MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia
1. Aba Subagja
Pemetaan Manajemen ASN
Berbasis Sistem Merit
Mendukung Terwujudnya
Birokrasi Kelas Dunia
Deputi Bidang SDM Aparatur
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2018
Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan
Pengembangan Karier SDM Aparatur
2. RUANG LINGKUP ASDEP STANDARDISASI
JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER SDM
APARATUR
Standardisasi
Jabatan
Pengembangan
Karier
1
2
JPT
JA
JF
Pola Karier, Manajemen Talenta, Pengembangan Sistem Merit ASN
3. MANAJEMEN ASN BERBASIS SITEM MERIT
Integeritas
dan
Moralitas
KUALIFIKASI
KOMPETENSI
PENILAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
ORGANISASI
MEMPERTIMBANGKAN
5. Kebijakan Sistem Merit ASN
Manajemen
Talenta
1.Seluruh jabatan sudah memiliki standar
kompetensi Jabatan
2.Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
dengan beban kerja
3.Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan
secara terbuka
4.Memiliki manajemen karir: perencanaan,
pengembangan, pola karir, dan kelompok
rencana suksesi yang diperoleh dari
manajemen talenta
5.Memberikan penghargaan dan
mengenakan sanksi berdasarkan pada
penilaian kinerja yang objektif dan
transparan
6.Menerapkan kode etik dan kode perilaku
pegawai ASN
7.Merencanakan dan memberikan
kesempatan pengembangan kompetensi
sesuai hasil penilaian kinerja
8.Memberikan perlindungan kepada Pegawai
ASN dari tindakan penyalahgunaan
wewenang
9.Memiliki sistem informasi berbasis
kompetensi yang terintegrasi dan dapat
diakses oleh seluruh Pegawai ASN
• Penilaian Reformasi Birokrasi
Bidang SDM
• Penilaian Penerapan Sistem Merit
Instansi Pemerintah
• KUALIFIKASI
• KOMPETENSI
• KINERJA
• INTEGERITAS
• MORALITAS
ASN sebagai profesi
bagi PNS dan PPPK
6. (ASN ADALAH PROFESI BAGI PNS DAN
PPPK)
1. PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN;
2. PENGADAAN;
3. PANGKAT DAN JABATAN;
4. PENGEMBANGAN KARIER;
5. POLA KARIER;
6. PROMOSI;
7. MUTASI;
8. PENILAIAN KINERJA
9. PENGGAJIAN DAN
TUNJANGAN;
10. PENGHARGAAN;
11. DISIPLIN;
12. PEMBERHENTIAN;
13. PENSIUN DAN TABUNGAN
HARI TUA; DAN
14. PERLINDUNGAN.
1. PENETAPAN
KEBUTUHAN;
2. PENGADAAN;
3. PENILAIAN KINERJA;
4. PENGGAJIAN DAN
TUNJANGAN;
5. PENGEMBANGAN
KOMPETENSI;
6. PEMBERIAN
PENGHARGAAN;
7. DISIPLIN;
8. PEMUTUSAN
HUBUNGAN
PERJANJIAN KERJA;
DAN
9. PERLINDUNGAN.
MANAJEMEN PNS MANAJEMEN PPPK
8. (PERATURAN MENTERI PANRB NO. 35
TAHUN 2018)
Penugasan adalah
penugasan PNS untuk
melaksanakan tugas
jabatan pada Instansi
Pemerintah dan di luar
Instansi Pemerintah
dalam jangka waktu
tertentu.
1. Penugasan pada Instansi
Pemerintah;
2. Penugasan khusus di luar
Instansi Pemerintah;
3. Penugasan pada Perwakilan
Republik Indonesia di luar
negeri.
1.Pusat/Daerah
2.Dipekerjakan
3.Diperbantukan
4. Alih Status
9. 1. Ketentuan mengenai
tata cara penetapan
penugasan PNS pada
Instansi Pemerintah
dan di luar Instansi
Pemerintah diatur
dengan Peraturan
Badan Kepegawaian
Negara.
2. Ketentuan mengenai
tata cara penetapan
penugasan PNS pada
Perwakilan Republik
Indonesia di luar
negeri diatur dengan
Peraturan Menteri
Luar Negeri.
Pada saat Peraturan Menteri
ini mulai berlaku, PNS yang
statusnya diperkerjakan atau
diperbantukan pada Instansi
Pemerintah maupun di luar
Instansi Pemerintah tetap
menjalankan tugasnya dan
mendapatkan haknya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sampai
dengan dilakukan
penyesuaian status
kepegawaiannya paling
lama 2 (dua) tahun
berdasarkan Peraturan
Menteri ini.
11. PENATAAN JABATAN PELAKSANA
11
JFU
≥ 7000
nomenklatur
dalam formasi
JP
2655
NOMENKLATUR
JABATAN
PELAKSANA
2016 (3414)
2018
*per Juli
No Instansi Usulan
Hasil Validasi sebagai
Nomenklatur Baru
1 BSSSN 30 19
2 Ombudsman 3 1
3 BIN 4 3
4 BNPT 12 10
5 Basarnas 11
6 Kemenkeu 24 8
7 Mahkamah Konstitusi 10
8 Setjen DPR 12
9 Kemenhub 3373 224
10 Kominfo 400 400
11 Kemendikbud 73 22
12 Setjen MPR 1 0
13 Kemendagri 33 33
14 BMKG 2 2
15 Kementerian Agama 36
16 PPATK 5 3
17 Komnas HAM 3 3
18 Kementerian ESDM 9 5
19 Kementerian PU PR 7 6
20 BATAN 1 1
21 Kementerian Perdagangan 2 2
22 Kementerian Kesehatan 1 0
23 Kementerian Sosial 3 2
24 Bekraf 1 1
25 BNP2TKI 3 3
26 BPK 5 5
27 Kementerian ATR/BPN 1 1
28
Kementerian Kelautan dan Perikanan 16 16
29 Lemsaneg 1 1
30 Kementerian Setneg 1 1
31 Kementerian Hukum dan HAM 4 4
TOTAL 4087 776
No Instansi Hapus
Perubah
an
1 Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
11 27
2 Kementerian Keuangan - 8
3 BSSN 2 4
4 Ombudsman - 1
Usulan Baru dan Perubahan
Urusan
Nomenklatur
Kualifikasi Pendidikan
Tugas Jabatan
STANDARISASI JABATAN
12. Penataan dan Pengembangan
Jabatan Pelaksana
Usulan penetapan nomenklatur jabatan
pelaksana harus memiliki :
1. Klasifikasi jabatan;
2. Nomenklatur jabatan;
3. Tugas Jabatan;
4. Uraian tugas jabatan;
5. Syarat jabatan;
6. Hasil kerja/output jabatan;
7. Kualifikasi pendidikan dan/atau profesi;
8. Kompetensi manajerial, teknis dan sosial
kultural;
9. Kedudukan jabatan/peta jabatan; dan
10. Kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan
yang sudah memiliki kelas jabatan.
Rumpun
Jabatan
Instansi
Teknis
17. Tindak Lanjut Surat Menteri PANRB
Nomor
Lampiran
:
:
B/75/M.SM.02.03/2018
1 (satu) berkas
14 Agustus 2018
Hal : Penyusunan dan Penetapan Jabatan ASN Tertentu pada Instansi Pusat
Tertentu dapat diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor
Lampiran
:
:
B/76 /M.SM.02.03/2018
-
14 Agustus 2018
Hal : Penetapan Pangkat, Tata Cara dan Persyaratan Pengisian JPT Tertentu pada
Instansi Pusat Tertentu dari Prajurit TNI
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Nomor
Lampiran
:
:
B/ 78/M.SM.02.03/2018
-
14 Agustus 2018
Hal : Penetapan Pangkat, Tata Cara dan Persyaratan Pengisian JPT Tertentu pada Instansi
Pusat Tertentu
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pimpinan Instansi Pusat Tertentu
18. •kedudukan
yang
menunjukkan
fungsi, tugas,
tanggung
jawab,
wewenang,
dan hak
seorang
pegawai ASN
dalam suatu
satuan
organisasi.
Jabatan
JPT
JA
JF
PENGISIAN JABATAN ASN
TERTENTU
• UTAMA
• MADYA
• PRATAMA
• ADMINISTRATOR
• PENGAWAS
• PELAKSANA
• KETERAMPILAN
• AHLI PERTAMA
• AHLI MUDA
• AHLI MADYA
• AHLI UTAMA
PNS
PPPK
IP & JAB TT:
• TNI
• POLRI
PNS
IP & AB TT:
• TNI
• POLRI
PNS
NON-PNS
PPPK
IP & JAB TT:
• TNI
• POLRI
19. IPt
KAPOLRI/
Panglima
TNI
DOK PENDUKUNG
JA
JF
JPT
Dipilih 1
Seleksi terbuka
& kompetitif
Pasal 158
Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan Jabatan ASN pada
Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 harus sudah
ditetapkan oleh PPK paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan.
PPK Kecuali penugasan atau
penunjukkan oleh Presiden
bagi JPT utama atau JPT
madya
3 CALON
Mekanisme Jabatan ASN Tertentu yang
dapat Diisi oleh Prajurit TNI dan Anggota
Polri
20. Instansi Pusat Tertentu
Pasal Ayat Pengaturan
149 - Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan Jabatan ASN pada
Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, dan Pasal 148
ditetapkan oleh PPK dengan persetujuan Menteri.
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan;
2. Kementerian Pertahanan;
3. Kementerian Sekretaris Negara,
4. Badan Intelijen Negara;
5. Badan Siber dan Sandi Negara;
6. Lembaga Ketahanan Nasional;
7. Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional;
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
9. Badan Narkotik Nasional;
10. Mahkamah Agung;
11. Badan Keamanan Laut;
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
13. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
ditetapkan oleh PPK paling
lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak Peraturan Pemerintah
ini diundangkan.
21. NAMA
JABATAN
NO. KOMPETENSI
JABATAN
NO. SYARAT JABATAN KETERANGAN/
REKOMENDASI
1. Kompetensi
Manajerial
2. Kompetensi Teknis
3. Kompetensi Sosial
Kultural
IDENTITAS JABATAN ASN TERTENTU
YANG DAPAT DIISI OLEH ANGGOTA POLRI
22. FUNGSI DAN TUGAS POKOK
KEPOLISIAN
FUNGSI JABATAN YANG
DIISI ANGGOTA POLRI
TINGKAT
KESESUAIAN KETERANGAN
1 2 3 4
1. Fungsi kepolisian adalah salah
satu fungsi pemerintahan negara
di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat
FUNGSI DAN TUGAS POKOK
KEPOLISIAN
TUGAS POKOK JABATAN
YANG DIUSULKAN DIISI
ANGGOTA POLRI
1 2 3 4
2. Tugas pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat
FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN
FUNGSI DAN TUGAS POKOK JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT
DIISI OLEH ANGGOTA POLRI
23. NO URAIAN TUGAS KEPOLISIAN URAIAN TUGAS JABATAN
YANG DIISI ANGGOTA POLRI
TINGKAT
KESESUAIAN KETERANGAN
1 2 3 4
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan,
pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai
kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam
menjamin keamanan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga
masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum
nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin
keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan
pembinaan teknis terhadap kepolisian
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan
bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa
JUMLAH
FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN
URAIAN TUGAS JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH
ANGGOTA POLRI
24. NO URAIAN TUGAS KEPOLISIAN URAIAN TUGAS JABATAN
YANG DIISI ANGGOTA POLRI
TINGKAT
KESESUAIAN KETERANGAN
1 2 3 4
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan
terhadap semua tindak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian,
kedokteran kepolisian, laboratorium forensik
dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,
masyarakat, dan lingkungan hidup dari
gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk memberikan bantuan dan
pertolongan dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk
sementara sebelum ditangani oleh instansi
dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Jumlah
FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN
URAIAN TUGAS JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH
ANGGOTA POLRI
25. NO. KOMPETENSI JABATAN JUMLAH TINGKAT
KESESUAIAN
KETERANGAN/
REKOMENDASI
1. FUNGSI JABATAN
2. TUGAS POKOK JABATAN
3. URAIAN TUGAS JABATAN
4. TOTAL
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI KESESUAIAN JABATAN
ASN YANG DAPAT DIISI OLEH ANGGOTA POLRI
Keterangan:
NO SKOR REKOMENDASI
1 TIDAK SESUAI 0 - 14 TIDAK
DIPERTIMBANGKAN
2 Memiliki Tingkat Kesesuaian
Rendah
15 - 28 TIDAK
DIPERTIMBANGKAN
3 Memiliki Tingkat Kesesuaian
Sedang
29 - 42 DAPAT
DIPERTIMBANGKAN
4 Memiliki Tingkat Kesesuaian
Tinggi
43 - 46 DIPERTIMBANGKAN
26. NAMA
JABATAN
NO. KOMPETENSI
JABATAN
NO. SYARAT JABATAN KETERANGAN/
REKOMENDASI
1. Kompetensi
Manajerial
2. Kompetensi Teknis
3. Kompetensi Sosial
Kultural
IDENTITAS JABATAN ASN TERTENTU
YANG DAPAT DIISI OLEH PRAJURIT TNI
27. FUNGSI DAN TUGAS POKOK TNI
FUNGSI JABATAN YANG DIUSULKAN
DIISI PRAJURIT TNI
TINGKAT
KESESUAIAN KETERANGAN
1 2 3 4
1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi
sebagai:
a. penangkal terhadap setiap bentuk
ancaman militer dan ancaman
bersenjata dari luar dan dalam negeri
terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah,
dan keselamatan bangsa;
b. penindak terhadap setiap bentuk
ancaman; dan
c. pemulih terhadap kondisi keamanan
negara yang terganggu akibat kekacauan
keamanan.
FUNGSI DAN TUGAS POKOK TNI
TUGAS POKOK JABATAN YANG AKAN
DIISI PRAJURIT TNI
1 2 3 4
2. Tugas pokok TNI adalah menegakkan
kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa
danseluruh tumpah darah Indonesia dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara.
FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN
FUNGSI DAN TUGAS POKOK JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT
DIISI OLEH PRAJURIT TNI
28. NO URAIAN TUGAS TNI URAIAN TUGAS JABATAN
YANG DIISI PRAJURIT TNI
TINGKAT
KESESUAIAN KETERANGAN
1 2 3 4
1. Operasi militer untuk perang.
2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
• mengatasi gerakan separatisme
bersenjata;
• mengatasi pemberontakan bersenjata;
• mengatasi aksi terorisme;
• mengamankan wilayah perbatasan;
• mengamankan objek vital nasional yang
bersifat strategis;
• melaksanakan tugas perdamaian dunia
sesuai dengan kebijakan politik luar
negeri;
• mengamankan Presiden dan wakil
presiden beserta keluarganya;
• memberdayakan wilayah pertahanan dan
kekuatan pendukungnya secara dini
sesuaidengan sistem pertahanan
semesta;
• membantu tugas pemerintahan di
daerah;
Jumlah
FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN
URAIAN TUGAS JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH
PRAJURIT TNI
29. NO URAIAN TUGAS TNI URAIAN TUGAS JABATAN
YANG DIISI PRAJURIT TNI
TINGKAT
KESESUAIAN KETERANGAN
1 2 3 4
• membantu kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam rangka tugas
keamanan dan ketertiban masyarakat
yang diatur dalam undang-undang;
• membantu mengamankan tamu negara
setingkat kepala dan perwakilan
pemerintah asing yang sedang berada
di Indonesia;
• membantu menanggulangi akibat
bencana alam, pengungsian, dan
pemberian bantuan kemanusiaan;
• membantu pencarian dan pertolongan
dalam kecelakaan (search and rescue);
serta
• membantu pemerintah dalam
pengamanan pelayaran dan
penerbangan terhadap pembajakan,
perompakan, dan penyelundupan
Jumlah
FORMULIR PENILAIAN KESESUAIAN
URAIAN TUGAS JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI OLEH
PRAJURIT TNI
30. NO. KOMPETENSI JABATAN JUMLAH TINGKAT
KESESUAIAN
KETERANGAN/
REKOMENDASI
1. FUNGSI JABATAN
2. TUGAS POKOK JABATAN
3. URAIAN TUGAS JABATAN
4. TOTAL
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI KESESUAIAN JABATAN
ASN YANG DAPAT DIISI OLEH PRAJURIT TNI
Keterangan:
NO SKOR REKOMENDASI
1 TIDAK SESUAI 0 - 17 TIDAK
DIPERTIMBANGKAN
2 Memiliki Tingkat Kesesuaian
Rendah
18 - 34 TIDAK
DIPERTIMBANGKAN
3 Memiliki Tingkat Kesesuaian
Sedang
35 - 51 DAPAT
DIPERTIMBANGKAN
4 Memiliki Tingkat Kesesuaian
Tinggi
52 - 64 DIPERTIMBANGKAN
31. SURAT MENTERI PANRB NO. B/79/M.SM.02.03/2018,
TANGGAL 14 AGUSTUS 2018
Pengisian JPT Madya (Es. I.a dan I.b) dan JPT Pratama (Es. II.a dan II.b)
32. PENGISIAN & PENGELOMPOKAN
JABATAN
1. JABATAN PIMPINAN
TINGGI MADYA
1. ESELON I.a
2. ESELON I.b
2. JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA
1. ESELON II.a
2. ESELON II.b
3. ADMINISTRATOR
1. ESELON III.a
2. ESELON III.b
33. MEKANISME PENGISIAN
PENGISIAN JPT SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF
PENGISIAN JPT MADYA ESELON I.a dari ESELON I.b
PENGISIAN JPT PRATAMA ESELON II.a dari ESELON II.b
PENGISIAN JPT PRATAMA ESELON II.b dari ESELON III.b
34. PENGANGKATAN PNS DALAM JF MELALUI
INPASSING PENYESUAIAN
PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018
35. Pasal 357
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ttg
Manajemen PNS
PNS yang
menduduki JA dan
JPT yang telah
melaksanakan
tugas-tugas JF
sebelum Peraturan
Pemerintah ini
mulai berlaku dapat
diangkat dalam JF
Dilaksanakan 1 (satu) kali
secara nasional untuk
paling lama:
2 (dua) tahun untuk masa
persiapan; dan
2 (dua) tahun untuk masa
pelaksanaan
terhitung sejak tanggal
Peraturan Pemerintah
No. 11 Tahun 2017 mulai
berlaku, dengan
mempertimbangkan
kebutuhan instansi,
kualifikasi, dan
kompetensi serta
dilaksanakan sesuai
pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri PANRB
PERATURAN
MENTERI
PANRB
NOMOR 26
TAHUN 2016
PERATURAN
MENTERI
PANRB
NOMOR 42
TAHUN 2018
36. Penyesuaian/Inpassing
adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan
peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu
a. PNS yang telah dan/atau masih
menjalankan tugas di bidang Jabatan
Fungsional yang akan diduduki
berdasarkan keputusan Pejabat yang
Berwenang;
b. PNS yang masih menjalankan tugas
jabatan sesuai dengan formasi
Jabatan Fungsional dan telah
mendapatkan kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pengawas yang
memiliki kesesuaian atau keterkaitan
antara bidang tugas jabatan dengan
Jabatan Fungsional yang akan
diduduki; dan
d. PNS yang dibebaskan sementara dari
jabatannya, karena dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat
dalam jabatan/pangkat terakhir tidak
dapat memenuhi angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi.
1 Pelaksana
2 Formasi
CPNS
3 JPT
4 Administra
tor
5 Pengawas
6 PNS BS
37. Pengangkatan & Jenjang Inpassing
• PETA
• FORMASI
PNS
•KETERAMPI
LAN
•KEAHLIAN
INPASSING
•TERAMPIL
•AHLI
PERTAMA,
AHLI MUDA
& AHLI
MADYA
PENGANG
KATAN
38. PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM RANGKA
PENGISIAN JPT
PERATURAN MENTERI PANRB NO. 40 TAHUN 2018
39. PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI
SIFAT
• Kompetitif
dan
Terbuka
SELEKSI
• Dilakukan oleh
Panitia Seleksi
Instansi yang dipilih
dan diangkat oleh
PPK berkoordinasi
dengan KASN
PROSES
• Pimpinan Tinggi
Utama dan Madya
dilakukan pada
tingkat NASIONAL
• Pimpinan Tinggi
Pratama dilakukan
pada tingkat
NASIONAL,
PROPINSI, atau
ANTAR INTANSI
dalam 1 (satu)
KABUPATEN/KOTA
1. PNS
2. NON-PNS
3. PRAJURIT TNI & ANGGOTA POLRI
Kualifikasi-
Kompetensi-
Pengalaman-Kinerja
40. Ketentuan mengenai pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal
110 dapat dikecualikan pada
Instansi Pemerintah yang telah
menerapkan Sistem Merit dalam
pembinaan Pegawai ASN dengan
persetujuan KASN.
(1) Ketentuan
mengenai
pengisian JPT
secara terbuka
dan kompetitif
dapat
dikecualikan pada
Instansi
Pemerintah yang
telah menerapkan
Sistem Merit
dalam pembinaan
Pegawai ASN
dengan
persetujuan
Komisi Aparatur
Sipil Negara
(2) Sistem Merit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi
kriteria:
1. seluruh Jabatan sudah memiliki
standar kompetensi Jabatan;
2. perencanaan kebutuhan pegawai
sesuai dengan beban kerja;
3. pelaksanaan seleksi dan promosi
dilakukan secara terbuka;
4. memiliki manajemen karir yang
terdiri dari perencanaan,
pengembangan, pola karir, dan
kelompok rencana suksesi yang
diperoleh dari manajemen talenta;
5. memberikan penghargaan dan
mengenakan sanksi berdasarkan
pada penilaian kinerja yang
objektif dan transparan;
6. menerapkan kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN;
7. merencanakan dan memberikan
kesempatan pengembangan
kompetensi sesuai hasil penilaian
kinerja;
8. memberikan perlindungan kepada
Pegawai ASN dari tindakan
penyalahgunaan wewenang; dan
memiliki sistem informasi berbasis
kompetensi yang terintegrasi dan
dapat diakses oleh seluruh Pegawai
ASN.
Pasal 134 PP NO. 11 TAHUN 2017
TTG MANAJEMEN PNS
Pasal 111 UU NO. 5
TAHUN 2014 TTG ASN:
41. PENGAWASAN DALAM PENGISIAN JABATAN
PRESIDEN
KEMENPAN-RB
LAN BKN NON-STRUKTURAL
INDEPENDEN
KASN
mengawasi setiap tahapan proses
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
mulai dari pembentukan panitia
seleksi instansi, pengumuman
lowongan, pelaksanaan seleksi,
pengusulan nama calon, penetapan,
dan pelantikan Pejabat Pimpinan
Tinggi;
KASN menjamin
perwujudan
sistem merit
1. Presiden selaku pemegang kekuasan
tertinggi pembinaan ASN, terhadap
keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan
2. Menteri terhadap keputusan yang
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang,
dan terhadap Pejabat Pembina
Kepegawaian di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
REKOMENDASI
KEBIJAKAN SISTEM MERIT
42. Sistem Merit Dalam Manajemen ASN
ROAD MAP PENERAPAN SISTEM MERIT
adalah bentuk operasionalisasi penerapan sistem
merit yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima)
tahun sekali dan merupakan rencana rinci
pelaksanaan penerapan sistem merit dari satu
tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima)
tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
RENCANA AKSI
adalah langkah-langkah dan tahapan detail
kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan
keluaran.
INDEKS SISTEM MERIT
adalah ukuran yang digunakan sebagai standar
penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi
Pemerintah.
PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri
guna mengetahui capaian penerapan Sistem
Merit pada instansi pemerintah.
1
2
3
43. Ruang Lingkup Sistem Merit
1. melakukan rekrutmen, seleksi dan
promosi berdasarkan kompetisi yang
terbuka dan adil dengan menyusun
perencanaan sumber daya manusia
aparatur secara berkelanjutan;
2. memperlakukan Pegawai ASN secara
adil dan setara;
3. mengelola pegawai ASN secara efektif
dan efisien;
4. memberikan remunerasi yang setara
untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara
dengan memperhatikan hasil kinerja;
5. memberikan penghargaan atas kinerja
pegawai yang tinggi;
6. memberikan hukuman atas
pelanggaran disiplin;
7. menjaga standar yang tinggi untuk
integritas, perilaku, dan kepedulian
untuk kepentingan masyarakat;
8. menerapkan pengisian jabatan
dengan uji kompetensi sesuai
standar kompetensi jabatan yang
dipersyaratkan;
9. memberikan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi
kepada pegawai ASN;
10. melaksanakan manajemen kinerja
pegawai untuk mencapai tujuan
organisasi.
11. melindungi pegawai ASN dari
intervensi politik dan tindakan
kesewenang-wenangan; dan
12. memberikan perlindungan kepada
pegawai.
44. Tahapan Penerapan Sistem Merit
1. Road Map Penerapan Sistem Merit
pada masing-masing Instansi
Pemerintah;
2. Pembentukan dan tugas tim penilai
mandiri Sistem Merit pada Instansi
Pemerintah;
3. Penetapan penilaian tingkat
penerapan Sistem Merit pada masing-
masing Instansi Pemerintah;
4. Pelaksanaan rekomendasi hasil
penilaian penerapan Sistem Merit
pada masing-masing Instansi
Pemerintah; dan
5. Pengawasan dan evaluasi dampak
penerapan sistem merit yang sudah
dilaksanakan pada Instansi
Pemerintah.
45. Capaian Sistem Merit
Perencanaan
Kebutuhan ASN
Pengadaan ASN
Pengembangan Karier
Promosi dan Mutasi
Manajemen Kinerja
Penggajian,
Penghargaan dan
Disiplin
Perlindungan dan
Pelayanan
Sistem
Informasi
46. Nilai dan Indeks Sistem Merit
NO KATEGORI NILAI INDEKS SEBUTAN
1 IV 325 - 400 0.81 – 1 Sangat Baik
2 III 250 - 324 0.61 - 0.8 Baik
3 II 175 - 249 0.41 - 0.6 Kurang
4 I 100 - 174 0.2 - 0.4 Buruk
47. Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Penilaian Mandiri
NO KATEGORI REKOMENDASI KETERANGAN
1 SANGAT BAIK DAPAT DIREKOMENDASIKAN UNTUK
DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN MENGENAI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA
TERBUKA DAN KOMPETITIF.
WAJIB MELAPORKAN SECARA BERKALA PADA SETIAP
AKHIR TAHUN KEPADA KASN UNTUK MENDAPATKAN
PERSETUJUAN BARU MENGENAI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN AKAN DIEVALUASI
SETIAP 2 (DUA) TAHUN SEKALI
2 BAIK DAPAT DIREKOMENDASIKAN UNTUK
DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN MENGENAI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
TERTENTU SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF
NAMUN TETAP DALAM PENGAWASAN KASN
AKAN DIEVALUASI SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI
3 KURANG AKAN DIBIMBING OLEH TIM SAMPAI DENGAN
MENDAPATKAN NILAI DENGAN KATEGORI BAIK
PENILAIAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM
PENERAPAN SISTEM MERIT DILAKUKAN OLEH TIM
YANG TERDIRI DARI KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, LAN, BKN, DAN KASN
DENGAN MENGACU PADA TATA CARA PENILAIAN
MANDIRI.
4 BURUK AKAN DIEVALUASI KEMBALI OLEH KASN SETIAP
TAHUN DAN WAJIB MELAPORKAN
PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI KEPADA KASN
Terbuka dan
kompetitif
Penerapan
Sistem Merit
Kelompok
Rencana
Sukses
49. PEMETAAN K/L/PEMDA DALAM PENERAPAN
MANAJEMEN ASN BERBASIS SISTEM MERIT
SUVEY
PENGISIAN
KUESIONER
PRAKTEK
MGT ASN
SIKLUS
MGT ASN
KOMITMEN
PIMPINAN
DATA
DUKUNG
UPAYA
PERBAIKAN
PEMETAAN
EVALUASI &
PENILAIAN
PENDAMPINGAN
1
2
3
50. Alamat Tautan Google Docs
Pengisian Kuesioner Indeks Sistem Merit
http://bit.ly/2xPOgHg
Survey Pengisian Penilaian Manajemen ASN
Dalam rangka penataan dan peningkatan pengelolaan Manajemen ASN
Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
51. People who have goals succeed because they
know where they're going. It's that simple. –
Earl Nightingale -
Terima Kasih..