Dokumen tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional dan arbitrase internasional. Terdapat penjelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional dan arbitrase serta kelebihan penggunaan arbitrase.
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITRASE INTERNASIONAL
1. PENYELESAIAN SENGKETA
INTERNASIONAL MELALUI
MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN
ARBITRASE INTERNASIONAL
Firrisa Tsamara Munica (09)
Gilang Fajariyan (10)
M. Asprilla Zuchrilham (18)
Palupi Sekar Hapsari (20)
Ryzka Arsalia (24)
3. SENGKETA
INTERNASIONAL
• Sengketa internasional adalah sengketa atau
perselisihan yang terjadi antarnegara baik yang
berupa masalah wilayah, warga negara, hak asasi
manusia, maupun masalah yang bersifat pelik, yaitu
masalah terorisme. Dalam mengatasi perselisihan atau
sengketa antar bangsa, keberadaan hukum
internasional dapat berperan untuk mengatur batas
negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat,
melaksanakan dan menghapus traktat. Selain itu
mengatur masalah kepentingan bersama dalam
bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.
4. MAHKAMAH
INTERNASIONAL
• Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang
berkedudukan di Den Haag (Belanda). Mahkamah
Internasional bertanggung jawab untuk menyelesaikan
setiap kasus yang diajukan kepadanya oleh negara
yang menerima jurisdiksi mahkamah dalam kasus khas
atau negara yang menerima kewajiban jurisdiksi
berdasarkan peraturan tambahan. Mahkamah
Internasional juga dapat memberikan pandangan
mengenai masalah hukum yang diajukan oleh negara
anggota, oleh organ pokok PP serta oleh organ khusus
PBB.
5. DASAR HUKUM PROSES PERADILAN
MAHKAMAH INTERNASIONAL
• Ada lima aturan yang menjadi dasar dan proses
persidangan MI yaitu Piagam PBB 1945, Statuta MI
1945, Aturan Mahkamah 1970, Panduan Praktik I-IX dan
Resolusi tentang Praktik Judisial Internal Mahkamah.
6. • Di dalam Piagam PBB 1945, dasar hukum yang
terdapat dalam Bab XIV tentang Mahkamah
Internasional yang terdiri atas 5 pasal yaitu Pasal 92-96.
Dalam Statuta MI, ketentuan mengenai proses
beracara tercamtum dalam Bab III yang mengatur
tentang Prosedur yang terdiri dari 26 pasal (Pasal 39-
46), selain itu juga dalam Bab IV yang memuat tentang
Advisory Opinion yang terdiri atas 4 pasal (Pasal 65-68).
7. • Sementara itu, Aturan Mahkamah 1970 mengalami
beberapa kali amandemen dan aturan ini bersifat
tidak berlaku surut. Akhirnya, Resolusi tentang Praktik
Judisial Internal Mahkamah, resolusi ini terdiri atas 10
ketentuan tentang proses beracara MI dan resolusi ini
menggantikan resolusi yang sama tentang Internal
Judicial Practice tanggal 5 Juli 1968.
8. MEKANISME PERADILAN
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Mekanisme Normal
Penyerahan Perjanjian Khusus atau Aplikasi
Pembelaan Tertulis
Presentasi Pembelaan
Keputusan
Mekanisme Khusus
Keberatan Awal
Ketidakhadiran salah satu pihak
Keputusan Sela
Beracara bersama
Intervensi
10. PENYERAHAN PERJANJIAN
KHUSUS ATAU APLIKASI
• Dalam hal ini, persidangan dimulai dengan
penyerahan perjanjian khusus antara kedua pihak
yang bersengketa yang berisi penerimaan yuridiksi MI.
Perjanjian tersebut dimuat identitas para pihak yang
bersengketa dan inti sengketa.
• Bentuk lain proses awal persidangan, yaitu dengan
penyerahan aplikasi oleh salah satu pihak yang
bersengketa. Negara yang mengajukan aplikasi
disebut applicant dan pihak lawan disebut respondent.
• Perjanjian khusu atau aplikasi tersebut pada umumnya
ditandatangani oleh wakil dan dilampiri surat Menteri
Luar Negeri dan Duta Besar negara yang
bersangkutan.
11. PEMBELAAN TERTULIS
• Manakala tidak ditentukan lain oleh para pihak
yang bersengketa, maka pembelaan tertulis ini
berupa memeori Memori dan Tanggapan Memori.
Memori umumnya berisi pernyataan fakta, hukum
yang relevan dan penundukan (submissions) yang
diminta. Tanggapan memori berisi argumen
pendukung atau penolakan atas fakta yang
disebutkan di dalam memori, tambahan fakta baru,
jawaban atas pernyataan hukum memori dan
putusan yang diminta, umumnya disertakan
dokumen pendukung.
• Bila kedua pihak bersengketa tidak mengatur
batasan mengenai lamanya waktu untuk menyusun
memori ataupun tanggapan memori, maka hal itu
ditentukan MI. Demikian juga, bila kedua belah
pihak yang bersengketa tidak menentukan bahasa
resmi yang digunakan, maka hal itu ditentukan oleh
MI.
12. PRESENTASI PEMBELAAN
• Setelah pembelaan tertulis diserahkan oleh para pihak
yang bersengketa, dimulailah presentasi pembelaan.
Tahap ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali bila
para pihak menghendaki tertutup dan disetujui oleh
MI.
13. KEPUTUSAN
• Ada tiga kemungkinan yang menjadikan sebuah kasus
sengketa internasional dianggap selesai. Pertama,
bilamana para pihak berhasil mencapai kesepakatan
sebelum proses beracara berakhir. Kedua, bilamana
pihak applicant atau kedua belah pihak yang
bersengketa sepakat untuk menarik diri dari proses
beracara. Ketiga, bilamana MI telah memutus kasus
tersebut berdasarkan pertimbangan dari keseluruhan
proses persidangan.
• Di akhir persidangan sebuah kasus sengketa, ada tiga
kemungkinan pendapat hakim MI, yaitu pendapat
menyetujui, pendapat berisi persetujuan walaupun
ada perbedaan dalam hal-hal tertentu serta
pendapat berisi penolakan.
14. MEKANISME KHUSUS
• Karena sebab-sebab tertentu, persidangan MI bisa
berlangsung secara khusus. Dalam arti, ada
penambahan tahap-tahap tertentu yang agak
berbeda dari mekanisme normal. Adapun sebab-
sebab yang menjadikan persidangan sedikit berbeda
dari mekanisme normal tersebut, di antaranya
15. KEBERATAN AWAL
• Adakalanya untuk mencegah agar MI tidak membuat
putusan, salah satu pihak dalam sengketa
(respondent) mengajukan keberatan. Menghadapi
keberatan awal ini, ada dua kemungkinan yang bisa
dilakukan MI yaitu menerimanya, lantas menutup kasus
yang diajukan dan menolak keberatan awal tersebut
dan meneruskan proses persidangan.
16. KETIDAKHADIRAN SALAH
SATU PIHAK
• Ketidakhadiran salah satu pihak biasanya dilakukan
oleh pihak responden, karena menolak yurisdiksi MI.
Ketidakhadiran ini tidak menghentikan proses
persidangan. Persidangan tetap akan dijalankan
dengan mekanisme normal dan akhirnya akan diberi
putusan atas sengketa tersebut.
17. KEPUTUSAN SELA
• Adakalanya dalam proses beracara terjadi hal-hal
yang dapat membahayakan subjek dari aplikasi yang
diajukan. Bila hal itu terjadi, pihak applicant dapat
meminta MI agar membuat putusan sela untuk
memberikan perlindungan atas subjek aplikasi tersebut.
18. BERACARA BERSAMA
• Proses beracara bersama bisa dilakukan oleh MI. Hal itu
dimungkinkan bila MI menemukan fakta adanya dua
pihak atau lebih dalam proses beracara yang
berbeda, yang mempunyai argumen dan tuntutan
yang sama atas satu pihak lawan yang sama.
19. INTERVENSI
• Ada kemungkinan dalam sebuah persidangan
dilakukan intervensi. Artinya, MI memberikan hak
kepada negara lain yang tidak terlibat dalam
sengketa untuk melakukan intervensi atas sengketa
yang tengah dipersidangkan. Hak itu diberikan
manakala negara yang tidak terlibat dalam sengketa
tersebut beranggapan bahwa ada kemungkinan
nantinya ia bisa dirugikan oleh adanya putusan MI atas
masalah yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam
sebuah sengketa.
20. PROSEDUR PENYELESAIAN
SENGKETA MELALUI
ARBITRASE
1. Permohonan Arbitrase
• Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan
penyampaian Permohonan Arbitrase oleh pihak yang
memulai proses arbitrase pada Sekretariat BANI.
2. Penunjukan Arbiter
• Dalam hal forum arbitrase dipimpin oleh arbiter tunggal,
para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan
tentang pengangkatan arbiter tunggal pemohon secara
tertulis harus mengusulkan kepada termohon nama orang
yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam 14
(empat belas) hari sejak termohon menerima usul pemohon
para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal maka
dengan berdasarkan permohonan dari salah satu pihak
maka Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal.
21. 3. Tanggapan Termohon
• Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI
berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran
Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris
Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan
administrasi perkara arbitrase tersebut. Sekretariat harus
menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan
dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan
meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan
tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Tuntutan Balik
• Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu
tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian
sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang
bersangkutan sebagai-mana yang diajukan Pemohon,
Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi)
atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan
Surat Jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang
pertama.
22. 5. Sidang Pemeriksaan
• Dalam sidang pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau
majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Bahasa yang
digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas
persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak
dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Para
pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya
dengan surat kuasa khusus.
6. Biaya-biaya
• Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya
pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan
ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya
administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan
biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis.
• Mengenai biaya ini didasarkan juga pada besarnya nilai
tuntutan yang dicantumkan dalam permohonan
arbitrase, baik materiil juga imateriil.
23. KELEBIHAN ARBITRASE
• arbitrer pemeriksa perkara adalah ahli yang memiliki
kompetensi dalam bidang usaha yang
dipersengketakan. Dengan demikian, sang arbiter
telah memiliki dasar pemahaman yang lebih dari
cukup tentang bisnis/industri itu sendiri.
• belum pernah ditemukan adanya kolusi dengan arbiter
ataupun pungli
