3. A. Visi, Misi dan Kompetensi
Pendidikan Pancasila
Visi Misi
• :Menjadi sumber nilai dan pedoman bagi • Secara singkat membantu
penyelenggara program studi dalam mahasiswa agar menjadi
mengantarkan mahasiswa. manusia yang
• Memberikan dasar-dasar kecakapan hidup religius, humanis, nasionalis, d
secara sosial kepada mahasiswa yang
emokratis dan adil.
merupakan intelektual muda sehingga
• Dapat semakin mendewasakan
tidak kehilangan jati diri sebagai warga
warga negara, bahkan
bangsa, negara dan masyarakat Indonesia.
menjadi wahana
• Peran mahasiswa diharapkan dapat
mempertahankan eksistensi negara
pencerahan, bukan sebagai
Republik Indonesia dengan karya nyata pembelengguan atau
yang akan meningkatkan harkat dan pembodohan.

4. B. Metode Pembelajaran
Pendidikan Pancasila
• Metode yang tepat dalam pembelajaran
Pendidikan Pancasila yaitu metode kritis
analitis, induksi, deduksi, reflektif-
hermeneutik melalui dialog kreatif yang
bersifat partisipatoris untuk meyakini
kebenaran substansi materi kajian.

5. C. Landasan Pendidikan
Pancasila
A. Landasan Historis
B. Landasan Yuridis
C. Landasan Filosofis

7. A. Pengetahuan, Ilmu Empiris dan Filsafat
• Pe n g e t a h u a n ma n u s i a
d i p e r o l e h k a r e n a a d a n y a
i n t e r a k s i a n t a r a ma n u s i a
s e b a g a i s u b j e k y a n g
me n g e t a h u i d a n o b j e k y a n g
d i k e t a h u i .
• I l mu e mp i r i s me mf o k u s k a n d i r i
p a d a g e j a l a -g e j a l a a l a m d a n
s o s i a l s e c a r a me n d a l a m t e t a p i
s p e s i f i k .
• I l mu f i l s a f a t p e n g e t a h u a n

8. B. Kebenaran Ilmiah dalam
Pancasila
• Ada 4 teori kebenaran :
1. T. Kebenaran Koherensi
2. T. Kebenaran Korespondensi
3. T. Kebenaran Pragmatise
4. T. Kebenaran Konsensus

9. C. Ciri-ciri Berpikir Ilmiah-Filsafati dalam
Pembahasan Pancasila
1. BEROBJEK
a. Material
b. Formal
2. Bermetode
a. Metode Analisis-sintesis
b. Metode Induksi-deduksi
c. Metode Hermeneutika
3. Bersistem
4. Universal

10. D. Bentuk dan Susunan
Pancasila
Bentuk Pancasila Susunan Pancasila
• Mempunyai ciri-ciri : • Disusun berdasar logis
1. Merupakan kesatuan yang utuh keberadaan unsur-unsurnya.
2. Setiap unsur pancasila adalah • Susunan sila Pancasila
mutlak merupakan kesatuan organis
3. Sebagai kesatuan yang mutlak /membentuk suatu sistem
(majemuk tuggal)
“NOTONEGORO”
• Menunjukkan rangkaian tingkat
luas cakupan pengertian.
• Susunan sila yang 1 dengan

11. • Pancasila sebagai dasar falsafah negara
tidak boleh menjadi ideologi yang beku
sehingga seluruh komponen
bangsa, terutama mahasiswa sebagai calon
pemimpin bangsa dan intelektual muda
dapat memberikan ide-ide baru dan kreatif
untuk merevetalisasi Pancasila dalam
realitas kehidupan berbangsa di era global

13. • Bermula pada saat masuknya agama-agama yang
dibawa oleh para pedagang ke Nusantara. Agama
pertama yang masuk adalah agama Hindu, disusul
dengan agama Buddha, Islam, Khatolik, Kristen dan
yang terakhir agama Kong Hu Chu. Semua agama
tersebut disyahkan dalam Undang-Undang Dasar
1945

14. B. Sejarah Pergerakan Indonesia
• Sejarah Indonesia selalu menyebutkan bahwa ada dua
kerajaan besar yang melambangkan kemegahan dan
kejayaan masa lalu yaitu Sriwijaya dan Majapahit.
Kerajaan Sriwijaya mempunyai tentara yang kuat yang
digambarkan tangkas dalam perang di darat maupun di
laut. Kerajaan Majapahit mempunyai wilayah yang luas
meliputi hampir seluruh Nusantara.

15. C. Menuju Kemerdekaan
• Dikarenakan Belanda melarang orang Indonesia menggunakan bahasa Belanda, maka masyarakat
Indonesia telah menggunakan bahasa Melayu sebelum nasionalisme berkembang dan justru membuat
pemerintah Belanda bergetar, karena bahasa mampu menjadi senjata psikologis untuk aspirasi
nasional nasional bangsa Indonesia (George Mc Turnan Kahin : 1995 : 51).
• Jepang mengalahkan Sekutu di Pearl Harbour pada 8 Desember 1941 dan berjanji mengambil
kekuasaan Belanda di Indonesia tahun 1942. Jepang berjanji akan membebaskan Indonesia dari
penjajah dan memajukan rakyat Indonesia, tetapi Jepang ternyata juga merampas kehormatan
rakyat dan terjadi kemiskinan dimana-mana. Jepang baru merealisir janjinya detelah mendapat
desakan dari sekutu.

16. D. Perumusan Pancasila
2. Sidang Kedua BPUPKI
1. Sidang Pertama BPUPKI
• Dalam sidang kedua ini, mengenai materi
• BPUPKI mulai bekerja tanggal 28 undang-undang dasar (pasal demi pasal) dan
Mei 1945 yang dimulai dengan
penjelasannya. Demikian pula mengenai
susunan pemerintahan negara yang erdapat
upacara pembukaan dan pada dalam Penjelasan UUD. Selain itu berhasil
tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 juga menentukan bentuk negara jika
Indonesia merdeka
dimulai sidang-sidang yang diisi
3. Pembentukan PPKI
oleh Mr. Muh Yamin, Mr. • PPKI dibentuk karena Jepang terus
mendapatkan desakan dari sekutu untuk
Soepomo, dan Ir. soekarno
memberikan kemerdekaan terhadap
Indonesia. PPKI dibentuk guna melanjutkan
tugas BPUPKI dan mempersiapkan segala
sesuatu yang diperlukan karena akan
diadakannya pemindahan kekuasaan dari

17. E. Lahirnya Negara Indonesia
• Dalam pelaksanaan proklamasi terdapat
perbedaan antar golongan tua dengan
golongan muda. Golongan muda lebih agresif
menghendaki kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan secepatnya. Kemudian Ir.
Soekarno dan Drs. Moh Hatta diamankan ke
Rengasdengklok oleh para pemuda agar
tidak mendapat pengaruh dari Jepang.
Karena desakan pemuda dan

18. F. Sidang Pertama PPKI Tanggal 18
Agustus 1945
• Sidang pertama PPKI dilaksanakan setelah
Proklamasi Kemerdekaan. Agenda sidang
mengenai pengesahan Undang-Undang
Dasar, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan
membicarakan rancangan aturan peralihan yang
dinyatakan pembentukan KNIP (Komite Nasional
Indonesia Pusat).

20. • Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang
melekat pada suatu objek.
• Nilai bagi manusia dipakai dan diperlukan untuk menjadi
landasan alasan, motivasi dalam segala sikap, segala
tingkah laku dan perbuatannya.

21. • Walter G. Everet :
Ekonomis, Kejasmanian, Hiburan, Sosial, Watak, Estetis, Intelektual, dan
Keagamaan
• Notonegoro : Material, Vital, dan Kerohanian
Kesimpulan :
Karena diatas masih disebut N. Abstrak maka dapat menjadi N. Dasar.
N. Dasar kemudian di jabarkan menjadi N. instrumental.,
N. Instrumental berubah menjadi N. Praksis

22. C. Sistem Nilai dalam Pancasila
• Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh
mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau
sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang
dipandang baik, berharga, penting dalam hidup.
• Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkaian
nilai.
• Pancasila sebagai nilai termasuk nilai moral atau
kerohanian juga mengakui adanya nilai material dan
nilai vital.
• Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan
subjektif.

23. D. Makna Sila-sila
Pancasila
• Analisis makna sila-sila Pancasila sendiri
diharapkan akan diperoleh makna yang
akurat dan mempunyai nilai filosofis.
Metode yang digunakan adalah metode
inerprestasi atau “hermeneutika”.

24. 1. Arti dan Makna sila Ketuhanan
Yang Maha Esa
• Dengan payung Ketuhanan Yang Maha Esa itu
maka bangsa Indonesia mempunyai satu asas
yang dipegang teguh yaitu bebas untuk
memeluk agama dan beribadah menurut
keyakinan masing-masing

25. • Pr i n s i p k e ma n u s i a a n a d a l a h
n i l a i -n i l a i y a n g s u d a h
t e r p e l i h a r a d a l a m ma s y a r a k a t
I n d o n e s i a s e j a k d u l u .
• Ni l a -n i l a i i t u d i p e r k u a t d e n g a n
d a t a n g n y a a g a ma b e s a r d i
I n d o n e s i a y a n g k e mu d i a n d i a n u t
o l e h b a n g s a I n d o n e s i a
• Ba h wa s u a s a n a s e d e mi k i a n i t u
me n u mb u h k a n s u a s a n a
k e a k r a b a n , wa l a u p u n p a d a ma s a
r e o r ma s i t a mp a k b a h wa s e ma n g a t
i n i mu l a i k e n d o r , k a r e n a f e n o me n a
d i s i n t e g r a s i y a n g me n a mp i l k a n
k o n f l i k y a n g d i s e r t a i t i n d a k a n
a n a r k i s , k e k e r a s a n , p e n g a d i l a n

26.  Persatuan Indonesia dikaitkat dengan pengertian
modern saat ini “Nasionalis”
 Rasa satu yang demikian kuatnya, maka timbul rasa
cinta bangsa dan tanah air
 Konsekuensi lebih lnjut dari kedua hal tadi adalah
menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
 Hal-hal yang tidak sejalan dengan persatuan an
kesatuan misal penonjolan kekuasaan hrus diusahakan
agar tidak terwujud sebagai suatu prinsip dalam
masyarakat Indonesia.

27. 4 . A r t i d a n M a k n a s i l a Ke r a k ya t a n ya n g D i p i mp i n
o l e h H i k m a t Ke b i j a k s a n a a n d a l a m
P e r m u s ya wa r a t a n / Pe r wa k i l a n
• Hakikat sila ini adalah Demokrasi
• Bahwa penentu demokrasi yang
berdasarkan Pancasila adalah kebulatan
mufakat sebagai hasil kebijaksanaan.
• Dalam melaksanakan keputusan
diperlukan kejujuran bersama
• Permusyawaratan diusahakan agar dapat

28. 5. Arti dan Makna sila Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
• Kemakmuran yang merata bagi seluruh
rakyat dalam arti dinamis dan meningkat
• Seluruh kekayaan alam dan sebagainya
dipergunakan bagi kebahagiaan bersama
menurut potensi masing-masing
• Melindungi yang lemah agar kelompok
warga masyarakat dapat bekerja sesuai
dengan bidangnya.

29. Visualisasi Keadilan Masyarakat

31. • Ideologi merupakan suatu “belief system” dan karena itu
berbeda dengan ilmu, filsafat maupun theologi yang secara
formal merupakan suatu “knowlegde system” yang bersifat
reflektif, sistematis dan kritis (Pranarka, 1985).

32. Liberalisme muncul sebagai reaksi terhadap filsafat Filmer yang mengatakan
bahwa setiap kekuasaan bersifat monarkhi mutlak dan tidak ada orang yang lahir
sistematis, diuji secara kritis demi hakikat kebenarannya yang terdalam serta demi
makna kehidupan manusia di tengah-tengah alam semesta ini. Ciri-ciri liberalisme
adalah sebagai berikut : a) memiliki kecenderungan untuk mendukung
perubahan, b) mempunyai kepercayaan terhadap nalar manusiawi, c) bersedia
menggunakan pemerintah untuk meningkatkan kondisi manusiawi, d) mendukung
kebebasan individu, e) bersikap ambivalen terhadap sifat manusia (Lyman Tower
Sargent, 1986:96).

33. Ciri negara komunis adalah: 1) berdasarkan ideologi Marxisme-
Leninisme, artinya bersifat materialis, ateis dan kolektivistik; 2)
merupakan sistem kekuasaan satu partai atas seluruh masyarakat;
3) ekonomi bersifat etatisme (Magnis-Suseno, 1988:30). Ideologi
bersifat absolutisasi dan determinis-men, karena memberi perhatian
yang sangat besar kepada kolektivitas atau masyarakat; kebebasan
individu, hak milik pribadi tidak diberi tempat dfalam negara
komunis. Manusia dianggap sebagai “sekrup” dalam sebuah
kolektivitas (Magnis Suseno, 1988:31).

34. • Pancasila jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya, dapat
dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi
terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang
mendasar, bersifat tetap dan tidak berubah, oleh
karenanya ideologi tersebut tidak langsung bersifat
operasional, masih harus dieksplisitkan, dijabarkan
melalui penafsiran yang sesuai dengan konteks jaman.
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi-
dimensi idealitas, normatif, dan realitas.

36. 1. Arti dan Makna Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945
Secara yuridis, Pancasila terletak pada Pembukaan UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 bagian atau alinea sebagai berikut :
Alinea Pertama
Alinea Kedua
Alinea Ketiga
Alinea Keempat

37. • Untuk mempertanggungjawabkan, bahwa pernyataan kemerdekaan sudah
layak, berdasarkan atas hak mutlak, hak kodrat, dan hak moril nbangsa Indonesia.
• Untuk menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan
kemerdekaannya.
• Untuk menegaskan bahwa Proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar
hidup kebangsaan dan hidup seluruh orang Indonesia dalam lindungan Tuhan dan
hukum Tuhan.
• Untuk melaksanakan segala sesuatunya dalam perwujudan dasar-dasar tertentu
sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis.

38. 3. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan
Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh)
• Garis pemisah antara empat alinea Pembukaan :
• Bagian pertama, kedua, ketiga tentang keadaan dan peristiwa yang
mendahului terbentuknya Negara Indonesia. Bagian ini tidak memiliki
hubungan organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar
• Bagian keempat pernyataan keadaan setelah Negara Indonesia ada, dan
mempunyai hubungan kausal dan organis dengan batang tubuh Undang-
Undang Dasar. Hubungan tersebut terlihat dari empat segi:
• Bahwa Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.
• Bahwa yang akan diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah
pembentukan Pemerintahan Negara yang memenuhi syarat.
• Bahwa Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
• Ditetapkan dasar Pancasila

39.  Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan pokok Kaidah Negara
yang fundamentil atau Staatsfundamentalnorm, dan kedudukan dua
terhadap terhadap tertib hukum Indonesia,yaitu :
a. Sebagai dasar tertib hukum Indonesia
b. Sebagai ketentuan hukum yang tertinggi
Kedudukan yang tetap dapat ditinjau dari dua segi :
• Ditinjau dari segi formal
• Ditinjau dari segi material

40. 5. Terpisahnya Pembukaan UUD 1945 dengan
Batang Tubuh UUD 1945
• Pembukaan UUD 1945 terpisah dengan Batang Tubuh UUD 1945 dan
kedudukannya serta hakekatnya lebih tinggi derajatnya daripada Batang Tubuh UUD
1945, dapat dijelaskan sbb :
• Dalam rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan tokoh-tokoh yang
menentukan Pembukaan yaitu Ketua Ir. Soekarno , Prof. Mr. Dr. Soepomo.
• Dalam berita negara Republik Indonesia tahun II No.7 (Himpunan
Kusnodiprojo), “Pembukaan ditempatkan diatas kepada UUD, sedangkan dalam
penjelasannya dipisahkan sebagai “dasar” UUD.
• Dalam kentuan pada bagian keempt dari Pembukaan akan adanya UUD

41. • Hubungan antara Proklamasi dengan Pembukaan
UUD 1945 adalah bersifat fungsionil, korelatif
dan monistis-organis yang berarti persatuan bulat
dan apa yang terkandung dalam Pembukaan
adalah merupakan amanat Proklamasi 17 Agustus
1945.

42. 1. Isi Materi UUD 1945
• Naskah Undang-Undang Dasar yang
ditetapkan oleh PPKI pada tanggal
18 Agustus 1945 terdiri atas tiga
bagian.
• Batang tubuh dan penjelasan

43. • Masa Awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945 –
27 Desember 1949)
• Masa UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli
1959)

44. • Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, negara
Indonesia berdasarkan UUD 1945, masa
inilah yang disebut ORLA.
• Adanya penyimpangan-penyimpangan
yang dilakukan.
• Masa ini juga dipaksakan doktrin seolah-
olah negara dalam keadaan revolusi dan
presiden sebagai kepala negara otomatis
menjadi Pimpinan Besar Revolusi.
• Pada masa ini pun diperkenalkan dengan

45. • Tekad ORBA ialah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen.
• Orba membangun konsep baru tentang demokrasi yang
diberi nama “Demokrasi Pancasila”
• Orde Baru bersifat anti komunis, anti-Islamis, dan
mempunyai komitmen terhadap pembangunan (Cribb, 2000
: 58)
• Pada masa ORBA kekuasaan eksekutif, yudikatif dan
legislatif berada di bawah Presiden.
• Orde Baru berakhir dengan ditandainya turun jabatan
atas Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie

46. • Partai-partai baru mulai bermunculan untuk memperebutkan kursi DPR
dalam pemilu 1999
• Dibukanya kran demokrasi menghasilkan komposisi multi partai dalam
parlemen
• Sidang MPR pasca pemilu 1999 menetapkan K.H. Abdurrahman Wahid
dan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden dan Wapres
• Kesepakatan politik untuk mengamandemen pasal-pasal UUD 1945 agar
lebih lengkap, lebih jelas (tidak multi interpretable)
• Orde Reformasi memandang perlu melakukan amandemen UUD 1945

47. • Sidang MPR (1999) menyepakati bahwa mengamandemen UUD 1945 dengan catatan
(Istinah, 2002) :
1. Amandemen tidak merubah Negara Kesatuan R I
2. Amandemen tidak merubah Pembukaan UUD 1945
3. Amandemen tetap mempertahankan sistem presidensial
4. Amandemen dilaksanakan secara adindum
5. Penjelasan UUD 1945 yang bernilai positif ditarik kedalam Batang Tubuh
• Sudah 4 kali di amandemen dalam UUD 1945

48. • Perubahan pertama ditetapkan pada tanggal 19
Oktober 1999, yaitu pada pasal
7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21. Perubahan itu lebih
ditunjukan untuk mengurangi kewenangan
Presiden dan lebih memberdayakan peran
DPR, khususnya sebagai lembaga kontrol
terhadap pemerintah (eksekutif) yang selama
Orde Baru tidak berjalan.

49. • Secar a gar i s besar per ubahan i ni
mengenai pem i nt ah daer ah, w l ayah
er i
negar a, DRP, w ga
ar negar a dan
penduduk, hak asasi m anusi a, per t ahanan
dan keam anan negar a dan l em baga negar a
ser a l agu kebangsaan.

50. • Secara garis besar dapat dikemukaan bahwa
perubahan yang dilakukan mengenai hal-hal sebagai
berikut:
1. Kedaulatan dutangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Uud (pasal 1 ayat 2)
2. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat
3)
3. Tugas MPR mengubah dan menetapkan UUD (pasal 2

51. • Perubahan Keempat Dilakukan
Pada Sidang Tahunan MPR Bulan
Agustus 2002.

53. • Pembangunan yang sedang digalakkan perlu paradigma, yaitu sebuah
kerangka berpikir atau sebuah model mengenai bagaimana hal-hal yang
sangat esensial dilakukan.
• Pembangunan dalam artian ini sangat luas, namun kerapkali ditekankan
pada perkembangan pembagian kerja, kebutuhan institusi baru, tuntutan
akan sikap-sikap baru yang sesuai dengan kehidupan modern, dan
pandangan ketiga mengenai pembangunan menekakan nilai-nilai etis.

54. B. Pancasila Sebagai Orientasi dan Kerangka Acuan
Pembangunan
1. Pancasila Sebagai Orientasi Pembangunan
Pada saar ini Pancasila lebih banyak dihadapkan pada
tantangan berbagai varian kapitalisme dari pada komunisme
atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme
yang bersifat global. Fungsi Pancasila ialah memberi
orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan sosial
politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis dan adil
bagi seluruh rakyat (M. Sastrapratedja, 2001)

55. pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau
kerangka referensi untuk membangun suatu
model masyarakat atau untuk memperbaharui
tatanan sosial budaya. Ada dua fungsi dari
Pancasila sebagai kerangka acuan (M.
Sastrapratedja, 2001).

56. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha
sadar untuk mengembangkan kepribadian dan
kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis
harmonis dinamis, di dalam dan di luar
sekolah dan berlangsung seumur hidup.

57. 1. Komponen „Moral Knowing‟:
a. Moral Awareness
b. Knowing Moral Values
c. Perspecktives-taking
d. Moral Reasoning
e. Decision-making
f. Self-knowledge

58. a. Conscience
b. Self-esteem
c. Empathy
d. Loving the good
e. Self-control
f. Humility

60. Cara Mengembangkan Karakter yang Dikutip oleh
I Wayan Koyan dalam buku “The Books of Virtues
: A Treasury of Great Moral Stories” karya Wiliiam
J. Bennet (Ed)
1. Self-discipline
2. Compassion
3. Responsibility
4. Friendship
5. Work
6. Courage
7. Perseverance
8. Honesty
9. Loyality
10.Faith

61. 1. Kepedulian dan Empati 9. Mandiri&Percaya Diri
2. Kerjasama 10. Loyalitas
3. Berani 11. Sabar
4. Keteguhan Hati & 12. Rasa Bangga
Komitmen 13. Banyak Akal
5. Adil 14. Sikap
6. Suka Menolong 15. Tanggung Jawab
7. Kejujuran & Integritas 16. Toleransi
8. Humor (Schiller&Bryant, 2002)

62. 2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Ideologi
Pengembangan pancasila sebagai ideologi yang
memiliki dimensi realitas, idealitas dan
fleksibilitas (pancasila sebagai ideologi terbuka)
menghendaki adanya dialog yang tiada henti
dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa
depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian
tujuan nasional dan cita-cita nasional indonesia.

63. 3. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Politik

65. Melalui pendekatan inklusif, artinya yang bersifat non-
diskrimunatif, Pancasila memberikan suatu kerangka di dalam mana semua
kelompok di dalam suatu dilog karya yang terus-menerus guna membangun
suatu masa depan itu. Pancasila membiarkan masa depan itu terbuka untuk
ditentukan dan dibangun secara bersama-sama oleh semua anggota
masyarakat Indonesia. Dalam arti ini, Pancasila mempertahankan baik
kesatuan maupun kemajemukan Indonesia secara dinamis. Dan inilah
sumbangan Pancasila yang amat berharga (Eka Darmaputera, 1992).

66. 6. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Ketahanan Nasional

67. 7. Pancasila Sebagai Paradigma
P e m b a Pembangunan Hukum h a n y a
n g u n a n h u k u m b u k a n
me mp e r h a t i k a n n i l a i -n i l a i
f i l o s o f i s , a s a s y a n g t e r k a n d u n g
d a l a m k o n s e p n e g a r a h u k u m, t e t a p i
j u g a me mp e r t i mb a n g k a n r e a l i t a s
p e n e g a k a n h u k u m d a n k e s a d a r a n
h u k u m ma s y a r a k a t (M o h . Bu s y r o
Mu q q o d a s , S a l ma n L u t h a n &M u h .
M i f t a h u d i n , 1992).
Ne g a r a h a n y a d a p a t d i s e b u t
n e g a r a h u k u m a p a b i l a h u k u m y a n g
d i i k u t i n y a a d a l a h h u k u m y a n g

68. 8. P a n c a s i l a S e b a g a i
P a r a d i g ma P e mb a n g u n a n
K e h i d u p a n B e r a g a ma
Sal ah sat u pr asyar at t er w udnya m
uj asyar akat moder n yang
dem at i s adal ah t er w udnya m
okr uj asyar akat yang menghar gai
kem em
aj ukan (pl ur al i t as) masyar akat dan bangsa ser t a
m uj udkannya sebagai
ew suat u keni scayaan. Kem em
aj ukan i ni
m upakan
er sunnat ul l ah (hukum al am). D l i hat
i dar i segi
et ni s, bahasa, agam dan sebagi anya, I ndonesi a t er m
a, asuk sal ah
sat u negar a yang pal i ng m em di dunia. Hal ini didasar betul
aj uk
oleh para Founding Fathers kita, sehingga mereka merumuskan
konsep pluralisme ini dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”
(Masykur i Abdi l l ah, 2001).

69. 9. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan
Ilmu dan Teknologi
J i k a d i p a n d a n g d a r i wa c a n a
f i l s a f a t i l mu , ma k a i p t e k y a n g
d i l e t a k k a n d i a t a s Pa n c a s i l a
s e b a g a i p a r a d i g ma n y a y a n g p e r l u
d i p a h a mi d a s a r d a n a r a h
p e n e r a p a n n y a , y a i t u p a d a a s p e k
o n t o l o g i s , e p i s t o mo l o g i s , d a n
a k s i o l o g i s (K o e n t o Wi b i s o n o , 1:9).
S e b a g a i ma n a y a n g d i k a t a k a n o l e h
Te u k u J a c o b (2000) b a h wa