Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
•
10 j'aime•20,306 vues
Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut merangkum perjalanan ekonomi Indonesia dari tahun 1945 hingga 2017 melalui infografik panjang 17,25 meter. 2. Periode 1945-1966 dimana Indonesia dipimpin oleh Soekarno mengalami tiga fase ekonomi yaitu penataan ekonomi, nasionalisasi ekonomi, dan krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar. 3. Krisis ekonomi pada masa Orde Lama
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Similaire à Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017 (20)
Plus de Ridho Fitrah Hyzkia
Plus de Ridho Fitrah Hyzkia (20)
Dernier
Dernier (17)
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
- 1. Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia BEKERJASAMA DENGAN
- 2. 1 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pelopor dan infografik terpanjang (17,25 meter). Piagam dianugerahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Katadata. Jakarta, 30 Agustus 2017. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia BEKERJASAMA DENGAN
- 3. www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soekarno (1945–1966) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2 Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Jasmerah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Begitu pesan Presiden pertama RI Soekarno dalam pidato terakhirnya pada 17 Agustus 1966. Karena itulah, mempelajari perekonomian Indonesia dari sisi perspektif sejarah, tentunya sangatlah penting. Selama 72 tahun Indonesia merdeka, tujuh Presiden telah memimpin kapal besar bernama Indonesia ini. Pasang- surut perekonomian nasional telah dilalui. Dan setiap era pemerintahantentunyamemiliki tantangan-nya sendiri, yang melahirkan respons kebijakan yang berbeda. Meskibegitu,kesinambungan dalam melahirkan beragam kebijakan amatlah diperlukan. Sebab, pembangunan ekonomi haruslah bersifat akumulatif dari pencapaian- pencapaian sebelumnya dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks itu, pemahaman yang mendalam terhadap sejarah amat diperlukan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkesinambungan di setiap era pemerintahan.Denganberkacapadasejarahpulakitadapat memetik pelajaran dari segala kelebihan dan kekurangan bangsa ini, sebagai modal bersama untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Untuk mencapai itu semua ada sejumlah prasyarat yang harusdipenuhi.Salahsatuyangterpentingadalahperbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, dukungan stabilitas politik, sosial dan keamanan tentunya amatdibutuhkanuntukmendukungpembangunanekonomi berkelanjutan, yang tak hanya membuahkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga sekaligus melahirkan kesejahteraan rakyat. Ikhtiar tiada henti itu yang terus diupayakan dalam 72 tahun perjalanan bangsa ini, seperti terangkai dalam panel infografik raksasa berukuran 2,4 meter x 17 meter ini, yang menjadikannya sebagai infografik terpanjang. Diharapkan, melalui tampilan visual ini, sejarah ekonomi Indonesia dapat dengan mudah dipahami. Sekaligus ada pelajaran yang bisa dipetik untuk menyiapkan dan menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045 mendatang. Jakarta, 17 Agustus 2017 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
- 4. www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soekarno (1945–1966) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 3 5 10 20 30 0 0 persen –5 10 40 juta –10 PERTUMBUHAN EKONOMI PDB PER KAPITA sumber: World Bank, BPS sumber: BPS 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 5,74% 5,74% 3.53% 1.08% –2,24% 2.79% 1954 195819531952 19571950 1951 19561955 1959194819471946 1949 1964196319621960 1961 1965 19661945 Soekarno 18 Agustus 1945–12 Maret 1967 Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, setidaknya Indonesia mengalami tiga fase perekonomian. Mulai dari penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, penguatan ekonomi melalui langkah nasionalisasi, hingga timbulnya krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar. Rp 5.523.863 Rp 5.075.517
- 5. www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soekarno (1945–1966) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 4 Semua kebijakan ekonomi harus berdasarkan izin Belanda Perusahaan Belanda kembali beroperasi Menanggung US$ 1,13 miliar utang dalam dan luar negeri Hindia Belanda Menanggung biaya 17.000 karyawan eks Belanda dan 26.000 tentara eks KNIL Hasil Konferensi Meja Bundar EKONOMI AWAL KEMERDEKAAN (1945-1949) Pada masa ini, kegiatan produksi, perdagangan, dan kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil akibat situasi konflik awal kemerdekaan. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu 30 Oktober 1946 Peluncuran Oeang Republik Indonesia (ORI) 17 Agustus 1945: Proklamasi kemerdekaan Indonesia 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) antara foto/IPPHOS 19 Juni 1951 Proses nasionalisasi De Javasche Bank yang menjadi cikal bakal lahirnya Bank Indonesia sebagai bank sentral. 1 Juli 1953 Undang-undang Bank Indonesia lahir. Kondisi Ekonomi Kapasitas produksi turun Aset produktif rusak akibat perang Inflasi tinggi akibat kelangkaan barang Peningkatan uang beredar tidak terkendali untuk menutup defisit anggaran Ekspor dan impor terhenti akibat blokade Belanda Mata uang beragam (versi pemerintah RI, Jepang, dan De Javasche Bank) Pergerakan penduduk besar-besaran antar– daerah Sejumlah warga sedang mengantre untuk mendapatkan beras di Jakarta, Februari 1951.
- 6. www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soekarno (1945–1966) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 5 INDONESIANISASI EKONOMI (1950-1957) Pemerintah berupaya menggeser dominasi ekonomi Belanda dengan meningkatkan peran Indonesia di bidang ekonomi melalui sejumlah program. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 Sebagian besar perusahaan perkebunan pala Perusahaan perkebunan tembakau Perusahaan perkebunan karet, teh, kopi, dan tebu Gelombang Nasionalisasi Diubah menjadi PT Perkebunan Nusantara I-XVI22 38 206 PERDAGANGAN Boorsumij Internatio Jacobson van den Berg Lindeteves Stokvis Geowehry dan 35 perusahaan lain Diubah menjadi PT NegaraThe Big Five SISTEM ALIBABA Pengusaha Etnis Tionghoa diwajibkan memberi pelatihan kepada pengusaha Bumiputra. PROGRAM BENTENG Alokasi devisa dan kredit perbankan untuk meningkatkan peran importir bumiputera. PERKEBUNAN Perusahaan Listrik Perusahaan Kimia Perusahaan Grafika Perusahaan Umum 47 21 18 91 Diubah menjadi Badan Penguasaan Industri dan Tambang (BAPPIT) PERINDUSTRIAN DAN TAMBANG TRANSPORTASI Pelayaran Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) Pelni Penerbangan Koninklijk Luchvaart Maatschappij (KLM) Garuda Indonesia Airways (GIA) Perkeretaapian NIS dan 10 perusahaan KA Belanda lain Perusahaan Negara Kereta Api sumber: Kementerian BUMN PERUSAHAAN LISTRIK 9 perusahaan listrik dan gas Belanda Perusahaan Listrik Negara (PLN) BANK De Javasche Bank Bank Indonesia Nederlandse Handelsbank (NHB) Bank Umum Negara (BUNEG) Escompto Bank Dagang Negara Nederlandsche Handelmaatschappij NV (Factorij) Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) menjadi menjadi PERBANKAN menjadi menjadi menjadi
- 7. www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soekarno (1945–1966) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 6 10 Maret 1950 Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara menerapkan kebijakan memotong ORI menjadi setengahnya, dikenal dengan kebijakan “Gunting Sjafruddin”. GUNTING UANG CARA SJAFRUDDIN KENDALIKAN INFLASI Peningkatan uang beredar yang tak terkendali berpotensi menambah laju inflasi dan membahayakan perekonomian. Untuk mengatasinya, pada 10 Maret 1950 Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan pengguntingan uang. antara foto/IPPHOS Tetap berlaku, namun dengan nilai hanya setengah harga Ditukar dengan Obligasi (bunga 3%) LAJU UANG BEREDAR DESEMBER 1950 Dengan pengguntingan Tanpa pengguntingan 19,8% 64,7% sumber: Bank Indonesia Menekan laju peredaran uang kartalMANFAAT: Seorang warga sedang menukarkan uangnya di Glodok, Jakarta, Desember 1947. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
- 8. www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soekarno (1945–1966) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 7 Defisit APBN dan Hiperinflasi Besarnya kebutuhan untuk pembiayaan politik yang tinggi berdampak pada terjadinya defisit APBN yang memuncak pada 1965. Untuk mengatasinya, bank sentral melakukan pembiayaan dengan menambah jumlah uang beredar. Kebijakan tersebut berujung pada kenaikan harga barang secara drastis ( hiperinflasi ). -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1959 19631960 19641961 19651962 1966 Kenaikan Harga (%) Defisit APBN (Rp Miliar) –1.565,6 –16,3 763 255 635 592 Kenaikan Uang Beredar (%) Penerimaan dan Pengeluaran APBN Riil (Rp Konstan 1954) 0 5 10 15 20 1959 1961 19641960 19631962 1965 11,1 16,4 9,7 4,5 4,3 2,8 1,6 16,1 18,3 13,7 7,4 8,7 7,7 4,1 Penerimaan Riil Pengeluaran Riil ERA EKONOMI TERPIMPIN (1957-1965) Ketidakstabilan di era parlementer mendorong diterapkannya ekonomi terpimpin. Meski menunjukkan prestasi di awal, sistem ini justru memicu terjadinya gejolak. 3 Mei 1956 Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
- 9. www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soekarno (1945–1966) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 8 LANGKAH PENANGANAN HIPERINFLASI Deposito di atas Rp 25 ribu 90% giro DITUKAR DENGAN SURAT UTANG PEMERINTAH. Pembekuan giro Deposito dan giro ditukar dengan surat utang pemerintah. Rp 1.000 Rp 100 Penurunan nilai mata uang Berlaku pada uang kertas. TAHAP 1 (25 Agustus 1959) Dikenal dengan istilah “Sanering” atau penyehatan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan inflasi yang lepas kendali akibat besarnya biaya politik. 45 1 US$ 11,4 Rp Penyederhanaan mata uang Berdasarkan Ketetapan Presiden RI No. 27/1965 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Baru yang Berlaku sebagai Alat Pembayaran yang Sah Bagi seluruh Wilayah RI dan Penarikan Uang Rupiah Lama dari Peredaran, mengatur: sumber: Boediono, Bank Indonesia Semua jenis uang Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.500, dan Rp 1.000 tidak lagi berlaku. Penerbitan uang baru Rp 1 SENILAI DENGAN RP 1 LAMA MENGGANTIKAN RP 1.000 LAMA = = TAHAP 2 (13 Desember 1965) Merupakan langkah kedua karena upaya tahap pertama tidak berhasil mengendalikan jumlah uang beredar. 28 Maret 1963 Deklarasi ekonomi (Dekon) 5 Juli 1959 Dekrit Presiden 3 Mei 1956 Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 1 Juli 1957 Biro Pusat Statistik dibentuk. Sensus pertama dilakukan 1961. 10 Desember 1957 Pertamina berdiri. Ekspor pertama dilakukan ke Jepang pada 30 Juni 1958. Devaluasi Menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap US$1. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
- 10. 9 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 9 5 0 persen –5 10 –10 PERTUMBUHAN EKONOMI –13,13% 10,92% 10 20 30 0 40 juta PDB PER KAPITA 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 2,79% 1990198519801970 1975 1995 19981966 Rp 5.075.517 Rp 18.943.101 Soeharto 12 Maret 1966 – 21 Mei 1998 Pada awal Pemerintahan Soeharto kondisi ekonomi, sosial dan politik tidak kondusif. Pembangunan nasional dirancang dengan tiga landasan: Stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya dikenal sebagai Trilogi Pembangunan. 50 40 30 20 10 0 60% TINGKAT KEMISKINAN 24,2% TAHUN 1970 60% sumber: BPS sumber: BPS sumber: World Bank, BPS
- 11. 10 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 10 PAKET STABILISASI & REHABILITASI EKONOMI (PAKET OKTOBER 1966) Guna menghadapi hiperinflasi dan menggerakkan kembali roda perekonomian, pemerintah menyusun program stabilisasi ekonomi yang komprehensif. Kebijakan “Dekontrol”, merombak sistem komando menjadi mekanisme pasar Membakukan peran investasi asing & dalam negeri Menerbitkan UUPMA(1967) & UUPMDN(1968) Disiplin fiskal & anggaran berimbang Penghematan belanja pemerintah & subsidi Kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar Memulihkan neraca pembayaran Menaikkan suku bunga bank Suku bunga kredit: rata-rata naik 6-9%per bulan Suku bunga simpanan: rata-rata naik 5%per bulan Memperlancar ekspor-impor Sistem kurs tunggal dengan mekanisme pasar Meningkatkan arus dana masuk Negosiasi utang luar negeri Empat Fokus Kebijakan Dampak inflasi turun kenaikan uang beredar berkurang 121% 50 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 PERSEN 100 763% 132% 19671966 1968 PENGURANGAN DICAPAI MELALUI PENURUNAN PENCIPTAAN UANG MELALUI APBN & KREDIT BANK 50 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 100 635,3% 112,2% 19671966 1968 1969 PERSEN 85,1% 9,9% KONTRIBUSI KENAIKAN UANG BEREDAR 1966 APBN 491% Lain-lain 54% Kredit bank 218% KONTRIBUSI KENAIKAN UANG BEREDAR 1968 Kredit bank 86% APBN 8% Lain-lain 27%10 Januari 1967 UU Penanaman Modal Asing disahkan, menjadi pintu masuk bagi investor asing. Februari 1967 Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) dibentuk. 12 Maret 1967 Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden. antara foto 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 3 Juli 1968 UU Penanaman Modal Dalam Negeri diterbitkan
- 12. 11 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 11 Pertambangan dan Energi 11% Pendidikan 7% Industri 6% Perdagangan 6% Lain-lain 6% Kesehatan dan Kependudukan 3% Pertahanan dan Keamanan 2% Perumahan dan Pemukiman 2% Daerah dan Transmigrasi 15% Transportasi 22% Pertanian dan irigasi 20% REPELITA I REPELITA I (1969–1974) Pada periode ini, pemerintah masih menghadapi ekonomi yang merosot dan inflasi tinggi, produksi pangan tidak mampu mengikuti pertumbuhan penduduk, serta lapangan kerja terbatas. Pada akhir repelita I, pemerintah mendapatkan berkah dari kenaikan harga minyak. ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN 15 Januari 1974 Peristiwa Malari dipicu aksi mahasiswa yang mengkritik investasi asing. 10 Januari 1974 Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma diresmikan. 10 Juli 1972 Pabrik Petrokimia Gresik diresmikan. 22 November 1973 Pemerintah menetapkan Batam sebagai daerah industri yang dikelola oleh Badan Otorita Batam. 24 Oktober 1971 Penemuan cadangan gas alam Arun yang diperkirakan mencapai 17,1 triliun kaki kubik. Penemuan ini membuat posisi Indonesia sebagai anggota OPEC semakin diperhitungkan. 31 Agustus 1970 PT Krakatau Steel resmi didirikan dan diberikan mandat luas untuk membangun industri baja di Indonesia. 1972 Dibentuk Badan Pembinaan Pasar Uang dan Modal untuk mempersiapkan pengembangan pasar uang dan modal. 23 Maret 1974 Peresmian fasilitas kepariwisataan utama Jakarta (Hotel Borobudur, Hotel Ambasador, Hotel Kartika Candra, Sahid Jaya Boulevard dan Hotel Indonesia). RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (REPELITA) MERUPAKAN POLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN SECARA BERKESINAMBUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM-PROGRAM JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
- 13. 12 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 12 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 MONETER, FISKAL & PERBANKAN Memantapkan stabilitas ekonomi yang telah dicapai. Penyediaan kredit jangka menengah untuk mendorong kegiatan usaha. Penurunan suku bunga kredit. Penurunan tarif pajak untuk mendorong bisnis dan penerimaan negara. PEMBANGUNAN Peningkatan produksi pangan, khususnya beras. Memacu ekspor produk perkebunan dan pertambangan. Mendorong pembangunan industri tekstil. Dampak 1970 1975 200 1000 1200 1400 1600 1800 600 400 800 MILIAR 246,2 naik 619% 1.770,6 FOKUS KEBIJAKAN 450 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Penerimaan dalam negeri Pengeluaran rutin Tabungan pemerintah 1969 19711970 19731972 228 276 324 374 428 204 243 281 319 357 33 43 55 71 24 miliar penerimaan negara melonjak tabungan pemerintah meningkat REPELITA I (1969–1974)
- 14. 13 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 13 Pertanian dan irigasi 19% Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2% Transportasi 17% Daerah dan Transmigrasi 14% Pertambangan dan Energi 12% Pendidikan 10% Perdagangan 7% Industri 6% Lain-lain 5% Kesehatan dan Kependudukan 3% Pertahanan dan Keamanan 3% Perumahan dan Pemukiman 2% REPELITA II Merupakan masa bagi pemerintah mendapatkan berkah minyak karena kenaikan harga dan produksi. Pemerintah melakukan investasi dan pembangunan besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN 8 Juli 1976 Satelit Palapa A1 diluncurkan. 26 April 1976 PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio didirikan. Bacharuddin Jusuf Habibie ditunjuk sebagai Presiden Direktur. 15 November 1978: Pemerintah mengambil dua kebijakan penting. Pertama, mendevaluasi rupiah 33,6% untuk meningkatkan daya saing ekspor non-migas. Kedua, menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali. Kebijakan yang dikenal sebagai Knop-15 1978 ini diharapkan dapat menghemat devisa dan memperbaiki penerimaan negara. 1 April 1979: Revolusi Iran yang mendorong terjadinya krisis minyak. Pada tahun itu, harga minyak dunia melonjak hampir tiga kali lipat dari rata-rata harga pada 1970-an. RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (REPELITA) MERUPAKAN POLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN SECARA BERKESINAMBUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM-PROGRAM JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG. REPELITA II (1974–1979)
- 15. 14 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 14 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 belanja pemerintah dan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi 1972–1980 20% 15 10 0 5 4,7 10,3 4,8 7,8 7,3 17,5 5,7 Pertanian Migas Transportasi Jasa-jasa lain Industri Perdagangan Pemerintah rata-rata pertumbuhan ekonomi per sektor dari tahun 1972–1980 (%) Pembangunan Infrastruktur Jalan Meningkat 74% 1970 1980 84.297 Km 146.498 Km Pembangunan Jaringan Irigasi Meningkat 14,9% 1969 1985 3,56 juta Ha 4,09 juta Ha MONETER & PERBANKAN Memantapkan stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan dan mendukung pemerataan pembangunan. Menurunkan suku bunga kredit dan bunga deposito. Menyediakan fasilitas kredit investasi kecil dan kredit modal kerja. PEMBANGUNAN Perluasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan daerah. Pemerintah melalui BUMN investasi besar- besaran di industri dasar. Pembangunan industri, peningkatan daya saing produk ekspor dan substitusi impor. FOKUS KEBIJAKAN REPELITA II (1974–1979) 1969 19711970 1973 1974 1975 1976 1977 1978 19791972 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 ekonomirata-ratatumbuhdiatas 7% Dampak
- 16. 15 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 15 Produksi Minyak Indonesia & Perkembangan Harga Minyak Mentah Dunia (SUMBER: BP STATISTICAL REVIEW, 2017) 2 KALI BERKAH MINYAK 481% kenaikan harga minyak dari rata-rata pada 1960-an dan awal 1970-an. OIL BOOM I (1974) 286% kenaikan harga minyak dari rata-rata pada 1970-an. OIL BOOM II (1979) INVESTASI PEMERINTAH MENINGKAT DRASTIS Rp 118,2 miliar (1969) Rp 4.014,2 miliar (1979) Tumbuh 3.296% Kontribusi Migas (%) Kontribusi Pajak (%) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0% 10 20 50 40 30 60 70 80 198019751970 1985 1990 PNBP Migas (Rp Triliun) Penerimaan Perpajakan (Rp Triliun) TRILIUN KONTRIBUSI PENERIMAAN MIGAS MENINGKAT (APBN 1974–1985) DAMPAK 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 Harga Minyak (US$/barel) Produksi Minyak Indonesia (Bph) 200 1000 1200 1400 1600 1800 600 400 800 1965 19801970 19851975 1990 5 10 15 20 25 30 35 40 US$BPH BERKAH HARGA MINYAK Naiknya harga minyak dunia pada dasawarsa 1970-an merupakan berkah tak terduga bagi Indonesia. Di tengah upaya mendorong investasi, pemerintah mendapatkan suntikan dana dari penerimaan ekspor minyak.
- 17. 16 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 16 Pertanian dan irigasi 14% Pendidikan 13% Transportasi 13% Daerah dan Transmigrasi 15% Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2% Pertambangan dan Energi 11% Industri 5% Lain-lain 6% Pertahanan dan Keamanan 7% Perdagangan 4% Kesehatan dan Kependudukan 4% Perumahan dan Pemukiman 3% Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 3% REPELITA III Pemerintah menghadapi tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyediaan kebutuhan bahan pokok. Di luar negeri, dihadapkan pada kelesuan ekonomi negara-negara maju dan kelebihan pasokan minyak dunia mengakibatkan harga minyak mentah dunia merosot pada 1982. Pemerintah berupaya melepas ketergantungan pada minyak. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN 1980 Alokasi subsidi minyak melonjak hingga dua kali lipat mencapai Rp 1,02 triliun yang disebabkan kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah pertama kali memberikan subdisi BBM pada 1976 sebesar Rp 36 miliar. 30 Maret 1983 Pemerintah mendevaluasi nilai rupiah untuk meningkatkan daya saing ekspor non-migas. RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (REPELITA) MERUPAKAN POLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN SECARA BERKESINAMBUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM-PROGRAM JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG. REPELITA III (1979–1984)
- 18. 17 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 17 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 REPELITA III (1979–1984) MONETER & PERBANKAN Devaluasi atau penurunan nilai tukar rupiah sebesar 27,8% pada Maret 1983. Devaluasi dari Rp 700 ke Rp 970 per dolar AS. Paket Kebijakan 1 Juni 1983 (Pakjun’83) Perbankan bebas menghimpun dana publik dan menetapkan suku bunga kredit dan deposito. PEMBANGUNAN Peningkatan produksi menuju swasembada pangan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi. Membangun industri pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, seperti baja, pupuk, semen dan kertas. Menekan laju pertumbuhan penduduk menjadi 2% per tahun. REFORMASI PERPAJAKAN Penyederhanaan jumlah dan jenis pajak Perubahan sistem dari Official Assessment menjadi Self Assessment Penyederhanaan tarif pajak 16 jenis 5 jenis KONTRIBUSI PAJAK NONMIGAS MENINGKAT 30,1% (1984) 67,9% (1995) DAMPAK PRODUKSI GABAH TERUS MENINGKAT DALAM 17 TAHUN 1970 19761975 1978 1979 1980 1981 1982 19841983 1985 1986 19871977 0 2 4 6 8 10 12 0 10 5 20 15 25 30 40 35 45 Produksi Gabah (juta ton) Luas Lahan (ribu/ha) Program Keluarga Berencana Tingkat Fertilitas Berhasil Ditekan Jumlah Penduduk & Angka Kelahiran Per Perempuan 300 juta jiwa tahun fertilitas 6.0 200 4.0 100 2.0 1950 | 1955 1955 | 1960 1960 | 1965 1965 | 1970 1970 | 1975 1975 | 1980 1980 | 1985 1985 | 1990 1990 | 1995 1995 | 2000 2000 | 2005 2005 | 2010 2010 | 2015 Fertilitas Populasi (juta jiwa) DampakFOKUS KEBIJAKAN
- 19. 18 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 18 Transportasi 14% Daerah dan Transmigrasi 14% Pendidikan 14% Pertanian dan irigasi 14% Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2% Pertambangan dan Energi 13% Lain-lain 5% Industri 5% Pertahanan dan Keamanan 6% Perumahan dan Pemukiman 4% Perdagangan 4% Kesehatan dan Kependudukan 3% Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 2% REPELITA IV Merosotnya harga minyak sejak 1982 yang terus berlanjut hingga 1988 menandakan berakhirnya era berkah minyak. Indonesia kembali menghadapi persoalan ekonomi seperti defisit ganda. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN 12 September 1986 Pemerintah kembali mendevaluasi rupiah untuk menekan defisit transaksi berjalan seiring turunnya harga minyak mentah dunia. 28 Januari 1987 Pemerintah meluncurkan Program KB Mandiri. Pada 8 Juni 1989 Indonesia memperoleh penghargaan dari PBB atas keberhasilan Program KB. KOMPAS Presiden Soeharto membuka Indonesia Air Show 86, di Bandara Kemayoran, Presiden dan Ny. Tien Soeharto diapit Menristek dan Ny. Habibie, melewati pesawat CN-235 buatan bersama Casa Spanyol dan IPTN. Kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan Menteri Keuangan ad interim JB Sumarlin bersama Bank Indonesia pada Juni 1987 untuk mengatasi aliran modal keluar pasca-devaluasi 1986. Caranya dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), fasilitas diskonto dan rediskonto. Kemudian BUMN-BUMN diperintahkan mengalihkan dananya di perbankan ke SBI. GEBRAKAN SUMARLIN I RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (REPELITA) MERUPAKAN POLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN SECARA BERKESINAMBUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM-PROGRAM JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG. REPELITA IV (1984–1989)
- 20. 19 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 19 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 PEMBANGUNAN Peningkatan dan perluasan pemerataan pembangunan. Mengembangkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Membangun industri berbasis potensi sumber daya alam. MONETER & PERBANKAN PAKET KEBIJAKAN 27 OKTOBER 1988 (PAKTO’88) Mempermudah perluasan jaringan bank dan pendirian bank baru. Mempermudah bank yang memenuhi syarat untuk menjadi bank devisa. Dampak Persentase Penduduk Miskin Menurun 1970 1980 1990 penduduk miskin 60% 28,6% 15,1% FOKUS KEBIJAKAN Jumlah Bank AKTIVA (Rp triliun) 60 40 20 1988* 1991* 1994 1997** Dampak Pakto ‘88, Jumlah Bank Tumbuh Pesat 300 200 100 0 *) 1988-1991 (per-Maret) **) 1997 (akhir Juni) Dampak Terbitnya berbagai paket deregulasi di sektor moneter dan perbankan berdampak pada menjamurnya jumlah bank dan agresifnya perbankan ekspansi kredit. Persoalannya, prinsip kehati-hatian diabaikan dalam menghimpun sumber dana, terutama dana pihak ketiga dan utang valuta asing (valas). Berbeda dengan Gebrakan I yang bertujuan mencegah spekulasi valuta asing, Gebrakan Sumarlin II bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Ini adalah dampak kebijakan Pakto 1988 yang menyebabkan perbankan berlebihan dan tidak selektif dalam menyalurkan kredit. Kebijakan uang ketat yang dilakukan Menteri Keuangan JB Sumarlin pada Maret 1991, berhasil menekan inflasi menjadi 4,9 persen pada 1992. GEBRAKAN SUMARLIN II REPELITA IV (1984–1989)
- 21. 20 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 20 Merupakan tahap pembangunan lima tahun terakhir dari pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Pada masa ini, pemerintah dihadapkan pada jumlah angkatan kerja yang akan meningkat sebanyak 11,9 juta pencari kerja baru atau naik 3 persen setahun. Sejumlah cara dilakukan untuk mengatasi ledakan angkatan kerja baru. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN Daerah dan Transmigrasi 16% Pertanian dan irigasi 13% Pendidikan 13% Transportasi 18% Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 2% Pertambangan dan Energi 12% Kesehatan dan Kependudukan 4% Perumahan dan Pemukiman 4% Pertahanan dan Keamanan 5% Lain-lain 4% Perdagangan 3% Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3% Industri 3% REPELITA V KOMPAS Presiden Soeharto dan Ny Tien Soeharto meresmikan panen raya padi proyek percontohan penggunaan pupuk urea tablet di Desa Kebon Dana, Kecamatan Pustakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, April 1994. 25 Maret 1992 Kerja sama dengan IGGI dihentikan. Pada Juli 1992, dibentuk Consultative Group on Indonesia (CGI) sebagai penggantinya. 26 September 1993 Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai salah satu “Keajaiban Asia” bersama Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Thailand. 27 Desember 1993 Pemerintah meluncurkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan. RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (REPELITA) MERUPAKAN POLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN SECARA BERKESINAMBUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN PROGRAM-PROGRAM JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG. REPELITA V (1989–1994)
- 22. 21 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 21 MONETER & PERBANKAN PAKET KEBIJAKAN 29 JANUARI 1990 (PAKJAN’99) Mendorong peran intermediasi perbankan dan mengurangi peran kredit likuiditas BI. PAKET KEBIJAKAN 28 FEBRUARI 1991 (PAKFEB’91) Meningkatkan pengawasan bank dan menetapkan pedoman operasional dengan prinsip kehati-hatian. PAKET KEBIJAKAN 29 MEI 1993 (PAKMEI’93) Mendorong penyaluran kredit dengan melonggarkan ketentuan batas modal minimum. DEREGULASI PERDAGANGAN & INVESTASI Mengalihkan pemeriksaan barang impor dari Ditjen Bea & Cukai ke perusahaan internasional Societe Generalle de Surveillance (SGS) Menghapus kewajiban Angka Pengenal Ekspor (APE) bagi eksportir Fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk Kemudahan perpanjangan izin usaha Penyederhanaan prosedur persetujuan investasi Persyaratan modal minimum dan divestasi diperlonggar FOKUS KEBIJAKAN 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 Penyaluran Kredit Semakin Agresif 125% 115 105 95 1992 1993 1994 1995 1996 1997 350 triliun 300 250 200 150 100 50 0 Rasio Kredit terhadap DPK DPK (Rp triliun) Penyaluran Kredit (Rp triliun) Dampak Dampak EKSPOR NON-MIGAS MELONJAK Tumbuh: 637,7% 5,4% (1983) 39,6% (1996) PENANAMAN MODAL ASING (US$) Tumbuh: 937,9% 2,8 miliar (1983) 29,9 miliar (1996) PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (RP) Tumbuh: 5.067,5% 1,9 triliun (1984) 100,7 triliun (1996) 27 Desember 1993 Pemerintah meluncurkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan. REPELITA V (1989–1994)
- 23. 22 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 22 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 EKONOMI MENJELANG KRISIS Pertumbuhan Ekonomi Sejak akhir dasawarsa 1990-an, ekonomi tumbuh rata-rata di atas 7% per tahun. Inflasi Sejak awal 1990-an, inflasi rata- rata 9% per tahun dan menurun menjadi 6% pada 1996. Ekspor Selama 1990-1996, nilai ekspor tumbuh rata-rata 14% per tahun. Cadangan Devisa 10 bulan menjelang krisis, cadangan devisa meningkat 38% menjadi US$ 28 miliar. IHSG Pasar modal bergairah, IHSG cenderung meningkat. 800 600 400 200 0 1995 514 637 720 1996 Juli 1997 14 Mei 1997 Krisis Asia bermula. Mata uang Thailand, Baht tertekan. Cadangan devisa Thailand terkuras US$ 10 miliar hanya dalam sehari. 2 Juli 1997 Thailand mengubah kebijakan kurs menjadi mengambang bebas. Mata uang Baht mengalami depresiasi hingga 30%. 30 Mei 1997 Bank Dunia menyebut indikator makro ekonomi Indonesia dalam keadaan baik. 14 Agustus 1997 Mata uang rupiah ikut tertekan. Indonesia pun mengubah kebijakan kurs menjadi mengambang (floating system) guna menyelamatkan kurs rupiah. 31 Oktober 1997 Letter of intent (LoI) dengan IMF pertama ditandatangani. IMF berkomitmen memberi bantuan dana US$43miliar. Mahasiswa meluber hingga ke kubah Grahasabha Paripurna ketika menggelar unjuk rasa yang menuntut reformasi menyeluruh, Mei 1998. Unjuk rasa mahasiswa yang datang dari Jakarta dan sejumlah kota di Jawa dan Sumatera tersebut berlangsung dengan aman antara foto 16 Januari 1998 Presiden Soeharto menandatangani LoI II IMF. Rupiah melemah menjadi Rp 8.450 dan terus merosot hingga Rp 16.650 per dolar AS pada 17 Juni 1998. 26 Januari 1998 Pemerintah mengeluarkan blanket guarantee atau penjaminan penuh dana nasabah perbankan. 13-14 Mei 1998 Gejolak dan kerusuhan sosial memuncak, terjadi kerusuhan besar di Jakarta dan beberapa kota besar lain di Indonesia. 19 Mei 1998 BCA di-rush oleh nasabah. Pemerintah mengambilalih pada 28 Mei 1998.
- 24. 23 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 23 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 KRISIS DATANG, EKONOMI TERGUNCANG Kebijakan Thailand mengambangkan Bath pada awal Juli 1997 telah memicu arus modal keluar secara berjamaah dari Asia. Akibatnya, kurs mata uang di kawasan terguncang dan krisis pun datang. KURS RUPIAH MELEMAH (Rp/USD) 1 Jan | 1997 1 Apr | 1997 1 Jul | 1997 1 Okt | 1997 1 Jan | 1998 1 Apr | 1998 1 Jul | 1998 1 Okt | 1998 18.000 12.000 6.000 2.376 16.650 INFLASI MELONJAK (%) 90% 60 30 Jan 97 Apr 97 Jul 97 Okt 97 Jan 98 Apr 98 Jul 98 Okt 98 NASABAH PINDAHKAN DANA DARI BANK SWASTA KE BANK NEGARA BUSN Non Devisa 1,5% BPD 1,6% Bank Campuran 3,0% Bank Asing 9,3% BUSN Devisa 36,9% Bank Persero 47,7% Januari 1998 (%) Bank Campuran 1,7% BPD 2,8% Bank Asing 4,1% BUSN Non Devisa 5,5% Bank Persero 36,0% BUSN Devisa 49,7% Desember 1996 (%) PANGSA DANA NASABAH BANK PEMODAL HENGKANG, LALU LINTAS MODAL SWASTA NEGATIF (US$ Miliar) -6 -7 TW I-98 TW II-98 TW III-98 TW IV-98 -1 -3,7 -2,7 -8 -4 -2 0
- 25. 24 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Soeharto (1966–1998) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 24 Adanya kepanikan masyarakat dan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, membuat pemerintah harus mengambil sejumlah langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat mulai awal Januari 1998. Di antaranya adalah: 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 RESPONS AWAL HADAPI GUNCANGAN Untuk menghadapi krisis moneter, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil sejumlah langkah awal sepanjang Juli hingga September 1997. Melebarkan rentang intervensi dari 8% menjadi 12% Suku bunga SBI dinaikkan dari 11,625% menjadi 30% BUMN diminta alihkan dana ke SBI senilai Rp 5,7 triliun Mengubah sistem nilai tukar dari mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Penutupan 16 bank yang sakit Sejumlah proyek besar senilai US$ 13 miliar ditunda. Menunda belanja pemerintah yang tidak mendesak. Program penjaminan penuh dana nasabah atau blanket guarantee. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Restrukturisasi total perbankan nasional. Penghentian bertahap likuiditas kepada perbankan. Strategi penyelesaian utang swasta. Kebijakan fiskal lebih longgar. MONETER FISKAL PROGRAM PEMULIHAN KEPERCAYAAN
- 26. 2525 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era BJ Habibie (1998–1999) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 5 0 persen –5 10 –10 PERTUMBUHAN EKONOMI –13,13% 10 20 30 0 40 juta PDB PER KAPITA 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 1998 1999 Rp 18.943.101 Rp 18.828.448 Bacharuddin Jusuf Habibie 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999 Periode pemerintahan BJ Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Beragam kebijakan baik di sektor moneter, keuangan dan perbankan, serta korporasi diambil oleh pemerintahan Habibie untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia dari keterpurukan. 50 40 30 20 10 0 60% TINGKAT KEMISKINAN 24,2% 23,4% 0,79% Presiden BJ Habibie berbicara di hadapan para menteri dan penasehat ekonominya. antara foto sumber: BPS sumber: BPS sumber: World Bank, BPS
- 27. 2626 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era BJ Habibie (1998–1999) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia REFORMASI EKONOMI Pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. 22 Mei 1998 Presiden Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Desember 1998 Pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp 144,5 triliun untuk 48 bank. 13 September 1999 UU Pers disahkan. Undang-undang ini menandai era kebebasan pers di Indonesia. 30 Agustus 1999 Jajak Pendapat di Timor Timur. Hasilnya, Timtim lepas dari Republik Indonesia. 7 Juni 1999 Pemilu pertama setelah Reformasi. INDEPENDENSI KEBIJAKAN MONETER Mengendalikan jumlah uang beredar. Menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70%. Memberikan status independen kepada Bank Indonesia. Dengan status independen, BI memiliki tugas untuk: Mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Mencapai sasaran laju inflasi. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Menerbitkan obligasi Rp 650 triliun untuk menalangi perbankan. Menutup 38 bank & mengambilalih 7 bank. RESTRUKTURISASI PERBANKAN Membatalkan sejumlah proyek infrastruktur. Menghentikan perlakuan khusus bagi mobil nasional. Membiayai program Jaring Pengaman Sosial. KONSOLIDASI FISKAL Merestrukturisasi utang swasta lewat skema Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) dan Prakarsa Jakarta. Melarang praktik monopoli bagi Bulog & Pertamina. PENYEHATAN KORPORASI Menetapkan UU mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dukungan atas komitmen ini diwujudkan dalam bentuk: Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan. Pelaksanaan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. PENETAPAN DESENTRALISASI FISKAL Juni 1998 16.650 November 1998 7.000 1998 -13 1999 2 11,1 2 80 70 60 50 40 30 20 10 1997 1998 1999 0 77,6 KURS RUPIAH MENGUAT (Rp/USD) PERTUMBUHAN EKONOMI MEM- BAIK (%) INFLASI MENURUN (%) Dampak 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
- 28. 2727 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 1999–2001 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 5 0 persen –5 10 –10 PERTUMBUHAN EKONOMI 10 20 30 0 40 juta PDB PER KAPITA 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 1999 2000 2001 Rp 18.828.448 Rp 19.920.419 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001 Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ditandai dengan implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Selain itu, peneguhan prinsip-prinsip dasar toleransi dan pluralisme, jaminan atas perlindungan hak-hak buruh, persamaan hak melalui perlindungan hak minoritas serta pengentasan kemiskinan melalui gerakan terpadu pengentasan kemiskinan dan proyek pedesaan. 50 40 30 20 10 60% TINGKAT KEMISKINAN 23,4% 19,1% 18,4% 3,64% Menko Kesra dan Taskin Haryono Suyono (kanan) berdialog dengan seorang perajin di kawasan kumuh Desa Pulo Pancikan, Gresik, Jatim, sekaligus untuk meresmikan Pencanangan Intensifikasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU TASKIN) dan Pemberdayaan Masyarakat kawasan kumuh perkotaan, pantai dan desa tertinggal di Kabupaten DATI II Gresik. antara foto 0,79% 4,92% sumber: BPS sumber: BPS sumber: World Bank, BPS
- 29. 2828 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 1999–2001 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Untuk membiayai pemerintah daerah sebagai tindaklanjut dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejumlah kebijakan diterbitkan: IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL Implementasi pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah. Penerapan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah diizinkan untuk mengajukan pinjaman daerah. PEMBAGIAN DANA PERIMBANGAN (SUMBER: PP NO. 104/2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN) Pemerintah melanjutkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (Gerdu Taskin) dan proyek pedesaan. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, bantuan kredit usaha mikro. PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pembagian PBB Jatah Daerah 0,10 0,90 0,160,10 Pemerintah Pusat ProvinsiBiaya Pemungutan Pemerintah Daerah 0,64 Kabupaten/Kota PENERIMAAN DARI SUMBER DAYA ALAM Penerimaan Sumber Daya Alam (Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan) Pembagian Jatah Daerah Penerimaan SDA 0,64 0,16 Provinsi Kabupaten/Kota 0,20 0,80 Pusat Pembagian BPHTB Pembagian BPHTB Jatah Daerah PENERIMAAN DARI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 0,20 0,80 Pusat 0,64 0,16 Provinsi Kabupaten/Kota BAGI HASIL MINYAK Penerimaan Negara dari Bagi Hasil Minyak Pembagian Jatah Daerah dari Bagi Hasil Minyak 0,03 Provinsi 0,06 Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan 0,06 Kabupaten/ Kota Penghasil 0,85 Pusat Pengentasan Kemiskinan 17.000 ProyekPedesaan26 Oktober 1999 Presiden Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional. 31 Maret 2000 Pengakuan terhadap hak minoritas. Kong Hu Cu diakui sebagai agama resmi. 19 Januari 2001 hari raya Imlek ditetapkan menjadi hari libur fakultatif 20 Juni 2000 Peraturan Menteri untuk melindungi hak-hak buruh dalam soal PHK, pesangon dan upah diterbitkan. 4 Agustus 2000 Terbitnya UU untuk melindungi kebebasan buruh berserikat disahkan. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 0,90 0,80 0,15 0,80 Daerah 0,15 Daerah Daerah
- 30. 2929 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Megawati Soekarnoputri (2001–2004) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 5 0 persen –5 10 –10 PERTUMBUHAN EKONOMI 10 20 30 0 40 juta PDB PER KAPITA 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 2001 2002 2003 2004 Rp 22.004.141 Megawati Soekarnoputri 23 Juli 2001–20 Oktober 2004 Era Presiden Megawati Soekarnoputri ditandai dengan berakhirnya program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003. Namun, pemerintah melanjutkan program reformasi ekonomi secara mandiri di bawah kendali pemerintah guna memantapkan stabilitas ekonomi makro, melanjutkan restrukturisasi keuangan, serta meningkatkan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja. 50 40 30 20 10 0 60% TINGKAT KEMISKINAN antara foto Rp 19.920.419 18,2% 18,4% 16,7%17,4% 3,64% 4,50% 5,03%4,78% Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Agustus 2002. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan pengantar nota keuangan atas RAPBN tahun anggaran 2003. sumber: BPS sumber: BPS sumber: World Bank, BPS
- 31. 3030 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Megawati (2001–2004) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia REFORMASI PASCA PROGRAM IMF Pada 15 September 2003, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 5/2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF pada Desember 2003 yang mencakup sejumlah sektor, beberapa di antaranya: Meninjau Daftar Negatif Investasi. Menyederhanakan perizinan lewat layanan satu atap. Restrukturisasi sektor telekomunikasi & energi. Pemberantasan korupsi. PENINGKATAN INVESTASIBANK Reformasi kebijakan perpajakan. Efisiensi belanja negara. Privatisasi BUMN. KONSOLIDASI FISKAL Merancang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Divestasi bank-bank di BPPN. Memperkuat struktur governance bank negara. Restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi & dana pensiun. RESTRUKTURISASI KEUANGANBANK Februari 2004 Tugas berakhir, BPPN dilikuidasi. Penanganan sisa aset dialihkan ke Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Agustus 2001 Presiden Megawati dilantik menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Oktober 2002 Bom Bali menimbulkan shock terhadap perekonomian. 22 September 2004 UU No 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) disahkan. LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah. Setahun berikutnya, pada 22 September, LPS resmi beroperasi. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
- 32. 3131 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Megawati (2001–2004) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 KETAHANAN FISKAL BERKELANJUTAN Guna mewujudkan pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU ini, keuangan negara harus dikelola secara hati- hati dengan sejumlah ketentuan berikut: Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB. Pengelolaaan keuangan negara berdasarkan pada asas akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan. Pengelolaan keuangan negara diperiksa oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB 2001 2004 INFLASI MENURUN (%) 13,1% 6,5% Agu 2001 Okt 2004 IHSG MENINGKAT 459 852 Agu 2001 Okt 2004 NILAI TUKAR RUPIAH MENGUAT (RP/USD) 9.800 9.100 2001 2004 PERTUMBUHAN EKONOMI MEMBAIK (%) 3% 5% Dampak
- 33. 3232 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Megawati (2001–2004) 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 JAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK Guna menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, serta sistem perbankan yang sehat dan stabik, pemerintah membentuk lembaga yang bertugas menjaminan simpanan dana nasabah perbankan sesuai UU No 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga ini memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut: Berfungsi menjamin simpanan nasabah dan aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan penjaminan simpanan, memelihara stabilitas sistem perbankan, serta penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Bank peserta penjaminan diwajibkan membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya. Rp Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling bank paling banyak Rp 100 juta.
- 34. 33 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 33 5 0 persen –5 10 –10 5,01% 10 20 30 0 40 juta PDB PER KAPITA 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 201120102004 2005 20082006 20092007 2012 2013 2014 Rp 33.665.201 Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014 Awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan masa kebangkitan Indonesia pasca-krisis ekonomi. Disambut dengan booming harga komoditas, Indonesia kemudian harus menghadapi krisis keuangan dunia 2008 yang membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Ekonomi Indonesia kembali meningkat pasca-krisis akibat kelanjutan booming harga komoditas yang kemudian perlahan melambat seiring perlambatan ekonomi dunia. 50 40 30 20 10 0 60% TINGKAT KEMISKINAN Rp 22.004.141 27 Mei 2011 Peraturan Presiden No 32/2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 diterbitkan donang wahyu/katadata 16,7% 11,3% 5,03% sumber: BPS sumber: BPS sumber: World Bank, BPS PERTUMBUHAN EKONOMI
- 35. 34 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 34 Uraian BLT 2005 BLT 2008 Dasar Peraturan Inpres No 12 tahun 2005 Inpres No 3 tahun 2008 Jumlah bulan 12 bulan 7 bulan Periode pembayaran 4 kali 2 kali Nominal pembayaran Rp 300.000 / periode Rp 300.000 dan 400.000 per periode Anggaran Rp 23 triliun Rp 14,1 triliun Penerima 19,2 juta rumah tangga miskin 19,1 juta rumah tangga sasaran PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) Sebagai kompensasi untuk mengurangi dampak kenaikan harga bagi masyarakat miskin. HARGA PREMIUM DAN SOLAR SUBSIDI PER LITER solar premium Rp 1.650 Rp 1.850 Rp 2.100 Rp 2.4001 Maret 2005 33% 27% solar premium Rp 1.650 Rp 2.400 Rp 4.300 Rp 4.5001 Oktober 2005 88% 105% solar premium Rp 4.300 Rp 4.500 Rp 5.500 Rp 6.000Mei 2008 33% 28% HARGA PREMIUM SUBSIDI (Rupiah per liter) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Jan-03 1 Des-08Mar-05 15 Des-08Okt-05 Jan-09Mei-08 Jun-13 1.810 2.400 4.500 6.000 5.500 5.000 4.500 6.500 Subsidi energi bisa ditekan pada periode pertama pemerintahan, meski naik lagi pada periode kedua pemerintahan. Dampak 3 kali menaikkan harga BBM. KEBIJAKAN HARGA BBM Sebagai negara pengekspor produk komoditas, kenaikan harga komoditas di pasar dunia menjadi berkah. Namun, di sisi lain, kenaikan harga, khususnya minyak mentah justru memberatkan anggaran karena Indonesia merupakan net importer minyak. Untuk mengurangi beban terhadap anggaran, pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Daya Beli Masyarakat Miskin Dipertahankan 35,1%Rumah tangga penerima BLT naik kelas dari kategori miskin menjadi tidak miskin. 0 50 100 150 200 250 300 350 triliun 0 5 10 15 20 25% 2004 20122006 2008 2010 2014 Subsidi Energi (Rp Triliun) Subsidi Energi Terhadap Belanja APBN (%) 20 Oktober 2004 Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004-2009. 2005 Harga hampir semua barang komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan di pasar dunia, mulai dari minyak bumi, minyak sawit, batu bara, tembaga dan karet. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
- 36. 35 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 35 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 Sepanjang dua periode masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi secara bertahap meningkat dari 5% pada 2004 menjadi di atas 6% mulai 2007 – 2012. Ketika krisis finansial global melanda pada 2009, perekonomian Indonesia pun terkena imbas, namun masih mampu bertahan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan positif. BERTAHAN DI MASA KRISIS 15 September 2008 Awal krisis global. Lembaga finansial, Lehman Brothers, AS bangkrut. 29 Oktober 2008 Protokol Manajemen Krisis dijalankan 20 November 2008 Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. 3 Juli 2008 Harga minyak bumi menembus level tertinggi di kisaran US$ 146 per barel. 20 Oktober 2009 SBY dan Boediono dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2009-2014 PENGHEMATAN PAJAK Pengurangan dan penyederhanaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Peningkatan pendapatan tidak kena pajak PPh (dari Rp 12,6 juta menjadi Rp 15,8 juta) INSENTIF PAJAK Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minyak goreng, biofuel, eksplorasi migas, panas bumi. Stimulus Fiskal Untuk mempertahankan daya beli masyarakat akibat krisis global, pemerintah mengeluarkan paket stimulus fiskal. Realisasi Rp 60,2 triliun (dari alokasi Rp 73,3 triliun) BANK BANK SUBSIDI NON PAJAK Pengurangan harga solar Rp 3.000/liter Potongan tarif listrik untuk industri. Paket pembiayaan stimulus. BANK Kebijakan Hadapi Krisis Penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Merelaksasi syarat fasilitas pembiayaan darurat (FPD) Perppu No 2/2008 tentang Perubahan UU BI Perppu No 3/2008 tentang Perubahan UU LPS Perppu No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Dampak Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 mencapai 4,6%, salah satu yang tertinggi setelah Tiongkok dan India. sumber: World Bank Tiongkok India Indonesia Korsel Brasil Thailand Malaysia pertumbuhan ekonomi 2009negara 9,4 8,5 4,6 0,7 -0,1 -0,7 -2,5 Pertumbuhan Indonesia -6 -4 -2 0 2 4 6 -30 -20 -10 0 10 20 30 Pertumbuhan Global Indeks Komoditas
- 37. 36 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 36 Mencakup 6 Koridor Ekonomi (KE) KE Sumatera KE Bali & Nusa Tenggara KE Papua & Kep. Maluku KE Kalimantan KE Jawa KE Sulawesi Rp 4.700 triliun Kebutuhan dana investasi 208 proyek infrastruktur 174 proyek sektor riil Indeks Daya Saing Global (GCI) meningkat 38 34 Dampak Implementasi Proyek 208proyek infrastruktur senilai Rp 500 triliun sumber: World Economic Forum 2014 20142013 PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI Pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mulai merancang rencana induk untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode pelaksanaan 2011 – 2025. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 27 Mei 2011 Peraturan Presiden No 32/2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 diterbitkan 18 Januari 2012 Peringkat utang Indonesia naik ke posisi investment grade dari Moody’s Investor Service 15 Desember 2011 Peringkat utang Indonesia naik ke posisi investment grade dari Fitch Rating. 22 November 2011 UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan. 31 Desember 2011 Pengawasan dan pengaturan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank dari Bapepam-LK Kemenkeu dialihkan ke OJK. 31 Desember 2013 Pengawasan perbankan dari BI dialihkan ke OJK, yang kemudian pengawasan lembaga keuangan mikro dan pegadaian juga dialihkan ke OJK.
- 38. 37 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Joko Widodo (2014–sekarang) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 37 5 0 persen –5 10 –10 5,01% 5,02%4,88% 10 20 30 0 40 juta PDB PER KAPITA 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 2014 2015 2016 2017 Rp 36.665.201 Joko Widodo 20 Oktober 2014 – sekarang Ekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian. Pemerintahan Jokowi mengusung program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Postur APBN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif, menciptakan terobosan untuk menarik investasi, serta mengatur kembali kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mendorong efisiensi. Di tengah upaya menaikkan pertumbuhan, pemerintahan ini menjalankan program-program pemerataan. 50 40 30 20 10 60% TINGKAT KEMISKINAN Rp 33.665.201 11,3% 10,6%10,9%11,2% sumber: BPS sumber: BPS sumber: World Bank, BPS Presiden Joko Widodo saat Groundbreaking Light Rail Transit (LRT) Indonesia di Jakarta, Rabu (9/9). LRT adalah moda transportasi massal berbasis rel yang ramah lingkungan dan pembangunannya dilakukan secara elevated di atas tanah ruang milik jalan tol dan non tol, direncanakan akan selesai pada tahun 2018. Arief Kamaludin/katadata PERTUMBUHAN EKONOMI
- 39. 38 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Joko Widodo (2014–sekarang) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 38 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 FOKUS KEBIJAKAN Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi memilih menata alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada anggaran 2015 dan mengalihkan ke sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pada 2017, anggaran infrastruktur bertambah signifikan. Subsidi Energi Dialihkan ke Sektor Produktif (Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan) 2011 20152012 2013 2014 2014 2017 perubahan 2014 ke 2017 Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Subsidi Energi 10,8% 54,1% 117,7% 77,9% ➡➡➡➡ naik ➡ turun ➡ 114,2 155,9 255 310 177,9 290,3 267 387,3 77,3 106,8 137,8 350,3 306,3 145,9 0 50 100 150 200 250 400 300 450 350 triliun Realokasi Subsidi ke Infrastruktur Penerapan Tax Amnesty Melalui Tax Amnesty atau penghapusan pajak terutang, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan untuk membiayai pembangunan, seperti infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. TOTAL 115 0,6 91,4 Orang pribadi non UMKM 14,7 Badan non UMKM 7,8 Orang Pribadi UMKM Badan UMKM (Usaha kecil, menengah dan mikro) Pembayaran Tebusan (Rp triliun) Penghimpunan tebusan pajak sepanjang Juli 2016 – Maret 2017 tersebut adalah yang terbesar di dunia. Deklarasi Harta dan Repratriasi (Rp triliun) Penerimaan Negara (Rp triliun) 114,5 Pembayaran Tebusan 19,4 Penghentian atas Pemeriksaan Bukti Permulaan 1,7 Pembayaran Tunggakan TOTAL 135,6 TOTAL 4.8853.701 Deklarasi Dalam Negeri 1.037 Deklarasi Luar Negeri 147 Repatriasi Pemerintah juga mengeluarkan paket kebijakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang mencakup 6areareformasi. Mendorong Daya Saing Industri Meningkatkan Iklim Investasi Meningkatkan Efisiensi Logistik Promosi Parawisata Stimulasi Ekspor Memperkuat daya beli masyarakat 6 AREA REFORMASI 15 PAKET KEBIJAKAN (9 SEPTEMBER 2015 – 15 JUNI 2017) Dukungan Kebijakan
- 40. 39 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Joko Widodo (2014–sekarang) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 39 Pemerintah menetapkan proyek strategis nasional sebagai proyek prioritas untuk diwujudkan dalam kurun waktu singkat. Tujuannya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Rp 4.197 triliun Total kebutuhan dana investasi 245 Proyek Strategis 15Sektor Program PROYEK MENCAKUP 23 Kereta 8 Bandara 30 Kawasan 3 Perumahan 10 Pelabuhan POS 3 PLBN74 Jalan 9 Pengelolaan air 54 Bendungan 7 Irigasi 4 Teknologi 6 Smelter 1 Pertanian/Kelautan 12 Energi 1 Tanggul laut 2 Sektor Proyek Industri Pesawat Listrik 20 Oktober 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019. 1 Januari 2015 Harga BBM dilepas ke harga pasar. 4 Mei 2016 Peresmian Program 35.000 MW oleh Presiden Jokowi. 25 Oktober 2016 Bank Dunia menaikkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia sebesar 15 point menjadi peringkat 91. 19 Mei 2017 Standard & Poor’s (S&P) menaikkan peringkat utang Indonesia ke posisi investment grade. 15 April 2016 UU No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan disahkan. LPS mendapat mandat baru melalui tambahan alternatif metode resolusi bank yaitu purchase and assumption dan bridge bank dan pembentukan badan restrukturisasi perbankan di saat krisis. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945
- 41. 40 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945–2017 Era Joko Widodo (2014–sekarang) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 40 Dampak Kebijakan Melalui sejumlah kebijakan tersebut, angka kemiskinan, pengangguran dan rasio gini mengalami penurunan. 6 0,39 4 0,38 8 0,40 10 0,41 12 0,42 20152014 Semester I keterangan: I I III II II 2016 2017 Angka Kemiskinan, Pengangguran, dan Rasio Gini Menurun (dalam %) 11,25 11,13 10,64 0,39 5,33 6,18 0,40 0,41 5,70 Kemiskinan PengangguranRasio Gini Pembangunan Desa Pemerataan Ekonomi Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan jumlah yang terus meningkat. AlokasiDanaDesaTerusMeningkat Dana Desa Jumlah Desa 201720162015 triliun jumlah desa 0 10 20 30 40 50 60 70 75,200 75,000 74,800 74,600 74,400 74,200 74,000 73,800 73,600 74,093 74,754 74,954 20,8 46,7 60 Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga menerbitkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan. Reforma agraria Perumahan untuk masyarakat miskin kota. LAHAN Ketimpangan ritel modern dan pasar tradisional. KESEMPATAN Pendidikan dan vokasi. SUMBER DAYA ALAM Alokasi dana desa dalam tiga tahun (2015-2017) Rp 127,5 Triliun PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 20171945 Pembangunan Nasional Pembangunan 245 proyek infrastruktur dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan terluar sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan nasional. MALUKU & PAPUA SULAWESI BALI & NUSA TENGGARA 27 155 15 11 13 444 61 638 93 1.063 24 564 SUMATERA JAWA KALIMANTAN SKALA WILAYAH PULAU-PULAU BESAR: SKALA NASIONAL: 2 Program dan 12 Proyek Rp 1.320 triliun jumlah proyek rp triliun
- 42. 41 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews 41 Pada 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka, pemerintah memperkirakan Indonesia berpeluang masuk jajaran lima besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun, sejumlah lembaga finansial terkemuka memproyeksikan peringkat itu akan tercapai lebih cepat. PROYEKSI DAN TANTANGAN 2045 29.000 520 11 15 318 PDB per Kapita (US$ per tahun) Peringkat pendidikan (PISA) Peringkat daya saing Peringkat daya tarik investasi Jumlah penduduk (juta jiwa) sumber: kemenko perekonomian PROYEKSI PEMERINTAH INDONESIA 2014 2045 4.900 431 30 40 270 5 PROYEKSI LEMBAGA FINANSIAL GLOBAL 5 4 7 2030 2030 2050 2030 Standard Chartered Bank The Super Cycle Report, November 2010 PricewaterhouseCoopers (PWC) The Long View, How will the global economic order change by 2050?, February 2017 McKinsey Global Institute The Archipelago Economy : Unleashing Indonesia’s Potential, September 2012 PERINGKAT PDB TAHUN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
- 43. 42 www.katadata.co.id@KATADATAnews katadatanews katadatanews 42 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Kesiapan infrastruktur Sumber daya manusia berpendidikan Kesiapan ilmu pengetahuan dan teknologi Kebijakan konektivitas Tata ruang wilayah yang semakin baik Kementerian dan lembaga semakin efisien Tata kelola yang baik Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan Pengaturan tanah (reforma agraria) SEMBILAN TANTANGAN Untuk mencapai proyeksi itu, semua pihak perlu bergandengan tangan mewujudkannya. “Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia adalah kombinasi yang baik untuk menjadi negara kuat secara ekonomi. Asal jangan ada turbulensi politik, hitungan kami pada 2040 – 2045, Indonesia akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonomi dunia.” Joko Widodo, Presiden RI Acara peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat, 28 Juli 2017 (kompas.com) “Melalui paket deregulasi, kami ingin mempermudah investasi, mendorong ekspor, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Ini semua ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.” Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Acara Press Gathering Kemenko Perekonomian, di Karawaci, Kamis, 17 Desember 2015 (ekon.go.id)
- 44. Terima kasih Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia BEKERJASAMA DENGAN Kontak: info@katadata.co.id
- 45. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN: Iskandar Simorangkir, Christiantoko, Edi Prio Pambudi, Ratih Purbasari Kania, Thasya Pauline, Ratih Nokowati, Ratna Mustika Anindita, Haqiqi Masnatin, Susiyanti, Rista Amallia, Riska Nyari Utami, Fransiska Herline, Salsabila Bratandari Nazief. KATADATA: Lambok E. Hutabarat, Metta Dharmasaputra, Heri Susanto, Ade Wahyudi, Aria Wiratma, Nur Farida Ahniar, Jeany Hartriani, Robby Eebor, Ade Rahmat Hidayat, Dani Nurbiantoro, Donang Wahyu, Agung Djahuri, Imelda Jane, Kendra Paramita, Firman Firdaus, Nazmi Haddyat Tamara. TIM PENYUSUN INFOGRAFIK PERJALANAN EKONOMI INDONESIA 1945 – 2017 BEKERJASAMA DENGAN
- 46. DIDUKUNG OLEH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia BEKERJASAMA DENGAN