SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  37
 ETIKA
Dalam kamus bahasa Indonesia etika dirumuskan :
1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk
tentang hak dan kewajiban moral (ahlak).
2. Kumpulan asas-asas nilai yang berkenaan dengan
ahlak.
3. Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut
suatu golongan masyarakat.
4. Nilai-nilai dan norma-norma yang jadi pegangan
bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur
tingkah lakunya.
1
 Dari definisi diatas yang dimaksud dengan
etika adalah kumpulan asas atau nilai-nilai
baik dan buruk yang harus dan tidak boleh
dilakukan.
2
 Pengertian profesi tidak sama dengan
pekerjaan/occupation.
 Profesi adalah pekerjaan tetap bidang
tertentu berdasarkan keahlian khusus yang
dilakukan secara bertanggung jawab dengan
tujuan memperoleh penghasilan.
3
1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan
khusus.
3. Bersifat tetap atau terus menerus.
4. Lebih mendahuluan pelayanan dari pada
pendapatan.
5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri
dan masyarakat.
6. Terkelompok dalam suatu organisasi.
4
 Harus ada ilmu (hukum) yang diolah didalamnya.
 Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan kedinasan
atau hirarki.
 Harus mengabdi kepentingan umum, kekayaan bukan
merupakan tujuan.
 Harus ada hubungan kepercayaan antara klien dan advokat.
 Harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima
dari klien dan advokat harus dilindungi haknya untuk
merahasiakan.
 Harus ada imunitas terhadap sikap dan perbuatan yang
dilakukan dalam pembelaan.
 Harus ada kode etik profesi dan peradilan kode etik oleh
suatu dewan kehormatan.
 Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang
dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha, tenaga,
pikiran yang dicurahkan.
5
 Banyak yang tidak tahu apa dan siapa
advokat itu.
 Dalam ketentuan perundang-undangan
mengenai berbagai macam istilah yang
tidak jelas maknanya yaitu : Pengacara,
Pengacara Praktek, Pokrol, Penasihat
Hukum dan Advokat.
 Berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun
2003 pasal 1 menyatakan bahwa “Advokat”
adalah orang yang berprofesi memberi jasa
hukum baik didalam maupun diluar
pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
6
1. Pemberi Pelayanan Hukum (legal service).
2. Pemberi Nasihat Hukum (legal advice).
3. Pemberi Konsultasi Hukum (legal consultant).
4. Pemberi Pendapat Hukum (legal opinion).
5. Pemberi Informasi Hukum (legal information).
6. Menyusun Kontrak (legal drafting).
7. Membela Kepentingan klien (legal litigation).
8. Mewakili Klien di Pengadilan (legal
representation).
9. Memberi Bantuan Hukum cuma-cuma (legal aid).
10. Membela dan Melindungi Hak Asasi Manusia.
7
 Dari gambaran diatas tampak jelas bahwa
tugas dan fungsi advokat sedemikian banyak.
Kedudukannya sebagai penasihat hukum
ternyata hanya merupakan bagian kecil dari
tugas advokat.
8
1. Kesetiaan pada masyarakat (public service).
Kewajiban diatas memberikan konsekwensi
bahwa seorang advokat harus orang yang jujur
dan cakap, suka menolong orang miskin (legal
aid), tidak mencari cari perkara, tidak membantu
praktek hukum yang tidak sah.
2. Kesetiaan pada peradilan.
Advokat harus menghormati pejabat peradilan
seperti polisi, jaksa, hakim dan badan peradilan
itu sendiri.
Tidak menyuap/mempengaruhi officer of court,
termasuk tidak banyak bicara pada pers untuk
menghindari trial by the pres.
9
3. Kesetiaan pada klien
Klien adalah orang yang mencari
perlindungan hukum (bukan hanya minta
tolong) pada advokat. Oleh karena itu
advokat harus melindungi termasuk
kehormatan dari klien.
4. Kesetiaan sesama rekan sejawat.
Kewajiban untuk saling menghargai dan
menjaga kehormatan dengan cara
menjaga kualitas profesi baik moral
maupun tehnis berperkara.
10
1. Harus mampu menjadi penasihat yang bijaksana
bagi seluruh kelompok masyarakat dalam
berbagai masalah.
2. Ahli dan terdidik dalam seni gugat menggugat
(menuntut dan membela) hak-hak yuridis
seseorang yang menuntut latihan terus-menerus.
3. Improve the profession.
4. Untuk itu seorang advokat harus mencintai
profesinya dan menikmati atas profesinya.
5. Intelegensia dan tidak keras kepala serta mau
menerima pendapat orang lain.
6. Setiap saat siap memenuhi kebutuhan
masyarakat.
11
BEBERAPA PERMASALAHAN
KODE ETIK PROFESI ADVOKAT
H. Sutrisno, SH.,M.Hum.
12
 Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile)
yang dalam menjalankan profesinya berada
dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan
Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan
kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang
berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran,
Kerahasiaan, dan Keterbukaan.
 Profesi Advokat adalah selaku penegak hukum
yang sejajar dengan instansi penegak hukum
lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus
saling menghargai antara teman sejawat dan juga
antara para penegak hukum lainnya.
13
 Setiap Advokat harus menjaga citra dan
martabat kehormatan profesi, serta setia
dan menjunjung tinggi Kode Etik dan
Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya
diawasi oleh Dewan Kehormatan.
 Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai
hukum tertinggi dalam menjalankan
profesinya, yang menjamin dan melindungi
namun membebankan kewajiban kepada
setiap Advokat untuk jujur dan
bertanggung jawab dalam menjalankan
profesinya baik kepada klien, Pengadilan,
Negara atau Masyarakat dan terutama
kepada dirinya sendiri.
14
1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat
dan bantuan hukum kepada setiap orang yang
memerlukan jasa dan atau bantuan hukum
dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan
keahliannya dan bertentangan dengan hati
nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan
alasan karena perbedaan agama, kepercayaan,
suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik
dan atau kedudukan sosialnya.
2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak
bertujuan semata-mata untuk memperoleh
imbalan materi tetapi lebih mengutamakan
tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
15
3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah
bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh
siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak
azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas
diantara teman sejawat.
5. Advokat wajib memberikan bantuan dan
pembelaan hukum kepada teman sejawat yang
diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana
atas permintaannya atau karena penunjukan
organisasi profesi.
6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan
pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan,
derajat dan martabat Advokat.
16
 Advokat harus senantiasa menjunjung
tinggi profesi Advokat sebagai profesi
terhormat (officium nobile)
 Advokat dalam menjalankan profesinya
harus bersikap sopan terhadap semua
pihak namun wajib mempertahankan hak
dan martabat advokat.
 Seorang advokat yang kemudian diangkat
untuk menduduki suatu Jabatan Negara
(Eksekutif, Legislatif dan Judikatif) tidak
dibenarkan untuk berpraktek sebagai
Advokat.
17
1. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus
mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
2. Advokat tidak dibenarkan memberikan
keterangan yang dapat menyesatkan klien
mengenai perkara yang sedang diurusnya.
3. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada
kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan
menang.
4. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat
wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
5. Advokat tidak dibenarkan membebani klien
dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
18
6. Advokat dalam mengurus perkara cuma-
cuma harus memberikan perhatian yang
sama seperti terhadap perkara untuk
mana ia menerima uang jasa.
7. Advokat harus menolak mengurus perkara
yang menurut keyakinannya tidak ada
dasar hukumnya.
8. Advokat wajib memegang rahasia jabatan
tentang hal-hal yang diberitahukan oleh
klien secara kepercayaan dan wajib tetap
menjaga rahasia itu setelah berakhirnya
hubungan antara Advokat dan klien.
19
9. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang
dibebankan kepadanya pada saat yang tidak
menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas
itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak
dapat diperbaiki lagi bagi klien yang
bersangkutan.
10. Advokat yang mengurus kepentingan bersama
dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan
diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-
kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari
timbul pertentangan kepentingan antara pihak-
pihak yang bersangkutan.
11. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui
sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian bagi
kepentingan klien.
20
1. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus
dilandasi sikap saling menghormati, saling
menghargai dan saling mempercayai.
2. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau
jika berhadapan satu sama lain dalam sidang
pengadilan, hendaknya tidak menggunakan
kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan
maupun tertulis.
3. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman
sejawat yang dianggap bertentangan dengan
Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan
Kehormatan untuk diperiksa dan tidak
dibenarkan untuk disiarkan melalui media
massa atau cara lain.
21
4. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut
seorang klien dari teman sejawat.
5. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat
yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah
menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada
Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien
untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada
terhadap Advokat semula.
6. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien
kepada advokat yang baru, maka Advokat semula wajib
memberikan kepadanya semua surat dan keterangan
yang penting untuk mengurus perkara itu dengan
memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien
tersebut.
22
1. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman
sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan
kepada Hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat
yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan
“Sans Prejudice”.
2. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya
perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil,
tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka
Pengadilan.
3. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat
hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama
dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia
menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “ad
informandum” maka hendaknya seketika itu tembusan
dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula
kepada Advokat pihak lawan.
23
4. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan,
Advokat hanya dapat menghubungi Hakim
apabila bersama-sama dengan Jaksa Penuntut
Umum.
5. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau
mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh
pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh
jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
6. Apabila Advokat mengetahui bahwa seseorang
telah menunjuk Advokat mengenai suatu
perkara tertentu, maka hubungan dengan orang
itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya
boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
24
7 Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-
pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam
sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam
suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik
dalam sidang terbuka maupun dalam sidang
tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan
tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas
hukum baik perdata maupun pidana.
8 Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan
bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi
orang yang tidak mampu.
9 Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan
tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang
ia tangani kepada kliennya pada waktunya.
25
1. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan
terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam
menjalankan profesi selaku penegak hukum di
pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang
dalam melaksanakan profesinya berada dibawah
perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik
Profesi Advokat.
2. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik
perhatian orang adalah dilarang termasuk
pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau
bentuk yang berlebih-lebihan.
3. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan
diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan
kedudukan dan martabat Advokat.
26
4 Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan
Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di
papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang
yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan
dirinya sebagai Advokat.
5 Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-
karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus
perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien
dengan lisan atau dengan tulisan.
6 Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari
publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian
masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai
advokat mengenai perkara yang sedang atau telah
ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan
yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-
prinsip hukum yang wajib diperjuangkan.
27
7. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara
yang
akan dan atau diurusnya apabila timbul
perbedaan
dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara
penanganan perkara dengan kliennya.
8. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat
sebagai Hakim atau panitera dari suatu lembaga
peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang
atau menangani perkara yang diperiksa
pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3
(tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan
tersebut.
28
PERMASALAHAN ADVOKAT
BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG No.18 Tahun 2003 tentang
ADVOKAT
H. Sutrisno, SH.,M.Hum.
29
1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah
sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi
hukum dan setelah mengikuti Pendidikan
Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan
oleh Organisasi Advokat.
2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh
Organisasi Advokat ;
30
3. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
a. Warga Negara Republik Indonesia
b. Bertempat tinggal di Indonesia
c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun
e. Berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor
Advokat
h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai
integritas yang tinggi.
4. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut
agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka
pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya.
31
1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau
pernyataan dalam membela perkara yang menjadi
tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan
dengan tetap memegang pada Kode Etik Profesi dan
peraturan perundang-undangan (Pasal 14).
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya
untuk membela perkara yang menjadi tanggung
jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik
Profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal
15).
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan
klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16).
32
4. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak
memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya,
baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang
berkaitan dengan kepentingan tersebut yang
diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal
17).
5. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa
hukum yang telah diberikan kepada kliennya (Pasal
21).
6. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya
dilarang membedakan perlakuan terhadap klien
berdasarkan jenis kelamin, agama, politik,
keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya.
33
7. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan
kliennya dalam membela perkara klien oleh
pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
8. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu
yang diketahui atau diperoleh dari kliennya
karena hubungan profesinya, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang.
9. Advokat wajib memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada pencari keadilan
yang tidak mampu (Pasal 22)
34
10. Advokat berhak atas kerahasiaan dengan klien termasuk
perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap
penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap
penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
11. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang
bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat
profesinya.
12. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta
pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi
Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan
dalam menjalankan tugas profesinya.
13. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan
tugas profesi Advokat selama memangku jabatan
tersebut.
35
1. Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :
a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan
kliennya.
b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut
terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau
mengeluarkan pernyataan yang menunjukan sikap
tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-
undangan.
d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban,
kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.
e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau Kode Etik
Profesi Advokat.
36
2.Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat
dapat berupa:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis.
c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama
3 sampai 12 bulan.
d. Pemberhentian tetap dari profesinya.
3.Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari
profesinya oleh Organisasi Advokat.
4.Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh
Organisasi Advokat.
37

Contenu connexe

Tendances

Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim FazarSodik
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..PT PINUS MERAH ABADI
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

Tendances (20)

Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
Hukum acara perdata - Kompetensi dan tugas badan peradilan di Indonesia (Idik...
 
Legal opinion
Legal opinionLegal opinion
Legal opinion
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)
 
ADVOKAT
ADVOKATADVOKAT
ADVOKAT
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 

Similaire à 16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt

Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169dinisasmitaningrum
 
EtikaProfesi-Hakim-Tugas.pptx
EtikaProfesi-Hakim-Tugas.pptxEtikaProfesi-Hakim-Tugas.pptx
EtikaProfesi-Hakim-Tugas.pptxPutraYudhaPurnama
 
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Rosyida Fatma
 
Makalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatMakalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatZainal Abidin
 
Liabiliti atau Kod etika Peguambela dan Peguamcara
Liabiliti atau Kod etika Peguambela dan PeguamcaraLiabiliti atau Kod etika Peguambela dan Peguamcara
Liabiliti atau Kod etika Peguambela dan Peguamcarasurrenderyourthrone
 
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdf
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdfperanlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdf
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdfIgedeAditya2
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
 
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad WahyuManajemen Law Firm BAB 11 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad WahyuMuhammadWahyu60
 
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169dinisasmitaningrum
 
Peran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi AdvokatPeran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi AdvokatSelancar Info
 
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdfUU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdfIchaaBerliana
 

Similaire à 16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt (20)

Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
Mlf d bab 13 dini sasmitaningrum 201710110311169
 
PENDAPAT HUKUM BU MONA.pptx
PENDAPAT HUKUM BU MONA.pptxPENDAPAT HUKUM BU MONA.pptx
PENDAPAT HUKUM BU MONA.pptx
 
EtikaProfesi-Hakim-Tugas.pptx
EtikaProfesi-Hakim-Tugas.pptxEtikaProfesi-Hakim-Tugas.pptx
EtikaProfesi-Hakim-Tugas.pptx
 
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
PPKN – Peran Advokat dalam Penegakan Hukum
 
Makalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatMakalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi Advokat
 
Liabiliti atau Kod etika Peguambela dan Peguamcara
Liabiliti atau Kod etika Peguambela dan PeguamcaraLiabiliti atau Kod etika Peguambela dan Peguamcara
Liabiliti atau Kod etika Peguambela dan Peguamcara
 
Pedoman para hakim
Pedoman para hakimPedoman para hakim
Pedoman para hakim
 
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdf
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdfperanlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdf
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdf
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
 
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad WahyuManajemen Law Firm BAB 11 Muhammad Wahyu
Manajemen Law Firm BAB 11 Muhammad Wahyu
 
PPT EPH FIXXX.pptx
PPT EPH FIXXX.pptxPPT EPH FIXXX.pptx
PPT EPH FIXXX.pptx
 
Jurnal hukum
Jurnal hukumJurnal hukum
Jurnal hukum
 
Makalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab HukumMakalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab Hukum
 
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169
Mlf d bab 11 dini sasmitaningrum 20171011031169
 
Etika profesi
Etika profesiEtika profesi
Etika profesi
 
Peran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi AdvokatPeran dan fungsi Advokat
Peran dan fungsi Advokat
 
Hukum & kemandirian yudisial
Hukum & kemandirian yudisial Hukum & kemandirian yudisial
Hukum & kemandirian yudisial
 
Kode etik notaris
Kode etik notarisKode etik notaris
Kode etik notaris
 
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdfUU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2003.pdf
 
PKN.pptx
PKN.pptxPKN.pptx
PKN.pptx
 

Dernier

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 

Dernier (10)

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 

16 April - Etika Profesi Advokat - H. Sutrisno, S.H., M.Hum. .ppt

  • 1.  ETIKA Dalam kamus bahasa Indonesia etika dirumuskan : 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (ahlak). 2. Kumpulan asas-asas nilai yang berkenaan dengan ahlak. 3. Nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. 4. Nilai-nilai dan norma-norma yang jadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 1
  • 2.  Dari definisi diatas yang dimaksud dengan etika adalah kumpulan asas atau nilai-nilai baik dan buruk yang harus dan tidak boleh dilakukan. 2
  • 3.  Pengertian profesi tidak sama dengan pekerjaan/occupation.  Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. 3
  • 4. 1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi) 2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus. 3. Bersifat tetap atau terus menerus. 4. Lebih mendahuluan pelayanan dari pada pendapatan. 5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. 6. Terkelompok dalam suatu organisasi. 4
  • 5.  Harus ada ilmu (hukum) yang diolah didalamnya.  Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan kedinasan atau hirarki.  Harus mengabdi kepentingan umum, kekayaan bukan merupakan tujuan.  Harus ada hubungan kepercayaan antara klien dan advokat.  Harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien dan advokat harus dilindungi haknya untuk merahasiakan.  Harus ada imunitas terhadap sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan.  Harus ada kode etik profesi dan peradilan kode etik oleh suatu dewan kehormatan.  Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha, tenaga, pikiran yang dicurahkan. 5
  • 6.  Banyak yang tidak tahu apa dan siapa advokat itu.  Dalam ketentuan perundang-undangan mengenai berbagai macam istilah yang tidak jelas maknanya yaitu : Pengacara, Pengacara Praktek, Pokrol, Penasihat Hukum dan Advokat.  Berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa “Advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 6
  • 7. 1. Pemberi Pelayanan Hukum (legal service). 2. Pemberi Nasihat Hukum (legal advice). 3. Pemberi Konsultasi Hukum (legal consultant). 4. Pemberi Pendapat Hukum (legal opinion). 5. Pemberi Informasi Hukum (legal information). 6. Menyusun Kontrak (legal drafting). 7. Membela Kepentingan klien (legal litigation). 8. Mewakili Klien di Pengadilan (legal representation). 9. Memberi Bantuan Hukum cuma-cuma (legal aid). 10. Membela dan Melindungi Hak Asasi Manusia. 7
  • 8.  Dari gambaran diatas tampak jelas bahwa tugas dan fungsi advokat sedemikian banyak. Kedudukannya sebagai penasihat hukum ternyata hanya merupakan bagian kecil dari tugas advokat. 8
  • 9. 1. Kesetiaan pada masyarakat (public service). Kewajiban diatas memberikan konsekwensi bahwa seorang advokat harus orang yang jujur dan cakap, suka menolong orang miskin (legal aid), tidak mencari cari perkara, tidak membantu praktek hukum yang tidak sah. 2. Kesetiaan pada peradilan. Advokat harus menghormati pejabat peradilan seperti polisi, jaksa, hakim dan badan peradilan itu sendiri. Tidak menyuap/mempengaruhi officer of court, termasuk tidak banyak bicara pada pers untuk menghindari trial by the pres. 9
  • 10. 3. Kesetiaan pada klien Klien adalah orang yang mencari perlindungan hukum (bukan hanya minta tolong) pada advokat. Oleh karena itu advokat harus melindungi termasuk kehormatan dari klien. 4. Kesetiaan sesama rekan sejawat. Kewajiban untuk saling menghargai dan menjaga kehormatan dengan cara menjaga kualitas profesi baik moral maupun tehnis berperkara. 10
  • 11. 1. Harus mampu menjadi penasihat yang bijaksana bagi seluruh kelompok masyarakat dalam berbagai masalah. 2. Ahli dan terdidik dalam seni gugat menggugat (menuntut dan membela) hak-hak yuridis seseorang yang menuntut latihan terus-menerus. 3. Improve the profession. 4. Untuk itu seorang advokat harus mencintai profesinya dan menikmati atas profesinya. 5. Intelegensia dan tidak keras kepala serta mau menerima pendapat orang lain. 6. Setiap saat siap memenuhi kebutuhan masyarakat. 11
  • 12. BEBERAPA PERMASALAHAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT H. Sutrisno, SH.,M.Hum. 12
  • 13.  Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan, dan Keterbukaan.  Profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. 13
  • 14.  Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan.  Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, Pengadilan, Negara atau Masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. 14
  • 15. 1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya. 2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. 15
  • 16. 3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia. 4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat. 5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. 6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat. 16
  • 17.  Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile)  Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.  Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu Jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan Judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat. 17
  • 18. 1. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. 2. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. 3. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. 4. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. 5. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. 18
  • 19. 6. Advokat dalam mengurus perkara cuma- cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. 7. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. 8. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien. 19
  • 20. 9. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan. 10. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan- kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak- pihak yang bersangkutan. 11. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan klien. 20
  • 21. 1. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. 2. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. 3. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. 21
  • 22. 4. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. 5. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula. 6. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien kepada advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut. 22
  • 23. 1. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada Hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan “Sans Prejudice”. 2. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka Pengadilan. 3. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “ad informandum” maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan. 23
  • 24. 4. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum. 5. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. 6. Apabila Advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut. 24
  • 25. 7 Advokat bebas mengeluarkan pernyataan- pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. 8 Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu. 9 Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. 25
  • 26. 1. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik Profesi Advokat. 2. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih-lebihan. 3. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat. 26
  • 27. 4 Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat. 5 Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan- karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. 6 Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip- prinsip hukum yang wajib diperjuangkan. 27
  • 28. 7. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. 8. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. 28
  • 29. PERMASALAHAN ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG- UNDANG No.18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT H. Sutrisno, SH.,M.Hum. 29
  • 30. 1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. 2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat ; 30
  • 31. 3. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia b. Bertempat tinggal di Indonesia c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun e. Berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor Advokat h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi. 4. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. 31
  • 32. 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap memegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14). 2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15). 3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16). 32
  • 33. 4. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17). 5. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya (Pasal 21). 6. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya. 33
  • 34. 7. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. 8. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 9. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22) 34
  • 35. 10. Advokat berhak atas kerahasiaan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. 11. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 12. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. 13. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. 35
  • 36. 1. Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan : a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang- undangan. d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau Kode Etik Profesi Advokat. 36
  • 37. 2.Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis. c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan. d. Pemberhentian tetap dari profesinya. 3.Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. 4.Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. 37