Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga petanesia

1. ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PENCINTA TANAH AIR INDONESIA
MUSKERNAS I PETANESIA
TAHUN 2020
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PENCINTA TANAH AIR INDONESIA
DPP PETANESIA
Sekretariat DPP PETANESIA :
Gedung Kanzuz Sholawat, Jl. Dr. Wahidin no.70,
Kelurahan Noyontaansari Pekalongan 51119
Alamat Kantor Pusat Administrasi DPP PETANESIA :
Jl. Diponegoro No.20 Pekalongan 51146 Jawa Tengah

2. [1]
ANGGARAN DASAR
PENCINTA TANAH AIR INDONESIA
MUKADDIMAH
Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, segala puji milik Allah SWT. Sholawat dan
salam untuk para Nabi dan para Rosul beserta keluarga dan sahabatnya. Amma ba’du.
Sesuatu kekhawatiran yang sangat mendalam melihat kondisi sebagian bangsa yang kita
banggakan telah merosotnya mencintai, handarbeni, dan melenturnya nasionalisme, semoga tidak
terjadi pada generasi penerusnya yang sangat diharapkan mampu menjawab tantangan umat dan
bangsa, yang telah dirintis dengan meneteskan keringat dan mengucurkan darah yang sehingga
tegaknya kembali Sang Saka Merah Putih dan menjadi Negara Persatuan dan Kesatuan
Indonesia.
Setelah merintis, meraih kemerdekaan untuk mengisi dan membangun kemerdekaan dengan
membekali generasi penerusnya yang sebenarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan
dalam membangun bangsa, namun dengan tekad semangat juang yang tidak pernah padam,
supaya diteruskan generasi penerusnya. Akan tetapi apa jadinya bila melenturnya nasionalisme,
handarbeni, cintanya kepada tanah air dan bangsa merosot yang sehingga tidak bisa menjadi
pemersatu perekat umat dan bangsa, yang pada akhirnya mudah dipecah belah serta tidak mampu
mengisi kemerdekaan yang telah dirintis para pendiri bangsa. Semoga tidak menjadi generasi
yang memalukan serta mengecewakan para leluhurnya.
Maka dari itu untuk membangun kemerdekaan yang telah dirintis dan diraih oleh para pendiri
bangsa serta menghidupkan kembali nasionalisme yang kokoh dan kuat, terbentuklah wadah
yang telah diberi nama PETANESIA (Pencinta Tanah Air Indonesia), sebagai sarana serta ikut
andil dan menjadi kontribusi dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mempertahankan tegaknya
Sang Saka Merah Putih dan NKRI Harga Mati.
Memang Merah Putih terdiri dari 2 (dua) warna yaitu Merah dan Putih, 1 (satu) huruf pun tidak
melekat dalam Merah Putih tersebut, akan tetapi mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam
kandungannya, ada harga diri bangsa, jati diri bangsa dan kehormatan bangsa, yang tidak terlepas
dari kekuatan Nasionalisme yang dibentengi dengan kekuatan agama.
Wajib bagi kita, Bangsa Indonesia untuk mempertahankan.
Menyadari hal-hal tersebut di atas, perkumpulan PETANESIA sebagai suatu organisasi
masyarakat maka disusunlah Anggaran Dasar sebagai berikut:

3. [2]
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Organisasi ini bernama Pencinta Tanah Air Indonsia disingkat PETANESIA. Didirikan
oleh Tokoh Ulama Kharismatik Maulana al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya
pada tanggal 12 November 2018 untuk waktu yang tak terbatas, sebagai kelanjutan dan
sebagai pembaharuan dari organisasi Pencinta Merah Putih Indonesia atau PMPI.
2. PETANESIA berkedudukan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Indonesia yang
merupakan tempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusat-nya.
BAB II
ASAS
Pasal 2
PETANESIA berasaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
BAB III
SIFAT, TUJUAN DAN IKHTIAR
SIFAT
Pasal 3
Organisasi ini bersifat kebangsaan, kebhinnekaan, dan pengabdian sosial.
TUJUAN
Pasal 4
Tujuan PETANESIA adalah :
1. Meningkatkan rasa cinta tanah air Indonesia bagi segenap warga negara Indonesia
sebagai perwujudan bela negara.
2. Meningkatkan sikap toleransi bagi segenap warga negara Indonesia dengan semangat
persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan keutuhan NKRI.
3. Membangun sumber daya manusia yang relegius, berbudaya dan mengusai teknologi
untuk kemaslahatan serta memelihara dan menjaga nilai-nilai keragaman budaya dan
sejarah bangsa.
4. Menciptakan stabilitas sosial dan keamanan negara dengan berperan aktif dalam
pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia.
IKHTIAR
Pasal 5
Ikhtiar PETANESIA adalah:
1. Mengupayakan kegiatan-kegiatan yang bersifat bela negara dan cinta tanah air Indonesia
serta menjalin kerjasama dengan TNI / Polri;
2. Memberikan keteladanan dalam hidup bermasyarakat dalam bingkai kebhinnekaan untuk
menumbuhkan kesadaran rasa tanggung jawab dan rasa kebersamaan diantara anggota;
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan pada warga negara untuk membekali warga negara
dalam pengusaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Melaksanakan kegiatan sosial, budaya dan keagamaan dalam meningkatkan rasa
nasionalisme sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional;
5. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan
perkumpulan.

4. [3]
BAB IV
LAMBANG
Pasal 6
Lambang PETANESIA adalah berupa gambar lingkar hitam tebal yang di dalamnya terdapat
gambar garuda Pancasila, peta Indonesia yang terdapat tiang dengan bendera merah putih yang
berkibar dan ditopang 5 (lima) orang berwarna putih dan di atasnya bertuliskan PENCINTA
TANAH AIR INDONESIA warna hitam.
BAB V
KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK
KEANGGOTAAN
Pasal 7
1. Keanggotaan PETANESIA bersifat sukarela dan bertanggungjawab
2. Keanggotaan terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
3. Ketentuan untuk menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga PETANESIA.
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 8
Ketentuan mengenai Kewajiban dan Hak Anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 9
Struktur organisasi PETANESIA terdiri dari :
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW);
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
4. Dewan Pimpinan Cabang Istimewa (DPCI).
5. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).
6. Pimpinan Ranting (PR ).
7. Pimpinan Anak Ranting (PAR).
BAB VII
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 10
Untuk melaksanakan tujuan dan ikhtiar, PETANESIA membentuk perangkat organisasi yaitu
Badan Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisasi PETANESIA.
BAB VIII
KEPENGURUSAN DAN MASA HIDMAT
KEPENGURUSAN
Pasal 11
1. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa
Kebangsaan, Dewan Pengurus Harian, Koordinator Bidang dan Divisi.
2. Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah untuk tingkat Propinsi PETANESIA terdiri dari
Dewan Fatwa Kebangsaan, Dewan Pengurus Harian, Koordinator Bidang dan Divisi.
3. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten atau Kota
PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa Kebangsaan, Dewan Pengurus Harian,
Koordinator Bidang dan Divisi.
4. Kepengurusan Cabang Istimewa PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa Kebangsaan,
Dewan Pengurus Harian, Koordinator Bidang dan Divisi.

5. [4]
5. Kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat Kecamatan PETANESIA
terdiri dari Dewan Fatwa Kebangsaan, Dewan Pengurus Harian dan Divisi.
6. Kepengurusan Pimpinan Ranting untuk tingkat Desa/Kelurahan PETANESIA terdiri dari
Dewan Fatwa Kebangsaan, Pengurus Harian dan Divisi.
7. Kepengurusan Pimpinan Anak Ranting untuk tingkat RW atau Dusun atau Dukuh
PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa Kebangsaan, Pengurus Harian dan Divisi.
Pasal 12
Susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
MASA HIDMAT
Pasal 13
Masa hidmat kepengurusan di semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun dalam satu periode.
BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 14
Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Dewan Fatwa Kebangsaan, Dewan Pengurus Harian,
Koordinator Bidang dan Divisi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB X
PERMUSYAWARATAN
Pasal 15
1. Bentuk Permusyawaratan adalah rapat-rapat dan musyawarah.
2. Jenis-jenis Permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 16
1. Keuangan PETANESIA diperoleh dari iuran anggota, sumbangan sukarela yang tidak
mengikat serta usaha-usaha lain yang halal dan sah.
2. Kekayaan PETANESIA adalah inventaris dan aset organisasi yang berupa harta benda
bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh organisasi.
BAB XII
PERUBAHAN
Pasal 17
Anggaran Dasar ini dapat diubah oleh keputusan Munas atau permusyawaratan khusus untuk
keperluan itu, yang sah dan dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah pengurus yang sah dan sedikitnya
disetujui oleh 2/3 dari jumlah suara yang sah dengan persetujuan Dewan Fatwa Kebangsaan.
BAB XIII
PEMBUBARAN
Pasal 18
1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Munas yang khusus diadakan untuk itu
dengan persetujuan Dewan Fatwa Kebangsaan.
2. Ketentuan mengenai quorum dan pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
3. Apabila organisasi ini dibubarkan, maka hal-hal yang terkait dengan kekayaan organisasi
diserahkan kepada Dewan Pendiri.

6. [5]
BAB XIV
PENUTUP
Pasal 19
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada saat disahkan.
Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : 17 September 2020
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PETANESIA
Ketua Umum, Sekretaris Jendral,
M. Eko Priyono, S. Pi H. Miftahuddin Ridho
TIM PERUMUS 9
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR PETANESIA :
1. Basir, SH Ketua merangkap Anggota
2. Drs. H. Subkhan, M.Pd Sekretaris merangkap Anggota
3. H. Zaenal Muhibbin, S. Pd Anggota
4. Habib Abubakar Alatas, SE Anggota
5. Shidhiq Murtadho, SH.,M.Kn. Anggota
6. Setyawan Dwi Haryanto, SE Anggota
7. H. Taufiq Luqiana, SH Anggota
8. Ribut Akhwandi, S.S., M.Hum Anggota
9. Wahidin Said, SHI, MH Anggota

7. [6]
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PENCINTA TANAH AIR INDONESIA (PETANESIA)
BAB I
LAMBANG
Pasal 1
Lambang PETANESIA adalah berupa gambar lingkar hitam tebal yang di dalamnya terdapat
gambar Garuda Pancasila, peta Indonesia yang terdapat tiang dengan bendera merah putih yang
berkibar dan ditopang 5 (lima) orang berwarna putih dan di atasnya bertuliskan PENCINTA
TANAH AIR INDONESIA warna hitam.
Arti dan makna Lambang PETANESIA.
1. Lingkaran berarti tempat atau wadah, ikatan kedaulatan yang kokoh dan berjalan terus
menerus / berkesinambungan
2. Warna hitam tebal berarti kekokohan.
3. Gambar Garuda Pancasila berarti asas PETANESIA.
4. Peta Indonesia berarti kedaulatan wilayah teritorial.
5. Orang berarti penduduk yang terdiri dari latar belakang yang berbeda agama, suku, budaya,
bahasa dan daerah.
6. Tulisan PENCINTA TANAH AIR INDONESIA berarti nama organisasi,
7. Tiang dan bendera merah putih yang berkibar berarti tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
BAB II
KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 2
KEANGGOTAAN
1. Syarat keanggotaan PETANESIA;
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Berusia minimal 17 tahun atau sudah kawin;
c. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
e. Menyatakan dengan sungguh-sungguh aktif mengikuti kegiatan organisasi;
f. Tidak terlibat organisasi terlarang baik secara langsung maupun tidak langsung;
g. Menyetujui dan sanggup mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
peraturan organisasi;
h. Sanggup melaksanakan semua keputusan organisasi.
2. Jenis keanggotaan PETANESIA terdiri atas:
a. Anggota biasa yaitu anggota yang secara sukarela mengajukan permintaan
menjadi anggota dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai anggota;
b. Anggota kehormatan yaitu anggota yang dianggap telah berjasa dalam membantu
terlaksananya kegiatan dan program organisasi yang ditetapkan berdasarkan
pertimbangan dan keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK
1. Kewajiban setiap anggota PETANESIA sebagai berikut:
a. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kedaulatan dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Selalu menumbuhkan semangat gotong royong, kerukunan, persatuan dan
kesatuan, cinta tanah air, serta rasa bangga pada bangsa dan negara;

8. [7]
c. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi;
d. Mentaati dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
dan peraturan organisasi;
e. Melaksanakan tugas-tugas organisasi;
f. Menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah dan budaya bangsa Indonesia;
g. Membantu pengurus dalam menjalankan tugas-tugas organisasi;
h. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat, dan kegiatan organisasi;
i. Membayar iuran anggota.
2. Hak-hak anggota biasa sebagai berikut:
a. Mengemukakan pendapat, usul dan saran baik secara lisan maupun tertulis dalam
musyawarah dan rapat-rapat organisasi.
b. Mempunyai hak memilih dan dipilih.
c. Memperoleh perlindungan, pelayanan dan pembelaan.
d. Mengikuti kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal sesuai peraturan
organisasi.
e. Memperoleh perlakuan yang sama.
3. Hak-hak setiap anggota kehormatan sebagai berikut :
a. Menghadiri kegiatan-kegiatan organisasi.
b. Memberikan saran, usul, dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.
BAB IV
SANKSI DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 4
SANKSI
1. Sanksi anggota atau pengurus PETANESIA dapat berupa :
a. Teguran lisan.
b. Teguran tertulis.
c. Pemberhentian sementara.
d. Pemberhentian tetap.
2. Sanksi yang berupa teguran lisan dan tertulis serta pemberhentian sementara dapat
dilakukan oleh pimpinan organisasi di setiap jenjang dan tingkatan.
3. Teguran lisan dan tertulis yang ditujukan kepada pimpinan organisasi dilakukan oleh
pimpinan organisasi setingkat diatasnya.
4. Pemberhentian sementara dilakukan oleh setiap pimpinan organisasi atas usul pimpinan
organisasi setingkat dibawahnya.
5. Sanksi berupa pemberhentian tetap dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan forum musyawarah
nasional dan apabila yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran
oragnisasi maka harus direhabilitir.
Pasal 5
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
1. Setiap anggota dinyatakan berhenti karena:
b. Atas permintaan sendiri.
c. Meninggal dunia.
d. Diberhentikan.
2. Tata cara pemberhentian diatur dalam peraturan organisasi.

9. [8]
BAB V
SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 6
Susunan organisasi PETANESIA terdiri atas:
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
4. Dewan Pimpinan Cabang Istimewa (DPCI).
5. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).
6. Pimpinan Ranting (PR ).
7. Pimpinan Anak Ranting (PAR).
Pasal 7
Dewan Pimpinan Pusat
1. Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif
di tingkat pusat dan berkedudukan di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah,
Indonesia.
2. Dewan Pimpinan Pusat sebagai pelaksana tertinggi dalam organisasi dan penanggung
jawab dalam pengendalian organisasi serta pelaksana keputusan Munas.
3. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa Kebangsaan,
Dewan Pimpinan Harian, Koordinator Bidang dan Divisi.
4. Dewan Fatwa Kebangsaan terdiri atas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang jumlahnya
paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
5. Dewan Pimpinan Harian terdiri atas : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris
Jendral, beberapa Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, dan beberapa Wakil
Bendahara Umum.
6. Koordinator Bidang terdiri atas : Ketua dan Sekretaris dengan jumlah paling banyak 7
(tujuh) bidang.
7. Divisi terdiri atas : Ketua dan Anggota dengan jumlah paling banyak 5 (lima) divisi.
Pasal 8
Dewan Pimpinan Wilayah
1. Dewan Pimpinan Wilayah adalah badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat
kolektif di tingkat Provinsi.
2. Dewan Pimpinan Wilayah berfungsi sebagai koordinator pengurus cabang di daerahnya dan
sebagai pelaksana kebijakan Dewan Pimpinan Pusat untuk daerah yang bersangkutan.
3. Dewan Pimpinan Wilayah sebagai pelaksana tertinggi dalam organisasi dan penanggung
jawab dalam pengendalian organisasi serta pelaksana keputusan Muswil.
4. Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa
Kebangsaan, Dewan Pimpinan Harian, Koordinator Bidang dan Divisi.
5. Dewan Fatwa Kebangsaan terdiri atas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang jumlahnya
paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
6. Dewan Pimpinan Harian terdiri atas : Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa
Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.
7. Koordinator Bidang terdiri atas : Ketua dan Sekretaris dengan jumlah paling banyak 7
(tujuh) bidang.
8. Divisi terdiri atas Ketua dan Anggota dengan jumlah paling banyak 5 (lima) divisi.
Pasal 9
Dewan Pimpinan Cabang
1. Dewan Pimpinan Cabang adalah badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif
di tingkat Kabupaten/Kota atau daerah yang disamakan dengan itu dan berkedudukan di

10. [9]
Kabupaten/Kota tersebut atau daerah yang disamakan dengan itu.
2. Dewan Pimpinan Cabang memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenanganya
serta berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan
wilayah untuk daerahnya.
3. Dewan Pimpinan Cabang sebagai pelaksana tertinggi dalam organisasi dan penanggung
jawab dalam pengendalian organisasi serta pelaksana keputusan Muscab.
4. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa
Kebangsaan, Dewan Pimpinan Harian, Koordinator Bidang dan Divisi.
5. Dewan Fatwa Kebangsaan terdiri atas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang jumlahnya
paling banyak 11 (sebelas) orang.
6. Dewan Pimpinan Harian terdiri atas : Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa
Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.
7. Koordinator Bidang terdiri atas : Ketua dan Sekretaris dengan jumlah paling banyak 7
(tujuh) bidang.
8. Divisi terdiri atas : Ketua dan Anggota dengan jumlah paling banyak 5 (lima) divisi.
Pasal 10
Dewan Pimpinan Cabang Istimewa
1. Dewan Pimpinan Cabang Istimewa PETANESIA adalah badan pelaksana organisasi
tertinggi yang bersifat kolektif dan berkedudukan di luar negeri.
2. Dewan Pimpinan Cabang Istimewa dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya ada 10
(sepuluh) orang anggota di negara tersebut.
3. Permohonan untuk mendirikan Dewan Pimpinan Cabang Istimewa PETANESIA
disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
4. Dewan Pimpinan Cabang Istimewa sebagai pelaksana tertinggi dalam organisasi dan
penanggung jawab dalam pengendalian organisasi serta pelaksana keputusan Muscab.
5. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Istimewa PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa
Kebangsaan, Dewan Pimpinan Harian, Koordinator Bidang dan Divisi.
6. Dewan Fatwa Kebangsaan terdiri atas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang jumlahnya
paling banyak 11 (sebelas) orang.
7. Dewan Pimpinan Harian terdiri atas : Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa
Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.
8. Koordinator Bidang terdiri atas : Ketua dan Sekretaris dengan jumlah paling banyak 7
(tujuh) bidang.
9. Divisi terdiri atas : Ketua dan Anggota dengan jumlah paling banyak 5 (lima) divisi.
Pasal 11
Dewan Pimpinan Anak Cabang
1. Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat
kolektif di tingkat Kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu dan berkedudukan di
Kecamatan tersebut atau daerah yang disamakan dengan itu.
2. Dewan Pimpinan Anak Cabang memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah
kewenanganya serta berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Dewan Pimpinan Cabang.
3. Dewan Pimpinan Anak Cabang sebagai pelaksana tertinggi dalam organisasi dan
penanggung jawab dalam pengendalian organisasi serta pelaksana keputusan Musancab.
4. Kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa
Kebangsaan, Dewan Pimpinan Harian dan Divisi.
5. Dewan Fatwa Kebangsaan terdiri atas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang jumlahnya
paling banyak 11 (sebelas) orang.
6. Dewan Pimpinan Harian terdiri atas : Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa
Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.
7. Divisi terdiri atas : Ketua dan Anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.

11. [10]
Pasal 12
Pimpinan Ranting
1. Pimpinan Ranting adalah badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif di
tingkat Kelurahan/Desa atau daerah yang disamakan dengan itu dan berkedudukan di
Kelurahan/Desa tersebut atau daerah yang disamakan dengan itu.
2. Pimpinan Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya serta
berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan
Anak Cabang.
3. Pimpinan Ranting sebagai pelaksana tertinggi dalam organisasi dan penanggung jawab
dalam pengendalian organisasi serta pelaksana keputusan Musran.
4. Kepengurusan Pimpinan Ranting PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa Kebangsaan,
Pimpinan Harian dan Divisi.
5. Dewan Fatwa Kebangsaan terdiri atas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang jumlahnya
paling banyak 7 (tujuh) orang.
6. Pimpinan Harian terdiri atas : Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil
Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.
7. Divisi terdiri atas : Ketua dan Anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
Pasal 13
Pimpinan Anak Ranting
1. Pimpinan Anak Ranting adalah badan pelaksana organisasi tertinggi yang bersifat kolektif
di tingkat RW atau daerah yang disamakan dengan itu dan berkedudukan di RW tersebut
atau daerah yang disamakan dengan itu.
2. Pimpinan Anak Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenanganya
serta berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan Ranting.
3. Pimpinan Anak Ranting sebagai pelaksana tertinggi dalam organisasi dan penanggung
jawab dalam pengendalian organisasi serta pelaksana keputusan Musaran.
4. Kepengurusan Pimpinan Anak Ranting PETANESIA terdiri dari Dewan Fatwa
Kebangsaan, Pimpinan Harian dan Divisi.
5. Dewan Fatwa Kebangsaan terdiri atas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang jumlahnya
paling banyak 7 (tujuh) orang.
6. Pimpinan Harian terdiri atas : Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil
Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.
7. Divisi terdiri atas : Ketua dan Anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
Pasal 14
Perangkat Organisasi
Badan Otonom adalah perangkat organisasi PETANESIA yang berfungsi melaksanakan
kebijakan organisasi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan
perorangan di semua tingkatan.
BAB VI
PERMUSYAWARATAN
Pasal 15
MUSYAWARAH NASIONAL DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT PUSAT
Musyawarah dan rapat-rapat:
1. Musyawarah Nasional (Munas) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang
diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) Tahun.
2. Munas berwenang:
a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Menetapkan program organisasi dan rencana strategis organisasi.
c. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat.

12. [11]
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum.
e. Menetapkan tim formatur untuk menyusun Dewan Pimpinan Pusat.
f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3. Munas diikuti oleh:
a. Utusan.
b. Peninjau.
4. Utusan terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Pusat.
b. Dewan Pimpinan Pusat.
c. Dewan Pimpinan Wilayah.
d. Dewan Pimpinan Cabang.
5. Peninjau terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Tingkat Propinsi.
b. Dewan Fatwa Kebangsaan Tingkat Kabupaten.
c. Perorangan.
6. Jumlah utusan, peninjau dan undangan Munas diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.
7. Penyelenggaraan Munas menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat sebelum
dipilihnya pimpinan musyawarah nasional.
8. Pimpinan Munas dipilih dari dan oleh utusan.
Pasal 16
1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah musyawarah nasional yang
diselenggarakan apabila:
a. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga
atau tidak dapat melaksanakan amanat musyawarah nasional sehingga organisasi tidak
bisa berjalan sebagaimana mestinya.
b. Bencana yang mengakibatkan organisasi dalam keadaan terancam dan atau
menghadapi hal genting yang memaksa.
2. Munaslub diikuti oleh:
a. Utusan.
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Pusat.
b. Dewan Pimpinan Pusat.
c. Dewan Pimpinan Wilayah.
d. Dewan Pimpinan Cabang.
4. Peninjau terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Tingkat Propinsi.
b. Dewan Fatwa Kebangsaan Tingkat Kabupaten.
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan Munaslub diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.
6. Munaslub dipimpin oleh Dewan Fatwa Kebangsaan.
7. Munaslub dapat diselenggarakan atas permintaan paling sedikit 2/3 dari jumlah DPW, DPC,
DPCI yang sah dan disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah suara yang sah dengan
persetujuan Dewan Fatwa Kebangsaan Pusat.
Pasal 17
1. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
a. Rapimnas adalah rapat untuk mengambil keputusan tertinggi di bawah Munas, yang
diselenggarakan paling sedikit dua kali dalam satu periode.
b. Rapimnas diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

13. [12]
2. Rapimnas dihadiri oleh :
a. Utusan.
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Pusat.
b. Dewan Pimpinan Pusat.
c. Dewan Pimpinan Wilayah.
d. Dewan Pimpinan Cabang.
4. Peninjau terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Tingkat Propinsi.
b. Dewan Fatwa Kebangsaan Tingkat Kabupaten.
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lainnya diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 18
1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) :
a. Rakernas adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program
kerja hasil Musyawarah Nasional.
b. Rakernas diselenggarakan satu kali dalam setahun
2. Rakernas dihadiri oleh :
a. Utusan.
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Pusat.
b. Dewan Pimpinan Pusat.
c. Dewan Pimpinan Wilayah.
d. Dewan Pimpinan Cabang.
4. Peninjau terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Tingkat Propinsi.
b. Dewan Fatwa Kebangsaan Tingkat Kabupaten.
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lainnya diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 19
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT WILAYAH
1. Musyawarah Wilayah (Muswil);
a. Muswil adalah pemegang kekuasaan organisasi tertinggi di daerah tingkat provinsi
yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
b. Muswil berwenang:
1) Menetapkan program kerja organisasi tingkat daerah;
2) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah
3) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah;
4) Memilih dan menetapkan tim formatur untuk menyusun Dewan Pimpinan
Wilayah;
5) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
2. Muswil dihadiri oleh:
a. Utusan;
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Wilayah;
b. Dewan Pimpinan Wilayah;

14. [13]
c. Dewan Pimpinan Cabang.
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Kabupaten/Kota;
b. Dewan Pimpinan Pusat;
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
6. Pimpinan Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh utusan;
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Wilayah terpilih, Dewan Pimpinan Wilayah menjadi
pimpinan sementara.
Pasal 20
Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) :
1. Rapimwil adalah rapat untuk mengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah
Wilayah;
2. Rapimwil dihadiri oleh:
a. Utusan;
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Wilayah;
b. Dewan Pimpinan Wilayah;
c. Dewan Pimpinan Cabang.
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Kabupaten/Kota;
b. Dewan Pimpinan Pusat;
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
6. Pimpinan Musyawarah Wilayah dipilih dari dan oleh utusan;
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Wilayah terpilih, Dewan Pimpinan Wilayah menjadi
pimpinan sementara.
8. Rapimwil dihadiri oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 21
Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)
1. Rakerwil adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja
hasil Musyawarah Wilayah;
2. Rakerwil dihadiri oleh:
a. Utusan.
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri darivi :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Wilayah.
b. Dewan Pimpinan Wilayah.
c. Dewan Pimpinan Cabang.
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Pusat
b. Dewan Pimpinan Pusat
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
6. Rakerwil diselenggarakan satu kali dalam setahun.

15. [14]
Pasal 22
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT CABANG
1. Musyawarah Cabang (Muscab);
a. Muscab adalah pemegang kekuasaan organisasi tertinggi di daerah tingkat
kabupaten/kota yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
b. Muscab berwenang:
1) Menetapkan program kerja organisasi tingkat cabang;
2) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang;
3) Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang;
4) Menetapkan formatur untuk menyusun Dewan Pimpinan Cabang;
5) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
a. Utusan;
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Cabang
b. Dewan Pimpinan Cabang
c. Dewan Pimpinan Anak Cabang.
4. Peninjau terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Wilayah
b. Dewan Pimpinan Wilayah
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh Dewan Pimpinan Cabang;
6. Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh utusan;
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang terpilih, Dewan Pimpinan Cabang menjadi
pimpinan sementara.
Pasal 23
Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) :
1. Rapimcab adalah rapat untuk mengambil keputusan tertinggi di bawah Muscab;
2. Rapimcab dihadiri oleh:
a. Utusan;
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Cabang
b. Dewan Pimpinan Cabang
c. Dewan Pimpinan Anak Cabang.
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Wilayah
b. Dewan Pimpinan wilayah
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh Dewan Pimpinan Cabang
6. Rapimcab diselenggarakan paling sedikit dua kali dalam satu periode
7. Rapimcab diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang
Pasal 24
Rapat Kerja Cabang (Rakercab) :
1. Rakercab adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja
hasil Muscab;
2. Rakercab dihadiri oleh:
a. Utusan;
b. Peninjau.

16. [15]
3. Utusan terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Cabang
b. Dewan Pimpinan Cabang
c. Dewan Pimpinan Anak Cabang
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Wilayah
b. Dewan Pimpinan Wilayah
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh Dewan Pimpinan Cabang.
6. Rakercab diselenggarakan oleh DPC satu kali dalam setahun.
Pasal 25
1. Musyawarah Anak Cabang (Musancab):
1. Musancab adalah pemegang kekuasaan organisasi tertinggi di daerah tingkat
kecamatan yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
2. Musyawarah Anak Cabang berwenang:
1) Menetapkan program kerja organisasi tingkat Anak Cabang;
2) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang;
3) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang;
4) Menetapkan tim formatur untuk menyusun Pimpinan Anak Cabang;
5) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
2. Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh:
a. Utusan;
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Anak Cabang;
b. Pimpinan Anak Cabang;
c. Pimpinan Ranting;
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Cabang
b. Dewan Pimpinan Cabang
c. Perorangan
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang;
6. Pimpinan Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh utusan;
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Anak Cabang terpilih, Dewan Pimpinan Anak Cabang
menjadi pimpinan sementara.
Pasal 26
Rapat Pimpinan Anak Cabang (Rapimancab) :
1. Rapimancab adalah rapat untuk mengambil keputusan tertinggi di bawah MUSANCAB;
2. Rapimancab dihadiri oleh :
a. Utusan;
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Anak Cabang
b. Dewan Pimpinan Anak Cabang
c. Pimpinan Ranting
4. Peninjau terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Cabang
b. Dewan Pimpinan Cabang
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh DPAC.

17. [16]
6. Rapimancab diselenggarakan oleh DPAC paling sedikit dua kali dalam satu periode
Pasal 27
Rapat Kerja Anak Cabang
Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab) :
1. Rakerancab adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja
hasil Musancab
2. Rakerancab dihadiri oleh :
a. Utusan;
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Anak Cabang
b. Dewan Pimpinan Anak Cabang
c. Pimpinan Ranting
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Cabang
b. Dewan Pimpinan Cabang
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh DPAC.
6. Rakerancab diselenggarakan oleh DPAC satu kali dalam setahun.
Pasal 28
1. Musyawarah Ranting (Musran);
a. Musran adalah pemegang kekuasaan organisasi tertinggi di daerah tingkat
kelurahan/desa yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
b. Musran berwenang:
1) Menetapkan program kerja organisasi tingkat Ranting;
2) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting;
3) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting;
4) Menetapkan formatur untuk menyusun Pimpinan Ranting;
5) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
2. Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
a. Utusan;
b. Peninjau;
3. Utusan terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Ranting;
b. Pimpinan Ranting;
c. Pimpinan Anak Ranting.
4. Peninjau terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Anak Cabang
b. Pimpinan Anak Cabang
c. Perorangan;
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh Pimpinan Ranting;
6. Pimpinan Musyawarah Ranting dipilih dari dan oleh utusan;
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Ranting terpilih, Pimpinan Ranting menjadi pimpinan
sementara.
Pasal 29
Rapat Pimpinan Ranting (Rapimran) :
1. Rapimran adalah rapat untuk mengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah
Ranting;
2. Rapimran dihadiri oleh:
a. Utusan;

18. [17]
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Ranting
b. Pimpinan Ranting
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Anak Cabang
b. Dewan Pimpinan Anak Cabang
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh PR.
6. Rapimran diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting paling sedikit dua kali dalam satu
periode.
Pasal 30
Rapat Kerja Ranting (Rakerran) :
1. Rakerran adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja
hasil Musran;
2. Rakerran dihadiri oleh :
a. Utusan;
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Ranting
b. Pimpinan Ranting
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Anak Cabang
b. Dewan Pimpinan Anak Cabang
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh PR
6. Rakerran diselenggarakan oleh PR satu kali dalam setahun.
Pasal 31
1. Musyawarah Anak Ranting (Musanran);
a. Musanran adalah pemegang kekuasaan organisasi tertinggi di daerah tingkat RW
yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
b. Musanran berwenang:
1) Menetapkan program kerja organisasi tingkat Anak Ranting;
2) Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Ranting;
3) Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Ranting;
4) Menetapkan formatur untuk menyusun Pimpinan Anak Ranting;
5) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
2. Musyawarah Anak Ranting dihadiri oleh:
a. Utusan;
b. Peninjau;
3. Utusan terdiri dari :
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Ranting;
b. Dewan Fatwa Kebangsaan Anak Ranting;
c. Pimpinan Ranting;
d. Pimpinan Anak Ranting.
4. Peninjau terdiri dari :
a. Dewan Pimpinan Anak Cabang;
b. Perorangan;
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh Pimpinan Anak Ranting;
6. Pimpinan Musyawarah Anak Ranting dipilih dari dan oleh utusan;

19. [18]
7. Sebelum Pimpinan Musyawarah Anak Ranting terpilih, Pimpinan Anak Ranting menjadi
pimpinan sementara.
Pasal 32
Rapat Pimpinan Anak Ranting (Rapimanran):
1. Rapimanran adalah rapat untuk mengambil keputusan tertinggi di bawah Musyawarah
Anak Ranting.
2. Rapimanran dihadiri oleh:
a. Utusan;
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Anak Ranting;
b. Pimpinan Anak Ranting.
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Ranting;
b. Dewan Pimpinan Ranting;
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh PAR.
6. Rapimanran diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Ranting paling sedikit dua kali dalam
satu periode.
Pasal 33
Rapat Kerja Anak Ranting (Rakeranran) :
1. Rakeranran adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja
hasil Musanran;
2. Rakeranran dihadiri oleh :
a. Utusan;
b. Peninjau.
3. Utusan terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Anak Ranting;
b. Pimpinan Anak Ranting.
4. Peninjau terdiri dari:
a. Dewan Fatwa Kebangsaan Ranting;
b. Pimpinan Ranting;
c. Perorangan.
5. Jumlah utusan, peninjau dan undangan lain diatur oleh PAR.
6. Rakeranran diselenggarakan oleh PAR satu kali dalam setahun.
BAB VII
SYARAT PENGURUS DAN RANGKAP JABATAN
Pasal 34
SYARAT PENGURUS
Setiap anggota PETANESIA dapat dicalonkan sebagai pengurus apabila memenuhi syarat
sebagai berikut:
1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki Kartu Tanda Anggota PETANESIA;
3. Menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi dalam
berorganisasi;
4. Mengakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar
berbangsa dan bernegara;
5. Menjunjung tinggi kebhinnekaan dalam bingkai NKRI;
6. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dedikasi, disiplin, tidak tercela serta

20. [19]
loyalitas yang tinggi terhadap organisasi;
7. Memiliki jiwa semangat cinta tanah air, bangga kepada bangsa dan Negara Indonesia serta
rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi;
8. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang baik langsung maupun tidak langsung;
9. Sanggup bekerja aktif, secara kolektif dan penuh tanggung jawab.
10. Pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan PETANESIA.
Pasal 35
RANGKAP JABATAN
1. Dewan Pengurus Harian dan Koordinator Bidang tidak boleh merangkap jabatan
kepengurusan di tingkatan lainnya dalam struktur PETANESIA.
2. Selain Dewan Pengurus Harian dan Koordinator Bidang boleh merangkap hanya 1 (satu)
jabatan kepengurusan di tingkatan lainnya dalam struktur PETANESIA.
BAB VIII
KEDUDUKAN DAN WEWENANG DEWAN FATWA KEBANGSAAN
Pasal 36
Dewan Fatwa Kebangsaan sebagai badan tertinggi organisasi, yang mempunyai wewenang :
1. Mengarahkan, memberikan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada pengurus
sesuai dengan tingkatannya.
2. Mengingatkan Dewan Pengurus Harian, Koordiantor Bidang, Divisi dan Badan Otonom
apabila menyimpang dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat, khusus Dewan Fatwa
Kebangsaan tingkat pusat.
4. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
BAB IX
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN
Pasal 37
1. Dewan Pimpinan Pusat berwenang :
a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, keputusan Munas serta peraturan organisasi lainnya;
b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan
Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Istimewa.
2. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:
a. Melaksanakan segala ketentuan, keputusan, kebijakan dan program organisasi,
peraturan organisasi lainnya;
b. Memberikan pertanggung jawaban kepada Munas.
Pasal 38
1. Dewan Pimpinan Wilayah berwenang :
a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muswil dan peraturan organisasi lainnya;
b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Anak Cabang.
2. Dewan Pimpinan Wilayah berkewajiban:
a. Melaksanakan segala ketentuan, keputusan, kebijakan, keputusan Muswil dan
peraturan organisasi lainnya;
b. Memberikan pertanggung jawaban kepada Muswil.

21. [20]
Pasal 39
1. Dewan Pimpinan Cabang berwenang:
a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kota/Kabupaten sesuai dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muscab dan peraturan organisasi
lainnya;
b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Ranting.
2. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban :
a. Melaksanakan segala ketentuan, keputusan, kebijakan, keputusan Muscab dan
peraturan organisasi lainnya;
b. Memberikan pertanggung jawaban kepada Muscab.
Pasal 40
1. Dewan Pimpinan Anak Cabang berwenang :
a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musancab dan peraturan organisasi
lainnya;
b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Anak Ranting.
2. Dewan Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
a. Melaksanakan segala ketentuan, keputusan, kebijakan, keputusan Musancab dan
peraturan organisasi lainnya;
b. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Anak Cabang;
Pasal 41
1. Pimpinan Ranting berwenang :
Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kelurahan/Desa sesuai dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musran dan peraturan organisasi lainnya.
2. Pimpinan Ranting berkewajiban:
a. Melaksanakan segala ketentuan, keputusan, kebijakan,keputusan musyawarah dan
rapat baik di tingkat pusat, daerah tingkat provinsi, daerah tingkat kota/ kabupaten
maupun kecamatan serta peraturan organisasi lainnya;
b. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Ranting;
Pasal 42
1. Pimpinan Anak Ranting berwenang :
Menentukan kebijakan organisasi di tingkat RW sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musaran dan peraturan organisasi lainnya;
2. Pimpinan Anak Ranting berkewajiban:
a. Melaksanakan segala ketentuan, keputusan, kebijakan,keputusan Musaran dan
peraturan organisasi lainnya;
b. Memberikan pertanggung jawaban kepada Pimpinan Ranting.
BAB IX
PEMILIHAN DAN MASA HIDMAT
PEMILIHAN
Pasal 43
1. Ketua Umum DPP PETANESIA dipilih melalui Munas.
2. Ketua Umum terpilih membentuk tim formatur sejumlah 9 (Sembilan) orang.
3. Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat PETANESIA dilakukan oleh tim formatur melalui
musyawarah.

22. [21]
Pasal 44
Formatur sebagaimana di maksud dalam pasal 33 ayat (2) terdiri dari :
1. Ketua terpilih sekaligus sebagai ketua tim formatur.
2. Tim formatur terdiri dari :
a. Ketua terpilih;
b. Ketua atau salah seorang Dewan Fatwa Kebangsaan demisioner;
c. Ketua atau salah seorang pengurus DPP demisioner;
d. Perwakilan dari 3 (Tiga) DPW;
e. Perwakilan dari 3 (Tiga) DPC.
3. Pengambilan keputusan dalam hal pemilihan beberapa orang anggota formatur dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak terpenuhi, pengambilan keputusan
melalui pemungutan suara.
4. Tim formatur menyusun kepengurusan DPP paling lama 17 (tujuhbelas) hari.
Pasal 45
1. Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan
Pimpinan Cabang Istimewa, Dewan Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan
Pimpinan Anak Ranting dilakukan secara langsung dalam musyawarah.
2. Ketua terpilih membentuk tim formatur yang diatur dalam peraturan organisasi.
MASA HIDMAT
Pasal 46
1. Masa hidmat kepengurusan di semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun.
2. Seorang ketua umum di tingkat pusat dan ketua di semua tingkatan dapat dipilih kembali
untuk masa jabatan 1 (satu) kali periode.
BAB X
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU
Pasal 47
1. Kekosongan jabatan Ketua Umum atau Ketua antar waktu dapat terjadi karena:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Diberhentikan;
d. Cuti untuk keperluan khusus
2. Yang dimaksud dengan cuti untuk keperluan khusus adalah:
a. Naik Haji atau Umroh.
b. Sakit dan/atau berobat paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender dengan bukti
tertulis.
c. Terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis dengan bukti tertulis.
3. Pengisian kekosongan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berlaku untuk Dewan
Pimpinan Harian di semua tingkatan, melalui rapat Dewan Pimpinan Harian dengan
persetujuan Dewan Fatwa Kebangsaan di semua tingkatan.
BAB XI
PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 48
PENGESAHAN
1. Susunan dan personalia pengurus DPP disahkan oleh Dewan Fatwa Kebangsaan.
2. Susunan dan personalia pengurus DPW dan DPCI disahkan oleh DPP.
3. Susunan dan personalia pengurus DPC disahkan oleh DPP setelah mendapat rekomendasi

23. [22]
DPW.
4. Susunan dan personalia pengurus DPAC disahkan oleh DPW setelah mendapat
rekomendasi DPC.
5. Susunan dan personalia pengurus PR disahkan oleh DPC.
6. Susunan dan personalia pengurus PAR disahkan oleh DPC setelah mendapat rekomendasi
PR.
Pasal 49
PEMBEKUAN
1. DFK dapat membekukan DPP.
2. DPP dapat membekukan DPW dan DPC/DPCI, sedangkan untuk pembekuan DPC setelah
mendapatkan rekomendasi dari DPW.
3. DPW dapat membekukan DPAC setelah mendapatkan rekomendasi dari DPC.
4. DPC dapat membekukan PR setelah mendapatkan rekomendasi dari DPAC.
5. PR dapat membekukan PAR.
6. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pembekuan dilakukan terlebih dahulu
diberi peringatan tertulis.
7. Kepengurusan yang dibekukan diambil oleh pengurus setingkat lebih tinggi dengan tugas
mempersiapkan permusyawaratan yang akan memilih pengurus baru.
8. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan harus sudah terselenggara
permusyawaratan untuk memilih pengurus baru.
Pasal 50
KETENTUAN PERALIHAN
1. Pelajar, mahasiswa atau kelompok masyarakat tertentu yang belum memenuhi syarat
keanggotaan, sebelum terbentuknya badan otonom dapat dimasukkan sebagai anggota
luar biasa.
2. Untuk kali pertama, pembentukan DPP dilakukan oleh tim formatur yang berjumlah 7
(tujuh) orang terdiri dari:
a. Dewan Pendiri;
b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama.
3. Untuk kali pertama, sebelum terbentuknya DPW, DPC, DPCI, DPAC, PR dan PAR
dibentuk melalui careteker, yang berjumlah 7 (tujuh) orang untuk DPW, 5 (lima) orang
untuk DPC, DPCI dan DPAC serta 3 (tiga) orang untuk PR dan PAR.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dalam peraturan
organisasi.

24. [23]
Pasal 51
PEMBUBARAN
1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh munas yang khusus diadakan untuk itu
dengan persetujuan Dewan Fatwa Kebangsaan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Ketentuan mengenai quorum dan pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
3. Apabila organisasi ini dibubarkan, maka hal hal yang terkait dengan kekayaan organisasi
diserahkan kepada Dewan Pendiri.
Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : 17 September 2020
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PETANESIA
Ketua Umum, Sekretaris Jendral,
M. Eko Priyono, S. Pi H. Miftahuddin Ridho
TIM PERUMUS 9
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PETANESIA :
1. Basir, SH Ketua merangkap Anggota
2. Drs. H. Subkhan, M.Pd Sekretaris merangkap Anggota
3. H. Zaenal Muhibbin, S. Pd Anggota
4. Habib Abubakar Alatas, SE Anggota
5. Shidhiq Murtadho, SH.,M.Kn. Anggota
6. Setyawan Dwi Haryanto, SE Anggota
7. H. Taufiq Luqiana, SH Anggota
8. Ribut Akhwandi, S.S., M.Hum Anggota
9. Wahidin Said, SHI, MH Anggota