1. Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. 2. Metode ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus untuk memperbaiki kerugian dan mencegah terulangnya kasus. 3. Kebijakan dan peraturan yang mendukung pendekatan ini antara lain Surat Keputusan Bersama lima kementerian dan

1. Restorative Justice,menyelamatkan masa depan anak yang berkonflik
dengan hukum
Banyaknya kasus anak yang terjadi akhir akhir ini makin meningkatkan keprihatinan kita
semua : keluarga,masyarakat dan pemerhati anak.
Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak,Negara/pemerintah telah berupaya
memberi perhatiannya dalam wujud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak,namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan
kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.
Berkaitan dengan penananan kasus kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai
upaya untuk “menyelamatkan” anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya dengan
adanya Kesepakatan Bersama dalam penanganan penanganan kasus anak bermasalah
dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama antara Mentri Hukum dan HAM,Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Menteri Sosial,Jaksa Agung,Kepolisian
RI serta Mahkamah Agung NO.166 A/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009,
NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009,NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal
22Desember 2009 TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.
Surat Keputusan Bersama ini bertujuan :
• Terwujudnya persamaan persepsi di antara jejaring kerja dalam penanganan anak bermasalah hukum;
• Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam upaya menjamin perlindungan khusus bagi Anak
bermasalah hukum;
• Meningkatnya efektivitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara sistematis
komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.
Substansi Surat Keputusan Bersama ini :
1. Kepolisian, dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum agar mengedepankan
Kepentingan Terbaik Anak, mencari alternatif penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan tumbuh
kembang anak serta seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal;
2. Kejaksaan sebagai tindak lanjut telah dikeluarkannya Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010
Nomor. B 363/E/EJP/02/2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan
Hukum;
3. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran MA RI Nomor MA/KUMDIL/31/1/k/2005 tentang
Kewajiban tiap PN mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang
disidangkan,
4. Kementerian Hukum dan HAMsebagai implementasi dari Surat Keputusan Bersama telah ditetapkan
Kebijakan ABH melalui Inpres Nomor 3 tahun 2010 dan SOP ABH di Bapas dan Rutan serta Lapas,
serta koordinasi APH di tingkat pusat melalui Mahkumjapol;
5. Kementerian Sosial, kepedulian pemerintah terhadap ABH dilakukan melalui berbagai program
kesejahteraan sosial anak melalui penyediaan panti sosial dan RPSA serta pusat trauma. Bantuan kepada
anak korban kekerasan dan penelantaran berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak dalam
bentuk bantuan tunai bersyarat khususnya anak dari keluarga miskin. Di samping itu juga dibentuk
kelompok-kelompok kerja perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH, dan lain-lain;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, implementasi Surat Keputusan
Bersama ini dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara PP2PA Nomor 15 tahun 2010
tentang Pedoman Umum Penanganan ABH.
Dalam perjalanannya penanganan kasus anak masih tetap harus dikontrol dengan ketat karena dalam
kegiatannya masih sering terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi anak yang berhadapan hukum. Sebagai anggota
PBB sudah sewajarnya Indonesia juga menghormati dan menerapkan produk–produk hukum yang dihasilkan
berkenaan dengan ABH seperti: The Tokyo Rules (peraturan standar minimum PBB untuk upaya-upaya
penahanan), JDL/Havana Rules (peraturan PBB untuk perlindungan anak yang dicabut kebebasannya), Beijing
Rules (peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi anak), Riyadh Guide
Lines (Pedoman PBB tentang pencegahan tindak pidana anak).
Munculnya wacana penerapan restorative justice yang dalam Inpres Nomor 3/2010 dan Inpres Nomor 10 tahun
2010 telah tersirat dengan “ JUSTICE FOR ALL “dan Keadilan Restoratif patutlah menjadi acuan para aparat
penegak hukum di negeri kita dalam menangani ABH.
Menurut Tony F. Marshall,Restorative Justice (keadilan restoratif) sebuah proses di mana semua pihak yang
berkepentingan terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu, bertemu untuk menyelesaikan bersama-sama
masalah yang timbul dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.
Karakteristik restorative justice adalah membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian
yang ditimbulkan oleh kesalahannya; memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas
dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;.melibatkan para korban, orang tua,
keluarga besar,sekolah dan teman dekatnya; menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan
masalah tersebut;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial.
Dalam penerapannya tidak semua kasus anak dapat diberlakukan restorative justice dan kriterianya adalah

2. sebagai berikut: Bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banya, kenakalan anak
tersebut yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup dan kenakalan
tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan dan bukan
pelanggaran lalu lintas.
Dalam pelaksanaan restorative justice melibatkan berbagai pihak yang bersengketa di dalam musyawarah
pemulihan penyelesaian kasus diantaranya :
• Korban dan keluarga korban karena korban adalah bagian dari konflik, kepentingan korban dalam
proses pengambilan keputusan serta konflik merupakan persoalan keluarga.
• Pelaku dan keluarga karena pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan dan keluarga pelaku
dipandang perlu untuk dilibatkan karena usia pelaku yang belum dewasa.
• Wakil masyarakat guna mewakili kepentingan dari lingkungan lokasi peristiwa pidana terjadi dan
kepentingankepentingan yang bersifat publik.
Jika kita memahami makna restorative justice dan konsisten menerapkannya maka beberapa hal yang dicapai
antara lain berkurangnya jumlah anak penghuni lapas dan bukan tidak mungkin akan menyelamatkan anak anak
yang berhadapan dengan hukum dari masa depan suram yang diakibatkan pengalaman hidup di balik terali besi
dan trauma dari proses hukum yang berjalan.
Produk Hukum
Ketentuan perundang-undangan/Produk Hukum yang mengatur tentang Anak Berhadapan dengan Hukum
(ABH) :
1. Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
2. Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
5. Undang Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Convention Against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
8. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
9. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Kebijakan penegak hukum dalam penerapan Retorative Justice (keadilan restoratif) diantaranya:
• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak
harus dilakukan secara tertutup.
• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata
Tertib Sidang Anak.
• Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
• Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis
Penuntutan Terhadap Anak
• MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepKumHAM RI tentang pembinaan
luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum
• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN
mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan
• Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan
daripada penjara, 16 Juli 2007
• Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan
3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi &/korban TP
• TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang
pelaksaan diversi dan restorative justicedalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan
kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi
• Kesepakatan Bersama antara DEPARTEMEN SOSIAL RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009,
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor 11/XII/KB/2009, DEPARTEMEN AGAMA
RI Nomor : 06/XII/2009, DAN KEPOLISIAN NEGARA RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember
2009
• Surat Keputusan Bersama Ketua MAHKAMAH AGUNG RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI SOSIAL RI, MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI,
NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02
TAHUN 2009,NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22Desember 2009
tentang PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.
Catatan : tulisan ini dikutip dari berbagai sumber