Dokumen tersebut membahas sejarah konstitusi di Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga beberapa kali amandemen, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta konsep perilaku berkonstitusional. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan perjalanan konstitusi Indonesia sejak merdeka, perubahan-perubahan yang terjadi, dan prinsip-prinsip dasar berkonstitusi.
4. UUD 1945
(18 AGUSTUS 1945 – 27 DESEMBER 1949)
UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari dua bagian,
yakni bagian “Pembukaan” dan bagian “Batang Tubuh UUD” yang
berisi 37 Pasal, 1 Aturan Peralihan terdiri atas 4 pasal, 1 Aturan
Tambahan terdiri dari 2 ayat.Di dalam bagian “Pembukaan” yang
terdiri atas empat alinea itu, di dalam alinea keempat tercantum
perumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
(3) Persatuan Indonesia
(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan.
(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Republik
Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi
RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat
sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya
kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya
kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI
pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di
Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia, atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950.
KONSTITUSI RIS
Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah
konstitusi yang berlaku di negara Republik
Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga
dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Undang-Undang Dasar Sementara
(UUDS)
6. KEMBALI KE UUD 1945
Praktiknya presiden soekarno membentuk Lembaga-
Lembaga baru negara yang bersifat sementara dan tidak
berdasar secara konstitusional sehingga banyak
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, salah satu
yakni muncul pergerakan bersenjata pada tanggal 30
September 1965 yang dipimpin oleh Letkol Untung
Kekuasaan Presiden Soekarno dicabut dengan alasan
tidak memenuhi pertanggungjawaban konstitusional
sebagaimana layaknya kewajiban seorang mandataris
dan dinyatakan tidak dapat menjalankan haluan
negara. Melalui ketetapan yang sama, MPRS
mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden
7. Pemerintahan orde baru ini telah terjadi
kediktatoran dengan alasan demi
terselenggaranya stabilitas nasional dan
pembangunan ekonomni, sehingga sistem
demokrasi yang dikehendaki UUD 1945
tidak berjalan dengan baik.
Orde Baru
21 Mei 1998 sekitar pukul 10 pagi di ruang
upacara Istana Merdeka, disaksikan
pimpinan DPR/MPR dan Ketua Mahkamah
Agung, Presiden Soeharto menyampaikan
pidato pernyataan berhenti sebagai
Presiden RI dan pada kesempatan itu
sekaligus dilantik B.J. Habibie sebagai
presiden baru menggantikan Soeharto
8. AMANDEMEN 1
Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR 1999
tanggal 14-21 Oktober 1999.
Hasil Amandemen UUD 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai
berikut:
- Pasal 5 Ayat 1: Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
- Pasal 7: Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden
- Pasal 9 Ayat 1 dan 2: Sumpah presiden dan wakil presiden
- Pasal 13 Ayat 2 dan 3: Pengangkatan dan penempatan duta
- Pasal 14 Ayat 1: Pemberian grasi dan rehabilitasi
- Pasal 14 Ayat 2: Pemberian amnesti dan abolisi
- Pasal 15: Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain
- Pasal 17 Ayat 2 dan 3: Pengangkatan menteri
- Pasal 20 Ayat 1-4: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Pasal 21: Hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)
9. 02
mandemen UUD 1945 yang kedua dilaksanakan pada Sidang Tahunan
MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000. Perubahan kedua UUD 1945
ditetapkan pada 18 Agustus 2000.
Hasil Amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 27 Pasal dalam 7 Bab
sebagai berikut:
- Bab VI mengenai Pemerintah Daerah
- Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Daerah
- Bab IXA mengenai Wilayah Negara
- Bab X mengenai Warga Negara dan Penduduk
- Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia
- Bab XII mengenai Pertahanan dan Keamanan
- Bab XV mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan
03
Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada
Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001.
Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 ditetapkan tanggal
9 November 2001.
Hasil Amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 23
Pasal dalam 7 Bab sebagai berikut:
- Bab I mengenai Bentuk dan Kedaulatan
- Bab II mengenai MPR
- Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara
- Bab V mengenai Kementerian Negara
- Bab VIIA mengenai DPR
- Bab VIIB mengenai Pemilihan Umum
- Bab VIIIA mengenai BPK
04
Amandemen UUD 1945 yang keempat dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR
2001 tanggal 1-11 Agustus 2002.
Hasil Amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 19 Pasal yang terdiri atas 31
butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil Amandemen UUD 1945 yang
keempat menetapkan:
- UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga,
dan keempat adalah UUD 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan
diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18
Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
- Bab IV tentang "Dewan Pertimbangan Agung" dihapuskan dan pengubahan
substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang "Kekuasaan
Pemerintahan Negara"
10. Melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau
melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan
di dalam konstitusi.
Menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan
pribadi atau kelompok, ataupun untuk memperkaya
diri sendiri (korupsi).
1.
2.
Perilaku Berkonstitusional
Siap membela Negara bila dibutuhkan sewaktu-waktu.
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Menjalin persatuan dan kesatuan melalui berbagai
kegiatan
Pengambilan keputusan dengan musyawarah atau
pemungutan suara, tidakdengan money politic, suap,
kolusi, dan intimidasi
Pengambilan keputusan dengan musyawarah atau
pemungutan suara, tidakdengan money politic, suap,
kolusi, dan intimidasi
1.
2.
3.
4.
5.
Perilaku Berkonstitusional
