Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan mempresentasikan profil dan tugas-tugasnya dalam mengelola zakat di tingkat kabupaten. BAZNAS bertanggung jawab untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah secara nasional. Untuk mendukung fungsinya, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat di berbagai lembaga untuk mengumpulkan zakat secara resmi.

1. PROFIL
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PEKALONGAN
Disampaikan Oleh :
Bapak H. Machrus, S.Ag
Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pekalongan Bidang Pengumpulan
Kajen, 02 Desember 2022

2. DASAR HUKUM

3. KANTOR
Kantor :
Jl. Sindoro No. 5 Komplek Masjid Al-Muhtaram Alun – alun Kajen
Email : baznaskab.pekalongan@baznas.go.id
Kajen - Pekalongan - Jawa Tengah

4. PIMPINAN
Berdasarkan SK Bupati Nomor 451.12 / 322 Ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua
BAZNAS Kabupaten Pekalongan Periode tahun 2022 – 2027, sebagai berikut :
1. Muhtarom (Ketua)
2. H. Machrus, S.Ag (Wakil Ketua I)
Bidang Pengumpulan
3. Nashorin (Wakil Ketua II)
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4. Ir. Ahmad Musa, MM (Wakil Ketua III)
Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5. Abdul Hafidz (Wakil Ketua IV)
Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

5. STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN
PEMBINA
H. Machrus, S.Ag
Wakil I Bd.
Pengumpulan
Rohndatul
Mutaalimah
Pelaksana
Nashorin
Wakil II Bd. Pendistribusian
& Pendayagunaan
Lulu' Zakiyah
Pelaksana
Ahmad Rifa'i
Pelaksana
Ir. Ahmad Musa, MM
Wakil III Bd. Perencanaan, Keu
& Pelaporan
Nurul Munawaroh
Pelaksana
Abdul Hafidz
Wakil IV Bd. Adm, SDM
& Umum
Muhtarom
Ketua
Dewan Pembina :
1. Bupati Pekalongan
2. Kemenag Kab. Pekalongan

6. PROFIL
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-
satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden
RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan
menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai
lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah
nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Menteri Agama.
Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung
jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam,
amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan
akuntabilitas.

7. PROFIL
Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam PERBAZNAS RI
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS
Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kab/Kota menyelenggarakan Fungsi :
a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat;
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat;
c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat; dan
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

8. VISI DAN MISI
A. VISI
Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang Profesional, Amanah dan
Transparan.
B. MISI
1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq atau
bershodaqoh melalui Amil Zakat resmi.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di Kabupaten
Pekalongan sesuai dengan syari’ah.
3. Memaksimalkan program zakat dalam menanggulangi kemiskinan
khususnya di Kabupaten Pekalongan melalui sinergi dan koordinasi
dengan lembaga terkait.

9. UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
BAZNAS Kabupaten Pekalongan dalam menjalankan Tugas
dan Fungsi Pengelolaan Zakat dapat membentuk Unit Pengumpul
Zakat (UPZ) pada Instansi Vertikal tingkat Kabupaten, Kantor
Satuan Kerja Pemerintah Daerah, BUMD, Perusahaan Swasta Skala
Kabupaten, dan Masjid, Mushalla, Langgar, Surau atau nama lainnya.
Hal ini tertuang dalam Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah
satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau
BAZNAS Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan zakat

10. TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
a) UPZ bertugas membantu BAZNAS Kabupaten Pekalongan
melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang
bersangkutan.
b) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas
pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
berdasarkan kewenangan dari BAZNAS Kabupaten
Pekalongan.

11. ORGANISASI
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
1) Organisasi UPZ terdiri atas Pengurus dan Penasehat
2) Pengurus dan Penasehat UPZ diangkat untuk masa jabatan 5
(lima) tahun dan dapat dipilih kembali
3) Struktur Organisasi UPZ sekurang - kurangnya terdiri atas :
a) Penasehat
b) ketua
c) Sekretaris
d) Bendahara

12. TATA CARA PEMBENTUKAN
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
Pembentukan UPZ dilakukan dengan 2 Cara yaitu :
1. Usulan oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan kepada Institusi
yang menaungi UPZ ; atau
2. Usulan oleh Pimpinan Institusi.

13. MEKANISME KERJA
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
1) UPZ melaksanakan mandat pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten
Pekalongan.
2) Seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada
BAZNAS Kabupaten Pekalongan.
3) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melakukan tugas pembantuan
pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4) UPZ mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas
koma lima persen) dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian
dan pendayagunaan zakat.
5) UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat dapat
menggunakan dana pengumpulan zakat paling banyak sebesar 5%
(lima persen) dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ.

14. MANFAAT MENJADI UPZ
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
4 Manfaat menjadi Unit Pengumpul Zakat BAZNAS, yaitu :
1. Legalitas
Dengan menjadi UPZ BAZNAS, Instansi/Lembaga secara hukum sudah sah bertindak
melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua BAZNAS.
2. Standarisasi Kualitas
Dengan menjadi UPZ BAZNAS, Operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip
pengelolaan zakat yang benar.
3. Optimalisasi Pelayanan
Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan
memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS.
4. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional
Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional. Ada standarisasi kebijakan, prosedur, dll
sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur
dengan jelas.

15. DOKUMENTASI KEGIATAN

16. TERIMA KASIH