1. PT. ASIAN AGRI
GRUP (AAG)
Mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi
“Etika dalam Perpajakan”

2. Analisis PT Asian Agri Grup
(AAG)
Disusun oleh :
Adinda Maharani Salsabila 1814190017
Ahmad Naufal Azzami 1814190088
Amalina Hanun 1814190028
Indah Permata Sari 1814190011
Salsabila Fernanda 1614190097

3. KASUS PT.ASIAN AGRI GROUP (AAG)
PT Asian Agri Group (AAG) adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas,
perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2006 Tanoto adalah keluarga paling kaya
di Indonesia, dengan kekayaan mencapai US$ 2,8 miliar (sekitar Rp 25,5 triliun). Selain PT AAG, terdapat
perusahaan lain yang berada di bawah naungan Grup Raja Garuda Mas, di antaranya: Asia Pacific Resources
International Holdings Limited (APRIL), Indorayon, PEC-Tech, Sateri International, dan Pacific Oil &
Gas.Secara khusus, PT AAG memiliki 200 ribu hektar lahan sawit, karet, kakao di Indonesia, Filipina, Malaysia,
dan Thailand. Di Asia, PT AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah terbesar, yaitu memiliki 19
pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah – selain tiga pabrik minyak goreng.
Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG, bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent)
membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006.
Vincent saat itu menjabat sebagai group financial controller di PT AAG – yang mengetahui seluk-beluk
keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent diburu
bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting
perusahaan tersebut. Dalam pelariannya inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo.

4. Pelarian VAS berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jawa.
Namun, sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006 VAS sengaja datang ke KPK untuk membeberkan
permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital.Salah
satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of
Export Sales)”, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara
terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) keluaran PT
AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar – untuk kemudian dijual kembali ke
pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya
perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AA sebagian adalah perusahaan fiktif.
Pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke
Direktorat Pajak – karena memang permasalahan PT AAG tersebut terkait erat dengan
perpajakan.Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jendral Pajak, Darmin Nasution, kemudian membentuk tim
khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik dan intelijen. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kejaksaan Agung. Tim khusus tersebut melakukan serangkaian
penyelidikan – termasuk penggeladahan terhadap kantor PT AAG, baik yang di Jakarta maupun di Medan.

5. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut (14 perusahaan diperiksa), ditemukan Terjadinya penggelapan pajak
yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).selain itu juga "bahwa
dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang berupa
menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232
miliar. mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak
penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal
dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan
keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan, pada bulan Desember 2007
telah ditetapkan 8 orang tersangka, yang masing-masing berinisial ST, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SL.
Kedelapan orang tersangka tersebut merupakan pengurus, direktur dan penanggung jawab perusahaan. Di samping
itu, pihak Depertemen Hukum dan HAM juga telah mencekal 8 orang tersangka tersebut.

6. Penyelesaian Kasus Asian Agri: Di Dalam atau Luar Pegadilan?
PT Asian Agri Group (AAG) diduga telah melakukan penggelapan pajak (tax evasion) selama beberapa tahun
terakhir sehingga menimbulkan kerugian negara senilai trilyunan rupiah. Belum lagi kelar penyidikan,
berkembang wacana mengenaipenyelesaian kasus itu di luar pengadilan (out of court settlement). Hal ini sangat
menggelisahkan kalangan yang menginginkan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan, tanpa pandang bulu.
Sangat ironis jika para penjahat kelas teri ditangkapi, ditembaki, disidangkan, dan dimasukkan bui, sementara itu
penjahat kerah putih (white collar criminal) yang mengakibatkan kerugian besar pada negara justru dibiarkan
melenggang karena kekuatan kapital nya.

7. Tidak Hanya Urusan Pajak
Menilik modus operan di dalam kasus ini, penggelapan pajak bukanlah satu-satunya perbuatan pidana yang
bisa didakwakan kepada Asian Agri Group. Penyidikan terhadap Asian Agri Group juga dapat dikembangkan
pada tindak pidana pencucian uang (money laundering). Dalam hal itu, penggelapan pajak oleh Asian Agri Group
perlu dilihat sebagai kejahatan asal (predict crime) dari tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana lazimnya,
kejahatan pencucian uang tidak berdiri sendiri dan terkait dengan kejahatan lain. Kegiatan pencucian uang adalah
cara untuk menghapuskan bukti dan menyamarkan asal-usul keberadaan uang dari kejahatan yang
sebelumnya. Dalam kasus ini, penggelapan pajak dapat menjadi salah satu mata rantai dari kejahatan pencucian
uang. Asian Agri Group mengecilkan laba perusahaan dalam negeri agar terhindar dari beban pajak yang
semestinya dengan cara mengalirkan labanya ke luar negeri(Mauritius, Hongkong Macao, dan British Virgin
Island). Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kelompok usaha Asian Agri Group kepada Ditjen Pajak telah
direkayasa sehingga kondisinya seolah merugi (Lihat pernyataan Darmin Nasution, Direktur Jenderal Pajak,
mengenai rekayasa SPT itu). Modus semacam itu memang biasa dilakukan dalam kejahatan pencucian uang,
sebagaimana juga diungkapkan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus
Hussein mengenai profile, karakteristik, dan pola transaksi keuangan yang tidak beres sebagai indikasi kuat
adanya money laundering (Metro TV, 8/1/2008).

8. Berujung di Pengadilan
Berbeda dengan tindak pidana perpajakan, dalam proses penyelesaian tindak pidana pencucian uang tidak ada
satu pihak pun yang diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Dengan demikian, jika PPATK dan
penyidik dapat melakukan koordinasi dengan baik untuk menuntaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang
itu, maka persidangan kasus ini pun dapat segera digelar. Akhirnya, lemahnya ketentuan hukum mengenai
perpajakan harus menjadi catatan lembaga legislatif. Ketentuan yang memberikan kewenangan untuk
menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan jelas
tidak mampubmenghadirkan keadilan. Persetujuan kita bersama terhadap filosofi pajak yang tidak bertujuan
membangkrutkan usaha, semestinya juga tidak diinterpretasikan lewat kebijakan yang membeda-beda kan
kedudukan warga negara di hadapan hukum.
SUMBER BACAAN :
http://akuntansisfun.blogspot.com/2017/05/penyimpangan-etika-profesi-dalam-bidang.html?m=1

9. PERMASALAHAN KASUS
1. KASUS PT ASIAN AGRI GROUP MERUPAKAN KASUS YANG BESAR, KARENA
MENYANGKUT KERUGIAN BAGI NEGARA SEKITAR 1,3 TRILYUN, SEHINGGA JIKA TIDAK
SEGERAADA PENANGANAN, KASUS INI AKAN DIBAWA KE PRESIDEN.
2. TERSANGKA YANG TERLIBAT DALAM KASUS INI TIDAK HANYA VINCENTIUS AMIN
SUTANTO, TAPI MASIH ADA PIHAK LAIN YANG TURUT TERLIBAT, NAMUN PIHAK – PAHA
ERSEBUT MASIH BELUM DIKETAHUI.
3. PENANGANAN KASUS INI BERLARUT-LARUT LANTARAN PERBEDAAN PANDANGAN
SOAL BERKAS KASUS ANTARA KEJAKSAAN AGUNG DAN DITJEN PAJAK.

10. ETIKA DALAM PERPAJAKAN
1. Tanggung jawab Akuntan Pajak
2. AICPA statement and for tax services dan akuntan pajak
3. Kompleksitas aturan perpajakan dan tuntutan klien

11. 1. Tanggung Jawab Akuntan Pajak
Akuntan pajak memiliki beberpaa tanggung jawab, yaitu :
1. Akuntan pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong atau menjadi pihak yang berbohong pada
pengembalian pajak. Akibatnya, ada tanggung jawab untuk klien dan masyarakat untuk berterus terang dan
tidak menjadi komplikasi dalam upaya klien untuk menipu bahkan jika itu berarti memutus kontrak dengan
klien. Hal tersebut dijelaskan pada Pernyataan AICPA pada Standar Pajak Service No 1.
2. Internal Revenue Service (IRS) mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah
sistem pajak. Jadi akuntan pajak memiliki kewajiban tidak hanya untuk klien mereka, tetapi juga untuk sistem.
Komisi IRS menyatakan bahwa suatu sistem pajak yang baik dan kuat tidak hanya terdiri dari entitas
administrasi pajak saja. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak,
kongres, administrasi dan komunitas praktisi. Direktur praktik IRS lebih menegaskan bahwa ketika secara
umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan
klien, hal ini disebut juga tanggungjawab praktisi atas sistem pajak yang baik.

12. 3. Tanggung jawab terakhir adalah pentingnya pervasive (peresapan). Dalam hubungan antara praktisi
dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Namun, situasi ini adalah
sulit. Dalam beberapa situasi praktisi diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku dan
dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi. IRS
bersandar pada praktisi pajak untuk membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil
dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap
sistem pajak.
Dalam kasus PT Asian Agri Group, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan
kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau
kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-
sama menghasilkan tindakan perusahaan.

13. 2. AIPCA Statement and For Tax Service dan Akuntan pajak
Statements on Standards for Tax Services merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat
oleh Tax Executive Committee of the AICPA yang interpretasinya menggantikan SRTP dan interpretasinya sejak 1 Oktober
2000. Yang menarik adalah pada kalimat pembukaannya: “Standar praktek adalah lingkup dari penyebutan diri sebagai
seorang profesional. Anggota harus memenuhi tanggungjawabnya sebagai profesional dengan mendukung dan
mempertahankan standar yang dengan itu kinerja profesionalnya bisa diukur”. Dalam kasus tersebut, indikasi terbaik dari
standar etika yang bisa dipenuhi oleh akuntan pajak bisa ditemukan dalam standar tersebut. Ada 6 (enam) standar yang
ditunjukkan dalam SSTS, yaitu:
1. Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan
yang berkelanjutan.
2. Seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak
boleh disarankan menurut poin 1.
3. Seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa
diungkapkan.
4. Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi, dan
menyarankan disklosur.
5. Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang “mengeksploitasi” proses seleksi audit IRS
atau;
6. Dilarang bertindak sekadar dalam posisi “membantah”.

14. Menurut standar ini, dikatakan tidak etis bila mengkapitulasi permintaan klien untuk mengurangi
liabilitas pajak klien sebenarnya, karena ketika menandatangani return, anda berarti menyatakan bahwa return
adalah benar, tepat, dan lengkap. Bila menandatanganinya berarti anda terlibat kebohongan.
Dalam kasus ini, awal mulanya ari tertangkapnya Vincentius Amin Sutanto yang membobol brankas PT AAG di
Bank Fortis Singapura senilai US$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat
sebagai group financial controller di PT AAG – yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Kemudian, pada
tanggal 1 Desember 2006 VAS sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang
dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital.Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang
berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)”, disusun pada sekitar 2002. Dokumen
ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual
produk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga
di bawah harga pasar – untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban
pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT
AA sebagian adalah perusahaan fiktif. Disini kita bisa mngeambil kesimpulan ada permainan tax service yang
beruhubungan dengan AICPA.

15. Make sure your pet is wearing a leash or
collar with a tag containing important
information like its name, breed, and your
contact details.
Bring your pet's medical records so
veterinarians know how to care for it in the
best possible way when it gets injured or
ill.
3. Kompleksitas Aturan Perpajakan dan Tuntutan Klien
Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Fungsi Pajak terdiri dari dari dua fungsi yaitu:
a. Fungsi Budgetair
Fungsi Budgetair disebut fungsi utama atau fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat
untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku.
b. Fungsi Regulerend
Fungsi Regulerend disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama yaitu budgetair.
Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2, disebutkan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang.” Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas antara lain
sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, dan
sebagai sarana stabilisasi ekonomi. Kalau kita lihat APBN, pajak selalu dituntut untuk bertambah dan bertambah.
Pemerintah harus memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Dalam struktur anggaran negara, seperti
halnya negara kita bisa mencapai 75% diperoleh dari pajak. Kondisi inilah yang memicu pemerintah untuk membuat
aturan-aturan perpajakan. Aturan perpajakan merupakan masalah yang sebaiknya menjadi prioritas bagi pemerintah
supaya tidak terjadi tax avoidance

16. Dalam kasus ini, Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut (14 perusahaan diperiksa), ditemukanTerjadinya
penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).selain
itu juga "bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan
transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. mendongkrak kerugian
transaksi ekspor Rp 232 miliar. mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga
telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian
Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak
itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Alhasil, menyebabkan banyaknya
kerugian.

17. A. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis
Menurut Sony Keraf (1998) prinsip- prinsip etika bisnis sebagai berikut :
1. Prinsip Otonomi
Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan
yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar
dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis maka dikatan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi
dalam beretika bisnis.
Dalam kasus PT Asian Agri Group, Vincentius Amin Sutanto menggunakan kewenangannya sebagai group
financial controller untuk membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura . Vincent akhirnya sadar atas apa
yang dilakukannya salah dan tidak baik akhirnya ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya dan mendatangi KPK
untuk membeberkan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Dari data tersebut ditemukan terjadinya
penggelapan pajak yang berupa pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn) selain itu pada tahun
pajak 2002-2205 terdapat penyimpangan pencatatan transaksi yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dari
rangkaian investigasi dan penyelidikan Vincent dan tersangka lain telah divonis dan dihukum 11 tahun penjara.

18. 2. Prinsip Kejujuran
kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja
perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Baik terhadap karyawan,
konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki
dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika
prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan maka
pasti akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait.
Dalam kasus ini, sangatlah bertolak belakang dengan prinsip kejujuran karena banyaknya penggelapan data
keuangan, pencucian uang, dan penggelapan pajak yang merugikan perusahaan hingga triliunan. Akibatnya kasus
ini terseret hingga ke KPK dan diselidiki, sampai akhirnya terbukti sudah pajak yang digelapkan berasal dari SPT
2002-2005 yang kira-kira kerugiannya mencapai 1,3 trilliun dan pada bulan desmber 2007 telah ditetapkan 8
tersangka pada kasus ini diantaranya adalah pengurus, direktur, dan penanggung jawab perusahaan.

19. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk selalu berlaku adil kepada semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik
itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun masalah lainnya. Singkatnya, prinsip keadilan menuntut agar
setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional obyektif,
serta dapat dipertanggung jawabkan.
Pada kasus ini PT Asian Agri Group (AAG) melanggar prinsip keadilan dengan menggelapkan pajak penghasilan
(PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) selain itu juga "bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62
triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5
triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat
modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6
triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir
menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun.
3. Prinsip Keadilan

20. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa
kegiatan bisnis yang dilakukan memberikan
manfaat bagi semua pihak. Dalam praktiknya,
prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yang baik
di mana pengusaha ingin mendapat untung dan
konsumen ingin mendapatkan barang atau jasa
yang memuaskan.
dalam kasus ini tidak ada terjadinya prinsip
tersebut karena klien hanya saja membuat rugi
dengan berprilaku tidak baik karena berbohong
untuk mendapatkan jumlah wajib pajak yang
kecil.
4. Prinsip Saling Menguntungkan ( Mutual Benefits Principle)

21. Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan
bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan
martabatnya.
Pada kasus ini, PT Asian Agri Grup (AAG) telah melanggar prinsip integritas moral karena penggelapan pajak,
dengan terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG, dari aksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent)
membobol brankas PT AAG di bank di Singapura senilai US$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Vincent
saat itu menjabat sebagai grup financial controller di PT AAG yang mengetahui seluk beluknya keuangannya.
Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) keluaran PT AAG ke
perusahaan afilasi diluar negeri ,dengan harga dibawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli rill
dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-
perusahan luar negeri yang menjadi rekanan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif. Penyidikan selanjutnya
bisa dilakukan dengan tiga tahapan, pertama penyeludupan penghasilan yang diduga dari laba perusahaan lain,
kedua proses pemindahan dana dari beberapa rekening sebagai hasil upaya placement ketempat lain melalui
serangkai transaksi untuk mengelabui sumber uang haram, ketiga proses money laundering bertujuan menjadikan
uang hasil tindak pidana itu dapat digunakan selayaknya uang halal.
5. Prinsip Integritas Moral

22. BERTENS (2013) MENGEMUKAKAN
TIGA UKURAN MORALITAS DALAM
BISNIS YANG DAPAT DIGUNAKAN
UNTUK MENGUKUR SUDUT PANDANG
MORAL DAN PRINSIP INTEGRITAS
MORAL, YAITU :
1. Hati Nurani
Hati nurani merupakan norma moral yang penting,
tetapi sifatnya subyektif, sehingga tidak terbuka untuk
orang lain. Pertanyaan apakah hati nurani mengizinkan
atau tidak, hanya bisa dijawab oleh orang bersangkutan.
Pada kasus ini PT Asian Agri Group (AAG) mempunyai dokumen yang berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning
(Under Pricing of Export Sales)”, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing
PT AAG secara terperinci.Dengan modus menjual minyak mentah ke luar negeri dengan harga murah kemudian
dijual lagi ke pembeli riil dengan harga yang tinggi agar dapat menekan biaya pajak di dalam negeri,dan lebih
parahnya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif.
Dengan begitu PT AAG melakukan perbuatan yang buruk menurut hati nurani karena mereka membuat dokumen
itu dengan tujuan modus untuk menekan biaya pajak di dalam negeri.

23. 2. Kaidah Emas
Cara lebih obyektif untuk menilai baik buruknya perilaku moral adalah mengukurnya dengan Kaidah Emas
(positif), yang berbunyi :
"Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan" mengapa? Karena tentunya
siapapun menginginkan dirinya diperlakukan dengan baik. Namun orang tersebut akan berperilaku dengan baik
(dari sudut pandang moral). Rumusan Kaidah Emas secara negatif : "Jangan perlakukan orang lain, apa yang Anda
sendiri tidak ingin akan dilakukan terhadap diri Anda". Dari kaidah ini terjadi bahwa seseorang tidak konsisten
dalam tingkah laku, bila dia melakukan sesuatu terhadap orang lain, dia tidak mau akan sesuatu yang buruk
dilakukan terhadap dirinya. Namun, dia berperilaku dengan cara yang tidak baik (dari sudut pandang moral).
Dalam kasus PT. AAG ini tentu sangat bertolak belakang dengan kaidah emas dalam etika bisnis karena pegawai
yang curang di dalam kasus ini memiliki perilaku yang tidak baik dan merugikan banyak orang didalam
perusahaan dan juga perusahaan itu sendiri demi keuntungan pribadi.

24. 3. Penilaian Umum
Cara ketiga dan barangkali paling ampuh untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku
adalah menyerahkan kepada masyarakat umum untuk menilai. Cara ini bisa disebut juga audit sosial.
Sebagaimana melalui audit dalam arti biasa sehat tidaknya keadaan finansial suatu perusahaan dipastikan,
demikian juga kualitas etis suatu perbuatan ditentukan oleh penilaian masyarakat umum
Pada kasus ini, Hal ini sangat menggelisahkan kalangan yang menginginkan tegaknya hukum dan
terwujudnya keadilan, tanpa pandang bulu. Sangat ironis jika para penjahat kelas teri di tangkap,
ditembaki, disidangkan, dan dimasukan ke bui, sementara itu penjahat kerah putih (white collar criminal)
yang mengakibatkan kerugian besar pada negara justru dibiarkan melenggang karena kekuatan
kapitalnya.

25. C. Lima Prinsip Dasar Etika Untuk Akuntan Adalah :
a) Integritas : Bersikap Lugas dan Jujur Dalam Semua Hubungan Profesional dan Bisnis.
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab
profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk
bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan
kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan
yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan
prinsip.
Dalam kasus ini sangat bertolak belakang dengan prinsip integritas, karena VAS dan beberapa karyawan
yang menjadi tersangka tidak bersikap jujur dan mementingkan keuntungan pribai dengan cara pencucian
uang aan penggelapan pajak hingga kasus ini terseret ke KPK

26. b) objektivitas : tidak mengompromikan pertimbangan professional atau bisnis karena adanya bias, benturan
kepentingan, atau pengaruhyang tidak semestinya ari pihak lain. mewajibkan seluruh anggota bersikap adil, jujur
secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh
yang tidak sepantasnya dari phak lain. Setiap anggota diharuskan menunjukkan objektivitasnya dalam berbagai
situasi dalam menjalankan kewajibannya dan menghidari yang dapat mengurangi pertimbangan professional atau
bisnisnya.
Akuntan professional mungkin dihadapkan pada situasi yang bisa saja mengganggu objektivitasnya, namun semua
anggota tidak akan memberikan layanan professional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadi bias
atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan pada pertimbangan profesionalnya.
Pada kasus ini, International Revenue Service (IRS) menyatakan tanggung jawab utama praktisi pajak
adalah sistem pajak yang baik dan kuat. Tidak hanya terdiri dari, entitas administrasi pajak, administrasi dan
komunitas praktisi yang tidak terpisahkan sebagian bagian dari masyarakat yang luas. Argumennya adalah
aturan etika yang fundamental dalam praktek perpajakan pada tingkat etika personal, praktis pajak harus
mengijinkan klien untuk membuat keputusan final dan harus bertanggung jawab tidak menyediakan
informasi yang salah untuk pemerintah. Sebagai seorang profesional harus mempunyai standar yang di
persembahkan oleh SSTs. Seorang akuntansi pajak seharusnya tiadak merekomendasikan suatu keadaan
atau posisi jika posisi tersebut tidak pantas, tidak mempersiapkan atau menandai penghasilan jika hal ini
merupakan suatu keadaan dimana seorang tidak bisa merekomendasikan no.1, dapat menyimpulkan suatu
keadaan tersebut dengan tidak tergesa-gesa, memberikan nasehat kepada kliennya tentang hukuman yang
dapat di berikan karena beberapa keadaan dan sekaligus pemecahan masalahnya, tidak merekomendasikan
suatu keadaan dimana dapat bertindak secara tidak adil terhadap audit pemilihan proses oleh IRS, Melayani
keadaan dimana orang hanya beragumen saja tanpa adanya praktek.

27. c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional-untuk :
i. Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang
disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa
profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
ii. Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang
berlaku
Dalam kasus ini, PT. Asian Agri Group tentu tidak memenuhi prinsip kompetensi dan kehati-
hatian profesional. Karena, Vincent yang saat itu menjabat sebagai group financial controller di
PT AAG yang mengetahui seluk beluk keuangannya membobol brankas PT AAG di Bank
Fortis Singapura senilai US$ 3,1 juta. Meskipun akhirnya Vincent menyerahkan diri dan
divonis 11 tahun penjara tetapi perbuatannya tersebut membuat kerugian bagi perusahaan dan
negara.

28. d) Kerahasiaan
menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan professional an bisnis kerahasiaan
harus dijaga oleh setiap anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal
atau professional untuk mengungkapkan informasi. Anggota juga mempunyai kewajiban untuk memastikan
bahwa staf didalam pengawasannya menghormati prinsip kerahasiaan.
Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan tanggung jawabnya
tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan
pihak ketiga. Anggota yang mempunyai ijin terhadap informasi rahasia tidak boleh mengungkapkannya ke
publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized disclosure)
kepada orang lain.

29. e) Perilaku Profesional
mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh
akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat
mendiskreditkan profesi harus dipenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak
ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. Dalam upaya memasarkan dan
mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional sangat tidak dianjurkan mencemarkan nama baik profesi.
Akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya.
Pada kasus ini Vincentius Amin Sutanto (Vincent) pada saat itu menjabat sebagai group financial controller di PT
AAG – yang mengetahui seluk-beluk keuangannya tidak menerapkan perilaku profesional karena telah membobol
brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006 dan membawa
kabur beberapa dokumen penting perusahaan tersebut.

30. KESIMPULAN
kasus Asian Agri adalah cermin sempurna bagi penegak hukum kita.Dari situ tergambar, sebagian dari
mereka tidak sungguh-sungguh menegakkan keadilan, malah berusaha menyiasati hukum dengan segala
cara. Tujuannya boleh jadi buat melindungi orang kaya yang diduga melakukan kejahatan. Dan kalau perlu
dilakukan dengan cara mengorbankan orang yang lemah.Persepsi itu muncul setelah petugas Kepolisian
Daerah Metro Jaya bersentuhan dengan kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri, salah satu perusahaan
milik taipan superkaya, Sukanto Tanoto. Kejahatan ini diperkirakan merugikan negara Rp 786 miliar. Polisi
amat bersemangat mengusut Vincentius Amin Sutanto, bekas pengontrol keuangan perusahaan itu, hingga
akhirnya dihukum 11 tahun penjara pada Agustus lalu. Padahal justru dialah yang membongkar dugaan
penggelapan pajak dan money laundering oleh Asian Agri. Pemerintah mestinya berterima kasih kepada
mereka. Dugaan penggelapan pajak itu bukannya mengada-ada. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan
hina anggota direksi Asian Agri sebagai tersangka kasus pidana pajak. Jika kasus ini segera ditangani dengan
tuntas, amat besar uang negara yang bisa diselamatkan.Upaya ini juga akan mencegah pengusaha lain
melakukan penyelewengan serupa, sehingga tujuan pemerintah mendongkrak penerimaan pajak
tercapai.Tidak sewajarnya polisi mengkhianati program pemerintah. Mereka seharusnya segera mengusut
pula dugaan pencucian uang yang dilakukan Asian Agri. Perusahaan ini diduga menyembunyikan hasil
"penghematan" pajak ke berbagai bank di luar negeri. Inilah yang mestinya diprioritaskan dibanding
membidik orang yang justru membantu membongkar dugaan penggelapan pajak. Dari kasus ini juga terjadi
pelanggaran terhadap profesi akuntan dalam bidang perpajakan.