (perluasan akses) layanan pendidikan
keaksaraan;
5. Memfasilitasi lembaga untuk membuat sendiri atau mengembangkan
bahan belajar keaksaraan berbasis elektronik yang memiliki konten lokal
yang baik;
13
e. Pimpinan/Ketua/penanggung jawab lembaga memiliki status
kependudukan di kecamatan yang sama dengan alamat sekretariat
lembaga, dibuktikan kartu tanda penduduk (KTP) yang sah dan
masih berlaku;
f. Lembaga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama lembaga. Nama lembaga yang tercantum di dalam NPWP
haru senada/sama dengan nama lembaga yang tercantum di
dalam buku rekening;
g. Khusus untuk PKBM sudah memiliki (i) Nomor Induk Lembaga
(NILEM) atau sudah terkareditasi (ii) surat/keterangan izin
operasional PKBM dan/atau izin penyelenggaraan program
PAUDNI dengan status masih berlaku (aktif);
h. Lembaga menyelenggarakan layanan pendidikan keaksaraan,
sekurang-kurangnya2(dua)tahun,dibuktikandenganphotocopy
STSB/SUKMA peserta didik keaksaraan yang pernah dibina atau
perjanjian kerjasama penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
i. Di lembaga sudah tersedia sumber daya listrik yang cukup untuk
mendukung pengoeperasian sarana belajar multikeaksaraan
berbasis teknologi;
j. Di area lembaga sudah tersedia jaringan telephone ﬁxline atau
mobile;
k. Lembaga memperoleh/memiliki surat dukungan/rekomendasi
yang diterbitkan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;
l. Sudah memenuhi kewajiban pelaporan penyelenggaraan program
pendidikan masyarakat tahun sebelumnya (khusus lembaga
yang pernah memperoleh bantuan dari Direktorrat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat tahun yang lalu);
2. Persyaratan Teknis
Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan wajib
memenuhi persyaratan teknis, yaitu:
a. Bersediamenyelenggarakanlayananoembelajaranmultikeaksaraan
berbasis teknologi kepada peserta didik pendidikan keaksaraan
(surat pernyataan kesanggupan);

14
b. Memiliki tutor pendidikan keaksaraan yang memadai untuk
pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi, (dibuktikan
dengan curriculum vitae masing-masing calon tutor);
c. Sanggup menyediakan sendiri kebutuhan sarana dan prasarana
untuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan keaksaraan (ruang/
tempat belajar, peralatan belajar, meja, kursi, bahan belajar, dan
sejenisnya; (dibuktikan dengan daftar sarana dan prasarana yang
sudah tersedia atau dimiliki),
d. Sanggup menyediakan ruang khusus yang layak dan aman untuk
penyimpanan dan pengoperasian sarana belajar multikeaksaraan
berbasis teknologi;
e. Sanggupmenyediakantenagateknis/operatoryangmemadaiuntuk
mengoperasikan dan perawatan sarana belajar multikeaksaraan
berbasis teknologi (dibuktikan dengan curriculum vitae);
f. Sanggupmemberikanjaminanuntukpemanfaatan,pemeliharaan,
dan pengamanan sarana belajar multikeaksaraan sebaik-baiknya
sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
C. Tatakelola Pencairan Bantuan
Dalam kerangka proses penyaluran bantuan kepada lembaga penerima
yang ditetapkan, melibatkan beberapa pihak dengan tugas, fungsi, serat peran
masing-masing.
1. Tugas dan Fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a. Menetapkan petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan
pengelolaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis
teknologi tahun 2013;
b. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi kepada sasaran yang
ditetapkan mengenai ketersediaan bantuan bantuan sarana
belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013;
c. Mengesahkan Surat Keputusan (SK) lembaga penerima bantuan
bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun
2013;
d. Membuat laporan penyaluran bantuan tingkat satuan kerja;
35
Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama
PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : /B4/AKS/2012
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
............... (diisi nama lembaga) .......................
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANTUAN
SARANA BELAJAR MULTIKEAKSARAAN BERBASIS TEKNOLOGI
TAHUN 2013
Pada hari ini .............., tanggal ......................, bulan ................ tahun
dua ribu tigabelas, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama : Ir. Triana Januari, DTS, M. Pd.
NIP : 196201251993012001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI.
Alamat : Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
10270.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Lampiran–Lampiran

34
terbantu oleh petunjuk ini dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaannya.
Demikian halnya, penyusun berharap semua pihak yang berkepentingan
dapat memperoleh manfaat dari petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan
bantuan sarana belajar multikeaksaraan ini.
Akhirnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat
senang apabila para pengguna berkenan memberikan masukan membangun
guna menyempurnakan petunjuk teknis yang jauh dari sempurna ini. Kami
juga sangat senang melayani apabila para penguna memerlukan penjelasan
dan/atau keterangan lebih lanjut berkaitan dengan petunjuk teknis yang saat
ini berada ditangan bapak/ibu. Koresponden tertulis kami layani melalui
alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian
Pendidikan Nasional, Kompleks Kantor Kemdiknas, Gedung E Lantai 6,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725501.
Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui website kami di alamat:
• http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas
15
2. Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
a. Membantu KPA menyosialisasikan ketersediaan bantuan bantuan
sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013
sasaran yang ditetapkan;
b. Melaksanakan penilaian dalam rangka seleksi lembaga calon
penerima bantuan;
c. Menetapan Surat Keputusan (SK) lembaga penerima bantuan;
d. Melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima
bantuan tahun 2013;
e. Melakukan veriﬁkasi terhadap lembaga calon penerima bantuan;
f. Menyiapkan kelengkapan dokumen permintaan pencairan
bantuan;
g. Mengajukan SPP kepada Pejabat Pembuat SPM (PP-SPM)
h. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
oleh lembaga;
i. Membuat laporan penyaluran bantuan kepada KPA;
3. Peran dan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyosialisasikan tersedianya fasilitasi bantuan kepada dinas
pendidikan kabupaten/kota, calon lembaga penerima, pemangku
kepentingan.
b. Menerbitkan rekomendasi untuk lembaga yang mengajukan
proposal bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis
elektronik 2013;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. melakukan sosialisasi ketersediann bantuan bantuan sarana
belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013 kepada
lembaga dan/atau pihak yang berkepentingan
b. menerbitkan rekomendasi untuk lembaga yang mengajukan
proposal bantuan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis
teknologi tahun 2013;

16
5. Tugas Lembaga Penerima Bantuan
a. Mempelajari dengan cermat dan memahami petunjuk teknis dan
perjanjian kerjasama tentang peneyelnggaraan kegiatan yang terkait;
b. Melaksanakan, mengelola, menfaatkan bantuan sarana belajar
multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013 sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan.
c. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sarana
belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013, sesuai
mekanisme dan peraturan yang berlaku;
d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana belajar
multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013 sesuai ketentuan
yang diatur dalam petunjuk teknis dan/atau di sepakati di dalam
perjanjian kerjasama;
6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
a. Melakukan pengujian terhadap SPP dana bantuan sosial
b. Menerbitkan SPM-LS
c. Mengajukan SPM-LS ke KPPN Jakarta III
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III (KPPN
Jakarta III)
a. Menerima SPM-LS yang diajukan oleh PP-SPM dan mengujinya
b. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
c. Menyalurkan dana bantuan ke rekening lembaga
D. Tata Cara Pengajuan Bantuan Bantuan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sudah menetapkan
petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, pengelolaan bantuan sarana belajar
multikeaksaraan berbasis teknologi tahun anggaran 2013. Lembaga diminta
mempelajari sebaik-baiknya petunjuk teknis tersebut, agar mereduksi peluang
terjadinya kesalahan dalam penyusunan dan pengajuan proposal, pengelolaan
dan pertanggungjawaban bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis
teknologi tahun 2013. Berikut skema diagram pengajuan dan penyaluran
bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013.
33
L
ayanan pendidikan keaksaraan dengan memanfaatkan ketersediaan
teknologi komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan.
Keuntungan yang diperoleh melalui pembelajaran multikeaksaraan
berbasis teknologi yaitu, pertama dapat mengoptimalkan proses dan hasil
pembelajaran. Keuntungan kedua adalah memberikan nilai tambah kepada
manajemen layanan kepada masyarakat, ketiga menjadi instrument perekat
nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih dengan memperhatikan
kondisi geograﬁs Indonesia yang sedemikian luas dan menyebar. Keunggulan
teknologi komunikasi dan informasi mampu mengatasi ruang dan waktu
yang ditimbulkan kondisi geograﬁs Indonesia.
Kemajuanteknologidaninformasisaatini,sangatbermanfaatuntukmengubah
peserta didik pendidikan keaksaraan menjadi melek aksara (literate), yang
meliputi melek informasi, melek teknologi, serta melek teknologi komputer.
Muaradarisemua“kemelekan”tersebutadalahlahirnyawargamasyarakatyang
melek informasi. Dampak lanjutan dari masyarakat yang melek informasi,
memudahkan mereka menerima pencerahan dalam hidup dan perubahan
perilaku sebagai hasil belajar. Atas dasar hal tersebut, pembelajaran ragam
keaksaraan sudah selayaknya didukung dengan memanfaatkan, menerapkan
ketersediaan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada lembaga
yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan bantuan sarana belajar
multikeaksaraan berbasis teknologi tahun anggaran 2013. Selanjutnya,
pembina kegiatan pendidikan masyarakat di lingkungan dinas pendidikan
provinsi, kabupaten/kota serta penilik pendidikan masyarakat, diharapkan
PENUTUP
BAB VI

32
BAB V
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
A. Pengawasan
Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan
sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan
kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang
dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial
sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan
tindaklanjut pasca kegiatan.
B. Pemeriksaan
Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari
APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud
agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi
terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
17
TBM
Penyusunan
Juknis
Dit. Bindikmas
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
Dinas Pendidikan
Provinsi
Dinas Pendidikan
Kab./Kota
Pengajuan
rekomendasi
Seleksi Adm. &
Teknis
Pengajuan Dana
ke KPPN
Dokumen
lengkap?
Menerbitkan
SP2D
Menerima
Dana
Pelaksanaan
kegiatan
Pelaporan
kegiatan
Tembusan
laporan
Tembusan
laporan
Penyampaian
laporan
Penyaluran
Dana
Pelaporan
kegiatan
Pengajuan
Proposal
Penetapan
Lembaga
Ya
Tidak
Akad Kerjasama
Verifikasi
Lembaga
Penyusunan
Proposal
KPPN III

18
Keterangan Diagram Alur Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan.
1. Lembaga menyusun proposal menggunakan format terlampir (lampiran-1) dan
mengirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Proposal dilampiri:
a. Asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;
b. Fotokopi rekening bank atas nama lembaga dan cetak halaman transaksi buku,
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga,
d. Fotokopi;
1) Bukti legalitas kelembagaan dari pejabat yang berwenang,
2) Surat izin opersional penyelenggaraan (khusus PKBM) atau
Penerimaan Proposal TBM Rintisan dilaksanakan mulai bulan Januari 2013 sampai
dengan 31 Juli 2013. Proposal yang diterima setelah tanggal tersebut akan kami proses
selama dana bantuan TBM pada anggaran tahun 2013 masih tersedia.
Proposal bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi Tahun 2013
dikirim secara langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerbitkan surat rekomendasi (lampiran 2)
3. PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melaksanakan seleksi administrasi
dan teknis terhadap proposal lembaga yang masuk
4. Terhadap proposal yang lolos dari penilaian administrasi maupun penilaian subtansi/
teknis dilakukan dapat dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas yang ditunjuk dengan
surat tugas Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Verifikasi dilakukan dengan
maksud mengetahui eksistensi dan kelayakan lembaga. Dalam verifikasi lapangan,
kegiatan yang dilakukan adalah cheking dokumen asli, klarifikasi data, akurasi
informasi, dan melihat fisik lembaga serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
5. PPK menetapkan lembaca penerima bantuan dengan surat keputusan yang disahkan
oleh KPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, atau pejabat
yang ditunjuk.
6. PPK melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga yang sudah ditetapkan sebagai
penerima bantuan sarana belajar multikaeaksaraan berbasis teknologi (lampiran 6)
dengan lembaga penerima bantuan.
7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan permintaan pencairan dana
ke KPPN sesuai mekanisme yang berlaku.
8. KPPN menerbitkan SP2D untuk melakukan pencairan dana, dan menyalurkannya
kepada lembaga melalui rekening atas nama lembaga yang bersangkutan.
9. Setelah bantuan dana diterima, maka lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan
jadwal yang tertuang dalam proposal yang diajukan. Selama pelaksanaan kegiatan,
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat dan berwenang melakukan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh lembaga.
10. Lembaga wajib memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang ditetapkan
(lihat lampiran 5).
31
C. Catatan Khusus
1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tidak memungut biaya apapun dan
dalam bentuk apapun kepada lembaga yang mengajukan usulan
bantuan sarana belajar multikeaksaraan.
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta seluruh
pegawai/staf baik secara bersama (organisasi) maupun secara
perorangan dilarang meminta dan/atau menerima pengembalian
dana dalam bentuk apapun dari lembaga atau pihak lain, baik
langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan
penerimaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan;
3. Lembaga atau pihak-pihak lain, baik langsung maupun tidak
langsung patut diduga terkait dengan proses dan/atau pengajuan/
seleksi/penyaluran/ penyerahan/ penerimaan bantuan sarana belajar
multikeaksaraan, tidak diperbolehkan mencoba dan/atau melakukan/
memberikan/menawarkan suap/imbalan/komisi/ hadiah atau
sejenisnyakepadapegawai/petugasDirektorat PembinaanPendidikan
Masyarakat yang akan dan/atau sedang/telah melaksanakan tugas
resmi berkaitan dengan penyaluran bantuan.
4. DirektoratPembinaanPendidikanMasyarakatberhakmendiskualifikasi
usulan/proposal bantuan sarana belajar multikeaksaraan dari
lembaga yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan
akhir pertanggungjawaban penyelenggaraan program pendidikan
masyarakat tahun 2012 dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
5. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul
sebagai akibat pengajuan proposal, seperti biaya administrasi/materai,
pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan
sarana belajar multikeaksaraan.
6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam
sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, menjadi milik
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tidak dapat
diminta kembali oleh lembaga dengan alasan apapun.

30
B. Pemantauan
1. Tujuan, Subjek, Objek, dan Strategi Pemantauan
a. Pemantauan dilakukan dalam kerangka pembinaan, optimalisasi
hasil, serta sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas kinerja
lembaga dan publik.
b. Subjek pemantauan adalah lembaga setelah menerima dan/atau
memanfaatkan bantuan sarana belajar multikeaksaraan.
c. Objek pemantauan dapat meliputi, keadaan (kondisi) dan
kelengkapan sarana belajar, kesesuaian kuantitas dan kualitas,
pemanfaatan dan kemanfaatan sarana belajar, keberfungsian,
dukungan insfrastruktur yang difasilitasi oleh lembaga penerima,
dan lain-lainnya;
d. Strategi pemantauan antara lain: (i) kunjungan lapangan; (ii)
korespondensi atau laporan tertulis langsung kepada lembaga;
(iii) permintaan informasi dan/atau laporan melalui dinas
pendidikan setempat, media massa, pihak lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Pelaksana Pemantauan
a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah
berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan
provinsi dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;
b. Dinas pendidikan provinsi setelah berkoordinasi dan/atau
bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota;
c. Dinaspendidikankabupaten/kotasetempatsetelahberkoordinasi/
bekerjasama dengan Penilik Pendidikan Masyarakat setempat;
d. Penilik terkait baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan
dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada
lembaga dalam hal pemanfaatan, pengamanan, perawatan,
pelaporan, serta optimalisasi kemanfaatan penerima bantuan
sarana belajar multikeaksaraan.
19
1. Sosialisasi
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyrakat menyosialisasikan
tersedianya bantuan melalui berbagai cara, antara lain:
a. Pemberitahuan secara tertulis kepada dinas pendidikan provinsi
dan kabupaten/kota. Pelaksanaan strategi ini dapat berupa
pengiriman surat dinas dan/atau juknis;
b. melalui pertemuan-pertemuan dengan dinas pendidikan provinsi
dan kabupaten/kota atau lembaga mitra;
c. memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu
mengunggah petunjuk teknis melalui laman Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan alamat http://www.
paudni.kemdikbud.go.id/dikmas
2. Pengajuan Proposal
a. Lembaga yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan
kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, untuk
memperoleh bantuan dengan mengirimkan proposal.
b. Lembaga menyusun proposal dengan mengikuti ketentuan
yang diatur dalam petunjuk teknis pengajuan, panyaluran, dan
pengelolaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis
elektronik tahun 2013;
c. Pengiriman proposal oleh lembaga mengikuti ketentuan berikut
1) Satu eksemplar proposal asli dikirim ke direkturat dengan
alamat
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
u.p Kepala Subbagian Tata Usaha
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud
Gedung E Lantai 6 Komplek Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Lembaga dapat mengirimkan terlebih dahulu salinan
proposal dikirim, dalam bentuk ﬁle (soft copy) melalui surat
elektronik (e-mail) ke alamat:

20
• sarana.paudni@kemdikbud.go.id
• subdit.sarpras2011@ymail.com
• subditsarpras.dikmas2011@gmail.com
Pengiriman proposal melalui email tidak mengilangkan
kewajiban mengirimkan proposal proposal asli (hard copy.)
2) alamat sebanyak yang sama masing-masing satu copy
(eksemplar) kepada Dinas Pendidikan Provinsi,
3) Selanjutnya, masing-maisng satu (copy) eksemplar salinan
dari proposal yang sama dikirimkan kepada dinas pendidikan
kabupaten/kotasetempat,c.q.KepalaBidangyangmenangani
Pendidikan Masyarakat;
4) Tanda terima penyerahan/pengiriman proposal tembusan/
copy kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/
Kota dilampirkan di dalam Proposal yang dikirimkan ke
Direktorat).
d. Direktorat menerima proposal Bantuan Sarana Belajar
Multikeaksaraan Berbasis Teknologi, selambat-lambatnya
sebelum 31 Juli 2013;
e. Batas waktu penerimaan proposal tersebut dalam butir 2.d. dapat
diperpanjang apabila masih tersedia alokasi anggaran dan masih
dalam masa anggaran tahun 2013, dan/atau sesuai ketentuan
perubahan yang disetujui/ditetapkan Direktur Pembinaan
Pendidikan Masyarakat.
3. Seleksi/Penilaian Proposal
a. Seleksi/Penilaian Administrasi
1) Proposal yang memenuhi ketentuan waktu pemasukan
proposal diikutkan dalam seleksi administrasi;
2) Seleksi administrasi untuk memastikan terpenuhinya syarat
administrasi yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;
3) Hasil seleksi administrasi ada dua kemungkinan, (i) lembaga
dinyatakan lulus administrasi; (ii) lembaga dinyatakan tidak
lulus administrasi;
29A. Pelaporan
1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana
Lembaga wajib memberitahukan kepada Direktur Pendidikan
Masyarakat bahwa dana sudah diterima di rekening lembaga yang
ditetapkan.Suratpemberitahuandilengkapidenganbuktipendukung
berupa photo copy hasil cetak buku rekening yang mencantumkan
nominal bantuan yang diterima. Surat pemberitahuan dibuat
mengikuti format yang ditetapkan pada lampiran 7, dan dikirim
langsung kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
Salinan surat pemberitahuan dapat dikirim melalui surat elektronik.
2. Laporan Hasil Penyelenggaraan
Lembaga wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan
PendidikanMasyarakat,laporantertulistentanghasilpenyelenggaraan
kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan bantuan sarana
belajar multikeaksaraan berbasis teknologi. Untuk mempercepat
penerimaan, lembaga dapat mengirim laporan dalam bentuk soft copy
melalui surat elektronik (email). Laporan lengkap tercetak (hard copy)
tetap wajib dikirimkan menyusul laporan melalui email. Laporan
hasil penyelenggaraan kegiatan diterima oleh Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya tanggal 7 Desember
2013. Sistematika penulisan laporan mengikuti ketentuan format
pada lampiran 8.
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
BAB IV

28
No Komponen Sarana Belajar Multikeaksaraan Volume Alokasi (%)
A Pengadaan Perangkat Keras (Hardaware) meliputi: 1 set 65%
(maksimal)
1. Komputer Personal (PC) 2 unit
2. Mesin pencetak (printer) kualitas setara Inkjet 1 unit
3. Penyediaan sambungan internet 1 unit
4. Perangkat alat pemindai (scanner) 1 unit
5. Televisi LCD (LCD TV) 32 inchi 1 unit
6. Projektor LCD (LCD Pojector) 1 unit
7. Layar Projektor LCD 1 unit
8. Kamera Digital 1 unit
9. Kamera Video 1 unit
10. Perangkat pemutar Video Digital 1 unit
11. Perangkat pencadang sumber daya listrik (UPS) 2 unit
12. Almari penyimpan/pengaman sarana belajar 1 unit
B Biaya Operasional Penyelenggaraan/Pengoperasian 12 bulan 15%
(maksimal)1. Jasa langganan daya listrik 12 bulan
2. Jasa langganan sambungan internet 12 bulan
3. Bahan pakai habis (tinta printer, kertas, dan sejenisnya). 12 bulan
4. Honorarium operator sarana belajar (maksimum 2
orang).
12 bulan
C. Penyediaan Bahan Belajar Multikeaksaraan Berbasis
Elektronik (bukan buku) tentang subjek/tema:
1 paket 20%
(minimal)
1. Keaksaraan media dan teknologi
2. Keaksaraan kritis
3. Keaksaraan fungsional
4. Keaksaraan perdamaian dan multikultural
5. Keaksaraan bencana
6. Keaksaraan kewirausahaan
21
4) Proposal yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diikutkan
dalam tahap seleksi/penilaian substansi/teknis.
5) Objek dan instrumen seleksi administrasi mengacu ketentuan
yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;
6) Pelaksana seleksi administrasi adalah Subdit Sarana dan
Prasarana dan/atau tim yang diberi tugas khusus oleh pejabat
yang berwenang;
7) Objek dan kriteria seleksi/penilaian administrasi
No Objek Administrasi yang diseleksi/dinilai
Sesuai/
Ada
Tdk Sesuai/
Tdk Ada
(1) (2) (3) (4)
1 Lembaga pengusul memenuhi ketentuan
2 Photo copy surat keputusan/bukti pendirian lembaga
3 Foto kopi Izin operasional PKBM//penyelenggaraan
program PNFI/PAUDNI (khusus PKBM)
4 Asli surat keterangan domisili lembaga yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa/Kelurahan
5 Bukti kepemilikan/hak menggunakan bangunan sebagai
sekretariat lembaga (sertiﬁkat/ rekening listrik/PDAM/
PBB/dan lainnya yang relevan.
6 Fotokopi kartu tanda penduduk ketua/pimpinan/
penanggungjawab lembaga yang masih berlaku
7 Bukti berpengalaman 2 (dua) tahun atau lebih sudah
menyelenggarakan pendidikan keaksaraan
8 Asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota
setempat.
9 Daftar calon peserta didik pendidikan keaksaraan
10 Surat pernyataan yang mencakup kesanggupan:
a. menyediakan prasarana pembelajaran multikeaksaraan
(ruang belajar, ruang pengoperasian/penyimpanan sarana
belajar multikeaksaraan) yang dibutuhkan;
b. menyelenggarakan pembelajaran multikeaksaraan pada
kelompok belajar pendidikan keaksaraan;
c. memenuhi kelengkapan kebutuhan pengoperasian sarana
belajar multikeaksaraan yang belum disediakan direktorat;
d. bertanggungjawab penuh terhadap keutuhan, keamanan,
dan perawatan, sarana belajar multikeaksaraan;

22
No Objek Administrasi yang diseleksi/dinilai
Sesuai/
Ada
Tdk Sesuai/
Tdk Ada
(1) (2) (3) (4)
e. memanfaatkan sarana belajar semata-mata untuk
pembelajaran pendidikan keaksaraan;
f. Pernyataan sudah memenuhi kewajiban pelaporan
atas kegiatan tahun sebelumnya (khusus lembaga yang
tahun sebelumnya menerima bantuan dari Direktorat
Bindikmas).
11 Memiliki rencana pembelajaran keaksaraan dengan
pendekatan multikeaksaraan berbasis teknologi;
12 Bagan/daftar struktur kepengurusan lembaga
13 Mencantumkan NILEM (khusus Kelembagaan PKBM)
b. Seleksi/Penilaian Substansi/Teknis
1) Hanya proposal yang lulus seleksi administrasi yang diikutkan
dalam seleksi/penilaian substansi/teknis;
2) Pelaksana seleksi/penilaian substansi/teknis, adalah panitia/
tim penilai yang diangkat/ditugaskan oleh pejabat yang
berwenang;
3) Hasil seleksi/penilaian substansi/teknis ada tiga kemungkinan
yaitu, proposal dinyatakan:
a) lulus teknis,
b) lulus teknis dengan perbaikan;
c) tidak lulus seleksi/penilaian teknis;
4) Lembaga yang dinyatakan lulus seleksi teknis/substansi
selanjutnya disusun dalam daftar rangking berdasarkan
perolehan akhir skor nilai teknis/substansi.
5) Lembaga yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, untuk
dinyatakan lulus, wajib memperbaiki proposal sesuai saran/
rekomendasi revisi yang disampaikan tim penilai;
6) Tahapan selanjutnya proses seleksi proposal adalah verifikasi;
7) Hanya lembaga dengan proposal dinyatakan lulus teknis,
yang diikutkan dalam tahapan verifikasi;
8) Pelaksanaan dan ketentuan verifikasi lembaga mengikuti
ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
27
pertanggungjawaban dan/atau mengusulkan/menjatuhkan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku/ditetapkan.
5. Pengelolaan Sarana Belajar Multikeaksaraan
Lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawaban tentang
pengadaan dan atas pengelolaan sarana belajar multikeaksaraan
antara lain meliputi:
d. pemanfaatan sarana belajar untuk pembelajaran keaksaraan;
a. kemanfaatansaranabelajarmultikeaksaraanbagipenyelenggaraan
pembelajaran keaksaraan;
b. kondisi fisik, yaitu kuantitas dan kualitas sarana belajar yang
diperoleh,
c. upaya-upaya inovatif yang sudah dan/atau direncanakan/
dilaksanakan untuk pemanfaatan lebih baik (maksimal) sarana
belajar.
d. melaporkan secara rutin pencatatan (inventarisasi) sarana belajar
kepada direktorat dengan tembusan kepada dinas pendidikan
kabupaten/kota setempat. Laporan pencatatan status inventaris
tersebut dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran berjalan
setelah sarana belajar diterima.
F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun anggaran
2013 memfasilitasi penyediaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan
untuk 30 lembaga dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp 2.700.000.000,-
. Setiap lembaga yang ditetapkan akan menerima bantuan sarana belajar
multikeaksaraan senilai Rp 90.000.000,-. Dana tersebut diperuntukkan
semata-mata untuk membiayai penyediaan sarana belajar multikeaksaraan
tersebut dalam huruf E angka 5 huruf a, meliputi (i) penyediaan perangkat
keras (hardware); (ii) biaya operasional penyelenggaraan; (iii) penyediaan
bahanbelajarmultikeaksaraanberbasiselektronik.Proporsialokasiperuntukan
bantuan sarana belajar multikeaksaraan sebagai berikut.

26
54 Tahun 2010 berserta perubahannya;
d. Lembaga, apabila diperlukan dapat meminta bantuan teknis
dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat, atau instansi
pemerintah lain yang kompeten dalam melaksanakan pengadaan
sarana belajar;
e. Lembaga tidak diperkenankan menggunakan sebagaian atau
seluruh dana bantuan yang diterima untuk mengupah kepada
pihak lain atas bantuan teknis pelaksanaan pengadaan sarana
belajar;
f. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berwenang
memverifikasi proses pelaksanaan dan hasil pengadaan sarana
belajar berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam butir 3.b dia
atas.
g. Lembaga wajib melakukan pencatatan dan pengadministrasian
sarana belajar hasil pengadaan dengan tertib, rapi, dan akuntabel
sesuai keadaan yang sebenarnya.
4. Pemanfaatan Bantuan
Lembaga wajib memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan yang
sudah diterima sesuai dengan peruntukan meliputi antara lain:
a. pertama, mendukung penyediaan media dan bahan pembelajaran
untuk penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan,
khususnya keaksaraan fungsional, keaksaraan kritis, keaksaraan
media dan teknologi, keaksaraan perdamaian dan multikultural,
keaksaraan bencana dan keaksaraan yang relevan, dan sebagainya;
b. kedua, mendukung penyelenggaraan pembelajaran pendidikan
masyarakat lainnya, seperti penyelenggaraan taman bacaan
masyarakat, dan/atau pendidikan pemberdayaan perempuan.
c. apabila dikemudian hari diketahui bahwa lembaga terbukti
melakukan penyimpangan pemanfaatan sarana belajar
multikeaksaraan tidak sesuai peruntukan semestinya, Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak meminta
23
Komponen/aspek teknis yang dinilai:
No Komponen/Aspek/Indikator Penilaian Proposal
A Kualifikasi lembaga
1. Pengalaman lembaga menyelenggarakan program:
g. pendidikan keaksaraan.
h. pendidikan masyarakat lainnya
2. Pengalaman pengurus/pengelola lembaga dalam menyelenggarakan program
pendidikan keaksaraan
a. Ketua/penanggungjawab lembaga
b. Sekretaris lembaga
c. Pengurus lainnya (wakil ketua, bendahara, dsb)
3. Kualifikasi tutor pendidikan keaksaraan (curriculum vitae):
a. Tutor ke-1
b. Tutor ke-2
c. Tutor ke-3, dst.
4. Pengalaman Ketua/penanggungjawab lembaga dalam pelatihan/ penataran teknis*)
yang berkaitan dengan program:
a. pendidikan keaksaraan
b. pendidikan masyarakat lainnya
5. Penghargaan yang pernah diterima lembaga:
a. di bidang yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pendidikan keaksaraan
b. di bidang yang tidak secara langsung dengan program pendidikan masyarakat
6. Kesiapan sarana & prasarana pembelajaran keaksaraan yang dimiliki lembaga
a. ruang pembelajaran
b. bahan pembelajaran
c. perlengkapan pembelajaran keaksaraan yang sudah tersedia
B Kualifikasi Usulan (Proposal) Kegiatan
1. Urgensi/alasan pentingnya lembaga mengajukan sarana belajar multikeaksaraan
2. Rencana kerja pemanfaatan sarana pembelajaran multikeaksaraan
a. tujuan pengajuan bantuan pembelajaran multikeaksaraan
b. kesiapan lembaga untuk memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan
c. dukungan (kontribusi) prasarana yang dapat disediakan lembaga untuk
memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan
d. rencana pengelolaan sarana belajar multikeaksaraan

24
No Komponen/Aspek/Indikator Penilaian Proposal
e. keberadaan calon penerima manfaat sarana belajar multikeaksaraan
f. ketersediaan dan kualifikasi calon tutor, tenaga pengelola sarana belajar, dan/atau
nara sumber teknis lainnya
g. kesiapaninsfrastrukturpendukungyangdisediakanlembagauntukmemanfaatkan/
operasionalisasi sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi.
3 Bukti kelayakan tenaga teknis untuk menangani sarana dan prasarana teknologi
komunikasi dan informasi
4. Verifikasi Lembaga
Proposal yang dinyatakan lolos penilaian subtansi/teknis, selanjutnya
dapat dilakukan verifikasi. Verifikasi dilaksanakan untuk memastikan
kesesuaian data, informasi, dokumen yang sudah disampaikan
dalam proposal sesuai dengan fakta senyatanya di lembaga.
Petugas melakukan verifikasi dengan salah satu atau beberapa cara
sekaligus, yaitu visitasi/kunjungan langsung ke lokasi dan alamat
lembaga, koresponden/surat menyurat, berkerjasama dengan dinas
pendidikan dan/atau pihak terkait lainnya, serta cara lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Objek verifikasi lembaga meliputi namun tidak terbatas pada data/
informasi/bukti berkas tertulis yang sudah diserahkan bersama
proposal. Hasil akhir verifikasi adalah (i) lembaga dinyatakan lulus
verifikasi, (ii) lembaga dinyatakan tidak lulus verifikasi. Hanya
lembaga yang dinyatakan lulus verifikasi yang dapat diusulkan
untuk ditetapkan menjadi calon penerima bantuan sarana belajar
multikeaksaraan.
5. Penetapan Penerima Bantuan
Lembaga calon penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Lembaga
calon penerima ditetapkan menjadi penerima setelah diusulkan oleh
tim berdasarkan hasil rapat pleno tim penilai dan/atau rapat pimpinan
direktorat serta mempertimbangkan hasil penilaian proposal dan
verifikasi lapangan.
25
E. Penyaluran Bantuan
1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, menandatangani
perjanjian kerjasama dengan lembaga yang ditetapkan sebagai
penerima bantuan.
2. Penyerahan dan Penerimaan Sarana Belajar
a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyerahkan
kepada lembaga yang sudah ditetapkan dalam bentuk sejumlah
dana;
b. Penyerahan dan penerimaan bantuan dilakukan setelah Pejabat
Pembuat Komitmen terkait dan penanggung jawab lembaga
penerima menandatangani perjanjian kerjasama.
c. Mekanisme dan tata cara penyerahan dan/atau penerimaan
bantuan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.
d. Lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan tidak
dikenai biaya apapun untuk penerimaan bantuan sarana belajar
multikeaksaraan.
3. Pengadaan Sarana Belajar Multikeaksaraan
a. Lembaga yang ditetapkan, setelah menerima bantuan dana segera
merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana belajar
multikeaksaraan yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat;
b. Lembaga bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan dan
hasil pengadaan sarana belajar dalam hal ruang lingkup, jenis,
kuantitas, kualitas, spesifikasi teknis, dan waktu yang ditetapkan;
c. Pelaksanaan pengadaan sarana belajar tersebut dalam butir
3.b oleh lembaga nonpemerintah, perlu mengikuti ketentuan
prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

BANTUAN

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à BANTUAN

Similaire à BANTUAN (20)

Plus de MULTI FOCUS VIDEO SHOOTING

Plus de MULTI FOCUS VIDEO SHOOTING (12)

Dernier

Dernier (20)

BANTUAN