SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
MENGANALISIS HUBUNGAN
DASAR NEGARA DENGAAN
KONSTITUSI
Nama kelompok :
• Rindha Tanizah
• Tri Utari
• Masytohannum Nasution
• Nurmara Fitri Syabrilian
Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi
• Dasar negara Indonesia adalah pancasila, sebagaimana dinyatakan
dalam pembukaan UUD 1945 pada alinia keempat,”...........yang
berkedaulan rakyat dengan berdasar kepada.....” Jadi Pancasila
sebagai Dasar negara merupakan:
• a .Norma Hukum Tertinggi
• b. Staat fundamental norma
• c. Norma pertama
• d. Pokok kaidah Negara yang fundamental
• e. Cita hukum yang menguasai hukum dasar Negara, baik
tertulis/tidak tertulis
• Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis “
Constituer” yang artinya membentuk. Dalam kaitan ini, konstitusi
diartikan sebagai pembentuk Negara. Dalam bahasa belanda
Konstitusi disamakan dengan istilah Grundwet (Grund = Dasar, Wet
4.1 HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN
KONSTITUSI
Makna hubungan dasar negara dengan
konstitusi. Berdasarkan teori jenjang kelompok
norma diatas, Konstitusi berada dibawah Dasar
negara. Konstitusi dibentuk, berlaku,
bersumber, dan berdasar pada dasar negara.
Dasar negara sebagai norma dasar dan norma
hukum tertinggi menjadi sumber normatif bagi
pembentukan konstitusi. Konstitusi negara
sebagau hukum dasar tertulis dan hukum dasar
tidak tertulis pada hakekatnya berisi aturan-
aturan dasar penyelenggaraan bernegara
sebagai pencerminan nilai-nilai dan norma-
norma dalan dasar negara.
4.2 SUBTANSI KONSTITUSI NEGARA
A. Konstitusi Dalam Arti Absolute Konstitusi
dibagi dalam empat sub pokok pengertian,
yaitu:
 Konstitusi dianggap sebagai kesatuan
organisasi yang nyata dimana mencangkup
semua bangunan hukum dan semua
organisasi yang ada di dalam Negara.
 Konstitusi sebagai bentuk Negara
 Konstitusi sebagai factor intregrasi
 Konstitusi sebagai system tertutup dari
norma-norma hukum yang tertinggi didalam
B. Konstitusi Dalam Arti Relative Konstitusi
dibagi menjadi dua pengertian, yaitu :
• - Konstitusi sebagai tuntunan dari golongan
borjius (agar hak-haknya terjamin
oleh penguasa), dan
• - Konstitusi sebagai konstitusi dalam arti
formil (konstitusi tertulis).
• - Konstitusi dalam arti materiil, yaitu konstitusi
yang dilihat dari segi isinya. Isi konstitusi itu
menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau
pokok bagi rakyat dan Negara.
C. Konstitusi Dalam Arti Positif
• Konstitusi ini memiliki pengertian sebagai
keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu
merubah tatanan kehidupan kenegaraan.
D. Konstitusi dalam Arti Ideal
• Merupakan konstitusi yang memuat adanya
jaminan atas hak-hak asasi
serta perlindungannya.
• Substansi Konstitusi Negara Pada umumnya
konstitusi Negara memuat aturan-aturan pokok
yang penting
4.3 KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 NKRI
 Dalam hubungan dengan tertib hukum Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih
tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.
 Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi
dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan
terpisah dari batang tubuh UUD 1945.
 Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah
Negara yang fundamental yang menentukan UUD
Negara tersebut, jadi merupakan sumber hukum dasar.
 Pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai
pokok kaidah yang fundamental mengandung pokok-
pokok pikiran yang harus diciptakan atau diwujudkan
dalam pasal-pasal UUD 1945.
Pembukaan UDD 1945 mengandug 4 alinea yang
bermakna:
- Alinea I
 Dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuau dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan oleh karena itu
penjajahan harus dihapuskan agar semua bangsa di
dunia mendapatkan hak kemerdekaan.
 Dalil subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk
membebaskan diri dari penjajahan
- Alinea ke II
 Perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang menentukan.
 Saat yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan
untuk menyatakan kemerdekaan.
 Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan
- Alinea ke III
 Motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan
dari proklamasi kemerdekaan.
 Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap tuhan karena
berkat ridahnya bangsa Indonesia mencapai
kemerdekaan.
- Alinea ke IV
 Fungsi dan tujuan negar yaitu: melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 Susunan dan dibentuk Negara, yaitu Republik
Indonesia.
 System pemerintahan Negara, yaitu berkedaulatan
rakyat.
 Dasar Negara, yaitu Pancasila
4.4 SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI
NEGARA
 Bersikap Terbuka
Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap apa
adanya berdasarkan apa yang dilihat, didengar,
dirasakan, dan dilakukan.
 Mampu mengatasi masalah
Setiap warga Negara harus memiliki kemampuan
untuk mengatasi berbagai permasalahan yang
dihadapi. sikap ini penting untuk di kembangkan
karena akan membentuk kebiasaan menghadapi
masalah.
 Menyadari adanya perbedaan
Perbedaan harus diterima sebagai suatukenyataan
atau realitas masyarakat di sekitar kita baik agama,
suku bangsa, adat istiadat, danbudayanya.
 Memiliki harapan Realistis
Dalam penyelenggara kehidupan Negara,
sangat penting bagi warga Negara untuk
mampu memahami situasi dan kondisi Negara
dalam kebijakan yang diambil.
 Penghargaan terhadap karya bangsa sendiri
Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasil
karya bangsa sendiri.
 Mau menerima dan memberi umpan balik
Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap
konstitusi Negara sangat diperlukan dalam
rangka menghormati produk-produk konstitusi
yang dihasilkan oleh para penyelenggara
Negara.
Questions
KD 4.1
1. apa pengertian Konstitusi Dalam Arti Positif ?
Jawab : Konstitusi ini memiliki pengertian sebagai
keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu
merubah tatanan kehidupan kenegaraan.
KD 4.2
1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi dalam arti
materiil?
Jawab : yaitu konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Isi
konstitusi itu menyangkut hal-hal yang bersifat dasar
atau pokok bagi rakyat dan Negara.
KD 4.3
1. Sebutkan makna pancasila alinea I!
Jawab : yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk
membebaskan diri dari penjajahan.
2. Sebutksn makna pancasila alinea II!
Jawab : Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir,
melainkan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia
merdeka, bersatu, adil dan makmur.
KD 4.4
1. Sebutkan 3 sikap positif terhadap konstitusi negara?
Jawab : bersikap terbuka, mampu mengatasi masalah,
menyadari adanya perbedaan.

Contenu connexe

Tendances

Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiHans Sagita
 
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi   p knHubungan dasar negara dengan konstitusi   p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p knvyahadi
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumHamdi Se-Abad
 
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di IndonesiaHubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di IndonesiaFrestiany Regina Putri
 
Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiMakalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiJawa Timur
 
Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Pengertian konstitusiyamega
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Vina R Ipina
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraRizza Magfira
 
Pkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusiPkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusiRahma Sheilla
 
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraMakalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraAmphie Yuurisman
 
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesia
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesiaSejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesia
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesiaAkuun Pribadi
 
Kelompok 6 pkn 2
Kelompok 6 pkn 2Kelompok 6 pkn 2
Kelompok 6 pkn 2Andri Marta
 

Tendances (20)

Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusi
 
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi   p knHubungan dasar negara dengan konstitusi   p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
 
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di IndonesiaHubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiMakalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusi
 
Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Pengertian konstitusi
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Pkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusiPkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusi
 
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraMakalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Makalah: UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Dasar negara & konstitusi
Dasar negara & konstitusiDasar negara & konstitusi
Dasar negara & konstitusi
 
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesia
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesiaSejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesia
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesia
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
konstitusi dan uud
konstitusi dan uudkonstitusi dan uud
konstitusi dan uud
 
Kelompok 6 pkn 2
Kelompok 6 pkn 2Kelompok 6 pkn 2
Kelompok 6 pkn 2
 

En vedette

Bab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiBab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiDinda Gaisi
 
Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950Rana Amani
 
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIKembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIGian Angelo
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945bulan purnama
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RISomcivics
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)omcivics
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Tiara Azarine
 

En vedette (9)

Bab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiBab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusi
 
Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950
 
Bab 2b sni 6
Bab 2b sni 6Bab 2b sni 6
Bab 2b sni 6
 
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIKembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
 

Similaire à Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi

Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945yudikrismen1
 
Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Ady Prakoso
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesiarezekysholikhah
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia07051994
 
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfPancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfDikkyDwiKurniawan
 
Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945Min Salimin
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Iko Ishva
 
Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945.pptx
Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945.pptxKedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945.pptx
Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945.pptxBangHak
 
Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Stanford15_
 
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilRangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilIWAN SUKMA NURICHT
 
MakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docxMakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docxIppang4
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalBab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalTutikDaryatni
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Ainul Fikri
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Rini Dwi
 
SUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptSUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptIrwnSptr
 
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxPokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxCandraPasaribu
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
 

Similaire à Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi (20)

Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
 
Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
 
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfPancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
 
Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945
 
Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945.pptx
Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945.pptxKedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945.pptx
Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945.pptx
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945
 
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilRangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester Ganjil
 
MakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docxMakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docx
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalBab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
 
MODUL 3.pptx
MODUL 3.pptxMODUL 3.pptx
MODUL 3.pptx
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45
 
SUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptSUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.ppt
 
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxPokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
 
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 

Dernier

GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssGAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssUZAIRBINIBRAHIMMoe
 
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.ppt
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.pptPemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.ppt
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.pptAldantiRahmaDina
 
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...MaulanaKenta
 
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan Edit
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan EditTeknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan Edit
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan EditJosuaSagala5
 
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan""PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"bayuputra151203
 
tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...
tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...
tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...dwilarasayuningtias
 
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipanPpt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipanMaulanaKenta
 
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.ppt
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.pptBAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.ppt
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.pptAnggunKhairunnisa2
 

Dernier (8)

GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssGAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
GAYA HIDUP SIHAT ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.ppt
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.pptPemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.ppt
Pemahaman Dasar Ekonometrika pendahuluan.ppt
 
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...
Makalah kelompok 8 administrasi.pdf. pengelolaan administrasi persuratan dan ...
 
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan Edit
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan EditTeknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan Edit
Teknologi Pangan Kelas 3 SD, Mentahan Edit
 
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan""PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
"PPT K1_pengantar komunikasi pendidikan"
 
tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...
tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...
tahapan pengembangan guru profesional, alur dan kebijakan pengembangan profes...
 
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipanPpt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
 
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.ppt
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.pptBAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.ppt
BAB I Probabilitas konsep peluang kejadian.ppt
 

Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi

  • 1. MENGANALISIS HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAAN KONSTITUSI Nama kelompok : • Rindha Tanizah • Tri Utari • Masytohannum Nasution • Nurmara Fitri Syabrilian
  • 2. Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi • Dasar negara Indonesia adalah pancasila, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinia keempat,”...........yang berkedaulan rakyat dengan berdasar kepada.....” Jadi Pancasila sebagai Dasar negara merupakan: • a .Norma Hukum Tertinggi • b. Staat fundamental norma • c. Norma pertama • d. Pokok kaidah Negara yang fundamental • e. Cita hukum yang menguasai hukum dasar Negara, baik tertulis/tidak tertulis • Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis “ Constituer” yang artinya membentuk. Dalam kaitan ini, konstitusi diartikan sebagai pembentuk Negara. Dalam bahasa belanda Konstitusi disamakan dengan istilah Grundwet (Grund = Dasar, Wet
  • 3. 4.1 HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI Makna hubungan dasar negara dengan konstitusi. Berdasarkan teori jenjang kelompok norma diatas, Konstitusi berada dibawah Dasar negara. Konstitusi dibentuk, berlaku, bersumber, dan berdasar pada dasar negara. Dasar negara sebagai norma dasar dan norma hukum tertinggi menjadi sumber normatif bagi pembentukan konstitusi. Konstitusi negara sebagau hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis pada hakekatnya berisi aturan- aturan dasar penyelenggaraan bernegara sebagai pencerminan nilai-nilai dan norma- norma dalan dasar negara.
  • 4. 4.2 SUBTANSI KONSTITUSI NEGARA A. Konstitusi Dalam Arti Absolute Konstitusi dibagi dalam empat sub pokok pengertian, yaitu:  Konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata dimana mencangkup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada di dalam Negara.  Konstitusi sebagai bentuk Negara  Konstitusi sebagai factor intregrasi  Konstitusi sebagai system tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi didalam
  • 5. B. Konstitusi Dalam Arti Relative Konstitusi dibagi menjadi dua pengertian, yaitu : • - Konstitusi sebagai tuntunan dari golongan borjius (agar hak-haknya terjamin oleh penguasa), dan • - Konstitusi sebagai konstitusi dalam arti formil (konstitusi tertulis). • - Konstitusi dalam arti materiil, yaitu konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Isi konstitusi itu menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan Negara.
  • 6. C. Konstitusi Dalam Arti Positif • Konstitusi ini memiliki pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu merubah tatanan kehidupan kenegaraan. D. Konstitusi dalam Arti Ideal • Merupakan konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak-hak asasi serta perlindungannya. • Substansi Konstitusi Negara Pada umumnya konstitusi Negara memuat aturan-aturan pokok yang penting
  • 7. 4.3 KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 NKRI  Dalam hubungan dengan tertib hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.  Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan terpisah dari batang tubuh UUD 1945.  Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental yang menentukan UUD Negara tersebut, jadi merupakan sumber hukum dasar.  Pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah yang fundamental mengandung pokok- pokok pikiran yang harus diciptakan atau diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945.
  • 8. Pembukaan UDD 1945 mengandug 4 alinea yang bermakna: - Alinea I  Dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuau dengan perikemanusiaan dan perikeadilan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia mendapatkan hak kemerdekaan.  Dalil subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan - Alinea ke II  Perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang menentukan.  Saat yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.  Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan
  • 9. - Alinea ke III  Motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan.  Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap tuhan karena berkat ridahnya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. - Alinea ke IV  Fungsi dan tujuan negar yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Susunan dan dibentuk Negara, yaitu Republik Indonesia.  System pemerintahan Negara, yaitu berkedaulatan rakyat.  Dasar Negara, yaitu Pancasila
  • 10. 4.4 SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA  Bersikap Terbuka Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap apa adanya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dilakukan.  Mampu mengatasi masalah Setiap warga Negara harus memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. sikap ini penting untuk di kembangkan karena akan membentuk kebiasaan menghadapi masalah.  Menyadari adanya perbedaan Perbedaan harus diterima sebagai suatukenyataan atau realitas masyarakat di sekitar kita baik agama, suku bangsa, adat istiadat, danbudayanya.
  • 11.  Memiliki harapan Realistis Dalam penyelenggara kehidupan Negara, sangat penting bagi warga Negara untuk mampu memahami situasi dan kondisi Negara dalam kebijakan yang diambil.  Penghargaan terhadap karya bangsa sendiri Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasil karya bangsa sendiri.  Mau menerima dan memberi umpan balik Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi Negara sangat diperlukan dalam rangka menghormati produk-produk konstitusi yang dihasilkan oleh para penyelenggara Negara.
  • 12. Questions KD 4.1 1. apa pengertian Konstitusi Dalam Arti Positif ? Jawab : Konstitusi ini memiliki pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu merubah tatanan kehidupan kenegaraan. KD 4.2 1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi dalam arti materiil? Jawab : yaitu konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Isi konstitusi itu menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan Negara.
  • 13. KD 4.3 1. Sebutkan makna pancasila alinea I! Jawab : yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. 2. Sebutksn makna pancasila alinea II! Jawab : Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, adil dan makmur. KD 4.4 1. Sebutkan 3 sikap positif terhadap konstitusi negara? Jawab : bersikap terbuka, mampu mengatasi masalah, menyadari adanya perbedaan.