BE&GG, Ruslan, Hapzi Ali, Ethical Decision Making Employer Responsibilities and Employee Rights, Universitas Mercu Buana, 2017

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
Nama : RUSLAN
NIM : 55116120052
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Program Studi Magister Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. ETHICAL DECISION MAKING : EMPLOYER RESPONSIBILITY AND
EMPLOYEE RIGHT
STAKEHOLDER
merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara
keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap
perusahaan.
Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai
stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta dkk,
2008 yaitu mempunyai :
 kekuasaan
 legitimasi
 kepentingan terhadap perusahaan
Henriques (1999:89) mengemukakan beberapa ruang lingkup stakeholders yaitu :
1. Pemerintah (Governmental), yaitu pemerintah dan peraturan-peraturan yang
dikeluarkan pemerintah menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh
perusahaan
2. Kelompok masyarakat (Community), kelompok masyarakat harus diperhatikan,
karena kelompok masyarakat adalah elemen konsumen yang akan mengkonsumsi
hasil produksi dari perusahaan
3. Organisasi Lingkungan (Environmental Organization), dewasa ini telah menjadi
salah satu kekuatan kontrol sosial yang dapat mengawasi aktifitas perusahaan.
Orientasi organisasi lingkungan secara umum adalah menghindari eksploitasi yang
berlebihan terhadap lingkungan hidup demi kepentingan perusahaan (profit)
4. Media massa (Mass Media) dalam lingkungan bisnis saat ini memiliki peran yang
sangat dominan dalam membentuk opini masyarakat terhadap suatu aktifitas
perusahaan. Media menyediakan informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai

3. alat publikasi dan sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat
membangun kepercayaan (image) publik tentang aktifitas-aktifitas sosial yang
dijalankan perusahaan.
Stakeholder yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Stakeholder Internal, adalah orang dalam dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang
secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan,
 Pemegang Saham
 Manajer dan Top Executives
 Karyawan
 Keluarga Karyawan
Stakeholder Eksternal, adalah orang luar dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang
tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan.
 Konsumen
 Masyarakat
 Bank
 Pemerintah
 Lingkungan hidup
Untuk menjaga norma etika bisnis yang baik sesuai dengan budaya dan etika Bangsa
Indonesia dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yaitu :
 Prinsip Otonomi
Otonomi merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan
dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik
untuk dilakukan. Ia sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan
diambilnya serta risiko atau akibat yang akan timbul baik bagi dirinya dan
perusahaannya maupun bagi pihak lain. Di samping itu ia juga tahu bahwa

4. keputusan dan tindakan yang akan diambilnya akan sesuai atau sebaliknya
bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu.
 Prinsip Kejujuran
Dalam kenyataannya, kegiatan bisnis tidak akan bisa bertahan dan berhasil kalau
tidak didasarkan pada prinsip kejujuran. Kejujuran ini sangat penting artinya bagi
kepentingan masing-masing pihak dan selanjutnya sangat menentukan hubungan
dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak berlaku
curang, maka pihak yang dirugikan untuk waktu yang akan datang tidak akan lagi
bersedia menjalin hubungan bisnis dengan pihak yang berbuat curang tersebut.
Kejujuran juga sering dikaitkan dengan mutu dan harga barang yang ditawarkan.
Sebagaimana telah disampaikan di depan, dalam bisnis modern yang penuh dengan
persaingan, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok untuk
dipertahankan.
 Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai
dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, obyektif dan
dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pula prinsip keadilan menuntut agar
setiap orang dalam kegiatan bisnis entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun
relasi internal perusahaan perlu diperlakukan secara sama sesuai dengan haknya
masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan
kepentingannya.
 Prinsip Saling Menguntungkan
Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga
menguntungkan semua pihak. Jadi kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak
boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling
menguntungkan menuntut hak yang sama yaitu agar semua pihak berusaha untuk

5. saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat
dan tujuan bisnis.
 Prinsip Integritas Moral
Prinsip ini menganjurkan agar orang-orang yang menjalankan bisnis tetap dapat
menjaga nama baik perusahaan. Perusahaan harus megelola bisnisnya sedemikian
rupa agar tetap dipercaya, tetap paling unggul dan tetap yang terbaik.
Prinsip etika bisnis tersebut harus diimplementasikan kedalam tindakan nyata oleh seluruh
stakeholder dengan cara diantaranya sebagai berikut :
 Ciptakan kepercayaan perusahaan
Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang
mendasari tanggung jawab etika bagi pemilik kepentingan.
 Kembangkan kode etik
Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-
prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan.
 Jalankan kode etik secara adil dan konsisten
Manajer harus mengambil tindakan apabila mereka melanggar etika. Bila
karyawan mengetahui bahwa yang melanggar etika tidak dihukum, maka kode etik
menjadi tidak berarti apa-apa.
 Lindungi hak perorangan
Akhir dari semua keputusan setiap etika sangat bergantung pada individu.
Melindungi seseorang dengan kekuatan prinsip morl dan nilainya merupakan
jaminan terbaik untuk menghindari untuk menghindari penyimpangan etika.

6. Untuk membuat keputusan etika seseorang harus memiliki: (a) Komitmen etika,
yaitu tekad seseorang untuk bertindak secara etis dan melakukan sesuatu yang
benar; (b) Kesadaran etika, yaitu kemampuan kompetensi, yaitu kemampuan untuk
menggunakan suara pikiran moral dan mengembangkan strategi pemecahan
masalah secara praktis.
 Adakan pelatihan etika
Workshop merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan.
 Lakukan audit etika secara periodic
Audit merupakan cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas sistem etika. Hasil
evaluasi tersebut akan memberikan suatu sinyal kepada karyawan bahwa etika
bukan sekadar gurauan
 Pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku, tidak hanya aturan
Tidak ada seorang pun yang dapat mengatur norma dan etika. Akan tetapi, manajer
bisa saja membolehkan orang untuk mengetahui tingkat penampilan yang mereka
harapkan. Standar tingkah laku sangat penting untuk menekankan betapa
pentingnya etika dalam organisasi. Setiap karyawan harus mengetahui bahwa etika
tidak bisa dinegosiasi atau ditawar.
 Hindari contoh etika yang tercela setiap saat dan etika diawali dari atasan.
Atasan harus memberi contoh dan menaruh kepercayaan kepada bawahannya.
 Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah
Komunikasi dua arah sangat penting, yaitu untuk menginformasikan barang dan
jasa yang kita hasilkan dan menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan.

7.  Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika
Para karyawan diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang
bagaimana standar etika dipertahankan.
ETHICAL DECISION MAKING : EMPLOYER RESPONSIBILITY AND
EMPLOYEE RIGHT
KEWAJIBAN
adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya wajib untuk
dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang
pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu
keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga
negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban
tersebut.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP KARYAWAN
Ada beberapa kewajiban perusahaan antara lain.
1. Perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi
Diskiminasi terjadi dimana – mana seperti AS, Indonesia dan lain – lain.
Diskriminasi baru terhapus betul bila suatu negara semua warganya mempunyai
hak yang sama dan diperlakukan dengan cara yang sama puila. Diskriminasi timbul
biasanya disertai dengan alasan yang tidak relevan.
2. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja
Keselamatan kerja bisa terwujud bilamana tempat kerja itu aman, bebas dari resiko
terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja cedera atau bahkan mati.
Hampir semua negara modern mempunyai peraturan hukum guna melindungi

8. keselamatan dan kesehatan kaum pekerja. Dalam hal ini peraturan hukum disemua
negara belum tentu sama dan belum tentu memuaskan. Terlepas dari aturan hukum
para majikan tidak bebas dari kewajiban tetapi terikat dengan alasan-alasan etika.
Keselamatan dan kesehatan pekerja tidak pernah boleh dikorbankan keada
kepentingan ekonomis. Resiko memang tidak selalu bisa dihindari, tetapi harus
dibatasi sampai seminimal mungkin, walaupun upaya itu bisa mengakibatkan biaya
produksi bertambah. Selain itu si pekerja harus menerima resiko itu dengan bebas,
setelah lebih dahulu ia diberikan ekstra untuk mengimbangi resiko, baik dalam gaji
langsung maupun asuransi khusus.
3. Kewajiban memberi gaji yang adil
Ada banyak motif mengapa seseorang memilih bekerja antara lain:
 untuk mengembangkan diri
 memberi sumbangsih yang berguna kepada masyarakat
 untuk memperoleh imbalan
Upaya yang adil adalah sesuai prestasi hal ini ditinjau dari majikan. Tetapi bila
ditinjau dari pekerja upah yang adil adalah yang sesuai kebutuhan ekerja dan
keluarganya. Besarnya upah / gaji dapat dipengaruhi oleh beberapa hal : prestasi,
kebutuhan, mekanisme pasar, tinggi rendahnya pendidikan dan lain – lain.
Pemerataan pendapatan merupakan tuntutan etis yang berkaitan dengan prinsip
“bagian yang sama”. Adil tidaknya gaji menjadi kompleks lagi , jika kita akui
bahwa imbalan kerja lebih luas dari pada take home pay saja. Fasilitas khusus
seperti rumah, kendaraan, beras dan lain – lain, dipandang juga sebagai sebagiaan
dari imbalan kerja, asuransi kerja, jaminan kesehatan, prospek pensiun dan
sebagainya.
Menurut Thomas Garrett dan Richard Klonoski berpendapat supaya upah adil yang
perlu dipertimbangkan:

9. 1. Peratuaran hukum, misalnya ada UMR, bila erusahaan memberi upah di bawah
UMR berarti tidak etis.
2. Upah yang lazim dalam sektor industry untuk daerah tertentu.
3. Kemampuan perusahaan.
4. Sifat khusus pekerjaan tertentu.
5. Perbandingan dengan upah / gaji lain dari perusahaan.
6. Perundingan upah / gaji yang lain.
Senioritas sering juga digunakan untuk membedakan besar kecilnya gaji. Tapi hal
ini bertentangan dengan prinsip “bagian yang sama”, karena hal ini lebih
dihubungkan dengan kesetiaan.
Tapi untuk jaman sekarang gaji berdasarkan senioritas tidak relevan lagi. Jaman
modern sekarang lebih memperhatikan prestasi dan hak. Sekarang yang cocok
adalah prinsip “ Pembayaran sama untuk pekerjaan yang sama”.
4. Perusahaan tidak boleh menghentikan karyawan dengan semena – mena
Dalam lingkungan perusahaan, pemberitahuan karyawan sering tidak bisa
dihindarkan. Kejadian itu termasuk masalah yang paling sensitif, karena nasib
hidup karyawan beserta keluarganya dipertaruhkan secara langsung. Disamping itu
harga diri si pekerja bisa terluka juga. Cara menangani masalah ini bisa menunjukan
mutu etis para majikan.
KEWAJIBAN KARYAWAN TERHADAP PERUSAHAAN
Ada 3 kewajiban karyawan yang penting :
1. Kewajiban Ketaatan
Karyawan harus taat kepada atasannya di perusahaan khususnya dalam kaitannya
dengan pekerjaan diperusahaan. Tetapi walau begitu karyawan tidak perlu dan

10. malah tidak boleh mematuhi perintah yang menyuruh dia melakukan sesuatu yang
tidak bermoral. Misalnya : penipuan, membunuh musuh dll. Karyawan tidak wajib
mematuhi perintah yang tidak wajar yaitu perintah yang tidak diberikan demi
kepentingan perusahaan. Contoh : menyuruh bawahan merenovasi rumah atasan.
Karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang tidak sesuai job description.
2. Kewajiban Konfidensialitas
Yaitu kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah
diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Contoh : dokter, psikolog, pengacara,
pendeta, ulama, akuntan. Kewajiban kerahasiaan tidak saja berlaku selama
karyawan bekerja di perusahaan, tetapi berlangsung terus setelah ia pindah kerja.
Yang termasuk rahasia perusahaan contohnya teknik memroduksi suatu produk,
contoh : coca cola yang tidak berhasil disini, program komputer, kenangan
perusahaan, hasil penelitian dll.
3. Kewajiban Loyalitas
Kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai
karyawan perusahaan. Karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan,
karena sebagai karyawan ia melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan -
tujuan tersebut,ia harus menghindari apayang bisa merugikan kepentingan
perusahaan. Karyawan tersebut berarti melakukan kewajiban loyalitas. Faktor
pengganggu loyalitas adalah konflik kepentingan pribadi dan perusahaan.
Contoh : perbuatan yang tidak etis berhubungan dengan kewajiban loyalitas adalah
seorang pekerja perusahaan kecap dirumah (sore hari) membuat kecap sendiri
dengan formula perusahaan dan dijual dengan harga lebih murah.

11. Impelementasi pada PT Bank Central Asia Tbk
Berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya, berikut ini Impelementasi Kewajiban
Perusahaan terhadap Karyawannya pada PT Bank Central Asia Tbk
1. Perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi
Pembagian tugas dan jenjang karir tidak mendiskriminasikan pada gender. Hak dan
kewajiban para pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak
dibeda-bedakan berdasarakan suku, agama, ras, dan gender.
2. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja
PT Bank Central Asia menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dengan
mengasuransikan setiap pekerjanya. Selain itu, diberikan pengetahuan dan
pelatihan-pelatihan yang berkala kepada seluruh pekerja tentang penanganan serta
hal-hal yang harus dilakukan pada saat terjadi gangguan yang terkait dengan
keselamatan pekerja maupun keberlangsungan hidup perusahaan, baik gangguan
kecil (force minor), maupun gangguan besar (force major). Seperti kerusuhan,
gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya.
3. Kewajiban memberi gaji yang adil
PT Bank Central Asia Tbk dalam hal pemberian gaji kepada pekerja
memperhatikan pada beberapa aspek, seperti lama bekerja, pendidikan, prestasi,
jabatan, dan unit kerja. Menurut pemahaman saya, hal ini adil karena bila seseorang
lebih lama bekerja akan wajar bila mendapat gaji yang lebih tinggi mengingat
loyalitasnya terhadap perusahaan. Tetapi tidak serta merta karyawan baru akan
selalu mendapat gaji yang lebih rendah, karena perusahaan memberlakukan sistem
yang objektif untuk penilaian prestasi kerja yang sangat mempengaruhi pada
kenaikan gaji dan promosi. Selain itu, diberikan fasilitas khusus seperti Kredit
Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor dengan sistem khusus
karyawan, perencanaan dana pensiun dan penjaminan kesehatan untuk karyawan
serta keluarganya.

12. 4. Perusahaan tidak boleh menghentikan karyawan dengan semena – mena
Peraturan mengenai tata tertib serta peraturan yang disepakati antara karyawan dan
perusahaan tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan
Karyawan serta Serikat Pekerja. Bila terjadi pelanggaran, perusahaan harus
melewati prosedur serta menerapkan sanksi yang sesuai, seperti terlebih dahulu
menganalisa pelanggaran, dan memberikan surat peringatan sehingga tidak dapat
semena-mena dalam menghentikan karyawan.
Berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya, berikut ini Impelementasi Kewajiban
Karyawan terhadap Perusahaannya pada PT Bank Central Asia Tbk
1. Kewajiban Ketaatan
Setiap karyawan wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku dan
tertuang pada Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Karyawan serta
bersedia menerima sanksi bila melakukan pelanggaran. Selain itu karyawan harus
menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan dan menerapkannya baik secara internal
maupun eksternal. Karyawan berhak menolak untuk mematuhi perintah yang
menjurus pada tindakan fraud.
2. Kewajiban Konfidensialitas
Setiap karyawan wajib menjaga informasi perusahaan, baik yang berhubungan
dengan perusahaan langsung maupun data-data pribadi nasabah. Hal ini diatur
langsung pada UU Perbankan dalam konteks Rahasia Bank.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 10
November 1998, dalam Pasal 40, 41 A, 42, 42 A, 44 A, 47, 47 A, dan 48 telah
mengatur menegani rahasia bank.

13. Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa “ bank wajib merahasiakan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Dalam penjelasan atas Pasal 40
dinyatakan “ keterangan mengenai nasabah penyimpan, bukan merupakan
keterangan yang wajib dirahasiakan bank”. Bahkan disebutkan bahwa apabila
nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah
debitur, bank tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam
kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.
3. Kewajiban Loyalitas
Menjaga image perusahaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan dan
menerapkannya secara internal maupun eksternal. Tidak melakukan tindakan-
tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, maupun perusahaan. Menghindari
penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, yang dapat berujung pada
tindakan fraud.

14. DAFTAR PUSTAKA
http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405899/pendidikan/KWU+-+Etika+bisnis.pdf
http://anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/STAKEHOLDERS.3.pdf
Hapzi Ali, Modul, Ethical Decision Making, Employer Responsibilities and
Employee Rights