Dokumen tersebut membahas tentang pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Pemerataan pembangunan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dengan menyediakan infrastruktur yang mendorong investasi, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan sampai ke daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Nama : Raul Gonzalez
Nim : 21102038
Prodi : Ilmu Pemerinatahan
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TANJUNGPINANG

2. PEMERATAAN PEMBAGUNAN DAN
BERKEADILAN

3. DEFINISI PEMERATAAN PEMBANGUNAN
1. Pengertian Pemerataan Pembangunan
Pemerataan pembangunan adalah jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya
dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan
antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi local. Infrastruktur juga
merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan suatu daerah.
Tujuan pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah yang dilakukan pemerintah adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan karena pembangunan (baik itu infrastruktur maupun SDM) merupakan
komponen penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi

4. B. Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan
Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah
Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan
keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri
dan adil.
Pembangunan kesejahteraan sosial ditingkatkan dengan adanya lembaga jaminan sosial yang mampu
menjamin pemenuhan hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar. Kebutuhan lain yang harus dipenuhi
adalah berupa perumahan, air minum dan sanitasi. Selain itu juga diperlukan adanya prinsip kesetaraan
dan non diskriminasi dalam penaggulangan kemiskinan.

5. 1. Mewujudkan indonesia yang asri dan lestari
Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi
pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu,
untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus
dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.
Pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya
untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa
lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi
pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam
terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan
pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

6. 2. Mewujudkan indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional.
Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan
berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang
meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan
hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

7. C. Aspek Pemerataan Pembangunan
Selain itu, aspek pemerataan pembangunan secara teoritis sering diperhadapkan dengan konsep efisiensi
dan pertumbuhan. Pemerintah sudah memulai sejak Pelita III untuk mengupayakan pemerataan
pendapatan pembangunan dan hasil-hasilnya. hal ini tercermin pada kebijaksanaan delapan jalur
pemerataan:
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.
2. Pemerataan kesenpatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khusuanya bagi generasi muda dan wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

8. D. Infrastruktur Merata untuk Pembangunan yang Berkeadilan
Dalam sudut pandang ekonomi kontribusi infrastruktur dalam pembangunan adalah untuk
mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan, pengangguran, dan
kemiskinan sebagai berikut. Infrastruktur sebagai sarana pra sarana yang mempermudah
aksesibilitas dari satu tempat ke tempat lain, akan memberikan kemudahan dalam distribusi
pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya.
Sehingga, pemerataan pembangunan dalam hal apapun menjadi lebih mudah. Hal ini memiliki
efek domino dan multiplier bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Ketika
akses mudah, insentif untuk membangun usaha meningkat karena kemungkinan untuk sukses
lebih besar.
Singkatnya, infrastruktur berperan penting dalam penanggulangan masalah masyarakat
sehingga tercapai pembangunan. Pembangunan itu sendiri merupakan pencapaian
kesejahteraan (kemaslahatan) bagi masyarakat secara merata.

9. Terdapat empat aturan umum terkait pembangunan infrastruktur publik dalam Islam.
Pertama, pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara.
Kedua, adanya kejelasan terkait kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, termasuk distribusi
barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat, juga kepastian jalannya politik ekonomi secara
benar.
Ketiga, rancangan tata kelola ruang dan wilayah dalam negara khilafah didesain sedemikian
rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi.
Keempat, pendanaan pembangunan infrastruktur khilafah berasal dari dana Baitul Mal, tanpa
memungut sepeser pun dana masyarakat. Hal itu sangat memungkinkan karena kekayaan milik
umum dan kekayaan milik negara memang secara riil dikuasai dan dikelola oleh negara.

10. E. PENYEBAB TIDAK MERATANYA PEMBANGUNAN NASIONAL DI
INDONESIA
Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya dalam sebuah negara untuk dapat
memajukan kehidupan bangsanya. rangkaian upaya dengan meliputi kehidupan masyarakat, bangsa,
dan negara. Tujuan dari pembangunan nasional di bangsa indonesia tertuang dalam Undang Undang
Dasar 1945 pada Alinea ke 4 yang berbunyi " Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindunngi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Peermusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia"

11. Pembangunan Nasional sebetulnya sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat daerah yang belum
sepenuhnya tersentuh dalam pembangunan nasional. Hal tersebut, disebabkan adanya campur tangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak terjadi singkronisasi dalam membuat suatu
kebijakan. Daerah yang tertinggal akibat dari masalah infrastruktur sehingga dapat menyebabkan daerah
tersebut ekonominya tidak berkembang. khusunya di pedesaan masih terdapat jalan akses yang
menghubungkan desa tersebut masih berbatu serta berlubang, terlihat bahwa kurang perhatian
pemerintah dalam melakukan pemerataan di wilayah terpelosok.

12. Kesimpulan
1. Permasalahan umum yang menyangkut kebijakan pemerintah dengan
permasalahan pemerataan pembangunan yaitu: sumber dana
pembangun, alokasi dana pembangunan dan efektivitas dan efisiensi
penggunaan dana pembangunan.
2. Pemerataan pembangunan perlu dilakukan pemerintah sampai ke
daerah-daerah karena dengan pembangunan yang merata maka akan
mendorong pembangunan ekonomi yang juga turut menggenjot
pertumbuhan ekonomi bangsa.

13. TERIMAKASIH