Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerint
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
1. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
2. OBYEK YANG DIKENAKAN PPN DAN
PPnBM
Pada dasarnya, PPN adalah pajak yang dikenakan
atas semua barang dan jasa di dalam daerah
pabean, kecuali yang dikecualikan menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok barang yang dikecualikan / tidak
dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN adalah
:
Barang Hasil Pertambangan/pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya.
3. Barang Kebutuhan Pokok Berupa beras/gabah,
jagung,sagu,kedelai,garam,daging,telur,susu,b
uah-buahan, dan sayur-sayuran
Makanan dan minuman yang disajikan di
hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya
Uang, Emas batangan, dan surat berharga
4. Kelompok jasa yang dikecualikan / tidak
dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN
adalah :
Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
Jasa di bidang pelayanan sosial
Jasa di bidang pengiriman surat dengan
perangko
Jasa di bidang keuangan , asuransi, sewa guna
usaha dengan hak opsi
Jasa di bidang keagamaan
5. Jasa di bidang pendidikan
Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang
telah dikenakan pajak tontonan
Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat
iklan
Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di
air
Jasa di bidang tenaga kerja
Jasa di bidang Perhotelan
Jasa yang disediakan pemerintah dalam
rangka
6. Menjalankan pemerintahan secara umum
Jasa Penyediaan tempat parkir
Jasa Telepon Umum dengan menggunakan
uang logam
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
Jasa boga atau katering
7. SELAIN ITU ADA BEBERAPA FASILITAS
BERUPA PEMBEBASAN PPN YAITU ATAS :
Barang Kena Pajak (BKP) dan
Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu
sebagaimana diatur dalam PP
146/2000 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan PP
38/2003 diantaranya adalah :
senjata dan alat angkut untuk
TNI Polri, buku pelajaran
umum/agama dan kitab suci
8. BKP Tertentu yang bersifat strategis
sebagaimana diatur dalam PP 12/2001
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan PP 46/2003 diantaranya adalah
: makanan ternak dan bahan baku
makanan ternak, bibit atau benih
Beberapa barang yang atas
impor/penyerahannya diberi fasilitas
pembebasan PPN harus mensyaratkan
adanya Surat Keterangan Bebas (SKB)
PPN
9. TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN
DAN PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS :
Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1
juta termasuk PPN dan PPnBM
Untuk Pembebasan Tanah
Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut
ketentuan perundang-undangan mendapat
fasilitas PPN Tidak Dipungut atau
Dibebaskan
BBM dan Non-BBM oleh PERTAMINA
REKENING TELEPON
Jasa Angkutan Udara yang diserahkan
perusahaan penerbangan
10. Untuk Penyerahan BKP/JKP yang menurut
ketentuan perundang-undangan tidak
dikenakan PPN
11. CATATAN
Atas pembayaran tagihan termasuk PPN
dan PPnBM yang tidak melebihi Rp. 1
juta, tetap terutang PPN dan PPnBM
dan faktur pajak tetap dibuat oleh
rekanan. PPN dan PPnBM harus
dipungut dan disetor oleh REKANAN
(bukan//tidak bendahara seperti
dalam bahasan ini) sesuai ketentuan
yang berlaku umum dan dilaporkan
oleh rekanan dengan menggunakan SPT
Masa PPN dan PPnBM (Form 1195)
12. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
13. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PPN bendaharawan
Pemungutan PPN dan PPnBM oleh Bendahara
dilakukan pada saat pembayaran dengan
cara pemotongan langsung dari tagihan
Pengusaha Kena Pajak rekanan.
Bendahara wajib menyetor PPN dan PPnBM
yang dipungut tersebut ke Bank
Persepsi atau Kantor Pos paling lambat
7 (tujuh) hari setelah berakhirnya
bulan terjadinya pembayaran tagihan.
Dalam hal hari ke-7 jatuh pada hari
libur, maka penyetoran dilakukan pada
hari kerja berikutnya.
14. Dalam hal PPN dan PPnBM telah
dipungut langsung oleh KPPN,
bendahara tidak perlu memungut dan
menyetor PPN dan PPnBM.
Adapun cara pemungutan dan penyetoran
yang diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003
adalah sebagai berikut :
PKP rekanan membuat Faktur Pajak dan
SSP saat menyampaikan tagihan
SSP diisi dengan NPWP dan identitas
PKP rekanan, tetapi penandatanganan
dilakukan oleh :
15. Bendahara pemerintah dalam hal disetor oleh
Bendahara, atau
KPPN dalam hal dipotong langsung oleh KPPN
Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3
dengan peruntukkan :
Lembar ke-1 untuk Bendahara atau KPPN
Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan
Lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendahara atau
KPPN
Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan oleh Bendaharawan, SSP
dibuat rangkap 5
Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan oleh KPPN, SSP dibuat
rangkap 4
16. Pada Setiap lembar Faktur Pajak dibubuhi :
Cap “Disetor tanggal.......” dan ditandatangani
oleh Bendahara, dalam hal pemungutan dan
penyetoran PPN dan PPnBM dilakukan oleh
bendahara, atau
Dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM oleh
KPPN dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan langsung oleh KPPN dan SSP Lembar ke-1
dan Lembar Ke-2 dibubuhi cap “Telah Dibukukan”
oleh KPPN
Faktur Pajak dan SSP merupakana
bukti pemungutan dan penyetoran PPN
dan PPnBM
17. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
18. PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT) MASA PPN bendaharawan
Wajib Pajak Bendaharawan wajib menyampaikan
SPT Masa PPN bagi pemungut (form 1101 PUT)
setiap bulan selambat-lambatnya akhir
bulan berikutnya.
Apabila kewajiban tersebut tidak
dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi
administrasi berupa denda (Pasal 7 UU KUP)
sebesar Rp. 500.000,-
19. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
20. CONTOH PENGHITUNGAN PPN
PEMBAYARAN ATAS BKP YANG DIPUNGUT PPN
Atas pengadaan barang berupa komputer dengan
nilai barang Rp. 10 juta dan PPN Rp 1 juta
Harga Barang Rp. 10 juta
PPN Rp. 1 juta
Total tagihan dari rekanan Rp. 11 juta
PPh Pasal 22 yang dipungut
1,5% * Rp. 10 juta = (Rp. 150.000)
PPN Dipungut
10% * Rp. 10 juta = (Rp. 1 juta)
21. Total PPN dan PPh Yang dipungut (Rp 1.150.000)
Dibayar kepada rekanan (oleh bendahara)
Rp. 11 juta – Rp 1.150.000 = Rp 9.850.000
22. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
23. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
25. KEWAJIBAN BENDAHARA
Bendahara wajib memungut Pajak Pertambahan
Nilain (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM) atas pengadaan Barang Kena
Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang
Penunjukkan Bendahara Pemerintah Dan
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk
Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak
26. Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah Beserta Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
Pemungutan PPnBM dilakukan terhadap
pengadaan BKP yang tergolong mewah di
dalam daerah pabean yang dilakukan oleh
pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut
(rekanan yang merupakan pabrikan BKP)
sehingga pada umumnya bendahara jarang
melakukan pemungutan PPnBM
27. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
29. KEWAJIBAN BENDAHARA
Bendahara wajib memungut Pajak Pertambahan
Nilain (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM) atas pengadaan Barang Kena
Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang
Penunjukkan Bendahara Pemerintah Dan
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk
Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak
30. Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah Beserta Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
Pemungutan PPnBM dilakukan terhadap
pengadaan BKP yang tergolong mewah di
dalam daerah pabean yang dilakukan oleh
pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut
(rekanan yang merupakan pabrikan BKP)
sehingga pada umumnya bendahara jarang
melakukan pemungutan PPnBM
31. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
32. OBYEK YANG DIKENAKAN PPN DAN
PPnBM
Pada dasarnya, PPN adalah pajak yang dikenakan
atas semua barang dan jasa di dalam daerah
pabean, kecuali yang dikecualikan menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok barang yang dikecualikan / tidak
dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN adalah
:
Barang Hasil Pertambangan/pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya.
33. Barang Kebutuhan Pokok Berupa beras/gabah,
jagung,sagu,kedelai,garam,daging,telur,susu,b
uah-buahan, dan sayur-sayuran
Makanan dan minuman yang disajikan di
hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya
Uang, Emas batangan, dan surat berharga
34. Kelompok jasa yang dikecualikan / tidak
dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN
adalah :
Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
Jasa di bidang pelayanan sosial
Jasa di bidang pengiriman surat dengan
perangko
Jasa di bidang keuangan , asuransi, sewa guna
usaha dengan hak opsi
Jasa di bidang keagamaan
35. Jasa di bidang pendidikan
Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang
telah dikenakan pajak tontonan
Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat
iklan
Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di
air
Jasa di bidang tenaga kerja
Jasa di bidang Perhotelan
Jasa yang disediakan pemerintah dalam
rangka
36. Menjalankan pemerintahan secara umum
Jasa Penyediaan tempat parkir
Jasa Telepon Umum dengan menggunakan
uang logam
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
Jasa boga atau katering
37. SELAIN ITU ADA BEBERAPA FASILITAS
BERUPA PEMBEBASAN PPN YAITU ATAS :
Barang Kena Pajak (BKP) dan
Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu
sebagaimana diatur dalam PP
146/2000 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan PP
38/2003 diantaranya adalah :
senjata dan alat angkut untuk
TNI Polri, buku pelajaran
umum/agama dan kitab suci
38. BKP Tertentu yang bersifat strategis
sebagaimana diatur dalam PP 12/2001
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan PP 46/2003 diantaranya adalah
: makanan ternak dan bahan baku
makanan ternak, bibit atau benih
Beberapa barang yang atas
impor/penyerahannya diberi fasilitas
pembebasan PPN harus mensyaratkan
adanya Surat Keterangan Bebas (SKB)
PPN
39. TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN
DAN PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS :
Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1
juta termasuk PPN dan PPnBM
Untuk Pembebasan Tanah
Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut
ketentuan perundang-undangan mendapat
fasilitas PPN Tidak Dipungut atau
Dibebaskan
BBM dan Non-BBM oleh PERTAMINA
REKENING TELEPON
Jasa Angkutan Udara yang diserahkan
perusahaan penerbangan
40. Untuk Penyerahan BKP/JKP yang menurut
ketentuan perundang-undangan tidak
dikenakan PPN
41. CATATAN
Atas pembayaran tagihan termasuk PPN
dan PPnBM yang tidak melebihi Rp. 1
juta, tetap terutang PPN dan PPnBM
dan faktur pajak tetap dibuat oleh
rekanan. PPN dan PPnBM harus
dipungut dan disetor oleh REKANAN
(bukan//tidak bendahara seperti
dalam bahasan ini) sesuai ketentuan
yang berlaku umum dan dilaporkan
oleh rekanan dengan menggunakan SPT
Masa PPN dan PPnBM (Form 1195)
42. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
43. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PPN bendaharawan
Pemungutan PPN dan PPnBM oleh Bendahara
dilakukan pada saat pembayaran dengan
cara pemotongan langsung dari tagihan
Pengusaha Kena Pajak rekanan.
Bendahara wajib menyetor PPN dan PPnBM
yang dipungut tersebut ke Bank
Persepsi atau Kantor Pos paling lambat
7 (tujuh) hari setelah berakhirnya
bulan terjadinya pembayaran tagihan.
Dalam hal hari ke-7 jatuh pada hari
libur, maka penyetoran dilakukan pada
hari kerja berikutnya.
44. Dalam hal PPN dan PPnBM telah
dipungut langsung oleh KPPN,
bendahara tidak perlu memungut dan
menyetor PPN dan PPnBM.
Adapun cara pemungutan dan penyetoran
yang diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003
adalah sebagai berikut :
PKP rekanan membuat Faktur Pajak dan
SSP saat menyampaikan tagihan
SSP diisi dengan NPWP dan identitas
PKP rekanan, tetapi penandatanganan
dilakukan oleh :
45. Bendahara pemerintah dalam hal disetor oleh
Bendahara, atau
KPPN dalam hal dipotong langsung oleh KPPN
Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3
dengan peruntukkan :
Lembar ke-1 untuk Bendahara atau KPPN
Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan
Lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendahara atau
KPPN
Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan oleh Bendaharawan, SSP
dibuat rangkap 5
Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan oleh KPPN, SSP dibuat
rangkap 4
46. Pada Setiap lembar Faktur Pajak dibubuhi :
Cap “Disetor tanggal.......” dan ditandatangani
oleh Bendahara, dalam hal pemungutan dan
penyetoran PPN dan PPnBM dilakukan oleh
bendahara, atau
Dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM oleh
KPPN dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan langsung oleh KPPN dan SSP Lembar ke-1
dan Lembar Ke-2 dibubuhi cap “Telah Dibukukan”
oleh KPPN
Faktur Pajak dan SSP merupakana
bukti pemungutan dan penyetoran PPN
dan PPnBM
47. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
48. PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT) MASA PPN bendaharawan
Wajib Pajak Bendaharawan wajib menyampaikan
SPT Masa PPN bagi pemungut (form 1101 PUT)
setiap bulan selambat-lambatnya akhir
bulan berikutnya.
Apabila kewajiban tersebut tidak
dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi
administrasi berupa denda (Pasal 7 UU KUP)
sebesar Rp. 500.000,-
49. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
50. CONTOH PENGHITUNGAN PPN
PEMBAYARAN ATAS BKP YANG DIPUNGUT PPN
Atas pengadaan barang berupa komputer dengan
nilai barang Rp. 10 juta dan PPN Rp 1 juta
Harga Barang Rp. 10 juta
PPN Rp. 1 juta
Total tagihan dari rekanan Rp. 11 juta
PPh Pasal 22 yang dipungut
1,5% * Rp. 10 juta = (Rp. 150.000)
PPN Dipungut
10% * Rp. 10 juta = (Rp. 1 juta)
51. Total PPN dan PPh Yang dipungut (Rp 1.150.000)
Dibayar kepada rekanan (oleh bendahara)
Rp. 11 juta – Rp 1.150.000 = Rp 9.850.000
52. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
53. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
55. KEWAJIBAN BENDAHARA
Bendahara wajib memungut Pajak Pertambahan
Nilain (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah (PPnBM) atas pengadaan Barang Kena
Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang
Penunjukkan Bendahara Pemerintah Dan
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk
Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak
56. Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah Beserta Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
Pemungutan PPnBM dilakukan terhadap
pengadaan BKP yang tergolong mewah di
dalam daerah pabean yang dilakukan oleh
pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut
(rekanan yang merupakan pabrikan BKP)
sehingga pada umumnya bendahara jarang
melakukan pemungutan PPnBM
57. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
58. OBYEK YANG DIKENAKAN PPN DAN
PPnBM
Pada dasarnya, PPN adalah pajak yang dikenakan
atas semua barang dan jasa di dalam daerah
pabean, kecuali yang dikecualikan menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok barang yang dikecualikan / tidak
dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN adalah
:
Barang Hasil Pertambangan/pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya.
59. Barang Kebutuhan Pokok Berupa beras/gabah,
jagung,sagu,kedelai,garam,daging,telur,susu,b
uah-buahan, dan sayur-sayuran
Makanan dan minuman yang disajikan di
hotel, restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya
Uang, Emas batangan, dan surat berharga
60. Kelompok jasa yang dikecualikan / tidak
dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN
adalah :
Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
Jasa di bidang pelayanan sosial
Jasa di bidang pengiriman surat dengan
perangko
Jasa di bidang keuangan , asuransi, sewa guna
usaha dengan hak opsi
Jasa di bidang keagamaan
61. Jasa di bidang pendidikan
Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang
telah dikenakan pajak tontonan
Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat
iklan
Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di
air
Jasa di bidang tenaga kerja
Jasa di bidang Perhotelan
Jasa yang disediakan pemerintah dalam
rangka
62. Menjalankan pemerintahan secara umum
Jasa Penyediaan tempat parkir
Jasa Telepon Umum dengan menggunakan
uang logam
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
Jasa boga atau katering
63. SELAIN ITU ADA BEBERAPA FASILITAS
BERUPA PEMBEBASAN PPN YAITU ATAS :
Barang Kena Pajak (BKP) dan
Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu
sebagaimana diatur dalam PP
146/2000 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan PP
38/2003 diantaranya adalah :
senjata dan alat angkut untuk
TNI Polri, buku pelajaran
umum/agama dan kitab suci
64. BKP Tertentu yang bersifat strategis
sebagaimana diatur dalam PP 12/2001
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan PP 46/2003 diantaranya adalah
: makanan ternak dan bahan baku
makanan ternak, bibit atau benih
Beberapa barang yang atas
impor/penyerahannya diberi fasilitas
pembebasan PPN harus mensyaratkan
adanya Surat Keterangan Bebas (SKB)
PPN
65. TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN
DAN PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS :
Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1
juta termasuk PPN dan PPnBM
Untuk Pembebasan Tanah
Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut
ketentuan perundang-undangan mendapat
fasilitas PPN Tidak Dipungut atau
Dibebaskan
BBM dan Non-BBM oleh PERTAMINA
REKENING TELEPON
Jasa Angkutan Udara yang diserahkan
perusahaan penerbangan
66. Untuk Penyerahan BKP/JKP yang menurut
ketentuan perundang-undangan tidak
dikenakan PPN
67. CATATAN
Atas pembayaran tagihan termasuk PPN
dan PPnBM yang tidak melebihi Rp. 1
juta, tetap terutang PPN dan PPnBM
dan faktur pajak tetap dibuat oleh
rekanan. PPN dan PPnBM harus
dipungut dan disetor oleh REKANAN
(bukan//tidak bendahara seperti
dalam bahasan ini) sesuai ketentuan
yang berlaku umum dan dilaporkan
oleh rekanan dengan menggunakan SPT
Masa PPN dan PPnBM (Form 1195)
68. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
69. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PPN bendaharawan
Pemungutan PPN dan PPnBM oleh Bendahara
dilakukan pada saat pembayaran dengan
cara pemotongan langsung dari tagihan
Pengusaha Kena Pajak rekanan.
Bendahara wajib menyetor PPN dan PPnBM
yang dipungut tersebut ke Bank
Persepsi atau Kantor Pos paling lambat
7 (tujuh) hari setelah berakhirnya
bulan terjadinya pembayaran tagihan.
Dalam hal hari ke-7 jatuh pada hari
libur, maka penyetoran dilakukan pada
hari kerja berikutnya.
70. Dalam hal PPN dan PPnBM telah
dipungut langsung oleh KPPN,
bendahara tidak perlu memungut dan
menyetor PPN dan PPnBM.
Adapun cara pemungutan dan penyetoran
yang diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003
adalah sebagai berikut :
PKP rekanan membuat Faktur Pajak dan
SSP saat menyampaikan tagihan
SSP diisi dengan NPWP dan identitas
PKP rekanan, tetapi penandatanganan
dilakukan oleh :
71. Bendahara pemerintah dalam hal disetor oleh
Bendahara, atau
KPPN dalam hal dipotong langsung oleh KPPN
Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3
dengan peruntukkan :
Lembar ke-1 untuk Bendahara atau KPPN
Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan
Lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendahara atau
KPPN
Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan oleh Bendaharawan, SSP
dibuat rangkap 5
Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan oleh KPPN, SSP dibuat
rangkap 4
72. Pada Setiap lembar Faktur Pajak dibubuhi :
Cap “Disetor tanggal.......” dan ditandatangani
oleh Bendahara, dalam hal pemungutan dan
penyetoran PPN dan PPnBM dilakukan oleh
bendahara, atau
Dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM oleh
KPPN dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM
dilakukan langsung oleh KPPN dan SSP Lembar ke-1
dan Lembar Ke-2 dibubuhi cap “Telah Dibukukan”
oleh KPPN
Faktur Pajak dan SSP merupakana
bukti pemungutan dan penyetoran PPN
dan PPnBM
73. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
74. PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT) MASA PPN bendaharawan
Wajib Pajak Bendaharawan wajib menyampaikan
SPT Masa PPN bagi pemungut (form 1101 PUT)
setiap bulan selambat-lambatnya akhir
bulan berikutnya.
Apabila kewajiban tersebut tidak
dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi
administrasi berupa denda (Pasal 7 UU KUP)
sebesar Rp. 500.000,-
75. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
76. CONTOH PENGHITUNGAN PPN
PEMBAYARAN ATAS BKP YANG DIPUNGUT PPN
Atas pengadaan barang berupa komputer dengan
nilai barang Rp. 10 juta dan PPN Rp 1 juta
Harga Barang Rp. 10 juta
PPN Rp. 1 juta
Total tagihan dari rekanan Rp. 11 juta
PPh Pasal 22 yang dipungut
1,5% * Rp. 10 juta = (Rp. 150.000)
PPN Dipungut
10% * Rp. 10 juta = (Rp. 1 juta)
77. Total PPN dan PPh Yang dipungut (Rp 1.150.000)
Dibayar kepada rekanan (oleh bendahara)
Rp. 11 juta – Rp 1.150.000 = Rp 9.850.000
78. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN
INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG
MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT
MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI
SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI
ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT,
ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT