Petunjuk teknis pkh

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039
Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
ii iii
Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan
KATA SAMBUTAN
Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
D
eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap
orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas
tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama
tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia
untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan
berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi,
persahabatan, dan perdamaian.
Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang
diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang
hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini
diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh
masyarakat. Oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan
untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi
kemarjinalan tertentu (geograﬁs, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas
dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan
pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha
mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat,
pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan
kelembagaan pendidikan nonformal.
Pada tahun 2013 persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar
dan lanjut usia yang memperoleh layanan kecakapan hidup ditargetkan
naik menjadi 17,5% dari 14% pada tahun 2012. Untuk mencapai target
tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan

iv v
Informal (PAUDNI) melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
menyediakan layanan pendidikan kecakapan hidup (PKH) perempuan.
Buku petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan PKH
perempuan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pembina, penyelenggara
dan pemangku kepentingan pendidikan masyarakat lain untuk berpatisipasi
dan menyukseskan penyelenggaraan program tersebut sesuai dengan peran
masing-masing.
Sayamenyambutbaikditerbitkannyapetunjukteknispengajuandanpengelolaan
bantuan sosial PKH perempuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan
pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan,
dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu.
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini
saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga
bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran
yang berlipat dari Allah SWT.
Jakarta, Maret 2013
Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP 195703221982112001
KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
T
erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri
bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan pendidikan dapat
dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan
masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat
menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran
sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat
akan selalu melibatkan proses di mana upaya pemerintah diwujudkan secara
terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial,
ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.
Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i)
ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang
dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii)
kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv)
ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi
dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara pendidikan
masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG).
Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang.
Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah
sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (15-
59 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari
jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%.
Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan Dasar
yang berusia 15 – 59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha
Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang
memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu,

vi vii
sebanyak 32% Kabupaten/Kota telah menerapkan Pengarusutamaan Gender
(PUG) bidang pendidikan. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota yang telah
menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan
peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% Kecamatan telah memiliki
PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Demikian juga
untuk persentase Kabupaten/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM
meningkat menjadi 47%.
Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut
disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan
pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk
bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan,
penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan
peningkatan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan. Selain itu,
petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina,
penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam
keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat.
Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas
kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga
petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya
dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah
SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.
Jakarta, Maret 2013
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,
Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.
NIP.195804091984022001
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ............................................................................... iii
KATA PENGANTAR.............................................................................. v
DAFTAR ISI............................................................................................ vii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................... 1
B. Dasar Hukum...................................................................... 3
C. Tujuan Petunjuk Teknis ...................................................... 4
BAB II PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN .......... 5
A. Pengertian ........................................................................... 5
B. Sasaran ............................................................................... 5
1. Penerima Bantuan ........................................................ 5
2. Penerima Manfaat ........................................................ 6
C. Tujuan Kegiatan .................................................................. 6
D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... 6
E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. 7
1. Persiapan ...................................................................... 7
2. Pelaksanaan .................................................................. 7
3. Penilaian ...................................................................... 9
4. Pendampingan ............................................................. 9
BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ... 11
A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... 11
B. Persyaratan Lembaga ........................................................... 11
C. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. 11
D. Prosedur Penyaluran Dana .................................................. 12
E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... 13
F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan .................. 14
r Pembinaan Pendidikan MMasassassssasasasasasasssasasassaasassaaaasasaasyayyy r
Ella Yulaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelalalaalalaaaalaalalaaalalalalalalaallaalaallalalalalaaaaaaaaawaw ti, M.A., Ph.D.
NIP.19588888888888888888888888888888888888888888800004000000000000000000000000 09198402200001

viii 1
PENDAHULUAN
BAB I
A. Latar Belakang
Pada 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna
aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki
dan 4.465.282 orang perempuan.
Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.419.709 orang atau 80,52 persen
berada di 13 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan
jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di
atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,43 persen; satu provinsi dengan
jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi dengan angka
persentase di bawah persentase rata-rata nasional yaitu Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya enam provinsi lainnya memiliki angka presentase tuna aksara di
atas persentase rata-rata nasional.
Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412
orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000
orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah
perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat
miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur.
Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental
pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan
komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga
terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN...................................... 16
A. Pelaporan ............................................................................ 16
B. Pemantauan ........................................................................ 16
C. Catatan Khusus .................................................................. 17
BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. 18
A. Pengawasan ......................................................................... 18
B. Pemeriksaan ........................................................................ 18
BAB VI PENUTUP ............................................................................... 19
Lampiran–Lampiran ............................................................................... 20
Lampiran 1. Contoh Perjanjian Kerjasama ...................................... 20
Lampiran 2. Format Sampul Proposal ............................................ 24
Lampiran 3. Format Surat Rekomendasi .......................................... 25
Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ...... 26
Lampiran 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal .................... 27
Lampiran 6. Format Calon Peserta Didik......................................... 28
Lampiran 7. Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/
Nara Sumber Teknis/Instruktur ................................... 29
Lampiran 8. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan ............................ 30
Lampiran 9. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana .. 32
Lampiran 10. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan ..... 33
Lampiran 11. Format Buku Kas ........................................................ 35
Lampiran 12. Format Buku Pembantu Pajak .................................... 36

2 3
Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah
ditindaklanjutidenganPeraturanMenteriPendidikanNasionalNomor35Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan
untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal menyediakan
layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan
program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau
menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan
dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat
kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan
rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak
dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.
Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi
keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, rintisan
balai belajar bersama, dan aksara berbasis cerita rakyat. Program-program
tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan mutu
TBM unggulan berbasis elektronik, serta program-program pendidikan
pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan,
peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan koran anak, pendidikan
keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya.
Kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan merupakan upaya
pemerintah untuk memberdayakan kaum perempuan. Kegiatan ini dapat
diakses oleh para penyelenggara kegiatan pendidikan masyarakat yang
memenuhi persyaratan.
Agar penyelenggara dapat mendukung terwujudnya perempuan yang
berdaya secara menyeluruh, termasuk mempunyai kesadaran pola hidup sehat
dan juga karakter yang kondusif, diperlukan sejumlah rangkaian kegiatan
yang dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan
kualitas hidup dirinya melalui pendidikan kecakapan hidup perempuan. Hal
ini diarahkan agar dapat membantu lembaga yang memenuhi persyaratan
meningkatkan jumlah dan kualitas layanan mereka dalam pemberdayaan
perempuan. Agar para lembaga terkait dapat memperoleh bantuan ini sesuai
dengan aturan dan dapat memanfaatkannya secara maksimal maka disusunlah
”Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Kegiatan
Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Tahun 2013.”
B. Dasar Hukum
Penyaluran bantuan Kegiatan Kecakapan Hidup Perempuan Tahun 2013
didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/
PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada
Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun
2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

4 5
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
PEREMPUAN
BAB II
10. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan
Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di
Lembaga Keagamaan.
11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2010-2014.
12. Komitmen internasional:
a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa
atau Conﬁntea V, Adult Education, The Hamburg Declaration- the
Agenda for the Future.
b. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua-PUS (The Dakar
Framework for Action on Education for All).
c. Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-
MDG’s).
d. Dasawarsa Pendidikan untk Pembangunan Berkelanjutan PBB
(United Nations Decade of Education for Sustainable Development)
2004-2014.
C. Tujuan Petunjuk Teknis
Penyusunan petunjuk teknis bertujuan sebagai acuan dalam:
1. Penyusunan dan pengajuan proposal;
2. Melaksanakan penilaian proposal;
3. Menyalurkan bantuan penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan; dan
4. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.
A. Pengertian
1. Pendidikan kecakapan hidup perempuan merupakan tindakan
pembelajaran yang berpihak (afﬁrmative action) terhadap peningkatan
kemampuan kecakapan hidup meliputi kecakapan personal, sosial,
intelektual, dan vokasional berkaitan dengan pendidikan karakter
dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan
mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah
pada kemandirian dan kehidupan keluarga
2. Bantuan pendidikan kecakapan hidup perempuan merupakan
bantuan biaya operasional penyelenggaraan pelatihan kecakapan
hidup, pendidikan karakter, serta pendidikan pencegahan risiko
kematian ibu hamil dan anak, dan kesehatan bagi perempuan
agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Bantuan
sosial pendidikan kecakapan hidup perempuan diberikan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI pada DIPA
No. SP/023.05.1.666866/AG/2013 tanggal 05 Desember 2012.
B. Sasaran
1. Penerima Bantuan
Penerima bantuan pendidikan kecakapan hidup perempuan adalah
SKB/UPTD pendidikan nonformal dan informal/PKBM/Satuan
PNF Sejenis/organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan.

6 7
2. Penerima Manfaat
Penerima manfaat Kecakapan hidup perempuan adalah perempuan
yang memiliki karakteristik sebagai berikut.
a. Perempuan berusia produktif (18-45 tahun);
b. Tidak memiliki pekerjaan;
c. Berasal dari keluarga miskin, di pedesaan maupun di perkotaan;
d. Berasal dari kelompok-kelompok masyarakat rentan sosial
dan diskriminasi di perkotaan (diperdagangkan, kekerasan,
pelecehan,dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya).
C. Tujuan Kegiatan
Pendidikan kecakapan hidup perempuan bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kemampuan kecakapan hidup perempuan dalam
melaksanakan pendidikan karakter dalam keluarga.
2. Meningkatkan pemahaman perempuan tentang pendidikan pencegahan
risiko kematian ibu hamil dan anak, narkoba dan HIV/AIDS yang
berguna bagi peserta didik maupun keluarganya secara umum.
3. Meningkatkan keterampilan vokasional perempuan sehingga mampu
berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat
kehidupan diri dan keluarganya.
D. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari kegiatan pendidikan kecakapan hidup
perempuan adalah:
1. Meningkatnya kemampuan kecakapan hidup perempuan dalam
melaksanakan pendidikan karakter dalam keluarga.
2. Meningkatnyapemahamanperempuantentangpendidikanpencegahan
risiko kematian ibu hamil dan anak, narkoba dan HIV/AIDS yang
berguna bagi peserta didik maupun keluarganya secara umum.
3. Meningkatnya keterampilan vokasional perempuan sehingga mampu
berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat
kehidupan diri dan keluarganya.
E. Deskripsi Kegiatan
Pendidikan kecakapan hidup perempuan dilakukan dalam bentuk
pembelajaran dan/atau pelatihan, serta pendampingan. Agar pelaksanaan
kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang
diharapkan, lembaga penerima bantuan perlu menyusun Acuan Pelaksanaan
sekurang-kurangnya berisi: nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal
pembelajaran/pelatihan dan kegiatan pendampingan yang menggambarkan
waktu, materi, tutor/instruktur/fasilitator, bahan bacaan/buku rujukan.
Tahapan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan sekurang-
kurangnya, meliputi:
1. Persiapan
a. Mendeskripsikan jenis materi atau usaha dengan jelas dan rasional
sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik
b. Pemetaan sumber daya tutor/fasilitator/tenaga teknis lainnya yang
kompeten sesuai dengan jenis usaha yang akan dikembangkan
c. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam
Acuan Pelaksanaan.
d. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan
a. Pembelajaran pendidikan kecakapan hidup perempuan
dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pelatihan serta
pendampingan untuk meningkatkan kecakapan personal, sosial,
dan keterampilan vokasional bagi para perempuan;
b. Kegiatan pembelajaran dan/atau pelatihan dilakukan sekurang-
kurangnya setara dengan 66 jam pelajaran dan pendampingan
dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah
pembelajaran selesai. Pendampingan diarahkan pada upaya
mempraktekkan hasil pembelajaran dalam sebuah kelompok usaha
ekonomi dan/atau gerakan pemberdayaan perempuan lainnya;
c. Materi pembelajaran sekurang-kurangnya mencakup:

8 9
1) Kecakapan Personal dan Sosial, diantaranya meliputi:
• Keterampilan berkomunikasi
• Etika/budi pekerti dan keteladanan
• Keterampilan mengambil keputusan
• Kesehatan ibu dan anak serta lansia
• Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
• Kerukuntetanggaan dan perdamaian
• Peduli/pelestarian lingkungan
• Kecakapan berkeaksaraan
• Kecakapan mengatur keuangan rumah tangga
2) Kecakapan Vokasional
Kecakapan vokasional yang dilatihkan dipilih dengan
memperhatikan peluang pasar, bahan produksi yang mudah
diperoleh dan berbasis potensi lokal.
d. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah andragogi
atau pendekatan pendidikan orang dewasa yang dicirikan
mengutamakan pengalaman peserta didik.
e. Peserta didik yang telah menyelesaikan program pembelajaran
akan diberikan modal usaha yang digunakan dalam sebuah
kelompok usaha.
f. Pasca pembelajaran dan/atau pelatihan, dilakukan pendampingan
oleh tutor/ nara sumber/pendamping/pengelola. Pendampingan
pengelolaan inkubator bisnis dilaksanakan sekurang-kurangnya 2
(dua) bulan atau setara dengan 16 jam. Bentuk pendampingann
melalui pendekatan kelompok dan pemantauan ke tempat
usaha/pengorganisasian gerakan pemberdayan perempuan.
Pendampingan dapat dilakukan oleh tutor/fasilitaor/
penyelenggara atau mitra usaha/narasumber teknis yang memiliki
kompetensi pada bidang usaha yang akan/sedang dikembangkan.
Pendampingan dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
• Memberikan layanan konsultasi kesehatan dan psikologis
secara berkelanjutan
• Memfasilitasi terbentuknya forum atau kegiatan bersama,
misalnya kelompok usaha, pemeriksanaan kesehatan, dan
lainnya
• Memberikan fasilitasi untuk memasarkan hasil-hasil karya
peserta didik, baik untuk kepentingan ekonomi maupun
aktualisasi.
• Pengorganisasian gerakan perempuan, misalnya dalam
bentuk paguyuban perempuan peduli lingkungan, kelompok
perempuan pengrajin rajut, dll.
3. Penilaian
Penilaian dilakukan baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran/
pelatihan dan pendampingan. Penilaian terhadap proses dilakukan
untuk melakukan perbaikan-perbaikan selama proses berlangsung
serta untuk menyusun rekomendasi dan saran perbaikan bagi proses-
proses yang akan berjalan ke depan. Penilaian hasil belajar dilakukan
untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan
meliputi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan/
kecakapan hidup peserta didik. Materi penilaian disesuaikan dengan
materi pembelajaran/pelatihan yang dilaksanakan. Penilaian hasil
pendampingan dilakukan untuk memotret kemajuan-kemajuan yang
dicapai selama pendampingan, baik kemajuan individu peserta didik
maupun kemajuan kegiatan kelompok/kelembagaan.
Semua kegiatan penilaian dilakukan oleh tutor/instruktur/NST/
fasilitator/ pendamping dan dilaporkan oleh penyelenggara.
Alat/instrumen penilaian dapat berupa lembar observasi/pengamatan
kinerja, hasil karya (portofolio), pameran, lomba-lomba, dan alat
evaluasi lain yang relevan. Peserta didik yang dinyatakan memenuhi
syarat setelah mengikuti pendidikan diberikan STSB (Surat Tanda
Selesai Belajar) oleh lembaga.
4. Pendampingan
Pendampingan dilakukan oleh penyelenggara dan didukung oleh
tutor/NST, maupun stakeholder terkait, pendampingan yang

10 11
PROSEDUR PENGAJUAN DAN
PENYALURAN DANA
BAB IIIdilakukan adalah untuk memelihara kelangsungan keterampilan
vokasional dan mengembangkan usaha dalam skala yang lebih
luas (baik dalam permodalan, pemasaran, dan kemitraan lainnya).
Pendampingan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 bulan/setara 16
jam setelah pelaksanaan kegiatan.
Langkah-langkah pendampingan usaha/keterampilan meliputi:
a. Merumuskan rencana pendampingan.
b. Menetapkan pendekatan, strategi, dan teknik pendampingan.
c. Menyiapkan sarana prasarana/media yang dibutuhkan dalam
melakukan pendampingan.
d. Melakukan penjadwalan serta pengorganisasian.
e. Membantu mengenalkan pada akses dan jejaring kemitraan.
f. Melakukan evaluasi dan reﬂeksi.
A. Lembaga Penyelenggara
Lembaga penyelenggara pendidikan kecakapan hidup perempuan adalah
SKB/UPTD pendidikan nonformal dan informal/PKBM/Satuan PNF
Sejenis/organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan..
B. Persyaratan Lembaga
SKB/UPTD pendidikan nonformal dan informal/PKBM/Satuan PNF
Sejenis/organisasi kemasyarakatan yang dapat menyelenggarakan Kecakapan
hidup perempuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional
dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya.
2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga.
4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga.
5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas.
6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga
(NILEM) atau sudah terakreditasi.
C. Tata Cara Pengajuan Dana
1. Penyusunan Proposal
Lembaga pengusul menyusun proposal dengan menggunakan format
seperti pada lampiran 5 petunjuk teknis ini.
2. Pengiriman Proposal
Proposal dikirimkan kepada:
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha

12 13
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud,
Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.
Lembaga pengusul harus memberikan salinan proposal kepada dinas
pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi.
3. Batas Waktu Pengajuan Proposal
Pengajuan proposal berakhir tanggal 30 Juni 2013. Apabila kuota
masih tersedia, proposal yang diterima melebihi batas waktu tersebut
dapat diproses lebih lanjut.
D. Prosedur Penyaluran Dana
1. Penilaian Proposal
Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian
substansi, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi
dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi
proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat.
2. Verifikasi
Setiaplembagacalonpenerimadanayanglolospenilaiansubstansiakan
diverifikasi untuk mengonfirmasi/memastikan kesahihan informasi/
data lembaga seperti yang tertuang di dalam proposal sebagai bahan
tambahan informasi guna pengambilan keputusan lebih lanjut.
Verifikasi dapat dilakukan dengan cara:
a. Penilaian/pemeriksaan dokumen/informasi lembaga terpilih yang
tersedia di Direktorat, atau
b. Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan rencana
pelaksanaan, atau
c. Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung
lembaga calon penerima dana, atau
d. Klarifikasi/konfirmasi kepada Dinas Pendidikan setempat.
3. Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan
penyelenggaraan Kecakapan hidup perempuansetelah melewati
proses penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk.
4. Penandatangan Perjanjian Kerjasama
PejabatPembuatKomitmendanlembagapenerimabantuanyangtelah
ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan
Kecakapan hidup perempuanatau penguatan aksara kewirausahaan.
Perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Contoh perjanjian kerjasama
terlampir (Lampiran 1).
5. Peluncuran Dana
Proses penyaluran dana mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
yang dilampiri Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani
kedua belah pihak;
b. SPP diajukan kepada bagian keuangan Sesditjen PAUDNI.
c. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
d. Bagian Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III;
e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dan mentransfer dana ke rekening lembaga penerima
bantuan.
E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana
Alokasi anggaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan kecakapan
hidup perempuan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) untuk
membelajarkan 7.000 orang atau Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
peserta didik.
Penggunaan dana pendidikan kecakapan hidup perempuan tampak pada
tabel berikut.

14 15
Tabel 1.
Proporsi Penggunaan Dana Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
Menurut Komponen yang Dibiayai
No.
Komponen yang
Dibiayai
Perincian Proporsi Biaya
1. Persiapan Penyusunan acuan pelaksanaan,
sosialisasi dan koordinasi, dan
sejenisnya
Maksimal 5%
2. Pelaksanaan
a. Bantuan Peserta
Didik
Alat tulis, bantuan motivasi (seperti
hadiah, konsumsi, dan lainnya)
Maksimal 20%
b. Biaya
Pembelajaran/
Pelatihan
Alat tulis, transportasi tutor/instruktur/
NST, bahan ajar/buku/bahan praktik,
dan kebutuhan pembelajaran/pelatihan
lainnya yang diperlukan
Minimal 40%
c. Biaya
Pendampingan
Ttransportasi pendamping/fasilitator,
transportasi pengelola, bahan/alat/
modal usaha, dan lainnya yang
diperlukan
Maksimal 30%
3. Penilaian dan
Pelaporan
Penilaian, pemantauan, dan pelaporan
Maksimal 5%
F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan
Mekanisme pembagian tugas dan kewenangan pemangku kepentingan
terkait pengusulan dan pencairan dana bantuan adalah sebagai berikut:
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan
Pengelolaan Bantuan Kecakapan hidup perempuan berdasarkan
pedoman umum penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
b. Mengesahkan keputusan penerima bantuan sosial;
c. Menyusun laporan penyaluran bantuan sosial.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
a. Menyosialisasikan program bantuan kepada dinas pendidikan
provinsi/ kabupaten/kota, satuan PNF dan seluruh pemangku
kepentingan.
b. Melakukan veriﬁkasi terhadap lembaga penerima bantuan
Kecakapan hidup perempuan;
c. Menerbitkan SK lembaga penerima bantuan pendidikan
kecakapan hidup perempuan;
d. Mengikat perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima
bantuan Kecakapan hidup perempuan;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Kecakapan hidup
perempuan.
3. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada dinas pendidikan
kabupaten/kota maupun satuan PNF di wilayahnya.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan
kecakapan hidup perempuan.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada satuan PNF di wilayahnya.
b. Memberikan Rekomendasi kepada lembaga yang layak.
c. Melakukan pembinaan kegiatan pendidikan kecakapan hidup
perempuan.
5. Lembaga Penerima Dana Bantuan
a. Memenuhisyarat-syaratsebagailembagapenerima(penyelenggara)
kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan.
b. Mengikat perjanjian kerjasama dengan PPK;
c. Mengelola kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan
berdasarkan proposal yang disusun dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
d. Mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan yang
dikelolanya;
e. Menyusun dan mengirim laporan penerimaan dana dan
laporan penyelenggaraan kegiatan pendidikan kecakapan hidup
perempuan kepada Direktorat Bindikmas.

16 17
A. Pelaporan
Lembaga penyelenggara pendidikan kecakapan hidup perempuan
wajib menyampaikan surat pemberitahuan penerimaan dana dan laporan
penyelenggaraan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan kepada
Direktorat Bindikmas.
Tujuan laporan adalah untuk mengetahui bahwa: 1) dana bantuan
pendidikan kecakapan hidup perempuan diterima oleh lembaga, dan (2) dana
bantuaan tersebut telah digunakan oleh lembaga untuk menyelenggarakan
kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan.
Laporan penerimaan dan penggunaan dana serta laporan penyelenggaraan
kegiatanpendidikankecakapanhidupperempuandisampaikankepadaDirektur
Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui Kasubbag Tata Usaha dengan
menggunakan format/sistematika masing-masing sebagaimana terlampir (lihat
lampiran 9 dan 10). Surat pemberitahuan penerimaan dana disampaikan
segera setelah dana diterima, sedangkan laporan penyelenggaraan kegiatan
disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
B. Pemantauan
Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pembinaan dan penyelesaian
masalah terhadap pelaksanaan kegiatan Kecakapan hidup perempuan. Secara
umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan
Kecakapan hidup perempuan diterima oleh yang berhak dalam jumlah,
waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN
BAB IV
Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan,
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan upaya-upaya
penyelesaian masalah yang diambil. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dapat
dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas pendidikan
kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, Penilik yang membidangi
pendidikan masyarakat, Forum Komunikasi PKBM Indonesia, Ikatan Pamong
Belajar Indonesia, dan Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan Nasional.
C. Catatan Khusus
1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tidak memungut dana
apapundantidakmenerimapengembaliandanadalambentukapapun
untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.
2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan
tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan aﬁrmasi/
keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan
Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga
penyelenggara.
3. Setiap lembaga penerima bantuan diwajibkan berkoordinasi dengan
instansi perpajakan setempat.
4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi
biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib
mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh
dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.
5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan,
sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak lembaga penyelenggara.
6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam
sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/
ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.

18 19
P
etunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan acuan
kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyaluran dan
pemberian bantuan pendidikan kecakapan hidup perempuan sesuai
dengan peran masing-masing.
Untuk menyampaikan saran dan pengaduan dapat menghubungi:
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270,
Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039
Website: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas
PENUTUP
BAB VIBAB V
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
A. Pengawasan
Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan
sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan
kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang
dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial
sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan
tindaklanjut pasca kegiatan.
B. Pemeriksaan
Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari
APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud
agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.
Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi
terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

20 21
Lampiran 1. Contoh Perjanjian Kerjasama
PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR :
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
LEMBAGA : .............................................................
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN
KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN 2013
Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun
dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama : Drs. Pahala Simanjuntak, MM
NIP : 1959011181985031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI
Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta 10270
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
1. Nama : ………………………….................................................
Jabatan : ………………………….................................................
Alamat : ………………………….................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga …………………
dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Lampiran–Lampiran Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:
1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan
pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan
pendidikan masyarakat.
PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan
rintisan aksara kewirausahaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada
pasal-pasal berikut:
Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA
Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk:
1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup perempuan.
Pasal 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah
perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui
KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika
ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara;
c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan;
d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan tanggungjawab
mutlak untuk melaksanakan;
b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan;

22 23
c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas
PendidikanProvinsiatauDinasPendidikanKabupaten/Kotasetempat;
d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan
dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran
yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis.
f. MelaporkanhasilpelaksanaankepadaPIHAKPERTAMAdengantembusan
kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat;
Pasal 3
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA
1. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas,
PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebes
Rp …………………… (………………………..…………………. ),
untuk membelajarkan peserta didik.
2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dibebankan kepada
anggaranDaftarIsianPelaksanaanAnggaran(DIPA)DirektoratPembinaan
Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal Tahun 2011, Nomor …………………..
tanggal …………… dengan kode anggaran …………………...
3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan
transfer ke:
Nama Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
NPWP :
4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas digunakan oleh PIHAK
KEDUA untuk penyelenggaraan sesuai rencana kegiatan dan target
sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis.
5. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana di luar ketentuan di atas,
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
6. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Perjanjian
Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku.
Pasal 4
SANKSI
1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan
rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk
teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas
Negara melalui bank.
2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA
dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.
Pasal 5
TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan keuangan.
Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP
1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan
diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
sampai dengan berakhirnya pelaksanaan.
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan
masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
PARA PIHAK
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Drs. Pahala Simanjuntak, MM

24 25
Lampiran 2. Format Sampul Proposal
PROPOSAL
PENGAJUAN KEGIATAN
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN
TAHUN 2013
Diajukan Oleh:
..........................................................................................................
....
(tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan
nomor telepon yang dapat dihubungi)
Lampiran 3. Format Surat Rekomendasi
KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
================================================
SURAT REKOMENDASI
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .........................................................................
Jabatan : .......................................................................
Alamat : .......................................................................
dengan ini menyatakan bahwa:
Nama Lembaga : ........................................................................
Alamat : .......................................................................
Nama Ketua : .......................................................................
No. Tlp/HP/Faks. : ........................................................................
E-mail : .........................................................................
adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan
untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat dan dianggap layak
mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kecakapan
Hidup Perempuan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal
dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
........................................ 2013
Kepala dinas pendidikan
kabupaten/kota*) …...............
(..............................................)
*) Coret yang tidak perlu

26 27
Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Nama Lembaga : …………………...........…………………
Alamat Lembaga : …………………...........…………………
Nama Ketua : …………………...........…………………
Telp./HP/Faksimili : …………………...........…………………
E-mail : …………………...........…………………
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
sesuai dengan petunjuk teknis dan jadwal.
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang
berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi)
3. Membuat dan menyampaikan laporan yaitu:
a. Surat pemberitahuan dana telah diterima disampaikan kepada
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua
minggu setelah dana diterima;
b. Laporan pelaksanaan kegiatan, disampaikan kepada Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat segera setelah kegiatan selesai
dilaksanakan atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013.
4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota
dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan.
5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan
perundang-undanganyangberlaku,apabiladikemudianhariditemukan
pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dan petunjuk teknis dalam
penyelenggaraan kegiatan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai
cukup untuk digunakan sebagaimana mestinya.
…………………………….. 2013
Yang Membuat Pernyataan
Materai 6000
(…………..………………….)
Lampiran 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal
1. Pendahuluan
a. Latar Belakang/Rasional
b. Sasaran Penerima Manfaat
c. Tujuan Kegiatan
d. Hasil Yang Akan Dicapai
2. Proﬁl Lembaga
a. Identitas Lembaga (alamat lengkap)
b. Struktur Kepengurusan
c. Sarana dan Prasarana
d. Pendidik dan tenaga kependidikan dan SDM lainnya
e. Kegiatan yang telah dilakukan
f. Kemitraan yang telah dilakukan
g. Prestasi yang dimiliki
3. Rencana Kegiatan
a. Persiapan
b. Sasaran
c. Lokus
d. Rincian Anggaran Biaya (RAB)
e. Sarana dan Prasarana
f. Jadwal Pelaksanaan
g. Rencana Kegiatan Pembelajaran
h. Rencana Penilaian
4. Penutup
LAMPIRAN:
1. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga
2. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang masih aktif
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga
4. Daftar calon peserta didik yang diketahui oleh Ketua RT/RW/Kepala
Desa (hard dan softcopy);
5. Daftar pengelola, tutor/nara sumber teknis (NST)/instruktur, dan
pendamping yang terlibat.
6. Foto dokumentasi (hard dan softcopy) papan nama, sekretariat lembaga,
struktur organisasi, ruang belajar dan sarana pendukung lainnya.

28 29
Lampiran 6. Format Calon Peserta Didik
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK
Nama Lembaga : ............................................................................
Lokasi Penyelenggaraan : ............................................................................
No
Nama Peserta
Didik
L/P Alamat Umur
Latar
Belakang
Pendidikan
Pekerjaan
1.
2.
3.
4.
5
dst
.............,......................., 2013
Mengetahui:
Ketua Rt/Rw/ Ketua Lembaga
Kepala Desa/Lurah*)
Tanda Tangan, Stempel
( Nama jelas ) ( Nama jelas )
*) coret yang tidak perlu
Lampiran 7. Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/Nara Sumber
Teknis/Instruktur
DAFTAR PENDIDIK/TUTOR/FASILITATOR/NARASUMBER
TEKNIS/INSTRUKTUR
TAHUN 2013
NAMA LEMBAGA : ..........................................................................
No Nama Umur L/P Pekerjaan
Pendidikan
Terakhir
Tahun
Lulus
Bidang
Keahlian
Ket
1.
2.
3.
4.
5.
dst
. . . . . . . . . . ....... . . 2013
Ketua Lembaga
Tanda tangan
dan stempel
( Nama Terang )

30 31
Lampiran 8. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan
Acuan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
A. DASAR PEMIKIRAN
(mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?)
B. NAMA KEGIATAN
(tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan)
C. TUJUAN KEGIATAN
(apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?)
D. RENCANA KEGIATAN
1. Persiapan
NO. KEGIATAN WAKTU PARTISIPAN
1 Penyusunan Acuan Pelaksanaan
2 Sosialisasi kegiatan
2. Pembelajaran, Pendampingan:
a) Pembelajaran:
NO
WAKTU
(Bln, Mgg,
Tgl)
jam
MATERI METODE
BAHAN
AJAR/
MEDIA
PENDIDIK
b) Pendampingan pasca pembelajaran:
NO KEGIATAN
WAKTU
(hari/ minggu/
bulan)
jam
MATERI METODE
BAHAN /
ALAT
3. Rencana Penilaian
NO JENIS PENILAIAN WAKTU
TEKNIK
PENILAIAN
ALAT/
INSTRUMEN
PENILAIAN
PETUGAS
1 Penilaian proses
2 Penilaian hasil
3
Penilaian kinerja/
Performa
E. RENCANA TINDAK LANJUT
1. Sertiﬁkat yang diberikan kepada peserta didik (SUKMA)
2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan
Keterangan: dapat dikembangkan sesuai jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara.

32 33
Lampiran 9. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana
KOP LEMBAGA
=====================================================
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana
Nama : ……………………………………………………
Jabatan : ……………………………………………………
Alamat Lembaga: ……………………………………………………
Telp./HP/Faks. : ……………………………………………………
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami:
1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan
kecakapan hidup perempuan, melalui transfer bank pada rekening
nomor .................... atas nama .................. pada tanggal ...................
2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan kecakapan hidup
perempuan, sesuai Perjuanjian Kerjasama yang telah ditandatangani.
3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan
dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat
tanggal 7 Desember 2013.
Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang
baik, kami sampaikan terima kasih
....…………………….. 2013
Yang membuat pernyataan
Tandatangandancapstempel/
Materai 6000
(……….………………….)
Lampiran 10. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan
a. Sampul Laporan
Laporan
Kegiatan Kecakapan Hidup Perempuan
Tahun 2013
Oleh:
………………………………………………………………
(tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan
nomor telepon yang dapat dihubungi)
b. Format/Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan
Hidup Perempuan
Kata Pengantar
Daftar Isi
1. Pendahuluan
a. Latar Belakang/Rasional
b. Sasaran/Penerima Manfaat
c. Tujuan Kegiatan
d. Hasil yang akan Dicapai/Indikator Keberhasilan

34 35
2. Pelaksanaan Kegiatan
a. Persiapan
1) Sasaran
2) Lokus/lokasi
3) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
4) Sarana prasarana
5) Jadwal
b. Pelaksanaan
• Kegiatan pembelajaran
c. Penilaian
• Penilaian pembelajaran
3. Hasil yang dicapai
4. Penggunaan Dana*)
5. Masalah dan Tantangan
6. Kesimpulan dan Saran
7. Penutup
Lampiran:
1. Acuan pelaksanaan kegiatan
2. Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan
3. Rekapitulasi penggunaan dana
4. Materi/bahan ajar/modul
5. Sertiﬁkat hasil pembelajaran (seperti STSB)
6. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada)
*) Penggunaan dana bantuan dituangkan dalam buku kas (sebagaimana
format berikut).
Transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana
tertera dalam proposal harus disertai dengan bukti-bukti yang sah, seperti
kuitansi, bukti setoran pajak, dll. Bukti transaksi tersebut harus disimpan
sebagai arsip lembaga.
Lampiran 11. Format Buku Kas
BUKU KAS UMUM
PROGRAM :
NAMA LEMBAGA :
ALAMAT LENGKAP :
TANGGAL :
PENERIMAAN :
TAHUN ANGGARAN :
TANGGAL
NOMOR
KODE
NOMOR
BUKTI
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7
…………………………,2013
Mengetahui Dibuat Oleh:
Ketua Lembaga Bendahara
Stempel Lembaga
Nama Terang Nama Terang

36
Lampiran 12. Format Buku Pembantu Pajak
BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulanan : ..........................................
PROGRAM :
NAMA LEMBAGA :
ALAMAT LENGKAP :
TANGGAL :
PENERIMAAN :
TAHUN ANGGARAN :
No Tanggal
No.
Kode
No.
Bukti
Uraian
Jenis Pajak
Jumlah Keterangan
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah
............................. 2013
Mengetahui: Dibuat oleh:
Ketua Lembaga, Bendahara,
Stempel Lembaga
_________________ ___________________
Nama jelas Nama jelas

Petunjuk teknis pkh

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Petunjuk teknis pkh

Similaire à Petunjuk teknis pkh (20)

Plus de MULTI FOCUS VIDEO SHOOTING

Plus de MULTI FOCUS VIDEO SHOOTING (12)

Dernier

Dernier (20)

Petunjuk teknis pkh