2. Biodata
Nama : RULI FRIADY, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kabag Adm APBD / Ketua LPSE Kepri
Satuan Kerja : Biro Adm Pembangunan Setdaprov Kepri
Pendidikan : 1. Diklat PBJ (Depdagri) Th.2004
Yg Terkait dgn 2. Diklat PBJ Utk Ujian Sertifikasi (Depkeu) Th.2007
PBJ 3. TOT Pengadaan Brg/Jasa Secara Elektronik
(Bappenas) Th.2008
4. TOT Pengadaan Jasa Konstruksi (BPKSDM-PU)
Th.2009
Pengalaman :
1. Dalam PBJ : - Ketua PPBJ Pemilihan Koran Provinsi Th.2007
- Anggota PPBJ Proyek Multiyears Th.2007
- Pejabat PBJ 2007 dan 2009
2. Mengajar : - Trainer pada Pusat LPSE Kepri (2008 sd Skrg)
3. Kronologis Kebijakan e-Proc
di Pemprov Kepri
• RPJMD 2005-2010
• Visi, Misi dan Strategi :
– Melaksanakan penataan dan pengembangan di bidang
adminsitrasi pemerintahan melalui upaya- upaya penyiapan dan
penyusunan perundang-undangan dan system/software yang
dapat menjadi landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN dalam melayani masyarakat.
• Tahun 2007 : wacana, penjajakan (Gorontalo, Sulut,
Jatim, dan Bappenas) dan studi persiapan
• Akhir Tahun 2007 : Dalam dokumen KUA ditetapkan
salah satu Prioritas Pembangunan Daerah 2008, yaitu
Percepatan Perwujudan tata kepemerintahan yang
baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and
Clean Government), dimana salah satu
implementasinya adalah persiapan penerapan
e-Procurement
4. Lanjutan…
• Tahun 2008 : penyiapan sarana dan prasarana LPSE,
regulasi, pembentukan working group, penanda-
tanganan MoU dgn LKPP, Launching LPSE, dan Lelang
Perdana (2 paket)
• Tahun 2009 : ditetapkan kebijakan utk melelangkan 50%
paket pekerjaan pengadaan barang melalui e-Proc.
Sampai dgn saat ini telah dilelangkan 44 paket
pekerjaan dgn total nilai Rp.20,9 M (baru 2,88% dari
Belanja Modal TA.2009) dgn Nilai lelang Rp.18,9 M
(20%).
• Tahun 2010 : 1) rencana kebijakan untuk melelangkan
100% paket pekerjaan pengadaan barang dan 50%
paket pekerjaan konstruksi; 2) mendorong Kab/Kota
untuk membentuk LPSE dan memanfaatkan Sistem
LPSE Kepri untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
lelang elektronik
5. Dasar Hukum
• Undang-Undang No.11 Tahun 2008, tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
• Keppres No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
• Inpres No. 5 Tahun 2003, tentang Paket Kebijakan Ekonomi
Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama
Dengan International Monetary Fund;
• Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
• Perpres No. 8 tahun 2006, tentang Perubahan Keempat atas
Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
• Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
• Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
• Peraturan Gubernur Kepri No.7 Tahun 2009, tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara
Elektronik di lingkungan Pemprov Kepri
6. LPSE Kepri berfungsi :
1. Mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik;
2. Melakukan registrasi dan verifikasi penyedia
barang/jasa untuk memastikan penyedia
barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku;
3. Melakukan pelatihan/training kepada Panitia/Unit
Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa
untuk menguasai aplikasi pengadaan barang/jasa
secara elektronik;
4. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi
(Help Desk) yang melayani Panitia/Unit Layanan
Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang
berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara
elektronik.
7. Latar Belakang & Tujuan
Dalam pengalaman pemberlakuan KEPPRES 80/2003, sejak tahun
2004, Efisiensi (mencapai harga pasar) akan dicapai apabila proses
Pengadaan Transparan, diikuti dengan jumlah peserta yang cukup
banyak, dan mengedepankan proses Persaingan yang sehat;
e-Procurement dalam implementasinya mampu mendukung
Interoperabilitas dan Jaminan Keamanan Data (security), dimana
dalam prosesnya akan meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas,
sehingga proses akan sangat Terbuka, yang pada gilirannya
Persaingan Sehat yang Adil & Non-Diskriminatif antar pelaku usaha
dapat lebih cepat terdorong, sehingga Efisiensi & Efektivitas belanja
negara segera dapat diwujudkan.
8. PRINSIP-PRINSIP DASAR
E-PROCUREMENT
Efisiensi
Efektifitas
Akuntabilitas
Transparansi
Adil & Non-diskriminatif
Terbuka & Persaingan Sehat
Interoperabilitas
Jaminan Keamanan Data
9. Arsitektur e-Procurement
Multiple Buyers Multiple Seller/
LPSE Provider
(e-Procurement Market Place)
Satuan Kerja Modules Supplier/Vendor/
Contractor
e-Tendering Vendor
Agency Management
Management System
System e-Selection (Debarment
System)
e-Reverse
Auction
Web e-Purchasing Web
Portal Portal
e-Catalog
(price data bank)
PPK/
Panitia Penyedia
Pengadaan Barang/Jasa
10. Perbedaan Konvensional dengan
e-Procurement
Proses Lelang Konvensional E-Proc
Pendaftaran PBJ datang ke panitia dan mendaftrakan PBJ Mendaftar Online tidak perlu
Pelelangan (Tatap muka) bertemu panitia
Dokumen Pengadaan Beberntuk hardcopy diperoleh dari panitia Beberntuk Softcopy diperoleh dengan
dengan mengganti biaya Fotocopy yang cukup cara mendownload secara gratis
tinggi
Penjelasan Dokumen Melalui pertemuan dengan panitia Melalui diskusi berbentuk chatting
Lelang (Aanwijzing) (Tatap muka panitia dan semua penyedia) dengan panitia
Pemasukan dokumen -PBJ datang ke panitia dan memasukkan -PBJ mengirimkan dokumen
penawaran dokumen penawaran secara hardcopy penawaran secara softcopy dengan
-Cap, tandatangan, materai masih berlaku cara upload dokumen
(Tatap muka) -Cap, tandatangan, materai tidak perlu
Pembukaan Dokumen dilakukan melalui pertemuan dan membutuhkan Pembukaan tidak memerlukan
Lelang saksi dari PBJ pertemuan dengan PBJ berlaku
(Tatap muka) sebagai saksi adalah System Aplikasi
Pengumuman PBJ harus datang melihat pengumuman dari PBJ tidak perlu datang untuk melihat
pemenang panitia pengumuman dikirim secara system
Sanggahan Penyedia menyanggah melalui surat, PPK Proses Sanggahan berbentuk chatting
menjawab juga dengan surat dengan PPK
11.
12. Jumlah Paket dan Nilai Lelang
Melalui LPSE Kepri dan Nasional
Paket Pengadaan Yang
Selisih
Jumlah Selesai Nilai Hasil Lelang
Tahun
Paket Jumlah Jumlah Pagu (Rp.) Nilai Sisa Lelang
(%)
Paket (Rp.) (Rp.)
2009
Kepri 45 42 20.683.511.500 18.995.917.341 1.687.594.158 8,16
Nas. 1.733 1434 3.140.146.257.135 2.621.221.668.750 518.248.613.385 16,50
2010*
Kepri 110 69 44.928.409.672 37.971.013.959 6.955.395.713 15,48
Nas. 1.467 666 1.602.082.897.819 1.352.858.158.160 249.224.739.658 15,56
* Kondisi sampai dengan tangal 20 April 2010
13. Aktor (Pihak-pihak yg terlibat)
Publik/Rekanan : Peserta Lelang/Badan usaha yang berminat untuk
menjadi peserta lelang
PPE : (Pusat Pelayanan Elektronik) Administrator sistem yang level
otoritasnya paling tinggi dalam sistem aplikasi
Verifikator : Merupakan pejabat yang bertugas untuk menangani
pendaftaran publik menjadi rekanan
Agency : merupakan petugas dari daerah yeng mempunyai wewenang
untuk membentuk panitia
PPK : adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
barang/jasa
Panitia : adalah tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa di setiap instansi yang akan melakukan
pengadaan barang/jasa
14. Entitas & Aktivitas
1
3 AGENCY (Instansi)
• Membuat Satker;
• Menentukan Pegawai;
• Menentukan PPK;
• Menentukan Panitia.
2 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
• Menentukan Paket;
• Persetujuan atas klasifikasi lelang yang akan di publish;
• Persetujuan atas hasil evaluasi dokumen penawaran;
• Menjawab sanggahan dari Rekanan (masa sanggah);
• Persetujuan atas calon pemenang;
• Membuat SPPBJ dan Kontrak.
15. Entitas & Aktivitas
3 PANITIA
• Menyusun lelang dan upload dokumen lelang;
• Meminta persetujuan PPK atas klasifikasi lelang;
• Melakukan Aanwijzing;
• Membuat Addendum (jika ada revisi dokumen lelang);
• Mendownload dan membuka dokumen penawaran;
• Melakukan evaluasi dokumen penawaran;
• Mengusulkan calon pemenang.
4 PENYEDIA BARANG & JASA
• Registrasi;
• Mengirim kualifikasi perusahaan;
• Mendaftar lelang dan mendownload dokumen lelang;
• Mengirim pertanyaan (jika perlu saat aanwijzing);
• Upload dokumen penawaran;
• Sanggahan.
18. Instansi
PA / KPA / PPK Panitia
(Admin Agency)
Mulai
Login
Login
Menentukan:
-Satker
Menetapkan Login
-Pegawai
Paket
-PA/KPA/PPK
-Panitia Tidak Membuat
Lelang
Minta Persetujuan
Persetujuan PA/KPA/PPK
PA/KPA/PPK
Pengumuman
Lelang
Ya
Selesai
19. Proses Lelang
Penyedia Panitia PPK
Mulai
Login
Mencari pengumuman
lelang
Mendaftar lelang
Mengirim pertanyaan Menjawab pertanyaan
tentang dokumen lelang
Ya
Masih ada Tidak Masa
pertanyaan? penjelasan
selesai?
Ya
Tidak
Membuat addendum
dokumen lelang
Mengisi dan mengirim Upload addendum dokumen
dokumen kualifikasi lelang
B
20. Proses
Lelang
Penyedia Panitia PPK
B
Upload dokumen Pembukaan
penawaran dokumen
administrasi, teknis penawaran
dan harga
Evaluasi
administrasi dan
teknis
Evaluasi biaya
Evaluasi
kualifikasi
Minta
persetujuan dari
PPK
C
21. Proses Lelang
Penyedia Panitia PPK
C
Usulan calon
pemenang
Tidak
Minta persetujuan Persetujuan
PPK
dari PPK
Ya
Penetapan pemenang
Tidak
Ada
sanggahan?
Ya
Menjawab
Mengirim sanggahan sanggahan
pemenang pemenang
Ya Ya
Tidak Masa sanggah
Ada banding selesai?
pemenang?
Tidak
Membuat SPPBJ
Selesai
