SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  3
Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa lainnya
Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud Imbalan sehubungan dengan
jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua
persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai. Sebagai berikut
1. Jasa penilai (appraisal);
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan
keuangan;
4. Jasa hukum;
5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
7. Jasa perancang (design);
8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan
minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan
oleh bentuk usaha tetap;
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan
penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di
bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas
bumi (migas);
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar
udara;
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan limbah;
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli
(outsourcing services);
15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga,
kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI);
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali
yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI);
18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih
suara;
19. Jasa mixing film;
20. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan,
poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho
dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware
atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan
dan perbaikan;
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran
data, informasi, dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan,
listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel
selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin
dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel,
dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib
Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat
transportasi darat, laut dan udara;
28. Jasa maklon;
29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media
masa, media luar ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Jasa pembasmian hama;
33. Jasa kebersihan atau cleaning service;
34. Jasa sedot septic tank;
35. Jasa pemeliharaan kolam;
36. Jasa katering atau tata boga;
37. Jasa freight forwarding;
38. Jasa logistik;
39. Jasa pengurusan dokumen;
40. Jasa pengepakan;
41. Jasa loading dan unloading;
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang
dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam
rangka penelitian akademis;
43. Jasa pengelolaan parkir;
44. Jasa penyondiran tanah;
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Jasa pemeliharaan tanaman;
48. Jasa pemanenan;
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
50. Jasa dekorasi;
51. Jasa pencetakan/penerbitan;
52. Jasa penerjemahan;
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah
diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Jasa sertifikasi;
60. Jasa survey;
61. Jasa tester, dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang
pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Contenu connexe

Plus de Roko Subagya

Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
 
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...Roko Subagya
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
 
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta LampirannyaSPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta LampirannyaRoko Subagya
 
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...Roko Subagya
 
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor LainnyaRoko Subagya
 
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...Roko Subagya
 

Plus de Roko Subagya (20)

Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
 
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta LampirannyaSPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
SPT Dollar dan Rupiah beserta Lampirannya
 
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya  ::::  Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Ban...
 
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
 
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
 

Dernier

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Dernier (12)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

Objek pajak penghasilan pasal 23 jasa lainnya

  • 1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa lainnya Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai berikut 1. Jasa penilai (appraisal); 2. Jasa aktuaris; 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 4. Jasa hukum; 5. Jasa arsitektur; 6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; 7. Jasa perancang (design); 8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; 9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); 10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); 11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 12. Jasa penebangan hutan; 13. Jasa pengolahan limbah; 14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services); 15. Jasa perantara dan/atau keagenan; 16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI); 17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
  • 2. 18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 19. Jasa mixing film; 20. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder; 21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website; 23. Jasa internet termasuk sambungannya; 24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program; 25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara; 28. Jasa maklon; 29. Jasa penyelidikan dan keamanan; 30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan; 32. Jasa pembasmian hama; 33. Jasa kebersihan atau cleaning service; 34. Jasa sedot septic tank; 35. Jasa pemeliharaan kolam; 36. Jasa katering atau tata boga; 37. Jasa freight forwarding; 38. Jasa logistik; 39. Jasa pengurusan dokumen; 40. Jasa pengepakan; 41. Jasa loading dan unloading;
  • 3. 42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis; 43. Jasa pengelolaan parkir; 44. Jasa penyondiran tanah; 45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; 47. Jasa pemeliharaan tanaman; 48. Jasa pemanenan; 49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan; 50. Jasa dekorasi; 51. Jasa pencetakan/penerbitan; 52. Jasa penerjemahan; 53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 54. Jasa pelayanan kepelabuhanan; 55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 56. Jasa pengelolaan penitipan anak; 57. Jasa pelatihan dan/atau kursus; 58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 59. Jasa sertifikasi; 60. Jasa survey; 61. Jasa tester, dan 62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.