SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  27
SISTEM
 SUATU KESATUAN YANG TERDIRI DARI BAGIAN-
BAGIAN YANG SALING BERHUBUNGAN SATU
SAMA LAIN, SECARA FUNGSIONAL, SALING
TERGANTUNG
 DIBATASI DALAM SUATU LINGKUNGAN
 PERUBAHAN SUATU BAGIAN BERAKIBAT PADA
BAGIAN YANAG LAIN
 MEMBENTUK SUATU KESATUAN KERJA
 UNTUK MENCAPAI TUJUAN
LAWRENCE M. FRIEDMAN
SISTEM HUKUM
3 BAGIAN/KOMPONEN
I. KOMPONEN STRUKTURAL
BERGERAK DI DALAM SUATU MEKANISME
 LEMBAGA PEMBUAT UNDANG-UNDANG
 PENGADILAN
 PENEGAK HUKUM
 BADAN YANG BERWENANG MENERAPKAN
HUKUM
II. KOMPONEN SUBSTANSI
HASIL NYATA DARI SISTEM
HUKUM
HUKUM IN CONCRETO
(KAIDAH HUKUM
INDIVIDUAL)
KEPUTS. KASUS ,YURISPRUDENSI
HUKUM IN ABSTRACTO
(KAIDAH HUKUM UMUM)
DASAR HK INDIVIDU BAGI
SIAPA SAJA
III. KOMPONEN BUDAYA HUKUM
SIKAP PUBLIK /WARGA MASYARAKAT BESERTA
NILAI-NILAI YANG DIPEGANG
 HUKUM KELUARGA
 HUKUM WARIS
MACAM - MACAM SISTEM
HUKUM
1. SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL
 BERKEMBANG DI NEGARA -NEGARA EROPA
DARATAN
 SERING DISEBUT SEBAGAI "CIVIL LAW"
 BERASAL DARI KODIFIKASI HUKUM YANG
BERLAKU DI KEKAISARAN ROMAWI MASA
PEMERINTAHAN KAISAR YUSTINIANUS ABAD VI
S.M.
 KUMPULAN PERATURAN HUKUMNYA
DISEBUT "CORPUS JURIS CIVILIS"
 DIANUT, DIJADIKAN DASAR PERUMUSAN
NEGARA- NEGARA : JERMAN, BELANDA,
PERANCIS, ITALIA, AMERIKA LATIN, ASIA,
INDONESIA
(DJAMALI,1996 : HAL 68-74)
PRINSIP DASAR SISTEM HUKUM
EROPA KONTINENTAL
HUKUM MEMPEROLEH KEKUATAN MENGIKAT,
KARENA DIWUJUDKAN DALAM PERATURAN-
PERATURAN YANG BERBENTUK UNDANG-UNDANG
DAN TERSUSUN SECARA SISTEMATIK DI DALAM
KODIFIKASI ATAU KOMPILASI TERTENTU
TUJUAN HUKUM: KEPASTIAN HUKUM (NILAI UTAMA)
HANYA DAPAT DIWUJUDKAN KALAU TINDAKAN-
TINDAKAN HUKUM MANUSIA DI DALAM PERGAULAN
HIDUP DIATUR DENGAN PERATURAN HUKUM
TERTULIS
 HAKIM TIDAK DAPAT LELUASA
MENCIPTAKAN HUKUM YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN MENGIKAT
 HAKIM BERFUNGSI MENETAPKAN DAN
MENAFSIRKAN PERATURAN DALAM BATAS-
BATAS WEWENANGNYA
2. SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON
 SISTEM HUKUM ANGLO SAXON = SISTEM HUKUM
ANGLO AMERIKA
 ASAL: DARI INGGRIS ABAD XI, SERING DISEBUT
SEBAGAI SISTEM " COMMON LAW" DAN SISTEM
"UNWRITTEN LAW". TAPI TIDAK SEPENUHNYA
BENAR, DIKENAL JUGA ADANYA SUMBER-SUMBER
HUKUM TERTULIS (STATUTES)
 MERUPAKAN SISTEM HUKUM POSITIF DI
AMERIKA UTARA, KANADA, BEBERAPA
NEGARA ASIA, INGGRIS, AUSTRALIA,
AMERIKA SERIKAT
PRINSIP DASAR SISTEM HUKUM
ANGLO SAXON
 SUMBER HUKUM : PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM DAN ATAU
PENGADILAN, MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM.
 PRINSIP- PRINSIP DAN KAEDAH HUKUM DIBENTUK DAN
MENJADI KAEDAH YANG MENGIKAT UMUM.
 SUMBER-SUMBER HUKUM, SEPERTI PUTUSAN HAKIM,
KEBIASAAN, PERATURAN TERTULIS, UNDANG-UNDANG,
DAN PERATURAN ADMINISTRASI NEGARA TIDAK
TERSUSUN SECARA SISTEMATIK DALAM HIERARKI
TERTENTU
PERANAN HAKIM BERFUNGSI TIDAK HANYA SEBAGAI
PIHAK YANG BERTUGAS MENETAPKAN DAN
MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM SAJA, JUGA
MEMBENTUK SELURUH TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT
HAKIM MEMPUNYAI WEWENANG SANGAT LUAS UNTUK
MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU
DAN MENCIPTAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM BARU
HUKUM BARU AKAN MENJADI PEGANGAN BAGI HAKIM-
HAKIM LAIN UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA SEJENIS
DOKTRIN YANG DIANUT:
THE DOCTRINE OF PRECEDENT/
STARE DECISIS
 HUKUM YANG SUDAH ADA DI DALAM
PUTUSAN HAKIM LAIN DARI PERKARA
SEJENIS SEBELUMNYA HAKIM HARUS
MENDASARKAN PADA PRINSIP SEBELUMNYA
(PRESEDEN)
 BILA BELUM ADA PUTUSAN TERDAHULU, HAKIM
DALAM MEMUTUSAKAN PERKARA SESEORANG
DAPAT MENETAPKAN PUTUSAN BARU
BERDASAR KAN NILAI-NILAI KEADILAN,
KEBENARAN AKAL SEHAT
 KARENA BERKEMBANG DARI PUTUSAN HAKIM
UNTUK SUATU PERKARA ATAU KASUS, MAKA
SISTEM INI SERING DISEBUT SEBAGAI CASE LAW
3. SISTEM HUKUM ADAT
 SISTEM HUKUM ADAT HANYA DALAM
KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA
 ISTILAHNYA BERASAL DARI BAHASA
BELANDA "ADATRECHT", OLEH SNOUCK
HURGRONJE
 PENGERTIAN HUKUM ADAT MENGANDUNG
MAKNA: HUKUM INDONESIA DAN
KESUSILAAN MASYARA KAT MERUPAKAN
HUKUM ADAT
 BERSUMBER PADA PERATURAN-PERATURAN
HUKUM TIDAK TERTULIS YANG TUMBUH
BERKEMBANG DAN DIPERTAHANKAN DNG
KESADARAN HUKUM MASYARAKATNYA
BERSIFAT TRADISIONAL DENGAN BERPANGKAL
KEPADA KEHENDAK NENEK MOYANG
DAPAT BERUBAH TERGANTUNG DARI PENGARUH
KEJADIAN DAN KEADAAN HIDUP YANG SILIH
BERGANTI
PEMUKA ADAT BERPERAN MELAKSANAKAN SISTEM
HUKUM ADAT. PENGARUHNYA BESAR, PEMIMPIN
YANG DISEGANI, MENJAGA KEUTUHAN HIDUP
SEJAHTERA
PEMUKA ADAT DIANGGAP SBG ORANG YANG
PALING MAMPU MENJALANKAN DAN MEMELIHARA
PERATURAN, SELALU DITAATI MASYARAKATNYA
BERDASARKAN KEPERCAYAAN PADA NENEK
MOYANG
PERANAN INI DAPAT MENGUBAH HUKUM ADAT
SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT TANPA
MENGHAPUS KEPERCAYAAN DAN KEHENDAK SUCI
NENEK MOYANG
4.SISTEM HUKUM ISLAM
DIANUT OLEH MASYARAKAT ARAB, BERKEMBANG DI ASIA,
AFRIKA, EROPA DAN AMERIKA SECARA INDIVIDUAL/
KELOMPOK
BERSUMBER HUKUM PADA : QURAN, SUNAH NABI, IJMA DAN
QIYAS
DASAR HUKUM: MENGATUR SEGI PEMBANGUNAN, POLITIK,
SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
PENGERTIAN DASAR
SISTEM HUKUM
1. SUBYEK HUKUM
 SETIAP PIHAK YANG MENJADI PENDUKUNG
 HAK DAN KEWAJIBAN
BERUPA:
1.1. PRIBADI KODRATI
1.2. PRIBADI HUKUM
1.3. PEJABAT/TOKOH
2. HAK DAN KEWAJIBAN
HAK :
SUATU KEBOLEHAN UNTUK MELAKUKAN
SESUATU / TIDAK MELAKUKAN SESUATU.
WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM
PADA SUBYEK HUKUM.
KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH
HUKUM PADA SUBYEK HUKUM.
PALING PENTING KEWAJIBAN UNTUK TIDAK
MENYALAH GUNAKAN HAK.
ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN TERDAPAT HUBUNGAN
KORELATIF
HAK DIBATASI KEWAJIBAN
KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH HUKUM
PADA SUBYEK HUKUM
3. PERISTIWA HUKUM
 PERISTIWA YANG MEMBAWA AKIBAT HUKUM
 KEJADIAN YANG MENIMBULKAN/ MENGHAPUSKAN
HAK/KEWAJIBAN
 PERISTIWA SOSIAL BERSEGI HUKUM
1. PERILAKU DALAM HUKUM: SIKAP TINDAK YANG
MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM
1. PERILAKU MENURUT HUKUM
1.1. SEPIHAK
1.2. JAMAK PIHAK
1.3. SEREMPAK
2. PERILAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN
MELANGGAR HUKUM
3. ZAAKWARNEMING
PERISTIWA HUKUM DAPAT
BERUPA :
2. KEJADIAN MISALNYA : KELAHIRAN
3. KEADAAN, YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG-
JAWABKAN
4. HUBUNGAN HUKUM
MERUPAKAN HUBUNGAN-HUBUNGAN DALAM
HUKUM, SEBAGAI IKATAN HAK DAN KEWAJIBAN
ANTAR SUBYEK HUKUM
5. OBYEK HUKUM
YAITU SEGALA SESUATU MENJADI OBYEK DARI
HUBUNGAN HUKUM. ADAKALANYA OBYEK HUKUM
DINAMAKAN BENDA, YANG DIBEDAKAN :
A. BENDA YG BERWUJUD DAN YG TIDAK
BERWUJUD
B. BENDA YG BERGERAK DAN BENDA TDK
BERGERAK

Contenu connexe

Similaire à SISTEM HUKUM INDONESIA

Hukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumHukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumMISMAN SAFI
 
1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptx
1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptx1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptx
1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptxandisrirezkyw
 
Sistem-Hukum-3-1.pptkldhahlkkahdnamjajik
Sistem-Hukum-3-1.pptkldhahlkkahdnamjajikSistem-Hukum-3-1.pptkldhahlkkahdnamjajik
Sistem-Hukum-3-1.pptkldhahlkkahdnamjajikAnggaHermawan28
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.pptPerryBoyChandraSiaha1
 
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganPertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganSTISIPOL Raja Haji
 
PENANGGULANGAN PELACURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER
PENANGGULANGAN PELACURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDERPENANGGULANGAN PELACURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER
PENANGGULANGAN PELACURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDERiiyuss88
 
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.ppt
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.pptS2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.ppt
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.pptJakaAndhika1
 
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanahukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanapardalis1
 
Hukum masyarakat 2014
Hukum masyarakat 2014Hukum masyarakat 2014
Hukum masyarakat 2014Lalu Sabardi
 
apa itu hukum nasional jajajBHUUhababaja .ppt
apa itu hukum nasional jajajBHUUhababaja .pptapa itu hukum nasional jajajBHUUhababaja .ppt
apa itu hukum nasional jajajBHUUhababaja .pptdonifandra2018
 

Similaire à SISTEM HUKUM INDONESIA (20)

Shi
ShiShi
Shi
 
Hukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumHukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukum
 
Ilmu hukum dan pendekatan distem
Ilmu hukum dan pendekatan distemIlmu hukum dan pendekatan distem
Ilmu hukum dan pendekatan distem
 
Hukum kesehatan
Hukum kesehatanHukum kesehatan
Hukum kesehatan
 
Manusia & keadilan
Manusia & keadilanManusia & keadilan
Manusia & keadilan
 
1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptx
1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptx1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptx
1_Sosiologi_Hukum_Pengantar_1.pptx
 
Sistem-Hukum-3-1.pptkldhahlkkahdnamjajik
Sistem-Hukum-3-1.pptkldhahlkkahdnamjajikSistem-Hukum-3-1.pptkldhahlkkahdnamjajik
Sistem-Hukum-3-1.pptkldhahlkkahdnamjajik
 
SISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIASISTEM HUKUM INDONESIA
SISTEM HUKUM INDONESIA
 
Hukum Indonesia
Hukum IndonesiaHukum Indonesia
Hukum Indonesia
 
ETIKA PUBLIK.ppt
ETIKA PUBLIK.pptETIKA PUBLIK.ppt
ETIKA PUBLIK.ppt
 
Tugas hukum bisnis
Tugas hukum bisnisTugas hukum bisnis
Tugas hukum bisnis
 
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
6. Pengertian Hukum dan Hukum Kesehatan.ppt
 
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganPertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
 
PENANGGULANGAN PELACURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER
PENANGGULANGAN PELACURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDERPENANGGULANGAN PELACURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER
PENANGGULANGAN PELACURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER
 
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.ppt
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.pptS2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.ppt
S2 Hukum dan Kearifan Lokal 2.ppt
 
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanahukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
 
Hukum masyarakat 2014
Hukum masyarakat 2014Hukum masyarakat 2014
Hukum masyarakat 2014
 
apa itu hukum nasional jajajBHUUhababaja .ppt
apa itu hukum nasional jajajBHUUhababaja .pptapa itu hukum nasional jajajBHUUhababaja .ppt
apa itu hukum nasional jajajBHUUhababaja .ppt
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidana
 
Legal realism ppt
Legal realism pptLegal realism ppt
Legal realism ppt
 

Dernier

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 

Dernier (12)

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 

SISTEM HUKUM INDONESIA

  • 1.
  • 2. SISTEM  SUATU KESATUAN YANG TERDIRI DARI BAGIAN- BAGIAN YANG SALING BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN, SECARA FUNGSIONAL, SALING TERGANTUNG  DIBATASI DALAM SUATU LINGKUNGAN  PERUBAHAN SUATU BAGIAN BERAKIBAT PADA BAGIAN YANAG LAIN  MEMBENTUK SUATU KESATUAN KERJA  UNTUK MENCAPAI TUJUAN
  • 3. LAWRENCE M. FRIEDMAN SISTEM HUKUM 3 BAGIAN/KOMPONEN I. KOMPONEN STRUKTURAL BERGERAK DI DALAM SUATU MEKANISME  LEMBAGA PEMBUAT UNDANG-UNDANG  PENGADILAN  PENEGAK HUKUM  BADAN YANG BERWENANG MENERAPKAN HUKUM
  • 4. II. KOMPONEN SUBSTANSI HASIL NYATA DARI SISTEM HUKUM HUKUM IN CONCRETO (KAIDAH HUKUM INDIVIDUAL) KEPUTS. KASUS ,YURISPRUDENSI HUKUM IN ABSTRACTO (KAIDAH HUKUM UMUM) DASAR HK INDIVIDU BAGI SIAPA SAJA
  • 5. III. KOMPONEN BUDAYA HUKUM SIKAP PUBLIK /WARGA MASYARAKAT BESERTA NILAI-NILAI YANG DIPEGANG  HUKUM KELUARGA  HUKUM WARIS
  • 6. MACAM - MACAM SISTEM HUKUM 1. SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL  BERKEMBANG DI NEGARA -NEGARA EROPA DARATAN  SERING DISEBUT SEBAGAI "CIVIL LAW"  BERASAL DARI KODIFIKASI HUKUM YANG BERLAKU DI KEKAISARAN ROMAWI MASA PEMERINTAHAN KAISAR YUSTINIANUS ABAD VI S.M.
  • 7.  KUMPULAN PERATURAN HUKUMNYA DISEBUT "CORPUS JURIS CIVILIS"  DIANUT, DIJADIKAN DASAR PERUMUSAN NEGARA- NEGARA : JERMAN, BELANDA, PERANCIS, ITALIA, AMERIKA LATIN, ASIA, INDONESIA (DJAMALI,1996 : HAL 68-74)
  • 8. PRINSIP DASAR SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL HUKUM MEMPEROLEH KEKUATAN MENGIKAT, KARENA DIWUJUDKAN DALAM PERATURAN- PERATURAN YANG BERBENTUK UNDANG-UNDANG DAN TERSUSUN SECARA SISTEMATIK DI DALAM KODIFIKASI ATAU KOMPILASI TERTENTU TUJUAN HUKUM: KEPASTIAN HUKUM (NILAI UTAMA) HANYA DAPAT DIWUJUDKAN KALAU TINDAKAN- TINDAKAN HUKUM MANUSIA DI DALAM PERGAULAN HIDUP DIATUR DENGAN PERATURAN HUKUM TERTULIS
  • 9.  HAKIM TIDAK DAPAT LELUASA MENCIPTAKAN HUKUM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT  HAKIM BERFUNGSI MENETAPKAN DAN MENAFSIRKAN PERATURAN DALAM BATAS- BATAS WEWENANGNYA
  • 10. 2. SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON  SISTEM HUKUM ANGLO SAXON = SISTEM HUKUM ANGLO AMERIKA  ASAL: DARI INGGRIS ABAD XI, SERING DISEBUT SEBAGAI SISTEM " COMMON LAW" DAN SISTEM "UNWRITTEN LAW". TAPI TIDAK SEPENUHNYA BENAR, DIKENAL JUGA ADANYA SUMBER-SUMBER HUKUM TERTULIS (STATUTES)
  • 11.  MERUPAKAN SISTEM HUKUM POSITIF DI AMERIKA UTARA, KANADA, BEBERAPA NEGARA ASIA, INGGRIS, AUSTRALIA, AMERIKA SERIKAT
  • 12. PRINSIP DASAR SISTEM HUKUM ANGLO SAXON  SUMBER HUKUM : PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM DAN ATAU PENGADILAN, MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM.  PRINSIP- PRINSIP DAN KAEDAH HUKUM DIBENTUK DAN MENJADI KAEDAH YANG MENGIKAT UMUM.  SUMBER-SUMBER HUKUM, SEPERTI PUTUSAN HAKIM, KEBIASAAN, PERATURAN TERTULIS, UNDANG-UNDANG, DAN PERATURAN ADMINISTRASI NEGARA TIDAK TERSUSUN SECARA SISTEMATIK DALAM HIERARKI TERTENTU
  • 13. PERANAN HAKIM BERFUNGSI TIDAK HANYA SEBAGAI PIHAK YANG BERTUGAS MENETAPKAN DAN MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM SAJA, JUGA MEMBENTUK SELURUH TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT HAKIM MEMPUNYAI WEWENANG SANGAT LUAS UNTUK MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU DAN MENCIPTAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM BARU HUKUM BARU AKAN MENJADI PEGANGAN BAGI HAKIM- HAKIM LAIN UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA SEJENIS
  • 14. DOKTRIN YANG DIANUT: THE DOCTRINE OF PRECEDENT/ STARE DECISIS  HUKUM YANG SUDAH ADA DI DALAM PUTUSAN HAKIM LAIN DARI PERKARA SEJENIS SEBELUMNYA HAKIM HARUS MENDASARKAN PADA PRINSIP SEBELUMNYA (PRESEDEN)
  • 15.  BILA BELUM ADA PUTUSAN TERDAHULU, HAKIM DALAM MEMUTUSAKAN PERKARA SESEORANG DAPAT MENETAPKAN PUTUSAN BARU BERDASAR KAN NILAI-NILAI KEADILAN, KEBENARAN AKAL SEHAT  KARENA BERKEMBANG DARI PUTUSAN HAKIM UNTUK SUATU PERKARA ATAU KASUS, MAKA SISTEM INI SERING DISEBUT SEBAGAI CASE LAW
  • 16. 3. SISTEM HUKUM ADAT  SISTEM HUKUM ADAT HANYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA  ISTILAHNYA BERASAL DARI BAHASA BELANDA "ADATRECHT", OLEH SNOUCK HURGRONJE
  • 17.  PENGERTIAN HUKUM ADAT MENGANDUNG MAKNA: HUKUM INDONESIA DAN KESUSILAAN MASYARA KAT MERUPAKAN HUKUM ADAT  BERSUMBER PADA PERATURAN-PERATURAN HUKUM TIDAK TERTULIS YANG TUMBUH BERKEMBANG DAN DIPERTAHANKAN DNG KESADARAN HUKUM MASYARAKATNYA
  • 18. BERSIFAT TRADISIONAL DENGAN BERPANGKAL KEPADA KEHENDAK NENEK MOYANG DAPAT BERUBAH TERGANTUNG DARI PENGARUH KEJADIAN DAN KEADAAN HIDUP YANG SILIH BERGANTI PEMUKA ADAT BERPERAN MELAKSANAKAN SISTEM HUKUM ADAT. PENGARUHNYA BESAR, PEMIMPIN YANG DISEGANI, MENJAGA KEUTUHAN HIDUP SEJAHTERA
  • 19. PEMUKA ADAT DIANGGAP SBG ORANG YANG PALING MAMPU MENJALANKAN DAN MEMELIHARA PERATURAN, SELALU DITAATI MASYARAKATNYA BERDASARKAN KEPERCAYAAN PADA NENEK MOYANG PERANAN INI DAPAT MENGUBAH HUKUM ADAT SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT TANPA MENGHAPUS KEPERCAYAAN DAN KEHENDAK SUCI NENEK MOYANG
  • 20. 4.SISTEM HUKUM ISLAM DIANUT OLEH MASYARAKAT ARAB, BERKEMBANG DI ASIA, AFRIKA, EROPA DAN AMERIKA SECARA INDIVIDUAL/ KELOMPOK BERSUMBER HUKUM PADA : QURAN, SUNAH NABI, IJMA DAN QIYAS DASAR HUKUM: MENGATUR SEGI PEMBANGUNAN, POLITIK, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
  • 21. PENGERTIAN DASAR SISTEM HUKUM 1. SUBYEK HUKUM  SETIAP PIHAK YANG MENJADI PENDUKUNG  HAK DAN KEWAJIBAN BERUPA: 1.1. PRIBADI KODRATI 1.2. PRIBADI HUKUM 1.3. PEJABAT/TOKOH
  • 22. 2. HAK DAN KEWAJIBAN HAK : SUATU KEBOLEHAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU / TIDAK MELAKUKAN SESUATU. WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM PADA SUBYEK HUKUM. KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH HUKUM PADA SUBYEK HUKUM.
  • 23. PALING PENTING KEWAJIBAN UNTUK TIDAK MENYALAH GUNAKAN HAK. ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN TERDAPAT HUBUNGAN KORELATIF HAK DIBATASI KEWAJIBAN KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH HUKUM PADA SUBYEK HUKUM
  • 24. 3. PERISTIWA HUKUM  PERISTIWA YANG MEMBAWA AKIBAT HUKUM  KEJADIAN YANG MENIMBULKAN/ MENGHAPUSKAN HAK/KEWAJIBAN  PERISTIWA SOSIAL BERSEGI HUKUM
  • 25. 1. PERILAKU DALAM HUKUM: SIKAP TINDAK YANG MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM 1. PERILAKU MENURUT HUKUM 1.1. SEPIHAK 1.2. JAMAK PIHAK 1.3. SEREMPAK 2. PERILAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN MELANGGAR HUKUM 3. ZAAKWARNEMING PERISTIWA HUKUM DAPAT BERUPA :
  • 26. 2. KEJADIAN MISALNYA : KELAHIRAN 3. KEADAAN, YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG- JAWABKAN 4. HUBUNGAN HUKUM MERUPAKAN HUBUNGAN-HUBUNGAN DALAM HUKUM, SEBAGAI IKATAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTAR SUBYEK HUKUM
  • 27. 5. OBYEK HUKUM YAITU SEGALA SESUATU MENJADI OBYEK DARI HUBUNGAN HUKUM. ADAKALANYA OBYEK HUKUM DINAMAKAN BENDA, YANG DIBEDAKAN : A. BENDA YG BERWUJUD DAN YG TIDAK BERWUJUD B. BENDA YG BERGERAK DAN BENDA TDK BERGERAK