Opini Disclaimer BPK atas LHP-LKPP Kemenpora

1. OPINI DISCLAIMER BPK ATAS
(LHP-LKPP) KEMENPORA
Studi Kasus “Pelanggaran Kode Etik Akuntan Sektor Publik”
Disusun Oleh:
Daniel F. (041613143003)
M. Rifhest (0416131430….)

2. "Tahun yang lalu saya sebutkan kementerian dan lembaga mana. Sekarang, saya sebutkan lagi, yang
pertama yang disclamer, supaya diingat-ingat supaya tahun yang akan datang tidak.
Yang pertama Kemensos,
kedua Kemenpora,
ketiga TVRI, dan
keempat Komnas HAM.
Sudah, yang lain lain sudah nggak tegang lagi, hanya empat, ini perlu menjadi catatan yang empat ini,"
kata Jokowi dalam acara Penyampaian LHP LKPP di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016.

3. DASAR HUKUM PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA
• Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
• Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
• Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan BPK-RI
No.01/2007)
• Petunjuk Teknis Pemeriksaan Keuangan

4. DASAR PERTIMBANGAN PERUMUSAN OPINI
Kecukupan Bukti Audit
Kondisi yang Berdampak pada Ketidakmampuan Auditor dalam
Memperoleh Bukti yang Cukup Memadai
Keadaan di luar kendali
entitas
• Catatan akuntansi hancur (karena kebakaran
misalnya)
• Catatan akuntansi telah disita oleh aparat
pemerintah untuk waktu yang tidak dapat
ditentukan (misalnya kejaksaan, kepolisian)
Keadaan terkait sifat dan
waktu penugasan
• Waktu yang tersedia untuk penghitungan
persediaan tidak cukup
• Auditor menentukan bahwa penerapan prosedur
substantif saja tidak cukup, tapi pengendalian
entitas tidak efektif
Pembatasan oleh
manajemen
• Manajemen melarang auditor menghitung
persediaan
• Manajemen manghalangi auditor konfirmasi
kepada pihak ketiga menyangkut akun tertentu

5. DASAR PERTIMBANGAN PERUMUSAN OPINI
Salah Saji
Klasifikasi Salah Saji
Kesesuaian Pilihan
Kebijakan Akuntansi
Penerapan kebijakan
akutansi terpilih
Kesesuaian atau
Kecukupan pengungkapan
dalam laporan keuangan
Penyebab Salah Saji
Ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-
undangan
Kecurangan
Ketidakpatutan

6. DASAR PERTIMBANGAN PERUMUSAN OPINI
Materialitas
Tingkatan
Materialitas
Tidak Material
Material tetapi
tidak
mempengaruhi
keseluruhan
penyajian laporan
keuangan
Sangat material
sehingga
kewajaran seluruh
laporan keuangan
dipertanyakan
Pervasiveness
Elemen, akun
atau item dalam
laporan keuangan
Proporsi yang
substansial
Pengungkapan
yang bersifat
fundamental

7. DASAR PERTIMBANGAN PERUMUSAN OPINI
Pertimbangan
Materialitas dalam
Akuntansi Sektor
Publik
unsur kepatuhan kepada peraturan perundangan-undangan
termasuk efektivitas pengendalian intern.
bahan bagi legislator, regulator dan masyarakat luas, sebagai
pengguna utama laporan keuangan, untuk menilai akuntabilitas
pemerintah dan membuat keputusan lain, selain keputusan
ekonomi

8. JENIS OPINI DAN DASAR PERTIMBANGANNYA
Opini
Auditor
Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)
WTP dengan
Paragraf
Penjelasan
Opini Wajar
dengan
Pengecualian
Opini Tidak
Wajar
Tidak
Memberikan
Pendapat

9. MATRIKS
PERUMUSA
N
OPINI

15. TANGGAPAN KEMENPORA
• Menpora telah mengadakan Rapat Pimpinan Khusus dengan para jajaran Eselon
I, Staf Khusus, Inspektur dan Kepala Biro terkait untuk merespon hasil temuan
BPK dimaksud. Sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan tersebut dan sesuai
arahan Menpora, maka Kemenpora segera melakukan evaluasi dan kajian
secara serius berkaitan dengan temuan BPK yang menyebabkan penilaian
disclaimer (TMP).
• Menurut Surat BPK kepada Menpora tertanggal 3 Mei 2016, disebutkan bahwa
BPK telah menemukan adanya permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh
Kemenpora, antara lain
1. Saldo asset tetap konstruksi dalam pengerjaan (P3SON / Pusat Pelatihan,
Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang) dan,
2. Bantuan yang masih dalam proses pertanggungjawaban oleh penerima
bantuan. Khusus mengenai aset P3SON Hambalang, perhitungan Saldo
Aset Tetap Konstruksi tahun 2015 tidak dapat kami lakukan, karena
seluruh dokumen terkait masih disita KPK sejak tahun 2012 dan masih
dalam persoalan hukum.

16. TANGGAPAN KEMENPORA
• Kemenpora telah menyampaikan tanggapan sekaligus penjelasan (tanggapan instansi)
melalui Surat Sesmenpora selaku Kuasa pengguna Anggaran tertanggal 21 Mei dan 30
Mei 2016 disertai dokumen, data, dan fakta pendukung agar persoalan penyajian
belanja serta pertanggungjawaban dana bantuan dari pihak penerima bantuan
dapat diakui dan diyakini kewajarannya sesuai dengan standar audit BPK
berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
• Sebagai informasi tambahan, munculnya persoalan P3SON Hambalang tersebut di luar
dugaan dan mengejutkan Kemenpora, karena meskipun menyadari bahwa persoalan
P3SON Hambalang memang belum tuntas dan baru diketahui kedudukan hukumnya
setelah KPK mengirimkan surat kepada Menpora tertanggal 27 Juli 2015 yang intinya
Kemenpora diizinkan untuk melanjutkan P3SON Hambalang dengan syarat harus
ada kajian dan audit khusus tentang masalah konstruksi bangunannya dari
lembaga yang berkompeten. Sehingga Kemenpora juga baru bersikap lebih pro aktif
setelah ada kepastian sesuai hasil Sidang Kabinet Terbatas tanggal 2 Mei 2016 yang di
antaranya menyebutkan Presiden telah mempertimbangkan agar P3SON Hambalang
untuk dilanjutkan usai menerima paparan dari Menteri PU PERA Basuki Hadimulyono.

17. HUBUNGAN TEMUAN AUDIT DENGAN
OPINI BPK
Tidak Memberikan Pendapat
penyajian belanja serta pertanggungjawaban dana bantuan dari pihak penerima bantuan
tidak dapat diakui dan diyakini kewajarannya sesuai dengan standar audit BPK
Ketidak pastian perhitunan saldo asset tetap dalam pengerjaan Khusus mengenai aset
P3SON Hambalang
Tidak memperoleh bukti Audit yang memadai – karena sebagian dokumen masih disita
oleh pengadilan